Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Ohoi
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Ohoi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Ohoi
Pengelolaan Dana Ohoi
PERBUP NO. 23 TAHUN 2016
LAMPIRAN
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO)
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO)
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi
Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016
Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Aparatur Ohoi
Perjalanan Dinas Aparatur Ohoi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tenggara
Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Reward Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Pedoman Pemberian Reward Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13.B Tahun 2015 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Membangun Kemandirian Pangan Melalui Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal (Enbal)
Membangun Kemandirian Pangan Melalui Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal (Enbal)
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara
PERBUP NO. 13 TAHUN 2015
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
Peraturan Bupati Nomor 16.A Tahun 2015 tentang Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018
Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13.A Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Ohoi
Pengelolaan Alokasi Dana Ohoi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3.A Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Perencanaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Pedoman Umum Perencanaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun...
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015.
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Maluku pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel...
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Maluku pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.A Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2.A Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara
Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Lambannya Penanganan Korupsi Dana Kepemudaan
Ambon - Publik dibuat kaget atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejari Ambon, Selasa 1 Maret 2016 lalu. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “dikepung” oleh tim bentukan Robert Ilat. Puluhan dokumen disita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kantor Inspektorat Maluku kala itu. Baca selengkapnya...
Bendahara Disbudpar Bursel Palsukan Tanda Tangan Kadis
Namrole - Nasib apes dialami oleh Bendahara Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Rais Sigmarlatu. Entah apa yang direncanakan dirinya, tetapi dengan sembunyi-sembunyi Rais telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik Kadisbudpar Kabupaten Bursel, Amelia Solissa dan Kabid Kebudayaan Amin Souwakil, untuk mencairkan anggaran Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 139 juta pada Bank Maluku Cabang Namrole, Kamis...
Menyingkap Penerima Dana Rp 7,6 Miliar
Ambon - Saat pemilik lahan dan gedung di Jalan Raya Damo No 51, Kelurahan Keputren, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, C Theodorus diperiksa tim penyidik Kejati Maluku, ia mengaku hanya dibayar Rp 46,4 milyar sesuai harga yang disepakati. Lahan dan gedung miliknya itu, dibeli oleh Bank Maluku dan Malut untuk pembukaan kantor cabang di kota berjuluk pahlawan itu. Baca selengkapanya...
Ungkap Kasus Bank Maluku “Pansus Support Energi Ke Jaksa”
Berbagai kalangan menilai positif terobosan pansus Bank Maluku yang dipimpin ketua DPRD Maluku, Edwin A Huwae. Dua kasus terkait Bank Maluku adalah dugaan mark up pembelian lahan dan gedung di Surabaya bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku yang merugikan negara Rp7,6 milyar dan Repo Saham Bank Maluku ke PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas senilai Rp238,5 milyar.
Artikel Selengkapnya
Jaksa Belum Tentukan Waktu, Penyerahan Vanath Terhambat
Sampai saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum menentu¬kan waktu yang pasti bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Maluku untuk penyerahan tahap II tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Abdullah Vanath, Mantan Bupati Seram Bagian Timur.
Artikel Selengkapnya
DPRD Kritisi Pendapatan Asli Daerah Tak Capai Target
Pada tanggal 27 Juli 2016 dilaksanakan rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2016. Pada rapat tersebut Badan Ang¬garan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku mengkritisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Artikel Selengkapnya
DPRD Terima LPJ 2015 Pemprov Maluku
Setelah dibahas beberapa minggu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akhirnya menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA) 2015.
Artikel Selengkapnya
Jaksa Periksa Kepala BPMPD SBT Terkait Korupsi ADD
Ambon - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu, Selasa (2/8) diperiksa penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser.
Kwairumaratu dicecar dengan 20 pertanyaan dari tim penyidik. Pemeriksaan Kwairumaratu sebagai saksi atas para tersangka raja maupun kepala Desa (kades) kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015.
Baca selengkapnya..
Kasus Vanath yang Terkatung-katung
Kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath terus menyedot perhatian publik. Betapa tidak, kasus yang merugikan negara Rp 600 juta lebih ini, belum juga tuntas. Padahal berkas mantan bupati dua periode itu sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Maluku.
Sejak awal kasus ini diusut hingga Vanath ditetapkan menjadi tersangka membutuhkan waktu yang cukup lama. Malah, ketika...
Korupsi Kantor Desa Pur Pura, Ketua Panitia Pembangunan Divonis 4 Tahun Penjara
Ambon - Ketua Panitia Pembangunan Kantor Desa Pur Pura, Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Fhilip Pattipeilohy divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (1/8). Terdakwa kasus korupsi pembangunan Kantor Desa Pur Pura, yang merugikan negara Rp 190.493.000 juga diganjar membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar...
Bendahara Beberkan Bukti Korupsi Kakak Bupati SBB
Ambon - Penyidik Kejati Maluku memeriksa bendahara pengeluaran tahun 2013 Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB, Edwin Pattiasina, Kamis (28/7). Ia membeberkan bukti keterlibatan Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou yang saat ini berstatus tersangka.
Baca selengkapnya..
Dua Pejabat Bank Maluku Jadi Saksi Tiga Tersangka
Ambon - Dua pejabat Bank Maluku Malut kembali diperiksa penyidik Kejati Maluku, Kamis (28/7) menjadi saksi atas tiga tersangka kasus dugaan mark up pembelian gedung dan lahan bagi pembukaan kantor cabang di Surabaya. Kedua pejabat bank berpelat merah itu, adalah Jacob Leasa, Kepala Satuan Audit Internal PT Bank Maluku Malut dan Kepala Sub Devisi Renstra dan Corsec, Jack Manuhuttu.
Baca...
Pasca Dicopot, Aziz Masih Gunakan Mobdis Kabag Umum
Namrole - Kendati tidak lagi menjabat sebagai Kabag Umum dan Kerumahtanggaan Setda Kabupaten Buru Selatan (Bursel), ternyata Latif Tuahuns alias Aziz, masih menggunakan mobil dinas (Mobdis) dengan Nomor Polisi DE 184 KM. Padahal, sejak dicopot oleh Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa sejak Senin (25/7) lalu, Aziz sudah seharusnya mengembalikan fasilitas dinas tersebut untuk digunakan oleh Kabag Umum dan Kerumahtanggaan...
Jaksa Belum Tentukan Waktu, Penyerahan Vanath Terhambat
Ambon - Hingga kini JPU Kejati Maluku belum menentukan waktu yang pasti bagi penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Alhasil penyerahan mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath menjadi terhambat. Berkas tersangka korupsi dan TPPU yang merugikan negara Rp 600 juta lebih itu, sudah dinyatakan lengkap. Namun hingga kini belum juga dilakukan tahap II. Penyidik Ditreskrimsus selalu menyatakan siap menyerahkan Vanath dan barang...
Dinas Pariwisata Terbanyak Hamburkan Uang Daerah
Ambon - Pemkot Ambon menghambur-hamburkan uang rakyat dengan mengirim sejumlah pimpinan SKPD dan juga puluhan pegawainya hanya untuk menghadiri Munas Apeksi di Jambi 27-31 Juli. Dari semua SKPD yang diberangkatkan yang terbanyak adalah para pegawai pada Dinas Pariwisata dengan modus mengikuti pameran seni dan budaya. Namun kenyataannya belasan pegawai dinas parisiwata bahkan tenaga honorpun diboyong kesana. Dengan demikian yang...
Ketua Pokja IMB Dinas PU Aru Dihukum 4 Tahun Penjara
Ambon - Marthen Johan Benamen, terdakwa kasus korupsi retribusi Ijin Membangun Bangunan (IMB) di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dihukum empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (25/7).
Ketua Pokja IMB ini juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 199.508.093 subsider tiga bulan kurungan. Vonis majelis hakim masing-masing...
Korupsi Proyek Lab Bahasa Buru, Saksi Ahli: KPA dan PPK Salah Gunakan Kewenangan
Ambon - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Achmad Marzuki Padang dan dan Ahmad Mukadar alias Mo sulit untuk lolos dari jeratan hukum. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), keduanya terbukti menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara.
Baca selengkapnya..
Saksi Korupsi Kantor Pos Masohi Kebanyakan Lupa, Hakim Berang
Ambon - Eks Manager Pelayanan Luar Kantor Pos Ambon, Sondy Aipassa membuat hakim berang. Betapa tidak, ia kebanyakan menjawab lupa atau tidak ingat saat ditanyakan soal korupsi honorarium petugas sensus pertanian BPS Kabupaten Malteng tahun 2013 dan Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014, Senin (25/7) di Pengadilan Tipikor Ambon. Aipassa yang mengenakan seragam pegawai Kantor Pos...
Jadi Tersangka, Jaksa Panggil Kakak Bupati SBB
Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku telah melayangkan panggilan kepada Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou untuk diperiksa, besok (Rabu 27/7). Kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat itu, ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana kegiatan di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2013.
“Untuk kasus korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga SBB, sudah panggil Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou untuk diperiksa...
Tersangka Korupsi ADD Kembalikan Rp 100 Juta
Ambon - Raja Negeri Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten SBT, M Saleh Kilian mengembalikan uang Rp 100 juta, Senin (25/7) kepada jaksa. Uang itu merupakan kerugian negara dalam kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Pengembalian kerugian negara itu dilakukan oleh keluarga tersangka dan diterima Kepala Kejari Malteng Cabang Geser, Ruslan Marasabessy didampingi tim penyidiknya.
Baca selengkapnya..
Kegiatan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2016
Ambon, 25 Juli 2016-, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2016.
Bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga M. Purba membuka acara dengan sambutan dan penyampaian tujuan diselenggarakannya kegiatan “Pemantauan...
Jaksa Didesak Usut Proyek Pembangunan MCK di Aru
Ambon - Kejari Dobo diminta untuk mengusut proyek pembangunan sarana dan prasarana MCK septik tank Komunal di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015. Pasalnya, proyek senilai Rp. 2.964.886.672 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan konstruksi jamban sebanyak 21 paket, diduga sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kami minta agar Kejari Dobo segera mengusut proyek pembangunan...
Polisi Koordinasi Jaksa Serahkan Vanath
Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah berkoordinasi dengan jaksa untuk menyerahkan mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath beserta barang bukti korupsi dan TPPU yang merugikan negara Rp 600 juta lebih.
“Kita sudah koordinasi. Penyidik saya dan jaksa sudah koordinasi langsung. Tinggal kepastian tanggal dari jaksa saja langsung kita panggil untuk serahkan,” kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo...
PPATK Masih Telusuri Aliran Dana Mark Up Bank Maluku
Ambon - Pusat Pelaporkan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih bekerja untuk menelusuri aliran dana mark up pembelian gedung dan lahan bagi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya.
“Masih koordinasi dengan PPATK untuk membantu semua proses penyidikan. Jadi ini tidak berhenti. Kan ada pengembangan lagi dan ini terus akan berjalan dan akan ditindaklanjuti lagi,” kata Kajati Maluku, Jan...
Sidang Korupsi Kredit Macet Bank Maluku Kembali Ditunda
Ambon - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon kembali menunda sidang korupsi kredit macet Bank Maluku Rabu (20/7).
Sebelumnya pekan lalu sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledooi) itu ditunda dengan alasan penasehat hukum (PH) para terdakwa belum siap dengan pembelaan mereka.
Kini giliran tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beralasan mengikuti rangkaian kegiatan menyongsong Hari Bhakti Adhyaksa. Alhasilnya, hakim menunda...
Acara Diklat Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2016
Ambon, 21 Juli 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara Diklat Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2016 yang berlangsung tgl.18-20 Juli 2016 yang dibuka oleh Kepala Perwakilan.
Acara yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tersebut merupakan diklat teknis yang diselenggarakan Pusdiklat untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa dalam melakukan penghitungan kerugian negara ataupun daerah di lingkungan BPK Provinsi Maluku.
Dalam penjelasan Widyaswara...
Jaksa Segera Ekspos Korupsi Dana BOS MBD
Ambon - Tim penyidik Cabang Kejari Maluku Tenggara (Malra) di Wonreli akan segera melakukan ekspos untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten MBD tahun 2009-2010 senilai Rp 3 milyar.
Kepala Cabang Kejari Malra di Wonreli, Hendrik Sikteubun mengatakan, ekspos tersebut akan dilakukan setelah Wakil Ketua DPRD Kabupaten MBD, Hermanus Lakipera selaku pengelola dana Bos tahun...
Akhirnya Malteng Raih WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malteng TA 2015, setelah sekian lama hanya bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015 tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga M. Purba kepada Bupati Malteng Tuasikal Abua di Kantor BPK, Senin...
Akhirnya, Maluku Raih Opini WTP
Untuk pertama kalinya, Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun-tahun sebelumnya, LK Pemprov Maluku hanya mengantongi opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP).
Artikel Selengkapnya
Giliran PPTK Proyek Kapal Ikan Dieksekusi
Ambon - Kejati Maluku mengeksekusi Abdul Muthalib Latuconsina ke Lapas Klas IIA Ambon, Selasa (19/7). Ia dihukum 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal ikan fiberglass tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1.235. 933.256,50.
Latuconsina yang adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu, dieksekusi oleh tim jaksa yang dipimpin Kasi Penuntutan, Rolly...
Hari Ini, BPK RI Serahkan Penilaian Keuangan Pemprov Maluku
Hari ini, Jumat (10/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Penyerahan penilaian tersebut akan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, pukul 10.00 WIT.
Artikel Selengkapnya
KPN Diingatkan Kelola ADD Sesuai Aturan Tuasikal Ancam Tak Berikan Perlindungan Jika Salah Gunakan
Bupati Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua memberikan penegasan bagi semua Kepala Pemerintah Negeri (KPN), untuk mengelola dana desa sesuai peruntukannya, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan.
Artikel Selengkapnya
Anggaran Pilkada KPUD Maluku Dikucurkan Rp1 M
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akan menerima Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp1 milyar untuk menunjang pelaksanaan pilkada di lima Kabupaten/Kota Tahun 2017 mendatang.
Artikel Selengkapnya
Dana Hibah Milyaran Rupiah Belum Dipertanggungjawabkan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan, bantuan dana hibah sebesar Rp36.827.877.000,- Tahun 2015 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru.
Artikel Selengkapnya
BPKP: Proyek Alat Lab Bahasa Buru Rugikan Negara Rp 800 Juta
Ambon - Proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru merugikan negara Rp 875.178.683 dari total anggaran sebesar Rp 1.117.230.000.
Hal ini disampaikan staf BPKP Perwakilan Maluku, Subroto saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus korupsi proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tahun 2010 untuk tingkat SD dan SMP...
Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Mantan Kepala Kantor PT Pos Cabang Masohi Diadili
Ambon - Mantan Kepala Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Masohi, Adelar Selanno diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (18/7) atas kasus korupsi honorarium petugas sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2013 dan Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014 yang merugikan negara Rp 1.277.414.104.
Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, dipimpin...
Peringati Hari Bakti Adhyaksa , Kejati Maluku Stop Periksa Kasus Korupsi
Ambon - Pemeriksaan sejumlah kasus dugaan korupsi dihentikan sementara oleh Kejati Maluku. Banyak kegiatan yang harus dilakukan menjelang Hari Bakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2016 menjadi alasan.
“Jadi ini kan menjelang Hari Bakti Adhyaksa, banyak agenda dan kegiatan, sehingga untuk agenda pemeriksaan kasus-kasus baik itu penyidikan maupun permintaan keterangan seluruhnya dilakukan usai Hari Bakti Adhyaksa,” jelas Kasi Penkum dan Humas...
Diduga Palsukan Surat, Plh Panitera MA Dilaporkan ke Bareskrim
Ambon - Kuasa Hukum Bupati Halmahera Tengah, Jantje Wenno dan Kuasa Hukum PT Mineral Trobos, Lauritzke Mantulameten melaporkan Plh Panitera Mahkamah Agung (MA), Ashadi ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan surat.
Surat MA yang diduga palsu itu dengan Nomor : 880/PAN/HK.06/6/2016 tentang pengembalian berkas perkara kasasi Nomor : 14/G/2015/TUN. ABN jo 18/B/2016/PT.TUN.MKS sengketa ijin usaha pertambangan Nomor 540/Kep/253/2011 tentang...
Lengkapi Berkas Tersangka Poltek Polisi Butuh Tambahan Keterangan Saksi
Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih membutuhkan tambahan keterangan saksi guna melengkapi berkas Direktur Poltek Negeri Ambon, Miegsjeglorie V Putuhena dan eks Plt Direktur Poltek Verdinand Sekerony.
Tambahan keterangan saksi untuk melengkapi dua berkas tersangka korupsi pengadaan lahan Poltek Ambon itu perlu, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas kedua tersangka dengan petunjuk P-19 atau belum lengkap.
Baca selengkapnya..
Sahuburua-Ralahalu Dipusaran Repo
AMBON,AE.–– Janji tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memanggil mantan Komisaris PT Bank Maluku, Zeth Sahuburua yang juga wakil Gubernur Maluku, terkait Transaksi Repo Bank Maluku, dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini orang nomor dua di Maluku itu belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan.
Rencana pangilan terhadap wakil Gubernur Maluku itu, karena disaat transaksi Repo antara PT Bank Maluku dengan PT.AAA Securitas,...
Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame
Perhitungan Nilai Pajak Reklame
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016
Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016
Penghasilan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa TA 2016
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru
Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aru
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada APBD Kabupaten Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Kepulauan Aru
Sistem Evaluasi LAKIP SKPD
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah
Kodefikasi Barang Milik Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pedoman Pengelolaan BMD
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Tata Cara Pelaksanaan Retribusi IMB
Dowonload Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru
Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Pada RSUD Cendrawasih
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsi Pengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Kelompok Kerja Pembantu KPK Pengurus LHKPN Pejabat Pemerintah Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015 tentang Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Mekanisme Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas
Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas
Download Selengkapnya
Diperiksa 3 Kali Digarap 3 Jam
AMBON, AE.–– Datang memenuhi panggilan jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku, Ibrahim Sangadji memilih menghindar sorotan media. Dia memilih jalur “aman” agar tak diketahui kedatangannya. Masuk ruang pemeriksaan juga tak diketahui. Dia digarap jaksa tiga jam lebih. Sangadji pun Nampak tegang.
Ibrahim Sangadji adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Maluku. Dia diperksa Kamis kemarin oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku,...
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah
Penghapusan dan Penjualan BMD
Download Selengkapnya
2 Tahun Tanpa Penyelesaian
AMBON,AE.–– Dua tahun sudah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Abdullah Vanath bolak balik polisi dan jaksa. Belum ada kepastian penyelesaiannya. Kemarin Direktorat reserse kriminal khusus berjanji lagi akan melimpahkan berkas Vanath. Pelimpahan ini untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu setahun lebih.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, sedang berkoodinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan...
Pencairan Dana BTT Tanpa Sepengetahuan Banggar
Ambon - Pencairan dana BTT tahun 2013 di Kabupaten SBB ternyata tanpa sepengetahuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD SBB saat itu.
Hal ini terungkap saat pemeriksaan Eks anggota DPRD SBB Mokhsin Atamimy sebagai saksi atas dugaan korupsi dana BTT tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1 milyar, Kamis (16/6).
Atamimy yang diperiksa oleh penyidik Haris sejak pukul 14.00 - 17.00 WIT, membeberkan...
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan
Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mutasi, Pensiun, dan Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Tata Cara Pemberian Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mutasi, Pensiun, dan Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan
Harga Patokan Produk Hasil Perikanan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata Desa Wangel dan Desa Durjela
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata Desa Wangel dan Desa Durjela
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan, Penagihan, Dan Pencatatan Pajak Hotel Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan, Penagihan, Dan Pencatatan Pajak Hotel Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Penetapan Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Penetapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan Kabupaten Kepulauan Aru
Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencanan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015
RKPD Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Aru
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Sakwarisa Kabupaten Kepulauan Aru
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Sakwarisa Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Jaksa Siapkan Panggilan Ketiga bagi Direktur BPS
Ambon - Penyidik Kejati Maluku menyiapkan panggilan ketiga bagi Direktur PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), Mintaria Loesiahari. Ia sudah dua kali tak memenuhi panggilan penyidik Kejati Maluku.
Mintaria Loesiahari dipanggil untuk diperiksa terkait dana milyaran rupiah yang dikucurkan BPS ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy.
Mintaria sebelumnya dipanggil Selasa (21/6) lalu, tetapi ia tak menampakan batang hidungnya. Ia juga...
Etika Martha Dibawah Standar Ambon
Ambon - Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy terus dikecam, menyusul pernyataannya yang menghina profesi wartawan. Sebagai seorang pejabat ia justru menunjukan sikap tak beretika.
Martha dinilai tak cocok menjadi seorang pejabat. Apalagi sikapnya yang terkesan tertutup.
“Sebagai pejabat publik mestinya merespons dan melayani wartawan harus dengan baik dan dengan cara yang santun, sikap Kadis ESDM ini menunjukan paradigma lama yang...
Vanath Terdeteksi di SBT
AMBON,AE.–– Jejak tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Abdullah Vanath, yang sempat diberitakan sulit terdeteksi kini terjawab sudah. penyidik kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal khusus polda Maluku, telah mengetahui keberadaan dari mantan bupati Seram Timur dua periode itu.
Namun sayangnya, meski keberadaan tersangka itu sudah terditeksi bukan berarti kasusnya segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi...
Wakil Ketua DPRD SBB Ngaku Terima Rp 50 Juta
AMBON - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Mustafa Nasir Raharusun mengakui menerima uang Rp 50 juta yang ditransfer ke rekening pribadinya.
Fulus itu berasal dari dana Biaya Tak Terduga (BTT) SBB tahun 2013 yang bersumber dari APBN. Namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu berkelit tak mengetahui proses transfer yang masuk ke tabungannya di Bank Mandiri. Dia berdalih baru...
Jaksa Rampungkan Berkas Korupsi K13 SBB
AMBON- Tidak lama lagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku merampungkan berkas perkara korupsi anggaran sosialisasi kurikulum 2013 (K13) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dalam kasus ini korps Adhyaksa menetapkan dua tersangka, yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) K13, Ledrik Sinanu dan mantan Kepala Disdikpora SBB, Ny. Bonjamina Louisa Puttileihalat.
Baca selengkapnya..
HP Toisuta Dibongkar di Laboratorium Forensik
AMBON,AE––Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, telah menyerahkan telepon genggam/handphone milik tersangka Hentje Abraham Toisuta, ke Laboratorium Forensik Digital. Tujuannya, mengungkap pihak-pihak yang selama ini berkomunikasi dengan Toisuta, terkait perkara mark up pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya.
Informasi yang berhasil dihimpun koran ini dari Kejati Maluku menyebutkan, Handphone Toisuta diserahkan guna kepentingan proses penyidikan. Sebelumnya tim penyidik...
3 Transaksi “Haram” Bank Maluku
AMBON, AE—Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku, kembali menemukan fakta baru dalam pengungkapan kasus transaksi Repo antara Bank Maluku dengan PT.AAA Securitas. Selain repo obligasi, jaksa juga menemukan Bank Maluku juga main di Medium Term Notes (MTN).
Publik pasti dibuat bertanya-tanya dan bingung. apa sebenarnya MTN. MTN adalah surat hutang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun, namun masanya...
Jadi Tersangka, Kakak Bupati SBB Segera Diperiksa
Ambon - Penyidik Kejati Maluku segera menggagendakan pemeriksaan Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou. Kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kegiatan di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) yang pernah ia pimpin.
“Pemeriksaan tersangka akan diagendakan, sementara penyidik memeriksa saksi-saksi tambahan dulu.. Ada saksi tambahan yang harus diperiksa,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku,...
Vanath dan Sorotan ke Polisi
Penanganan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Abdullah Vanath memakan waktu yang tergolong lama. Kurang lebih dua tahun kasus ini bergulir di Ditreskrimsus Polda Maluku. Dari Vanath masih duduk di kursi Bupati SBT hingga turun takhta, kasusnya belum juga beres.
Berkasnya sempat tertahan lama di meja penyidik Ditreskrimsus. Setelah dinyatakan P21 atau lengkap, penyerahan berkas Vanath atau...
Diperiksa Lagi, Dorlina Serahkan Bukti Transaksi
Ambon - Dorlina Supriyati Iyon Toisuta kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejati Maluku, Senin (27/6). Ia menyerahkan rekening koran miliknya kepada penyidik.
Rekening koran diminta penyidik untuk menelusuri transaksi milyaran rupiah di rekening istri Bos CV Harves, Heintje Abraham Toisuta itu.
Direktur CV Cahaya Fajar itu, mendatangi Kantor Kejati Maluku, di Jl. Sultan Hairun sekitar pukul 13.00 WIT didampingi staf dari...
Manajemen BM Harus Dirombak Total
AMBON, AE.–– Bank Maluku dinilai akan kehilangan kepercayaan masyarakat, bila para pemegang saham tidak segera menata kembali manajemen di sana, menyusul terjadinya sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian keuangan bank pelat merah itu.
Ini juga disebabkan penempatan sumber daya manusia di dalam struktur bank itu tidak profesional. Akibatnya, manajemen pun tidal profesional. Beberapa kasus yang melilit bank...
PPATK akan Telusuri Aliran Dana Soal Duit 7,6 M Mark UP BM
Ambon, AE.–– Tim penyidik dugaan mark up pembelian gedung Bank Maluku-Maluku Utara akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana kerugian negara dari proses pembelian itu. Sampai kemarin, jaksa belum menemukan aliran dana itu diterima siapa saja.
Baca selengkapnya..
Hari Ini Jaksa Kembali Periksa Istri Hentje Toisuta, Terkait Kasus Bank Maluku Surabaya
AMBON, AE— Walaupun telah diperiksa dua kali oleh jaksa, namun keterangan istri dari tersangka Hentje Toisuta, Dorlina Supriaty Ion, dianggap masih kurang. Penyidik, kembali memanggil istri BOS CV Harves itu untuk diperiksa lagi terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan dan gedung Bank Maluku Surabaya.
Dijadwalkan, pemeriksaan terhadap istri dari tersangka kasus mark up pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di...
Bos BPS Mangkir, Hari Ini Kadis PU Buru Diperiksa
AMBON – Direktur PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), Mintaria Loesihaan tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik alias mangkir. Rencananya, Mintarian diperiksa dalam kasus tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Senin (20/6).
Hari ini jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mengagendakan pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru, Puji Wahono. Tim jaksa juga telah mengagendakan pemanggilan Kepala Dinas Energi dan Sumber...
Skandal BM, Istri Hentje Diperiksa Jaksa
BOS CV Harves, Hentje Abraham Toisutta bungkam. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku tidak kehabisan akal. Mereka terus menggali inisial “RW” dan “PET” di hand phone yang disita. Giliran istri tersangka diperiksa. Siapa berikutnya?
Upaya membongkar aliaran dana “haram” di kasus dugaan mark-up pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut), di Surabaya, Jawa Timur, terus diintensifkan...
3000 Warga Malteng Padati Pendopo Hadiri Syukuran WTP
PEMERINTAH Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) akhirnya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku tersebut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.
SEBAGAI bentuk kebahagian atas raihan WTP, Pemerintah Kabupaten Malteng menggelar acara syukuran, Minggu (19/6). Acara syukuran di Pendopo Bupati Malteng itu dihadiri hampir 3000 warga Kota Masohi dan...
Korupsi Dana Hibah: Vonis Hakim Rendah, Jaksa Banding
Jaksa mengajukan banding atas putusan majelis hakim Tipikor Ambon terhadap tiga terdakwa kasus dana hibah bantuan sosial Dinkop UKM Kota Tual. Vonis bagi mereka dinilai rendah. “Kita resmi menyatakan banding terhadap putusan bagi tiga terdakwa dalam kasus ini yakni Jismi Reubun, Adolop Samuel Tapotubun dan Abdul Gani Tamher,” tandas JPU Chrisman Sahetapy, kepada wartawan, di Pengadilan Negeri Ambon, Senin...
Misteri RW, AW dan Ped
Pertanyaan ini belum terjawab. Tim Penyidik Kejati Maluku masih mendalami siapa ketigaorang ini. Nama RW dan Ped muncul dalam percakapan blackberry messenger (BBM) antara Direktur Utama CV Harves, Heintje Abraham Toisuta dengan Ari Widiatmoko. Hal ini terungkap setelah penyidik menyita ponsel Sony Experia milik Heintje saat diperiksa, Kamis (16/6) lalu.
Ari Widiatmoko yang awalnya disebut dengan inisial AW memang belum...
Aksi Isteri Heintje Hindari Wartawan
Setelah menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 -13.25 WIT, Dorlina Supriyati Iyon Toisuta, istri Bos CV Harves, Heintje Abraham Toisuta, terlihat keluar dari ruang Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takendengan. Dorlina kaget melihat banyak war-tawan yang tengah me-nunggunya. Ia panik, dan memutar jalan melalui lobi didam-pingi dua staf dari kantor pengacara Firel Sahetapy. Saat tiba di teras Kantor Kejati Maluku,...
Korupsi Pengadaan Lahan Berkas Direktur Poltek dan Eks Plt Direktur Balik ke Jaksa
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengembalikan berkas korupsi pengadaan lahan dengan tersangka Direktur Poltek Negeri Ambon, Miegsjeglorie V Putuhena dan eks Plt Direktur Poltek Verdinand Sekerony kepada jaksa, Jumat (10/6). Berkas Putuhena dan Sekerony dikembalikan, setelah penyidik Ditreskrimsus melengkapi sehumlah petunjuk JPU, diantaranya pemeriksaan tersangka dan saksi tambahan.
“Berkas untuk tersangka korupsi lahan Poltek itu sudah dikembalikan pada Jumat setelah petunjuk...
Talud Beraroma Korupsi
Anggaran ratusan juta digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur, talud penahan ombak di negeri Haruru kecamatan Amahai, kabupaten Maluku Tengah dan talud pemukiman di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tapi, hasil pekerjaan diragukan. Dugaan mark up hingga korupsi pun menguat. Aparat penegak hukum sudah harus turun tangan.
Proyek talud penahan ombak di negeri Haruru melalui APBD provinsi Maluku tahun...
Tutup Mulut, Hukuman Berat Menanti
AE- Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, tidak terlalu berharap pada pengungkapan kasus dugaan mark up pembelian gedung Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Surabaya melalui kesaksian tiga tersangka. Tutup mulutnya mereka, akan berimplikasi pada berat ringannya hukum yang akan dijatuhkan pengadilan. Sementara aliran dana Rp7,6 miliar, akan terus dikejar. Sampai saat ini ketiga tersangka, Idris Rolobessy, Pedro Tentua, dan Hentje Toisuta...
Hari Ini Jaksa Kembali Garap Pejabat BM
AE- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, kembali menyusun agenda untuk melakukan pemeriksaan terkait penyelidikan kasus transaksi Reverse Repo antara Bank Maluku dan Maluku Utara (BM) dengan PT. AAA Sekuritas.
Menurut agenda, Senin hari ini tim penyelidik Kejati Maluku memanggil tiga pejabat Bank Maluku. Mereka akan dimintai keterangan soal transaksi Reverse Repo. “Senin besok ada agenda permintaan keterangan dari tiga orang dari...
Korupsi di Dinas Pendidikan SBB Penetapan Tersangka Baru Molor
Janji Kejati Maluku untuk menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB tahun 2013 minggu ini, ternyata molor. Alasannya, Tim penyidik tak lengkap. Belum tahu pasti kapan kedua tersangka baru yang masih dirahasiakan identitasnya itu, diumumkan. Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takendengan yang dikonfirmasi, hanya mengatakan, dalam waktu dekat ekspos dilakukan.
“Harusnya dalam minggu...
Pemegang Saham Harus Transparan
Pemegang saham diminta transparan menyangkut kondisi Bank Maluku Malut menyusul terbongkarnya skandal korupsi pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Ketidaktransparan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terutama nasabah terhadap bank milik daerah itu. “Saya rasa apa yang disampaikan oleh pak Bitto dan sikapnya itu masuk akal, ada benarnya juga, karena di era globalisasi sekarang ini semuanya harus serba transparan,” kata...
DPRD Kecewa Kota Ambon Gagal Raih WTP
Ambon - DPRD Kota Ambon sangat merasa kecewa, karena untuk tiga tahun terakhir ini Kota Ambon gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait laporan keuangan pemerintah.
“Saya merasa kecewa karena tahun ini kita hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), padahal Ambon ini adalah ibukota Provinsi Maluku, namun kenapa tidak bisa raih WTP sedangkan kabupaten lain bisa...
Proyek Talud Beraroma Korupsi
Mendapat untung dari setiap proyek yang dikerjakan, memang menjadi keinginan setiap rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah. Tapi, bila untung yang ingin diraup jauh lebih banyak dari jumlah anggaran yang dialokasikan, tentu menimbulkan kekhawatiran, adanya mark up anggaran, penyalahgunaan anggaran, hingga hasil pekerjaan yang tidak berkualitas.
Setidaknya, kondisi seperti itu juga yang dikhawatirkan terjadi pada proyek Talud pemukiman
di desa Poka Kecamatan...
Pencairan Dana BTT Tanpa Sepengetahuan Banggar
Ambon - Pencairan dana BTT tahun 2013 di Kabupaten SBB ternyata tanpa sepengetahuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD SBB saat itu.
Hal ini terungkap saat pemeriksaan Eks anggota DPRD SBB Mokhsin Atamimy sebagai saksi atas dugaan korupsi dana BTT tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1 milyar, Kamis (16/6).
Atamimy yang diperiksa oleh penyidik Haris sejak pukul 14.00 - 17.00 WIT, membeberkan...
DPRD Soroti Pendapatan Daerah Menurun
Ambon - Pansus Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DPRD Maluku akhirnya mengelurkan sejumlah rekomendasi kepada pihak pemprov Maluku. Satu diantaranya pendapatan daerah kedepan tak boleh turun lagi.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku, Said Mudzakir Assagaff kepada wartawan usai paripurna penyerahan rekomendasi di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (16/6) menjelaskan secara umum rekomendasi yang diberikan mengenai hal-hal yang ditemui dalam...
Jaksa Bidik Dua Nama di Ponsel Heintje
Ambon - Perlahan tapi pasti, misteri kasus mark up Bank Maluku di Surabaya, mulai terkuak. Handphone tersangka jadi penyingkap tabir.
Bos CV Harves, Heintje Abraham Toisuta, sang tersangka korupsi dan TPPU dalam kasus tersebut, menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sejak pukul 13.00 - 19.00 WIT.
Dengan mengenakan hem kotak-kotak biru dan celana jeans warna senada, Heintje tiba di Kantor Kejati Maluku...
Pemkot Gagal Raih Opini WTP
Ambon - Pemkot Ambon gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015.
Pemkot memang mengejar opini WTP, namun yang diperoleh justru tetap mendapat opini Wajar Dengan Pe-ngecualian (WDP).
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkot tahun anggaran 2015 dilakukan Ke-pala Sub Auditorial BPK RI Perwakilan Maluku, Rudianto Lumbantobing kepada Walikota...
Kadis Pendidikan MTB & PPTK Dituntut 1,8 Tahun Penjara
Ambon - Kadis Pendidikan MTB, Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamerburru dituntut 1,8 tahun penjara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (15/6).
Dua terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat tahun 2014 ini juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing Matruty Rp 125.775. 000 subsider...
Korupsi Pembangunan Bandara Banda Naira PT Perkuat Putusan Pengadilan Tipikor Ambon
Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum Direktris PT Pratama Andhika Raya, Sijane Nanlohy, terdakwa kasus korupsi pekerjaan pemenuhan standar runway strip di Bandara Banda Neira dengan hukuman empat tahun penjara.
Kendati demikian, dalam putusan PT Ambon itu, vonis untuk membayar denda lebih tinggi dari vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yakni Rp 200 juta subsider...
Jaksa Urung Periksa Eks Anggota DPRD SBB
Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku Rabu (15/6) tak jadi periksa eks anggota DPRD Kabupaten SBB Mokh-sin Atamimy dengan alasan keluarga yang bersangkutan sakit. Seharusnya Atamimi menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana BTT tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1 milyar itu, Rabu (16/6).
Atamimy dijadwalkan diperiksa lantaran diduga ikut menikmati aliran dana BTT yang diberikan Kepala Dinas...
Alasan Sakit, Heintje Mangkir
Ambon - Bos CV Harves, Heintje Abraham Toisuta mangkir dari panggilan jaksa, Selasa (14/6).
Semula Heintje akan dicecar sebagai tersangka korupsi dan TPPU pembelian lahan gedung Bank Maluku di Surabaya, Senin (13/6). Namun karena agenda kejaksaan sangat padat karena ada pertemuan dengan Pansus DPRD Maluku serta pemeriksaan sejumlah pejabat Otoritas Jaksa Keuangan (OJK), sehingga jaksa menunda pemeriksaan ke Selasa (14/6).
Walau...
Jaksa Urung Periksa Eks Anggota DPRD SBB
Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku Rabu (15/6) tak jadi periksa eks anggota DPRD Kabupaten SBB Mokh-sin Atamimy dengan alasan keluarga yang bersangkutan sakit. Seharusnya Atamimi menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana BTT tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1 milyar itu, Rabu (16/6).
Atamimy dijadwalkan diperiksa lantaran diduga ikut menikmati aliran dana BTT yang diberikan Kepala Dinas...
PT Perkuat Putusan Pengadilan Tipikor Ambon
Ambon - Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum Direktris PT Pratama Andhika Raya, Sijane Nanlohy, terdakwa kasus korupsi pekerjaan pemenuhan standar runway strip di Bandara Banda Neira dengan hukuman empat tahun penjara.
Kendati demikian, dalam putusan PT Ambon itu, vonis untuk membayar denda lebih tinggi dari vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yakni Rp200 juta...
Korupsi Pembangunan Bandara Banda Naira, PT Perkuat Putusan Pengadilan Tipikor Ambon
Ambon- Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum Direktris PT Pratama Andhika Raya, Sijane Nanlohy, terdakwa kasus korupsi pekerjaan pemenuhan standar runway strip di Bandara Banda Neira dengan hukuman empat tahun penjara
https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Ambon.pdf
Terdakwa Retribusi IMB di Dobo Dituntut 4 Tahun Penjara
Ambon - Marthen Johan Benamen , terdakwa kasus korupsi retribusi Ijin Membangun Bangunan (IMB) pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Ambon Rabu (15/6).
Ketua Pokja IMB ini juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 199.508.093 subsider tiga bulan...
Acara Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 Kabupaten Maluku Tenggara Barat di BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, 16 Juni 2016-, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan acara penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2015 kepada Wakil Ketua DPRD dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku tenggara Barat, Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepala Subauditorat...
Acara Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 Kota Ambon di BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, 16 Juni 2016-, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Ketua DPRD Kota Ambon dan Walikota Ambon. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Walikota Ambon, Plt. Inspektur Kota Ambon, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon, Kepala Subauditorat Maluku II dan Tim Pemeriksa BPK...
Terdakwa Retribusi IMB di Dobo Dituntut 4 Tahun Penjara
Ambon - Marthen Johan Benamen , terdakwa kasus korupsi retribusi Ijin Membangun Bangunan (IMB) pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Ambon Rabu (15/6). Ketua Pokja IMB ini juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 199.508.093 subsider tiga...
Aliran Dana Mark up Masih Misteri
AMBON,AE- Teka-Teki terkait aliran Dana Rp.7, 6 Miliar masih msiterius. Upaya jaksa untuk mengungkap kemana aliran Dana mark up pembelian gedung di Surabaya, hingga kini masih terkendala.
Tersangka, Hentje Abraham Toisuta yang diduga sangat mengetahui kemana aliran Dana itu, Rabu kemarin, batal diperiksa. Padahal, agenda itu sudah disusun sejak minggu lalu. Alasannya, tersangka sakit sehingga tidak dapat dikeluarkan dari Rutan...
Repo Rp 283 Miliar Masalah Besar
SEMUA bukti-bukti dokumen yang berpotensi adanya keterlibatan pemegang saham juga harus diusut agar tidak menimbulkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam kebawah dan tumpul keatas.
Apa yang diungkap Walikota Ambon Richard Louhenapessy seusai dipanggil Pansus Bank Maluku terkait repo dan kerugian bank plat merah di tahun 2015 dan anggaran setiap kali RUPS digelar harus menjadi catatan penting bagi Kejaksaan Tinggi...
Penjelasan Walikota Diragukan
AMBON - Seluruh tim bentukan RUPS Bank Maluku melihat langsung pembelian kantor Cabang Maluku di Surabaya. Tim termasuk anggota DPRD Maluku mengaku, lahan dan gedung tersebut istimewa. Kok bisa?
Walikota Ambon Richard Louhenapessy akhirnya penuhi panggilan Pansus DPRD untuk Bank Maluku, Senin, kemarin. Selain, Walikota selaku Ketua Tim Investigasi, juga anggota Tim Bupati Maluku Tenggara, Adreas Rentanubun dan Komisaris Bank...
Hari Ini Pansus BM Temui Kajati
AMBON - Panitia Khusus (Pansus) PT Bank Maluku-Maluku Utara hari ini dijadwalkan mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.
Agenda kunjungan Pansus bentukan DPRD Maluku ini untuk membicarakan kasus dugaan mark up pembelian lahan dan gedung PT Bank Maluku- Maluku Utara cabang Surabaya yang disidik korps Adhyaksa.
“Kami telah menerima surat dari Pansus Bank Maluku DPRD Provinsi Maluku, mereka dijadwalkan esok (hari ini)...
Hakim Vonis Tiga Koruptor UKM Tual
Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Ambon menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga terdakwa perkara korupsi dana bantuan fasilitas pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tahun anggaran 2014.
Tiga terdakwa yang divonis adalah Anggota DPRD Kota Tual Jismi Reubun, Ketua Panitia Pelaksana Bantuan Fasilitas Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Abdul Gani Tamher, dan mantan Kepala Dinas Koperasi...
Sejumlah Instansi Pemerintah Dijaga Ketat Aparat
Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Tagop Soulisa-Buce Ayub Seleky oleh Gubernur Maluku pada 22 Juni mendatang di Ambon, sejumlah instansi pemerintah, di Ibukota Kabupaten Bursel akan dijaga ketat aparat gabungan TNI/Polri.
“Untuk persiapan pelantikan kita sudah mulai mengamankan kantor KPU, kantor DPR dan instansi pemerintah lainnya yang terkait,” ungkap Kapolres Pulau Buru AKBP Leo...
Korupsi Dana Hibah Anggota DPRD Kota Tual Divonis 4 Tahun Penjara
Jismi Reubun, anggota DPRD Kota Tual Divonis empat tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Ambon Senin (13/6). Ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Aviantara selaku hakim ketua didampingi hakim anggota Alex Pasaribu dan Hery Liliantoro....
Korupsi Proyek Kantor Desa di MBD Terdakwa Ngaku Uang Dipakai Bisnis Batu Bacan
Terdakwa kasus korupsi pembangunan Kantor Desa Pur Pura, Kecamatan Kisar Utara Kabupaten MBD, Fhilip Pattipeilohy, mengaku uang yang dikorupsinya dipakai untuk bisnis batu bacan.
“Saya mengambil uang dari bendahara sebesar Rp 265 juta untuk pembelian bahan-bahan bangunan berupa kayu, batu, pasir dan zenk dan sisanya Rp 190 juta digunakan untuk bisnis batu bacan,” ungkap Pattipeilohy, saat sidang Senin (13/6), di...
Acara Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 Pada 3 (tiga) Kabupaten di BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, 13 Juni 2016-, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 pada 3 (tiga) Kabupaten yaitu; Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Para Bupati dan Ketua DPRD dari masing-masing kabupaten.
Berdasarkan pemeriksaan BPK yang telah dilakukan sesuai SPKN, masih terdapat pencatatan dan pengelolaan yang...
Korupsi Dana Hibah Anggota DPRD Kota Tual Divonis 4 Tahun Penjara
Jismi Reubun, anggota DPRD Kota Tual Divonis empat tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Ambon Senin (13/6). Ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Aviantara selaku hakim ketua didampingi hakim anggota Alex Pasaribu dan Hery Liliantoro....
Hakim Vonis Tiga Koruptor UKM Tual
AMBON - Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Ambon menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga terdakwa perkara korupsi dana bantuan fasilitas pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tahun anggaran 2014.
Tiga terdakwa yang divonis adalah Anggota DPRD Kota Tual Jismi Reubun, Ketua Panitia Pelaksana Bantuan Fasilitas Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Abdul Gani Tamher, dan mantan Kepala...
Pemprov Harus Optimal Kelola Keuangan
Ambon - Guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemprov tahun 2015, maka Pemerintah Provinsi Maluku harus memperhatikan tata pengelolaan keuangan.
“Perlu diperhatikan pengelolaan asset untuk mempertahankan opini WTP itu karena status tersebut memungkinkan pemerintah daerah agar bagaimana mengatur pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan ritme pembangunan kedepan dengan baik,” ungkap Akademisi Fakultas...
Pertahankan Opini WTP Pemprov Harus Optimal Kelola Keuangan
SIWALIMA, 13 Juni 2016
Ambon - Guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemprov tahun 2015, maka Pemerintah Provinsi Maluku harus memperhatikan tata pengelolaan keuangan.
“Perlu diperhatikan pengelolaan asset untuk mempertahankan opini WTP itu karena status tersebut memungkinkan pemerintah daerah agar bagaimana mengatur pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan ritme pembangunan kedepan dengan baik,”...
BPK RI Serahkan Penilaian Keuangan Pemprov
SIWALIMA
Ambon - Hari ini, Jumat (10/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil penilaian terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku.
Penyerahan penilaian tersebut akan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, pukul 10.00 WIT.
Penyerahan akan dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada Gubernur Maluku Said Assagaff.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur kepada wartawan usai...
Hari Ini, BPK RI Serahkan Penilaian Keuangan Pemprov
Ambon - Hari ini, Jumat (10/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil penilaian terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku.
Penyerahan penilaian tersebut akan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, pukul 10.00 WIT.
Penyerahan akan dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada Gubernur Maluku Said Assagaff.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur kepada wartawan usai...
BPK Temukan Masalah di Konsumsi DPRD
AMBON, AE.–– Penggunaan dana konsumsi dan perjalanan dinas anggota DPRD Maluku diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku menemukan dana sebesar Rp1.7 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur harus mengevaluasi jajarannya di sekretariat DPRD Maluku. Jaksa juga diminta mengusut penggunaan dana tersebut.
Baca selengkapnya..
Jaksa Mulai Bongkar Gratifikasi BPS
AMBON,AE.––Setoran dana dari PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) ke rekening pribadi kepala dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy, mulai dibongkar Kejaksaan Tinggi Maluku. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk mantan Kepala Dinas ESDM Buru, Umat Muhammad, dan ajudan Bupati Buru Ramli Umasugi. Jaksa juga akan memanggil Martha Nanlohy.
Baca selengkapnya..
Jaksa Garap Repo
Ambon Ekspres, AE-Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus melakukan penyelidikan kasus dugaan transaksi Repo antara PT Bank Maluku dengan PT AAA Securitas yang diduga mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar pada bank berpelat merah itu. Sejauh ini, sudah ada beberapa pihak dari PT Bank Maluku yang dimintai keterangan.
Mereka merupakan pejabat penting di Bank Maluku. Pantauan Koran ini, Kamis kemarin...
TNI-Polisi Bantah Terima Dana Pengamanan
Satu per satu fakta dugaan suap PT BPS kepada Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy terkait normalisasi sungai Anahoni di Kabupaten Buru, terungkap. Pihak TNI dan Polri membantah menerima Dana pengamanan baik dari pemerintah maupun pihak BPS.
Dana yang mengalir ke Martha Nanlohy sebesar Rp2, 3 miliar. Dana ini, menurut pihak BPS diberikan sebagai biaya pengamanan dalam operasi normalisasi sungai...
Wakil Rakyat Juga Tutup Mulut
AMBON,AE— Tak lagi ada yang berani menghentikan operasi PT. Gemala Borneo Utama (GBU), baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten Maluku Barat Daya, maupun DPRD Maluku. Mereka satu suara, memilih diam. Rakyat disana akhirnya harus berjuang sendiri untuk melawan aktivitas GBU mengeksploitasi emas dengan cara merusak lingkungan.
Ke pemerintah, dan DPRD, masyarakat Romang di MBD sudah melakukannya. Pemerintah menolak bertemu mereka, sementara...
Jaksa “Diamkan” Kasus 38 M
Pengusutan dugaan bermasalahnya proyek terminal Transit di desa Passo Kecamatan Baguala semakin tidak jelas. Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon makin menutup rapat kasus tersebut. Sudah beberapa kali coba dikonfirmasi tentang perkembangan pengusutan, namun jaksa memilih tutup mulut.
Proyek Transit Passo hingga kemarin, tidak kunjung selesai. Padahal, anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp38 miliar. Semua sudah habis digunakan, tapi hingga...
Akhir Juni, Repo Naik Penyidikan
Meski dipadati berbagai penanganan kasus dugaan korupsi, jajaran Koprs Adhyaksa Maluku tetap optimis menuntaskan kasus transaksi Repo PT Bank Maluku dengan PT.AAA Securitas. Namun sampai kemarin, belum ada upaya lanjutan untuk mengungkapkan kasus ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan S Maringka sebelumnya menegaskan dihadapkan Jaksa Agung HM Prasetyo, ada tiga kasus besar yang menjadi fokus penanganan kejati, kasus dugaan mark...
Jaksa Akan Surati Gubernur
AMBON,AE––Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memantapkan rencana meminta keterangan dari sejumlah anggota DPRD Maluku tentang dugaan aliran fee pembelian lahan dan gedung bank Maluku di Surabaya. Jaksa akan menyampaikan permohonan ijin Gubernur Maluku untuk memeriksa anggota DPRD. Sementara pimpinan serta anggota DPRD menyatakan siap bila dipanggil.
Baca selengkapnya..
Berkas Remon Segera Masuk Kejaksaan
AMBON,AE.–– Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah melengkapi berkas tersangka kasus penyerebotan hutan produksi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon. PPNS berencana, menyerahkan berkas kakak kandung bupati kabupaten SBB, Jacobus Puttileihalat itu kepada jaksa dalam waktu dekat.
Kepala Bidang Perlindungan hutan konservasi, Sandy Luhulima saat dikonfirmasi Ambon Ekspres, Rabu (1/6) mengatakan, saat...
Dirut Bank Maluku Dibui
AMBON,AE––Dua mobil Sedan meluncur mulus masuk halaman parkir, kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, sekira pukul 10.25. Turun dari dua mobil berbeda itu, Direktur Utama Bank Maluku, Idris Rolobessy, dan bawahannya Pedro Ridolf Tentua.
Setelah masuk kantor korps Adhyaksa itu, Rolobessy tampak gelisah. Dia resah. Mulutnya terus mengucapkan sesuatu. Beberapa jam kemudian, keduanya dieksekusi ke Rumah tahanan Waiheru.
Baca selengkapnya..
Irwan Patty Diganjar Alkostar
AMBON,AE––Ironis nasib yang dialami oleh Irwan Patty. Berangan-angan ingin bebas dari hukuman, ternyata diganjar hukuman jauh lebih tinggi.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dia tercatat menjadi koruptor pertama dari Maluku yang menjadi korban tegasnya hakim Artijo Alkostar.
Hakim Mahkamah Agung (MA), Artijo Alkostar, yang mengadili perkara Kasasi...
Irwan Patty Diganjar Alkostar Hukuman 2 Tahun Jadi 6 Tahun
AMBON,AE––Ironis nasib yang dialami oleh Irwan Patty. Berangan-angan ingin bebas dari hukuman, ternyata diganjar hukuman jauh lebih tinggi. Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan infokom, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dia tercatat menjadi koruptor pertama dari Maluku yang menjadi korban tegasnya hakim Artijo Alkostar.
Baca selengkapnya.
Maluku Dijatahi Dana Desa 754M
AMBON AE.–– Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, di tahun 2016 Maluku kebagian dana desa sebesar Rp. 754,638, 987,000. Dana ini dialokasikan untuk 1.198 Desa di 11 kabupaten kota. Jumlah ini meningkat di banding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp334.004. 517.000.
Untuk tahun 2015 ada 1.191 Desa di 11 kabupaten kota mendapat dana tersebut. Yang telah terealisasi dari dana Rp334.004.517.000, sebesar...
Klarifikasi berita Harian Kabar Timur tanggal 20 Mei 2016
Klarifikasi berita Harian Kabar Timur tanggal 20 Mei 2016 tentang BPK
Jaksa Agung dukung Kejati
Ambon - Gebrakan Kejati Maluku membongkar dugaan mark up pembelian lahan dan gedung di Surabaya diapresiasi positif oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo. Ia mendukung kasus yang merugikan negara Rp 7,6 milyar itu, dituntaskan.
Tiba di Ambon, Senin (30/5) Prasetyo langsung mengunjungi Kantor Kejati Maluku, di Jl. Sultan Hairun. Ia ingin memastikan kasus-kasus dugaan korupsi yang diusut Jan S Maringka dan...
Mantan Direktur RSUD Saparua Dieksekusi
Kejaksaan Negri Masohi Cabang Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sudah mengeksekusi mantan Direktur RSUD Saparua Saartje Yoke Patinaja yang divonis majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Ambon selama satu tahun penjara.
“Putusan majelis hakim tipikor tertanggal 25 September 2015 menyatakan yang bersangkutan dihukum satu tahun penjara, denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan sejak 25 September 2015 lalu,” kata Kasie Penkum dan...
Penyidik Tunggu Surat Dari Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kasus Lahan Tual
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, hingga kini belum menyerahkan hasil pemeriksaan saksi ahli kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.
Download Selengkapnya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TEMUKAN KEJANGGALAN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU KRITIK MANAJEMEN TRIGANA AIR
Permasalahan mengenai penetapan harga tiket oleh manajemen Trigana Air akhirnya terkuak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melakukan audit di Kabupaten Kepulauan Aru beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kejanggalan pada tiket para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepuluan Aru yang melakukan perjalanan dinas menggunakan jasa penerbangan maskapai Trigana Air dengan rute Dobo-Ambon pulang-pergi...
Kadis Pendidikan MTB dan PPTK Rugikan Negara Rp200 Juta Lebih
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku Tenggara Barat (MTB), Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamerburru diduga merugikan negara sebesar Rp209.500.000,00 dalam kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat Disdikpora MTB Tahun 2014.
Download Selengkapnya
Adik Dan Kakak Bupati SBB Terancam Jeratan Hukum
Bukti-bukti keterlibatan Fransyane Puttileihalat dalam kasus dugaan korupsi dana kegiatan di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2013 semakin kuat.
Download Selengkapnya
Kades Undor SBT Dibui, Lima Menyusul
Kepala Desa Administratif Undor, Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur Saiful Gafar dijebloskan ke penjara. Sang kepala desa (Kades) ini terjerat kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015.
Sebelum dijebloskan ke “Hotel Predeo”, tersangka menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun Ambon, Kamis (19/2). Saiful diperiksa tim jaksa penyidik Kecabjari Masohi di Geser.
Saiful tiba di kantor...
MTB-MBD Rebutan Lokasi Blok Masela
Pasca Presiden RI Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan pola on shore (di darat), “persaingan” memperebutkan lokasi ladang gas abadi ini mulai muncul.
Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno mengklaim, Pulau Babar yang masuk dalam wilayah admintrasi pemerintahannya jauh lebih layak dijadikan pusat pengelolaan Blok Masela, ketimbang di Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Memuluskan keinginannya itu,...
Pekan Depan Rahayaan Sebagai Walikota Tual
Gubernur Maluku, Said Assagaff dijadwalkan melantik Adam Rahayaan sebagai Walikota Tual, Senin (23/5). Dia diusulkan menggantikan Walikota Tual, M.M Tamher yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Asisten I Setda Maluku, Angki Renyaan mengatakan, surat keputusan pelantikan Rahayaan telah dikantongi pemerintah provinsi. Hanya saja, kata dia, Rahayaan saat ini sementara Umroh. “Pak Rahayaan sementara ibadah Umroh. Kita tunda sampai beliau kembali...
Proyek Reklamasi Pantai Namlea, Diduga Libatkan Bupati
Bupati Pulau Buru, Ramli Umasugi diduga terlibat dalam proyek pembangunan water front city tahap I, terkait pekerjaan reklamasi pantai Merah Putih di Namlea yang diduga sarat penyimpangan.
Pembangunan proyek APBN yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Buru tahun 2015 sebesar Rp 4.911.700.000, itu ternyata tidak didukung dengan peraturan daerah maupun rencana pembangunan daerah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab...
DPRD Minta Pemkot Optimalkan Pengelolaan Keuangan
Ambon - DPRD Kota Ambon meminta kepada Pemkot untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. “Terhadap perubahan Perda No 1 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, kami meminta kepada Pemkot agar bisa mengelola keuangan daerah lebih optimal lagi, sehingga pendapatan daerah dapat terus meningkat,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin...
37,1 M Anggaran Belanja Kota Ambon tak Realisasi
Ambon - Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2016, DPRD Kota Ambon menemukan sekitar Rp. 37,1 miliar anggaran belanja yang tak direalisasikan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat.
Sesuai fakta yang ditemukan dalam dokumen LKPJ tahun 2015, ternyata pendapatan daerah pada pos retribusi daerah dari target sebesar Rp. 36.027.838.190.00-, hanya terealisasi sebesar Rp. 27.665.656.527.00- atau sebesar 76,79 persen, sedangkan...
Matrutty Segera Dieksekusi
Gugatan praperadilan yang diajukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Holmes Matruty akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Ambon. Hakim Tunggal Alex Pasaribu menilai, penetapan tersangka oleh termohon (Kejaksaan Negeri Saumlaki) terhadap pemohon (Matruty) dalam kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi ruang rapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MTB tahun anggaran 2014, sudah sesuai aturan perundang-undangan.
Selanjutnya.
Desak Tetapkan Bilahmar Tersangka Jembatan Gaa
Keterlibatan Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur, Umar Bilahmar dalam kasus korupsi proyek fiktif jembatan Gaa, sudah terang benderang, sehingga sudah saatnya ditetapkan sebagai tersangka.
“Tersangka jangan terhenti pada mantan Kepala Dinas PU SBT Nurdin Mony Cs, kontraktor Tomy Andreas, Direktur PT Seram Timur Bader Alkatiri. Ada pihak-pihak yang juga diduga terlibat yakni mantan Inspektorat SBT Harun Lestaluhu dan Umar...
OG Dalang “Judi Proyek” di BPJJN Maluku
BERSIH-bersih praktek busuk di Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN), Maluku-Maluku Utara harus dilakukan dari Kementerian PURR. Salah satu pejabat berinisial “OG” disebut menjadi dalang dari praktek itu. Benarkah?
OG tidak asing bagi pengawai rendahaan, pejabat di BPJJN Maluku-Maluku Utara hingga para pengusaha yang selama ini menjadi mitra dalam menggarap proyek-proyek disana. Mantan Kepala Balai Papua ini merupakan “biang...
DPRD Malteng Nilai Aparatur Pemneg Lemah Kelola ADD
Masohi - DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menilai, sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemerintah Negeri (Pemneg) masih lemah dalam mengelola Dana Desa.
Kelemahan ini menjadi sebuah catatan kritis bagi Pemkab Malteng, untuk melakukan diklat dalam rangka peningkatan kapasitas pemneg dalam mendorong peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM
“Sampai hari ini, kami masih menemukan adanya kelemahan terutama dari pendekatan SDM aparatur pemneg. Hal...
Jaksa Agendakan Pemeriksaan Tersangka BTT
Siwalima 22 April 2016
Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku sudah menggagendakan pemeriksaan terhadap Kadis PPKAD Kabupaten SBB, Ronny Rumalatu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp 2.200.000.000,.
Hal ini disampaikan Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takendengan kepada Siwalima, di Kantor Kejati Maluku, Kamis (21/4).
Menurutnya, kasus tersebut masih tetap jalan hanya saja karena...
Ekspose Penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan LKPD Berbasis Akrual dan Implementasinya dalam Menunjang Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2015
Ambon, Kamis (5 April 2016) – Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Maluku bersama BPKP Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kegiatan “Ekspose Penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan LKPD Berbasis Akrual dan Implementasinya dalam Menunjang Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2015”. Acara tersebut dibuka oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Lukman Rudianto Lumbantobing dan dilanjutkan dengan sambutan...
Kunjungan Kerja Anggota BPK RI Bersama dengan Kepala Pemerintah se-Provinsi Maluku
Ambon, Kamis (18 Februari 2016) - Bertempat di Kantor Gubernur Maluku Lt. VII Jl. Raya Patimura No.1, Ambon. BPK RI melaksanakan kegiatan Diskusi Panel yang bertema “Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual di Provinsi Maluku”, dengan pembicara Anggota BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.I.P.M. Anggota DPR RI, Edison Betaubun, S.H., M.H. dan Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr....
Bupati MBD “Semprot” Kementerian
SARANA kesehatan dan fasilitas perhubungan minim. Warganya di Pulau Lirang sakit selalu berobat ke Dili, Timor Leste, karena lebih dekat daripada harus ke daerah – daerah di MBD. Warga kemudian dijemput otoritas negara itu ke Kota Dili untuk berobat.
Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno melampiaskan kekecewaannya kepada kementrian Perhubungan RI saat digelarnya Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrembang) provinsi...
Kemendagri: Pemeriksaan Bupati/Walikota Tak Perlu Izin
Kejaksaan Tinggi Maluku tidak perlu lagi menunggu surat izin dari Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa Bupati Seram Bagian Barat, Jacobus F. Puttileihalat.
Tim jaksa penyidik Kejati Maluku bisa langsung memeriksa Bupati SBB, setelah mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan, meskipun setelah 30 hari atau satu bulan Mendagri belum memberikan persetujuan untuk pemeriksaan Puttileihalat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Biaya...
Hasil Studi Tentukan Lokasi Kilang Blok Masela
Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembangunan kilang Blok Gas Masela di darat. Keputusan Presiden itu pun diapresiasi seluruh masyarakat Maluku, namun soal lokasi pembangunan kilang gas abadi itu dibangun masih menjadi polemik.
Gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar polemik soal penetapan lokasi pembangunan kilang gas antara Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dihentikan.
“Sekarang begini, mereka...
Hari Ini Presiden Jokowi Resmi JMP
Hari ini Presiden akan tiba dengan pesawat kepresidenan di Bandara Pattimura Ambon jam lima sore. Kedatangan Presiden untuk meresmikan Jembatan Merah Putih.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Merah Putih (JMP) di Kota Ambon, hari ini. Jadwal peresmian jembatan terpanjang di kawasan Indonesia Timur ini dimajukan lebih awal dari sebelumnya, Rabu (6/4).
Jembatan 1.400 meter ini merupakan proyek...
Polisi Serahkan Bukti Korupsi Lahan Tiga Proyek Tual Ke BPK
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi pengadaan lahan tiga proyek di Kota Tual kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, pasca ekspos pada hari Jumat (18/3).
Download Selengkapnya
Kejaksaaan Mengagendakan Jadwal Ekpos Kasus Alokasi dana desa dan dana Pendidikan Di Kabupaten Seram Bagian Barat
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kini sedang mengagendakan jadwal ekspos kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan korupsi dana pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kepala Kejati (Kajati) Maluku, Jan Samuel Maringka mengatakan kepada wartawan tanggal 15 Maret 2016 bahwa ekspos kasus ADD dan Dana Pendidikan Kabupaten SBB ini dilakukan untuk mengetahui...
Pengembalian Uang Kepada Kejati Maluku Dan Rencana Pemeriksaan Bupati SBB Atas Kasus Dugaan Korupsi di disdikpora SBB
Uang senilai Rp230.000.000,00 yang diduga hasil korupsi dana kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2013 dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Uang tersebut dikembalikan oleh Ledrik Herold Sinanu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sosialisasi Kurikulum dan Training Of Trainers guru dan Pengawas Kurikulum Tahun 2013, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Download Selengkapnya
Kasus SPPD Fiktif Bursel Menunggu Hasil Audit BPK
Berkas mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Abubakar Mas¬bait, dikembalikan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku disertai sejumlah petunjuk. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memeriksa dua saksi, Kamis (24/3), untuk melengkapi berkas tersangka Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Tahun 2011 ini.
Download Selengkapnya
Serahkan Laporan Keuangan, Wagub Optimis Raih Opini WTP
SIWALIMA
Kamis. 31 Maret 2016
Ambon - Dipastikan hari ini, Kamis (31/3) Pemprov Maluku akan menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit.
Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, mengaku dirinya sangat optimis di tahun ini, Maluku bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Kita sangat optimis harus bisa wujudkan WTP tahun ini. Esok (hari ini-red) sekitar pukul...
Jalan Lintas Seram Rusak Tanggungjawab BPJN
SIWALIMA
Kamis, 31 Maret 2016
Ambon - Hujan deras yang mengakibatkan jalur jalan lintas Pulau Seram rusak berat, bukan menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku, tetapi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
Kabag Humas Setda Maluku, Bobby Palapia kepada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (30/3) menanggapi keluhan sejumlah sopir angkot dan lainnya mengatakan, ruas jalan dengan jalur Masohi, Sepa, Waipia, Saleman, Besi, Wahai, Kobisonta dan...
Korupsi dan TPPU, Berkas Korupsi Vanath Masih Diteliti JPU
SIWALIMA
Rabu, 30 Maret 2016
Ambon - Setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengembalikan berkas dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mantan Bupati SBT, Abdulah Vanath ke Kejati Maluku, kini berkas bupati dua periode ini masih diteliti JPU.
“JPU masih meneliti berkasnya, karena baru diterima pekan lalu,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette, kepada wartawan di Kantor Kejati...
Tuntaskan Kasus BO Puskesmas Bursel, Penyidik Terkendala Audit BPK
SIWALIMA
Senin, 28 Maret 2016
Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kini terkendala audit BPKP Perwakilan Maluku untuk menuntaskan kasus korupsi Bantuan Operasional (BO) delapan Puskesmas di Kabupaten Bursel.
Sampai saat ini hasil audit atas kasus korupsi tersebut tak kunjung usai sehingga mempengaruhi proses penyidikan terhadap kasus tersebut. Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu mengatakan, dalam kasus tersebut, penyidik sudah menjerat...
Rektor Minta Jaksa Usut Dana Hibah Unidar
Rektor Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Ibrahim Ohorella meminta jaksa usut dana hibah Unidar. Ibrahim Ohorella menduga, dana hibah Unidar sudah diperuntukan ke pihak-pihak yang salah sasaran. Olehnya ia berharap, penegak hukum yakni jaksa dan polisi harus mengusutnya.
Download Selengkapnya
Dana Hibah 2015 Belum Dipertanggungjawabkan BPPKAD Layangkan 200 Surat Teguran
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Maluku telah melayangkan 200 surat teguran kepada lembaga atau instansi penerima dana hibah bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun 2015. “Ratusan surat teguran tersebut guna meminta pertanggungjawaban lembaga atau instansi Penerima Dana Hibah 2015. Sebab 1 April 2016 mendatang BPPKAD akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan berbagai penggunaan...
BUD Maluku Raih Kontribusi Terbaik
Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Maluku meraih gelar Bendaharawan dengan kontribusi terbaik dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Papua dan Maluku. Dengan gelar tersebut, diharapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mengalami pening¬katan men¬jadi lebih baik. “Kita tetap ingin dari waktu ke waktu perbaiki Laporan Per¬tang¬¬gungjawaban Keuangan kita. Yang pastinya kita harapkan melalui peng¬hargaan ini Laporan Keuangan...
BPK Temukan Seluruh Anggota DPRD Kota Ambon Belum Masukan Laporan Dana Reses
Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat belum melaporkan penggunaan dana reses yang sudah habis digunakan selama Tahun 2015. Sesuai penganggaran, masing-masing Anggota DPRD menerima kucuran dana reses sebesar Rp15 juta, untuk satu kali reses, namun belum ada satu pun yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Reses sehingga menjadi temuan...
Tuntaskan Kasus BO Puskesmas Bursel Penyidik Terkendala Audit BPK
SIWALIMA
Senin, 28 Maret 2016
Tuntaskan Kasus BO Puskesmas Bursel, Penyidik Terkendala Audit BPK
Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kini terkendala audit BPKP Perwakilan Maluku untuk menuntaskan kasus korupsi Bantuan Operasional (BO) delapan Puskesmas di Kabupaten Bursel.
Sampai saat ini hasil audit atas kasus korupsi tersebut tak kunjung usai sehingga mempengaruhi proses penyidikan terhadap kasus tersebut. Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman...
Berkas Vanath Akhirnya Masuk Kejati
Ambon Ekspres
Berkas Vanath Akhirnya Masuk Kejati
Selasa, 22 Maret 2016
AMBON,AE— Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, akhirnya menyerahkan berkas perkara tersangka mantan bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku, akhir pekan kemarin.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo mengatakan, setelah pihaknya melengkapi berkas perkara mantan bupati...
Polisi Serahkan Bukti Korupsi Lahan Tiga Proyek Tual ke BPK
SIWALIMA
Senin, 21 Maret 2016
Polisi Serahkan Bukti Korupsi Lahan Tiga Proyek Tual ke BPK
Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi pengadaan lahan tiga proyek di Kota Tual ke BPK Perwakilan Maluku, pasca ekspos Jumat (18/3).
“Jadi setelah ekspos dilakukan, ada puluhan data yang diserahkan. Data-data itu berkaitan dengan bukti-bukti kasus korupsi tiga lahan itu,” kata sumber di...
Berkas Dua Tersangka Korupsi Dana Block Grant Tual Dilengkapi
SIWALIMA
Senin, 21 Maret 2016
Berkas Dua Tersangka Korupsi Dana Block Grant Tual Dilengkapi
Ambon - Berkas dua tersangka kasus korupsi dana block grant imbal swadaya pembangunan SMAN Tayando Tam, Kota Tual tahun 2008 senilai Rp 1.240.000. 000 sementara dilengkapi tim penyidik Kejari Tual.
Kedua tersangka tersebut yakni Azis Fidnatan selaku bendahara panitia dan Direktur CV Tri Usaha Jasa sebagai konsultan perencanaan dan...
Jaksa Temukan Bukti Korupsi di Kasus ADD SBB
MALUKUnews, Ambon: Pemeriksaan saksi-saksi di tingkat penyelidikan sudah dirampungkan. Tim penyidik Kejati Maluku menemukan bukti dugaan korupsi di kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten SBB tahun 2013 senilai Rp 1,2 milyar.
Para kepala desa dan pejabat dilingkup Pemkab SBB saat dicecar tim penyidik sudah membeberkan ke kantong siapa saja dana senilai Rp 1,2 milyar ini mengalir.
Baca selengkapnya..
Buntut Pertemuan Rahasia di Exelco, 4 Oknum Jaksa Dilapor ke Kejagung
AMBON – Pertemuan rahasia antara empat oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadàan kapal ikan 15 dan 30 Gross Tone (GT) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan istri dari salah satu terdakwa kasus tersebut berbuntut panjang.
Pasalnya, keempat oknum jaksa tersebut masing-masing Kepala Seksi Penuntutan Kejati Maluku Rolly Manampiring, Eka Hayer, Agus dan Haris dilaporkan...
Buntut Pertemuan Rahasia di Excelso, 4 Oknum Jaksa Dilapor ke Kejagung
AMBON – Pertemuan rahasia antara empat oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadàan kapal ikan 15 dan 30 Gross Tone (GT) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan istri dari salah satu terdakwa kasus tersebut berbuntut panjang.
Pasalnya, keempat oknum jaksa tersebut masing-masing Kepala Seksi Penuntutan Kejati Maluku Rolly Manampiring, Eka Hayer, Agus dan Haris dilaporkan...
DPRD Malteng Sepakat Delapan Poin Interpelasi Bupati
Kabar Timur
Selasa, 15 Maret 2016
MASOHI - Kritisi kinerja Bupati Maluku Tengah (Malteng), Abua Tuasikal, DPRD setempat sepakat menggunakan hak interpelasi yang dimiliki lembaga wakil rakyat itu. Kesepakatan hak interpelasi telah disepakati 29 anggota DPRD, pada sidang yang digelar, Sabtu, (12/3), akhir pekan, kemarin.
Hak interpelasi yang telah disepakati ini selanjutnya akan digelar sidang meminta Abua Tuasikal sebagai Kepala Daerah pelbagai...
Jaksa Diminta Koordinasi Bersama MA
Kabar Timur
Selasa, 15 Maret 2016
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati), Maluku diminta untuk melacak jejak berkas banding terdakwa Ahmad Rumaratu terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun 2008, di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang hingga saat ini belum juga ada putusan dari Mahkamah Agung (MA).
Permintaan ini disampaikan Tokoh Pemuda SBT Abdul Karim Gurium kepada Kabar Timur di...
Usut Proyek Trotoar Bernilai 5 M
Ambon Ekspres
Senin, 14 Maret 2016
LUTFI HELUT/AMEKS BELUM RAMPUNG Pembangunan trotoar di jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, belum juga tuntas, meski sesuai kontrak, trotoar sudah harus rampung pada Desember 2015 lalu. Hingga kemarin, beberapa bagian trotoar yang dibangun melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) itu belum rampung.
AMBON,AE— Aparat penegak hukum didesak mengusut penggunaan anggaran pembangunan trotoar dan lampu jalan...
Korupsi Dana BTT Periksa Bupati SBB, Jaksa tak Perlu Ijin Mendagri
SIWALIMA
Senin, 14 Maret 2016
Ambon - Kejati Maluku tak perlu membuang-buang waktu menunggu ijin Mendagri Tjahyo Kumolo memeriksa Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 September 2012 menjadi dasar hukum untuk memeriksa bupati dua periode ini dalam kasus korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 senilai Rp 1milyar.
MK telah membatalkan pasal 36 UU Nomor 32 Tahun...
Jaksa Agendakan Periksa Saksi Korupsi Dana Pemuda
SIWALIMA
Saturday, 12 March 2016
Ambon - Pemeriksaan saksi-saksi dugaan korupsi dana kegiatan kepemudaan tahun 2014 senilai Rp. 1.648.096. 000,- segera diagendakan. Atlet, pelatih, hingga para pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku bakal dicecar.
“Jadwalnya sementara disiapkan, siapa-siapa yang akan diperiksa di tingkat penyidikan akan segera dipanggil,” jelas Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat kepada Siwalima, melalui...
Pemkab Bursel Tetapkan Pendapatan Daerah 661 Milyar
SIWALIMA
Sabtu, 12 Maret 2016
Namrole - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah menetapkan pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp 661,091 milyar dengan realisasi mencapai Rp. 597,715 milyar atau 90,41 persen.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bursel,Mahmud Souwakil dalam rapat paripurna DPRD Bursel, tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Tahun Anggaran 2015, yang dipusatkan di ruang paripurna DPRD Bursel, Kamis (10/3).
Sekda dalam...
Tunggakan PBB P2 Kota Ambon Capai Rp. 17,691 M
SIWALIMA
Sabtu, 12 Maret 2016
Ambon - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) untuk Kota Ambon tahun 2013-2015 mencapai Rp 17,691 Milyar. Sayangnya, meski tunggakan itu mencapai belasan milyar, tetapi hal itu tidak tergambar sama sekali dalam postur APBD Pemkot Ambon.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pajak Pratama Cabang Ambon, La Sikamba kepada Komisis II DPRD Kota Ambon Jumat...
Pemkot: Ganti Rugi Lahan Underpass Urusan Pemprov
SIWALIMA
Kamis, 03 Maret 2016
Ambon - Proses pembebasan lahan untuk pembangunan underpass guna mendukung pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP) sampai dengan saat ini memang masih buntu.
Hal itu diakibatkan salah satu pemilik lahan belum menyetujui untuk menjual lahan miliknya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses negosiasi pembebasan lahan awalnya dilakukan pemkot, namun kemudian diambil alih oleh pemprov.
“Pemkot sudah melaksanakan...
Jaksa Geledah Dispora dan Inspektorat
Ambon Ekspres
Rabu, 02 Maret 2016
LUTFI HELUT/AMEKS JAKSA GELEDAH Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Selasa (1/3) menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan kantor Inspektorat provinsi Maluku. Tim menyita berbagai dokumen tentang penggunaan dana dekonsentrasi tahun 2014 yang diduga disalahgunakan.
AMBON,AE— Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Selasa (1/3) menggeledah dua kantor milik Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Pemuda dan...
Berkas Tersangka Korupsi SPPD Fiktif Dilimpahkan ke Jaksa
SIWALIMA
Selasa, 01 Maret 2016
Ambon - Berkas Abubakar Masbait tersangka kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Pemkab Buru Selatan (Bursel) tahun 2011, sudah dilimpahkan tahap I ke jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku.
Pelimpahan berkas tahap I itu dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pekan lalu setelah semua berkas dan hasil pemeriksaan dirampungkan. Pjs Kabid Humas Polda Maluku,...
Penuhi Petunjuk Jaksa, Polisi Kembalikan Berkas Korupsi Kantor DPRD Malra
Siwalima
Selasa, 01 Maret 2016
Ambon - Setelah memenuhi petunjuk jaksa, penyidik Reskrim Polres Malra mengembalikan berkas tiga tersangka korupsi proyek kantor DPRD Malra tahun 2014 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tual.
Berkas tiga tersangka itu masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dian Tamher, Hamdi Tamher selaku kontraktor yang mengerjakan proyek dan Fredi Syahailatua pemilik perusahaan Fa Libra.
Kapolres Malra, AKBP M Roem...
Diduga Pekerjaan Talud Porto Amburadul OKP Minta Kontraktor Bertanggungjawab
Ambon - Direktur Mollucas Economyc Reform Institute, Tammat R. Talaohu meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, terhadap proyek pembangunan talud pengamanan pantai Negeri Porto, Kecamatan Saparua Malteng yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, kontraktor pekerja proyek CV. Conny pimpinan Hanok Leuwol harus bertanggungjawab atas ketidakberesan proyek yang dibiayai APBN 2015 senilai Rp. 1.370.000.000,-.
“Kontraktor ini jangan bekerja seenaknya. Sekarang ini sistemnya...
Penyidik Geledah Dispora dan Inspektorat Maluku
AMBON – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon bertindak cepat dalam kasus dugaan korupsi Dana Dekonsentrasi (Dekon) pada Seksi Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku, tahun anggaran 2014.
Aksi cepat penyidik ini, setelah kasus dugaan korupsi tersebut dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah kasus tersebut ditingkatkan statusnya, tim penyidik Kejari Ambon yang menangani kasus tersebut langsung melakukan penggeledahan...
Duga Jalan Hotmix Kilometer 9 Amburadul DPRD Aru akan Minta Pertanggungjawaban Kontraktor
Dobo - DPRD Kepulauan Aru melalui Komisi III sangat berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara serius dan ketat, terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Komitmen itu terlihat, ketika Komisi III DPRD Aru dibawah pimpinan Eko Mantaybobir sebagai ketua didampingi Wakil Ketua, D Lengam dan dua anggota Seri Angker dan Heri Lalaem, Senin (7/3) meninjau proyek pembangunan jalan di...
Kejari Piru Didesak Tuntaskan Kasus ADD
Dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diusut tuntas. Jika perlu menyeret pelaku ke meja hijau. Seperti terjadi di Desa Kelang Asaude, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Diharapkan kasus ini jadi pintu masuk bagi kasus yang terjadi di desa-desa lainnya.
Hal itu ditandaskan anggota Komisi A DPRD Kabupaten SBB Jamadi Darman, ketika dihubungi, Rabu (2/3). “Untuk itu...
Bongkar Skandal KKN di Buru, Gomdo Basodara Jadi Trend
GAMDO Basodara jadi trend di Mèdsos facebook. Mereka membongkar data-data skandal KKN di Pemkab Buru yang selama ini tersimpan rapi. Data-datanya cukup valid. Siapa mereka?
Publik Kabupaten Buru, pengemar Media Sosial (Medsos), Facebook, dibuat terperanjat dengan account bernama: Gamdo Basodara. Bagaimana tidak dalam setiap statusnya dia memunculkan pelbagai data-data skandal Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam pelbagai pengelolaan APBD selama...
Bongkar Korupsi Dana Atlet, Jaksa Geledah Tiga Kantor
Tiga kantor digeladah Tim Kejaksaan Negeri (Kejari), Ambon, untuk membongkar skandal dugaan korupsi dana Atlet, Rp 8 miliar yang dialokasikan dari dana dekonsentrasi, tahun 2014.
Tim yang beranggota lima orang yang dipimpin Pitalis Teturan ini, melakukan pengeledahan di tiga kantor masing-masing: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dokspora) Provinsi Maluku, dan Inspektorat Provinsi Maluku, pada...
BPMPD akan Evaluasi Penyerapan Dana Desa
Ambon - Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Maluku akan segera melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Desa (DD) yang telah disalurkan sampai pada tahap tiga.
Kepala BPMPD Maluku, Rusdin Ambon menjelaskan, DD murni dari APBN, namun kewenangan untuk evaluasi dan pengawasan berada pada kabupaten/kota bahkan provinsi. “Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui maksimal tidaknya pelaksanaan program yang dirancang untuk...
Kota Namrole Diguncang Bom
Masih belum hilang dalam ingatan dua aksi kerusuhan di Kecamatan Ambalau yang menghanguskan dan merusak puluhan rumah, warga Kabupaten Buru Selatan kembali dikejutkan dengan ledakan bom.
Namrole, Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan, Selasa (23/2) siang diguncang bom. Bom meledak di Desa Elfule, Kecamatan Namrole sekitar pukul 14.15 WIT.
Bom meledak di salah satu rumah warga Desa Elfule bernama Mohdar Mahulauw. Ledakan...
Wakil Rakyat Desak BPK Transparan di Malteng
POLITISI Partai Demokrat di DRPD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Djailani Tomagola, sempat berang cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Maluku, dalam melakukan audit, atas pelabagai masalah di kabupaten “tertua” di Maluku ini.
Dia menilai, BPK tidak transparan dalam melakukan pelbagai audit sejumlah masalah di kabupaten berjuluk: “Pamahanunusa” ini. Saat dua anggota BPK, tengah melakukan pemeriksaan mobil dinas di rumah...
Diduga Dana SOLID Kelompok Pertanian Bursel Disunat
Namrole - Diduga, dana Solid bagi 130 kelompok pertanian di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) disunat, oleh oknum-oknum di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kabupaten setempat.
Sejumlah oknum BKPP Bursel tersebut diduga terlibat dalam aksi penyunatan dana Solid bernilai ratusan juta rupiah, dengan cara menyetor anggaran sebesar sebesar Rp 5.400.000 pasca pencairan anggaran kepada para oknum-oknum tersebut.
Baca selengkapnya..
Kejati Dinilai Tebang Pilih, Rukiah Marasabessy Tak Pernah Dieksekusi
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kurang maksimal menjalankan tugasnya lantaran tidak pernah melakukan eksekusi terhadap terpidana satu tahun kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan terdakwa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Rukiah Marasabessy. Kasus tersebut disidangkan pada tahun 2009 silam.
Pasalnya sesuai putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2011 Rukiah Marasabessy di vonis bersalah dan...
Korupsi ADD Kelang Asaude, Periksa Camat
Jaksa penyidik diminta kembangkan kasus dugaan penggelepan dana ADD Desa Kelang Asaude. Yaitu memeriksa pihak kantor kecamatan dan jajaran instansi teknis di atasnya. Diduga kuat aparat pemerintahan di atasnya dari camat hingga instansi terkait di Pemda Kabupaten SBB ikut terlibat.
Dugaan penyimpangan dana ADD Desa Kelang Asaude merupakan kasus pertama di Maluku. Sejak program nasional milik Jokowi itu dilaunching secara...
Forkot Apresiasi Kinerja Polres Malra
KINERJA penyidik Polres Maluku Tenggara (Malra), diapresiasi menyusul penetapan resmi dua tersangka di kasus pengadaan bibit rumput laut, di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), setempat, Selasa, 17 Februari 2017.
Apresiasi kinerja polisi dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi ini, disampaikan Ketua Forum Kota (Forkot), Malra dan Kota Tual, Gabrial Betaubun, kepada Kabar Timur, di Tual, Rabu, kemarin. “Kita patut aparesiasikan kinerja...
Memburu Gratifikasi di Gunung Botak
DELAPAN jaksa senior dari Gedung Bundar mendadak diturunkan ke Gunung Botak. Pekan ini, Menkopolhukum dijadwalkan bakal berkunjung disana. Bau amis ada dana “haram” gratifikasi mengalir pun mengemuka. Siapa penikmatnya?
Keberadaan tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru menjadi magnet bukan hanya bagi pengusaha maupun penambang. Pejabat di daerah ini juga tergiur kandungan emas yang melimpah disana.
Cerita soal tambang emas di...
Tunggakan Raskin di Maluku Capai 7 Miliar Lebih
Ambon - Sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sampai saat ini masih memiliki tunggakan beras miskin (Raskin) pada Perum Divre Bulog hingga akhir bulan Januari 2016 sebesar Rp 7,33 miliar.
“Data tunggakan hingga akhir Januari 2016 untuk delapan kabupaten/kota di Maluku tercatat sebesar Rp 7,33 miliar,” ungkap Kabid Pelayanan Publik Perum Divre Bulog Maluku, Kadir Kosso kepada Siwalima di ruang...
Kota Ambon Masih Miliki Tunggakan Raskin
Ambon - Tiga kecamatan di Kota Ambon yakni, Kecamatan Nusaniwe, Sirimau dan Leitimur Selatan masih memiliki tunggakan beras miskin (Raskin) dari tahun 2013-2015 sebesar Rp 730 juta lebih. Lantaran masih memiliki tunggakan, maka tiga kecamatan tersebut belum mendapat jatah penyaluran raskin sampai dengan saat ini, sebab belum ada koordinasi antara para camat dengan pihak Bulog.
Baca selengkapnya..
Apa perbedaan antara BPK dan BPKP?
Masyarakat sering bingung ketika disodori pertanyaan: apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ? Dan apa bedanya antara BPK dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ?Secara administratif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia, sama dan setingkat dengan lembaga negara lain seperti:Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia...
Polisi Punya Bukti Baru Giring Vanath ke Pengadilan
MALUKUnews, Ambon: Eks Bupati SBT, Abdullah Vanath tak mungkin lolos dalam kasus korupsi dan TPPU yang melilitnya. Kendati Bank Mandiri menghambat dengan tidak memberikan travel check, namun penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mempunyai bukti baru untuk menggiring Vanath ke Pengadilan Tipikor Ambon.
“Kasus ini lama, karena terkendala bukti dari Bank Mandiri yang belum diberikan. Namun bukti lain sudah ada dikantongi oleh...
Ada Apa Kasus Korupsi Vanath Lambat?
Pengusutan dugaan gratifikasi Rp 3,5 miliar mantan Bupati SBT yang telah berstatus tersangka ditangan penyidik Polda Maluku, hingga saat ini belum juga beranjak ke proses penuntutan di Kejaksaan Tinggi Maluku.
“Kasus dugaan korupsi dengan tersangka Abdullah Vanath di penyidik polisi Polda Maluku. Ada sebenarnya dengan kasus ini. Apakah tersangka punya istri duduk di Komisi III DPR RI. Penyidik polisi harus...
Kongkalikong Pansus Bank Maluku
Penuntasan kasus Bank Maluku, dinilai hanya berjalan ditempat. Tidak ada progress Pansus Bank Maluku di DPRD Maluku untuk mengungkap mafia perbankan di bank milik pemerintah daerah itu.
Bau busuk di Pansus Bank Maluku mulai menyebar. Selain sejumlah pimpinan Pansus dan anggota Pansus sejak awal diduga masuk angin. Bahkan, wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw pernah mempermasalahkan mekanisme rapat pansus dengan...
Ancaman Gabung Dengan Timor Leste Jika Blok Masela Tidak Diselesaikan
MALUKUnews: Akibat berlarut-larutnya masalah kilang minyak yang melibatkan dua Kabupaten di Maluku, yakni Kabupaten MTB dan MBD yang sampai hari ini belum mendapat kejelasan, pemuda Maluku Barat Daya kemudian menuntut keadilan pemerintah pusat atas persoalan ini. Jika tidak dihargai atau direspon, para pemuda mengancam untuk Kabupaten Maluku Barat Daya bergabung dengan negara tetangga Timor Leste.
Nus Termas, salah satu pemuda...
Kejati Maluku “Diserbu”, Bupati SBB Jadi Target
Ambon - Bupati SBB, Jacobus F Pu-ttileihalat menjadi target Kejati Maluku. Ia bakal diperiksa dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, yang juga menyeret saudara kandungnya.
Kepastian pemeriksaan bupati dua periode yang selama ini terkesan kebal hukum itu, disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Maluku, Benny Santosa kepada wartawan, menyikapi aksi demo puluhan OKP dan LSM, Senin (1/2).
Baca selengkapnya..
Kongkalikong di Proyek Gapura
Ambon Expres
26 January 2016
AMBON,AE— Indikasi kongkalikong terungkap dari pembangunan Gapura selamat datang di Piru, kabupaten Seram Bagian Barat. Diduga, lolosnya anggaran proyek itu tanpa pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, karena ada peran dari dalam lembaga wakil rakyat itu. Indikasi kongkalikong juga terendus dari Kejaksaan Tinggi Maluku yang menghentikan proses hukum dengan alasan tidak menemukan penyimpangan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya,...
Proyek Ilegal, Dibebaskan Jaksa
Ambon Expres
25 January 2016
AMBON, AE— Penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan Gapura selamat datang di Piru, kabupaten Seram Bagian Barat dinilai merupakan pelanggaran hukum, karena tidak melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD di sana. Namun Kejaksaan Tinggi Maluku malah mengaku tidak menemukan penyimpangan dalam kasus tersebut. Padahal, seharusnya, masalah ini diproses secara hukum hingga tuntas.
Pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti)...
Diduga ADD Bemun di Aru Disalahgunakan
SIWALIMA
Monday, 25 January 2016
Dobo - Diduga anggaran dana desa (ADD) Bemun, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru disalahgunakan oleh onknum-oknum di pemerintah desa tersebut.
Betapa tidak, bantuan dana dari Pemkab Kepulauan Aru sebesar Rp 100 juta yang telah dicairkan sejak Desember 2015 lalu dan sekitar Rp 60 juta raib digasak maling.
Informasi yang diperoleh Siwalima dari sumber di desa tersebut,...
Gempa Susulan Masih Guncang Ambalau
SIWALIMA
Monday, 25 January 2016
Ambon - Gempa susulan berkekuatan 3,6 SR masih mengguncang Kecamatan Ambalau, Kabupaten Bursel, Minggu (24/1) pukul 14.50 WIT.
Kendati kekuatannya tergolong kecil, namun gempa ini sangat terasa di Pulau Ambalau akibat pusat gempa sangat dekat.
Pusat gempa terletak pada posisi 9 km arah timut Kecamatan Ambalau dan 58 km arah timur Namrole, Kabupaten Bursel. Gempa tektonik yang terjadi...
Diduga Pekerjaan Jalan Pandopo II-Kampis di Aru Bermasalah
SIWALIMA
Monday, 25 January 2016
Ambon - Diduga, pekerjaan jalan pendopo II menuju Kampung Pisang, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru yang dikerjakan salah satu perusahaan Group PT Jakarta Baru bermasalah.
Pekerjaan jalan tersebut tidak menggunakan material tanah putih, tetapi hanyalah material lokal berupa pasir yang diperuntukan pada pekerjaan sirtu. Padahal sebelumnya, salah satu pengawas lapangan, Ali yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya,...
Amran Baru 6 Bulan Menjabat, KPK Geledah Balai Jalan
SIWALIMA
Saturday, 23 January 2016
Ambon - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang terletak di kawasan Wailela, Ambon, Jumat (22/1).
Penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga superbodi ini mulai berlangsung sekitar pukul 10.00 - 21.00 WIT secara tertutup.
Saat proses penggeledahan dilakukan Kepala BPJN Amran Mustary yang baru sekitar 6 bulan...
Pejabat Salah gunakan Anggaran, Penjabat Bupati Aru Ancam Lapor Jaksa-Polisi
SIWALIMA
Saturday, 23 January 2016
Dobo - Penjabat Bupati Aru, Angky Renyaan mengancam akan melaporkan ke jaksa dan polisi sejumlah anggota DPRD maupun pejabat daerah lainnya yang tidak mengembalikan uang negara sisa dari perjalanan dinas yang dilakukan selama masa jabatan.
Pernyataan tegas Renyaan kepada sejumlah wartawan di Dobo, Jumat (22/1) menyusul keputusan Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang...
Acara Bimbingan Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Tahun 2016
Ambon, 21 Januari 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara Bimbingan Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Tahun 2016 yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku.
Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 21-22 Januari 2016 tersebut diberikan oleh kelompok kerja (Pokja) Auditorat Utama Keuangan Negara VI kepada para pemeriksa di lingkungan...
UPACARA HUT BPK RI KE 69TH PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Ambon, 21 Januari 2016-, bertempat di Lapangan Upacara BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara HUT BPK RI ke-69. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh seluruh pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai komandan Upacara adalah Bapak Ahmad Faiz Mubarok.
Pada Upacara kali ini petugas upacara turut membacakan sejarah singkat berdirinya BPK RI serta...
Rangkaian Acara Dalam Rangka Memperingati HUT BPK RI ke-69th pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, 16 Januari 2016.- Pada rangkaian acara dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke 69, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan berbagai acara perlombaan dan family gathering yang dimulai dari tanggal 05-21 Januari 2016.
Berbagai macam perlombaan olahraga dan karaoke digelar untuk memeriahkan acara yang diadakan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Adapun perlombaan olahraga yang diikuti oleh seluruh pegawai maupun tenaga...
Komisi B Minta PT BPS Stop Aktivitas, Gubernur Ngaku Belum Terima Laporan
Ambon - Gubernur Maluku, Said Assagaff mengaku belum menerima laporan soal rekomendasi Komisi B DPRD Maluku yang meminta PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) menghentikan aktivitas di kawasan tambang Gunung Botak. “Saya belum terima laporannya,” kata gubernur saat dikonfirmasi wartawan, di kantor gubernur, Senin (25/1).
Gubernur meminta semua pihak membiarkan PT BPS dan PT Citra Cipta Pratama menyelesaikan pekerjaan mereka sampai...
Target Capai WTP – Pemkab Malteng Harus Kerja Keras
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) harus berupaya keras untuk mencapai target laporan keuangan dengan penilaian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berupa opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja tidaklah mudah, karena seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah harus berupaya keras mencapai target tersebut, sehingga seluruh proses penyusunan laporan keuangan dan pembangunan berjalan...
Sidang Korupsi ULP DPRD Kota Tual – Kepala Daerah Wajib Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Setiap kepala daerah wajib hukumnya menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai lembaga itu mengaudit Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penegasan itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Simon Nirahua saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam Sidang Korupsi Uang Lauk Pauk (ULP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Salah Persepsi – Pemutihan Sejumlah Aset Pemprov Masih Terhambat
Asisten III Sekretaris Daerah Maluku Bidang Investasi dan Ekonomi, Zedek Sangadji mengaku, selama ini, telah terjadi salah presepsi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga menghambat pemutihan sejumlah aset daerah.
Download Selengkapnya
Maluku Dapat DIPA 2016 Rp8,3 Triliun
Provinsi Maluku dijatahi 497 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2016, dengan nilai Rp8,3 triliun. Sementara PAGU anggaran ke daerah dan dana desa senilai Rp12,2 triliun. 497 DIPA tersebut terdiri dari: 31 DIPA Kantor Pusat dengan nilai Rp3,6 triliun, 343 DIPA Kantor Daerah Rp3,8 triliun, 54 DIPA Dekonsentrasi Rp297,7 milyar, 66 DIPA tugas pembantuan dengan nilai Rp587,5 milyar,...
Pangdam Sebut Maluku & Malut Miniatur Indonesia
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo menyatakan pihaknya bertanggungjawab terhadap pertahanan keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) dengan luas wilayah yang besar tersebar di ribuan buah pulau.
Selanjutnya.
Jaksa Kejar Kasus SPPD Fiktif SBT
Kejaksaan Negeri Masohi masih menyisir kasus lama-lama. Setelah Kabupaten Malteng, kali ini “radar” korps adhyaksa diarahkan ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Meski kecil kerugian negara hanya berkisar Rp 40 juta, Kajari Masohi Robinson Sitorus SH.MHum dan punggawanya komit menuntaskan kasus dugaan SPPD Fiktif yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBT ini.
Selanjutnya.
Pencairan Dana Desa di Malra Pakai Uang “Pelicin” Rp 3,7 Juta
Pengelolaan dana desa, di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dikabarkan amburadul. Banyak Kades (Kepala Desa), yang telah melakukan pencairan desa tahun 2015, digunakan tidak tepat sasaran. Sudah begitu ada dana pelicin ketika pencairan dilakukan para Kades.
Data Kabar Timur yang berhasil dihimpun menyebutkan, dana “pelicin” pencairan dana desa itu, dipatok Rp 3.750 perdesa. Jumlah Desa di Kabupaten Malra, tercatat sebanyak 190...
Warga Bulat, Sekda Harus Anak Aru
Warga Kabupaten Kep. Aru, bertekad untuk memperjuangkan, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), di daerah itu, harus dijabat anak Aru sudah bulat. “Kita sudah bulat memperjuangan anak Aru harus jabat jabatan Sekda definitif,” ungkap Ketua Yayasan Jargaria, Thomas Benamen, kepada Kabar Timur, Kamis, kemarin.
Selanjutnya.
Diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016
Ambon, 20 Januari 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara Diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Maluku.
Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 19-20 Januari 2016 tersebut merupakan diklat yang ditujukan kepada para pemeriksa dalam mempersiapkan pemeriksaan berbasis teknologi. SiAP LKPD...
JMP Tersambung, Maret Diresmikan
Sempat molor dari jadwal, mainclosure atau bentangan tengah Jembatan Merah Putih (JMP) akhirnya terpasang. Pemasangan bentangan tengah JMP yang menghubungkan Desa Poka dan Galala di kawasan Teluk Ambon ini dilakukan.
Selanjutnya
Gempa di Ambalau Satu Masjid dan 306 Rumah Rusak
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku mencatat jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan berjumlah 306 unit.
Jumlah tersebut tersebut masih bersifat sementara karena pendataan sejauh ini masih dilakukan di empat desa yang terkena imbas gempa berkekuatan 5,4 Skala Richter tersebut.
Selanjutnya.
Suka atau Tidak, Tamher: Tenggara Raya Harus Jadi Provinsi
GELORA semangat pemekaran Provinsi Tenggara Raya terus bergema. Kali ini datang dari Walikota Tual, M.M. Tamher. Dia menyebutkan, suka atau tidak suka, Tenggara Raya harus jadi provinsi otonom. “Suka atau tidak suka Tenggara Raya harus jadi provinsi,” tegasnya menjawab wartawan Kabar Timur, di Tual.
Selengkapnya
Diincar KPK, Trio “A” Malah Dapat Proyek Rp 500 Miliar
GAGAL di APBNP, Trio “A” lolos menggarap tujuh paket di APBN 2016. Nilainya lebih dari Rp 500 miliar. Itu baru di Tenggara Raya, belum Pulau Seram yang tinggal menunggu hasil tender. Mungkinkah KPK melacak?
Selanjutnya.
JMP tak Kunjung Rampung, BPJN Jangan Bohongi Warga
Siwalima
Friday, 15 January 2016
Ambon - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Victor Peilouw mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Malut untuk transparan soal rampungnya Jembatan Merah Putih (JMP).
Pasalnya, BPJN sudah 3 kali gagal tepati janji untuk penyelesaian JMP.
“Kita ingin semua transparan tiga kali sudah janji dari BPJN untuk rampungnya JMP, tetapi hingga kini tak kunjung...
Lobi Blok Masela di Privat Jet
Ambon Ekspres
13 January 2016
JAKARTA, AE.— Pro kontra Rencana pembangunan kilang produksi gas di Blok Masela belum diputuskan Presiden RI, Joko Widodo, apakah dibangun di laut (Floating LNG Plant) atau membangun kilang gas alam cair di darat (On shore LNG Plant).
Namun tarik menarik kepentingan ini dituding justeru banyak menguntung oknum pejabat di pusat, ketimbang proyek triliun rupiah itu mendatangkan manfaat...
Polisi Lemah Tangani Vanath
Ambon Ekspres
13 January 2016
AMBON, AE.—Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo menegaskan, pihaknya tidak akan menghentikan dan menutupi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati kabupaten Seram Bagian Timur Abdullah Vanath.
Dia beralasan mereka masih melengkapi berkas perkara kasus tersebut, sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum...
Kasus TPPU Vanath Mandek, Bank Mandiri tak Respon Polisi
SIWALIMA
Wednesday, 13 January 2016
Ambon - Entah tidak serius atau terlalu banyak diam, akibatnya hingga kini pihak Bank Mandiri belum meresponi permintaan Ditreskrimsus Polda Maluku terkait sejumlah bukti yang dibutuhkan dalam kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Bupati SBT, Abdulah Vanath.
“Sampai sekarang kami belum diberikan cek mandiri travel. Masa sampai saat ini kita harus tunggu lagi. Kan...
Polisi Usut Dana PT BPS Rp 4,6 Milyar
SIWALIMA
Wednesday, 13 January 2016
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengambil langkah hukum mengusut aktivitas ilegal PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di tambang emas Gunung Botak, termasuk dana Rp 4,6 milyar yang mengalir ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy.
“Kita akan mengumpulkan bahan keterangan. Kalau ada indikasi semacam itu tentunya kita konstruksikan antara fakta dengan aturan yuridisnya,” jelas Direktur Reskirmsus Polda...
Pengelolaan Keuangan Desa Masuk Tahap Krusial
Siwalima
Thursday, 07 January 2016
Ambon - Harapan pemerintah agar semua pengelolaan keuangan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah sampai ke pemerintahan paling bawah yang akuntabel, transparan, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran, maka Pemkot Ambon memberikan pelatihan kepada aparatur desa/negeri untuk meningkatkan SDM.
Pasalnya, saat ini, pengelolaan keuangan di desa/negeri sudah memasuki tahap sangat krusial, karena tahap ini mengandung implikasi yang berdampak...
Jaksa Kaji Kasus Terminal Passo
Ambon Ekspres
7 January 2016
AMBON, AE.—Berbagai informasi tentang dugaan bermasalahnya Terminal Transit di desa Passo, kecamatan Baguala kota Ambon mendapat perhatian serius aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.
Dalam waktu dekat masalah ini akan dibahas dalam rapat di institusi penegak hukum itu. Jaksa didorong untuk menelusuri penggunaan angaran proyek tersebut. Sebab, lambannya penyelesaian terminal tersebut menjadi indikasi bahwa ada...
Bursel dan MBD Belum Tersentuh Program Keluarga Harapan
Siwalima
Tuesday, 05 January 2016
Ambon - Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM) dari Pemerintah Pusat, hingga sekarang belum menyentuh dua kabupaten di Maluku yakni, Buru Selatan (Bursel) dan Maluku Barat Daya (MBD).
“Sembilan Kabupaten di Maluku sudah tersentuh dengan PKH. Tetapi masih ada Bursel dan MBD yang belum,” jelas Kepala...
Dana Siswa Miskin “Disunat”
Ambon Ekspres
05 January 2016
AMBON,AE— Program pemerintah pusat untuk mengalokasikan dan APBN sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan dari jumlah keseluruhan pemanfaatan dana APBN, perlu mendapatkan pengawasan ketat pihak terkait. Pasalnya, cukup banyak penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan dana pendidikan terutamanya di tingkat kabupaten/kota.
Dugaan penyimpangan terjadi di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diterima...
Kinerja Buruk, Bos PDAM Masohi Miliki Harta Berlimpah
Boleh saja warga mencap kinerja Direktur PDAM Masohi Syukur Daud, buruk. Tapi soal harta kekayaannya, pasti membuat publik kaget.
Bagaimana tidak, Daud diduga memiliki sederet harta berlimpah, mulai dari rumah mewah, mobil dan beberapa aset mahal lainnya.
Selanjutnya.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
APBD-P TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
(Tulisan Hukum) – Regulasi Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Mekanisme pengawasan Perda PDRD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 lebih mengedepankan aspek evaluasi rancangan perda PDRD sebelum mendapat pengesahan sehingga mekanisme pengawasan perda PDRD bersifat preventif, dimana hasil evaluasi rancangan perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dapat diterima dan ditetapkan sedangkan hasil evaluasi rancangan perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia Ke-44
Ambon, Senin (30 November 2015) –, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-44. Upacara ini diikuti oleh seluruh PNS dan Pegawai Kontrak serta CPNS (termasuk para pegawai yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di dalam kota Ambon) Perwakilan Provinsi Maluku.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Tangga...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014
Perubahan APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013
Perubahan APBD TA 2013
Perubahan APBD 2013 SBB
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penadatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penadatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah Kabupaten Seram Bagian Barat
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah Kabupaten Seram Bagian Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa Reklame Dalam Pajak Reklame
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa Reklame Dalam Pajak Reklame
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014
Penetapan Kebutuhan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penertiban Hewan Ternak
Penertiban Hewan Ternak
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten...
Perubahan Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Perbup no 6 th 2014 Perubahan Tata Kerja Komisi Penilai Amdal
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat
Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014
Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013
Penjabaran Perubahan APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
Penjabaran APBD TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
APBD TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013
APBD TA 2013
Download Selangkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
Penataan Pedagang Kaki Lima
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah
Sistem Kesehatan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentuak Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentuak Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 63 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Ambon
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Negeri Di Kota Ambon
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Negeri Di Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dan Penyelenggaraan Reklame
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dan Penyelenggaraan Reklame
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Ambon
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon – Vlissingen Dinas Kesehatan Ambon
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon - Vlissingen Dinas Kesehatan Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Kota Ambon
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2014
Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon
Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon
Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Angkutan Di Kota Ambon
Izin Angkutan Di Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon
Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penggunaan Badan Jalan Untuk Penimbunan Material Bangunan Di Kota Ambon
Penggunaan Badan Jalan Untuk Penimbunan Material Bangunan Di Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dari Pengguna Jasa Petikemas Di Pelabuhan Jos Sudarso Ambon
Sumbangan Pihak Ketiga Dari Pengguna Jasa Petikemas Di Pelabuhan Jos Sudarso Ambon
Download Selengkapnya
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2015
Ambon, Kamis (1 Oktober 2015) –, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2015 di lapangan upacara Kantor Gedung Perwakilan Provinsi Maluku.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Tangga M. Purba didampingi ajudan Fandy Nurdin dan yang bertindak selaku Komandan Upacara, Imam Rossari.
Selain itu bertindak selaku Pembaca Naskah Pancasila adalah Sayid Reza...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Ambon, Rabu (30 September 2015) –, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten SBB (Julius M. Rotasouw), Wakil Bupati SBB (Mohammad Husni) dan Inspektur Kabupaten SBB (S. Lestaluhu), sedangkan dari BPK...
Terima Rp 50 Juta Dana BTT, Eks Kepala Kesbangpol SBB Diinterogasi Jaksa
Sabtu, 19 September 2015
Terima Rp 50 Juta Dana BTT
Eks Kepala Kesbangpol SBB Diinterogasi Jaksa
Ambon - Penyidik Kejati Maluku terus menelusuri aliran dana korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) Kabupaten SBB tahun 2013 senilai Rp 1 milyar. Eks Kepala Kesbangpol setempat, Maela Sangadji, Jumat (18/9) diinterogasi. Ia disebut-sebut menerima Rp 50 juta.
Sangadji diinterogasi jaksa Haris Imam Suro di ruang kerja Pidsus...
Korupsi Dana Bansos SBB
Jumat, 18 September 2015
Korupsi Dana Bansos SBB
Kaisupy Diganjar 3 Tahun, Tatuhey 2 Tahun Penjara
Ambon - Mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB, Djailudin Kaisupy diganjar tiga tahun penjara dan Bendaharanya Zamrud Tatuhey dihukum dua tahun penjara dalam kasus korupsi dana Bansos tahun 2011, Kamis (17/9), di Pengadilan Tipikor Ambon.
Kaisupy juga divonis membayar denda Rp 50...
Kerugian Negara Korupsi Dana Pendidikan SBB Pasti Bertambah
Rabu, 16 September 2015
Kerugian Negara Korupsi Dana Pendidikan SBB Pasti Bertambah
Ambon - Penyidikan masih terus dilakukan. Kerugian negara dalam kasus korupsi dana pendidikan tahun 2013 di Dinas Dikpora Kabupaten SBB dipastikan bertambah.
Hitungan jaksa sementara dana pendidikan yang tersebar dalam empat paket kegiatan itu, merugikan negara Rp 400 juta lebih.
“Itu baru penghitungan sementara oleh jaksa, proses penyidikan masih terus berlangsung,...
Dana Korupsi BTT SBB Mengalir ke Kantong Camat Amalatu
Selasa, 15 September 2015
Dana Korupsi BTT SBB Mengalir ke Kantong Camat Amalatu
Ambon - Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) disebut-sebut turut mengalir ke kantong Camat Amalatu, Kabupaten SBB, A. Wakano. Ia dicecar penyidik Kejati Maluku, Senin (14/9) selama lima jam.
Puluhan pertanyaan disodorkan penyidik untuk mengungkap dari siapa dan untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan oleh Wakano. Ia diperiksa di ruang...
BPKP Bentuk Tim Audit Korupsi di DKP Maluku
Kamis, 10 September 2015
BPKP Bentuk Tim Audit Korupsi di DKP Maluku
Ambon - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku sudah membentuk tim auditor untuk kasus korupsi proyek pengadaan kapal penangkap ikan fiberglass di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku.
Tim audit dibentuk setelah penyidik Kejati Maluku menyodorkan bukti-bukti dugaan korupsi dalam proyek tahun 2003 tersebut. “Seluruh data dan dokumen yang...
Jaksa Tutup Kasus Dana Kesehatan Rakyat Miskin Buru
Senin, 07 September 2015
Jaksa Tutup Kasus Dana Kesehatan Rakyat Miskin Buru
Ambon - Kejari Namlea menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kesehatan rakyat miskin pada 10 puskemas di Kabupaten Buru. Penutupan kasus ini dilakukan dengan alasan tak ditemukan kerugian negara dalam proyek tahun 2014 senilai Rp 5,4 milyar itu.
“Dari dokumen dan data-data yang kita kumpulkan itu, kami pun menyelidikinya dan ternyata...
Jaksa Periksa Mantan Kepala Bank Maluku Piru
Selasa, 01 September 2015
Kasus Korupsi Dana BTT
Jaksa Periksa Mantan Kepala Bank Maluku Piru
Ambon - Mantan Kepala Bank Maluku Cabang Piru, Izack Saleky, Senin (31/8) diperiksa tim penyidik Kejati Maluku terkait dugaan korupsi dana Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2013 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB senilai Rp 1 milyar.
Saleky diperiksa dari pukul 10.00 hingga pukul...
Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI
Penegakkan kode etik seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.
Mekanisme Kerja Majelis Kehormatan Kode Etik
Pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Kode Etik BPK mengacu kepada Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI Nomor 01 Tahun...
Diberi Waktu 60 Hari Untuk Mengembalikan Kerugian Negara, Temuan BPK Tak Bisa Langsung Diusut Jaksa
Kendati berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara atau daerah, namun Jaksa tak bisa langsung mengusutnya. Diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara/daerah tersebut. Jika tidak, baru ditindaklanjuti dengan langkah hukum. “Jika ada laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari.
Artikel Selengkapnya
Pemerintah Kota Ambon Serahkan Tujuh Rancangan Peraturan Daerah Ke DPRD Untuk Ditetapkan
Tujuh Rancangan Pera¬turan Daerah (Ranperda) diserahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Penyerahan tujuh Ranperda itu dilakukan saat DPRD Kota Ambon menggelar Rapat Paripurna ke-IV yang disertai dengan penyampaian perhitu¬ngan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 dan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta...
Pemerintah Kabupaten Terus Fokus Wujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan terus diperjuangkan. Pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015. Pemkab Malteng melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggelar kegiatan sosialisasi Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah. Tujuannya agar ada kesamaan pemahaman antara Kepala Satuan Kerja Perangkat (SKPD) selaku pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...
Lengkapi Petunjuk Jaksa, Polisi Perkuat Bukti TPPU Vanath
Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku masih mendalami berkas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath untuk memperkuat bukti-bukti yang audah dikantongi. Berkas Vanath dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan sejumlah petunjuk atau P-19 untuk dilengkapi.
Artikel Selengkapnya
Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Semuel Paulus alias Raymond Puttileihalat dan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten SBB, Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hari Senin 24 Agustus 2015. Dua kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini diperiksa dalam kasus dugaan korupsi...
Jerat Siapapun Yang Terlibat Korupsi
Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perbincangan hangat berbagai kalangan. Tetapi kabupaten yang dikenal dengan nama Saka Mese Nusa ini menjadi topik hangat diskusi bukan karena prestasi yang diraih dalam pemerintahan, pembangunan ataupun pelayanan publik, tetapi karena terlilit kasus dugaan korupsi. Sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten SBB saat ini tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati)...
Kejaksaan Memeriksa Sejumlah Saksi Kasus Korupsi Dana Bantuan Tak Terduga
Dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) naik ketingkat penyidikan. Langkah ini diambil setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar eks¬pos perkara, pada hari Selasa 18 Agustus 2015. Calon tersangka atas kasus tersebut juga sudah didapatkan oleh pihak penyidik. Ekspos dilakukan Tim penyidik di ruang kerja Kepala Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno dari pukul 11.00 hingga 18.15 WIT....
Acara Seminar dan Konseling “Menjadi Pribadi Hebat di Kantor dan di Rumah” Pada BPK Perwakilan Maluku
Kepala Perwakilan Membuka Acara Seminar dan KonselingAmbon, 25 Agustus 2015.- Acara Seminar dan Konseling “Menjadi Pribadi Hebat di Kantor dan di Rumah” dilaksanakan di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Maluku. Acara yang berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 25 dan 26 Agustus 2015), dimana pada hari pertama diadakan seminar dan hari kedua dilakukan konseling kepada para pegawai yang membutuhkan. Rangkaian...
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TA 2014
Ambon, 04 Agustus 2015,- Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014 bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Dalam acara penyerahan, Bupati Maluku Barat Daya Barnabas N. Orno hadir bersama Ketua DPRD, Inspektur serta pejabat struktural pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sedangkan Kepala Perwakilan BPK Maluku didampingi...
Wujudkan Opini WTP Pemprov Mulai Gunakan Sistim Akuntansi Berbasis Akrual
Pentingnya pengelolan keuangan yang berbasis akrual, mengaharuskan Pemerintah Pusat memutuskan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus beralih untuk pencatatan dari kas dasar menuju kas waktu atau sistem akutansi akrual, dimana melalui sistem tersebut adanya keterbukaan, dan cepat ditindak lanjuti.
Artikel Selengkapnya
Tahun Depan, Seluruh Kabupaten/Kota Harus Raih Opini WDP
Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap kinerja pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota di Maluku sudah berjalan dengan baik namun diharapkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Maluku mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Artikel Selengkapnya
SEKDA Akui Aset Daerah Tak Dikelola Dengan Benar
Pengelolaan aset daerah selama ini, relatif terbatas dan belum dikelola dengan baik dan benar. Aset peng¬em¬bangan daerah pada dasarnya merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerinta¬han dan pelayanan kepada masya¬ra¬kat yang perlu dikelola dan diken¬dalikan secara efektif, efisien, eko¬nomis, transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far-Far dalam sambutannya yang dibacakan Asis¬ten III Sekda,...
SBB Akan Upaya Wujudkan Opini WDP
Kendati sampai dengan sekarang, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat belum mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, tetapi diupayakan dalam tahun 2016 mendatang, opini penilaian tersebut sudah harus mampu diraih.
Artikel Selengkapnya
Pemprov Maluku Gelar Diklat Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Pendidikan Dan Latihan (Diklat) tentang ‘Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Level Intermedite Bagi Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkup Pemprov Maluku Tahun 2015. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Diklat Provinsi Maluku, Senin (3/8) diikuti oleh kurang lebih 40 (empat puluh) Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan dilingkup Pemprov Maluku dan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang...
Buka Sosialisasi Akuntasi Bupati Ingatkan Pimpinan SKPD Serius Benahi Aset Daerah
Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal mengingatkan seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk serius benahi aset daerah demi membangun kabupaten yang berjulukan Pamahanunusa ini, terutama terhadap target memenuhi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan di kabupaten tersebut.
Artikel Selengkapnya
UPACARA MEMPERINGATI HUT KE-70 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Ambon, 17 Agustus 2015,- Upacara memperingati HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema HUT kali ini adalah “Ayo Kerja.” Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh para pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai komandan Upacara adalah Bapak Bono Wolson.
Selanjutnya Kepala Perwakilan membacakan Pidato Ketua BPK RI, DR.H. Harry Azhar Aziz,...
Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku
Ambon, 03 Juli 2015.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI dan penyelesaian kerugian daerah semester I tahun 2015 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku selama 5 hari mulai 29 Juni s/d 03 Juli 2015.
Acara Pemantauan Tindak Lanjut merupakan acara yang diselenggarakan oleh BPK yang dilakukan tiap semester. Pada semester I...
BPK Tidak Pernah Memperjualbelikan Produk-produk Publikasi
Sehubungan dengan banyaknya laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai penjualan buku Paket Undang-undang dan/atau Majalah Pemeriksa yang diterbitkan oleh BPK RI, maka perlu kami jelaskan bahwa materi publikasi baik berupa Buku Paket Undang-undang, Majalah Pemeriksa, maupun materi publikasi lain yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diberikan secara cuma-cuma dan tidak diperjualbelikan....
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Maren Kota Tual
Pendirian Perusahaan Daerah Maren Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tual dan Dinas Pendapatan Kota Tual
Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tual dan Dinas Pendapatan Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan BMD
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2013-2018
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025
RPJP Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual
Pendirian PDAM Maren Kota Tual
Download Selengkapnya
Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, Jumat 26 Juni 2015-, Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil BPK Perwakilan Provinsi Maluku dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Tangga M. Purba. Acara tersebut dihadiri oleh para Rohaniawan: Islam, Protestan dan Katolik serta seluruh pegawai dan pejabat struktural bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
Jumlah CPNS BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang diambil sumpahnya...
Project Deadline
Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. neque ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac
eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac...
Raining Season
Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. neque ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac
eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac...
Audiensi BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Mahasiswa Fisip Universitas Pattimura terkait Tugas dan Wewenang BPK
Ambon,Selasa(23 Juni 2015) –, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan Mahasiwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (UNPATTI)bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
Kunjungan dan audiensi yang dihadiri oleh kurang lebih 100 Mahasiswa dan 2 Dosen Pengasuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tersebut bertujuan untuk melengkapi materi-materi yang ada...
Join Meetup
Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. neque ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac
eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac...
Success Way
Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. neque ac eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac eros tristique. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus dolor. In iaculis viverra neque, ac
eleifend ante lobo rtis id in viverra ipsum ac...
Multipurpose Theme for Business
This description is coming from the post excerpt having title Multipurpose Theme for Business. You can also add content directly in the post editor and the code will automatically trim 25 words out of it and display as a description. But if you do use post excerpt than you can add different information in this slide than the post page. Just click read more and you will different content in the post page..
Fully Responsive Theme
Add more than 25 words as excerpt. This post excerpt, does not have 25 words, so no read more button is shown.
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Sudah Diserahkan BPK Aneh, Audit Korupsi AV Belum Di Tangan Polisi
Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath (AV) bakal terhambat. Hasil audit kerugian negara yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anehnya belum juga sampai di tangan Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Lantaran hasil audit belum diterima, Penyidik Ditreskrimsus belum bisa mengambil langkah untuk menuntaskan kasus bupati dua...
Raih Opini WDP, DPRD Desak Pemprov Tata Anggaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku kembali memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2014. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menilai kedepannya jika ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku...
Opini BPK
Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di dalam APBD terdapat fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melalui APBD, pemerintah menunjukkan keberpihakannya melalui pos penerimaan dan belanja daerah. Dua pos itu sekaligus menggambarkan juga bagaimana...
Laporan Keuangan Daerah 2014 – Pemprov Maluku Kembali Terima Opini WDP
Untuk kesekian kali¬nya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali meraih opini Wajar Dengan Penge¬cualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014. Opini WDP tersebut disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga M Purba saat Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, di Baileo Rakyat Ka¬rang Panjang, Ambon, Selasa (16/6).
Artikel Selengkapnya
Hasil Audit BPK Sudah Di Polisi, Vanath Tak Lama Lagi Di Kursi Pesakitan
Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath tak lama lagi duduk di kursi pesakitan. Hasil Audit Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu, telah dikantongi Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Artikel Selengkapnya
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku kepada DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku...
Ambon, Selasa (16 Juni 2015) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, melalui rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Provinsi Maluku. Penyerahan LHP kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin A. Huwae, S.H., dan...
Penuntasan Korupsi Terhambat
Puluhan kasus dugaan korupsi tengah diusut Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, baik masih dalam tahap penyelidikan ataupun juga sudah berstatus penyidikan. Tak hanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, tetapi Ditreskrimsus Polda Maluku juga agresif memburu dan membongkar proyek-proyek atau pekerjaan milik pemerintah yang terindikasi merugikan negara. Kita harus mengangat jempol, dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) di...
Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sempurna
Reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah lama dilaksanakan, berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna namun transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang berarti.
Artikel Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2015
Penjabaran APBD TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2015
APBD TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2014
APBD-P TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2014
APBD-P TA 2014
Download Selengkapnya
Jaksa Kasasi Kasus Tamher CS
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, resmi menyatakan langkah hukum Kasasi, terkait Putusan Onslag atau bebas terhadap lima terdakwa, termasuk Walikota Tual nonaktif, M. M Tamher dan Wakil Walikota Tual nonaktif, Adam Rahayaan, dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
Artikel Selengkapnya
Hasil Audit TPPU Vanath Masih Di Meja BPK Pusat
Hasil audit kerugian negara atas Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath masih di meja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat. Hasil audit tersebut disampaikan BPK Perwakilan Maluku untuk dilakukan review.
Artikel Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12.B Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terpadu Pembentukan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara
Standar Pelayanan Terpadu Pembentukan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12.A Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat
Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 4.K Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenangakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenangakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengelolaan Sampah
Pengawasan Pengelolaan Sampah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3.K Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.D Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan...
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.D Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun...
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2.K Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
PERBUP NOMOR 2.K TAHUN 2014
PERBUP NOMOR 2.K TAHUN 2014 - LAMPIRAN
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Ohoi
Pengelolaan Keuangan Ohoi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.F Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.E Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun...
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.D Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun...
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.C Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Kantor Pelayanana Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Kantor Pelayanana Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Tuntaskan Kasus TPPU Vanath, Polisi Tunggu Hasil Kerugian Negara Dari BPK
Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Maluku sampai sekarang masih menunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
Artikel Selengkapnya
Polisi Kantongi Dua Tersangka Baru Di Kasus TPPU Vanath
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengantongi dua calon tersangka baru dalam Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath senilai Rp2,5 milyar. Mereka resmi akan ditetapkan se-ba¬gai tersangka saat gelar perkara yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Artikel Selengkapnya
Hasil Audit Kasus TPPU Vanath Masih Diteliti BPK Pusat
Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat masih meneliti Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath senilai Rp2,5 milyar.
Artikel Selengkapnya
Dipantau KPK, Kasus TPPU Vanath Segera Dituntaskan
Pengusutan Kasus Dugaan Ko¬rupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, kasus senilai Rp2,5 milyar ini segera dituntaskan. Direskrimsus Polda Maluku, Kom¬bes Pol. Budi Wibowo akan terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar audit kerugian negara secepatnya ditun¬taskan.
Artikel Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1.A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Trayek
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014
Penjabaran APBD - Perubahan TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
Penjabaran APBD TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
APBD TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
APBD Perubahan TA 2014
Download Selengkapnya
(Tulisan Hukum) – Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Desa adalah merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang didalamnya diatur tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga...
Jusuf Rumatoras Jadi Tersangka
Direktur PT. Nusa Ina Pratama, Yusuf Rumatoras, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit macet di PT. Bank Maluku Tahun 2007. Yusuf Rumatoras ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Demikian disampaikan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia kepada koran ini kemarin (13/4).
Artikel Selengkapnya
Berkas Korupsi Vanath Sementara Diteliti JPU
Pasca dikembalikannya Berkas Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Senin (13/4), kini berkas tersebut sementara diteliti lagi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Berkasnya masih diteliti lagi oleh JPU, apakah sudah memenuhi petunjuk ataukah belum. Jika belum, maka akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi,” ungkap Kepala Seksi...
2014, APBD Bursel Rp507 M
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bursel Tahun 2014 untuk pendapatan daerah sebesar Rp507 milyar dengan realisasi sebesar Rp498 milyar, belanja daerah ditetapkan Rp548 miliar, terealisasi sebesar Rp451 milyar atau 82,22 persen.
Artukel Selengkapnya
Penuhi Petunjuk Jaksa Kasus TPPU Polisi Periksa Bekas Orang Dekat Vanath
Mantan Kepala Perwakilan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Jakarta, Muhammad Ramly Faud diperiksa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Selasa (7/4) selaku saksi Kasus Dugaan Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati SBT, Abdullah Vanath.
Download Selengkapnya
Pembelaan Tim Penasehat Hukum Tak Relevan Jaksa Tetap Minta Tamher-Rahayaan Dipenjarakan Dua Tahun
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak Nota Pembelaan (Pledooi) Walikota Tual Nonaktif, Mahmud M. Tamher dan Wakilnya, Adam Rahayaan dalam Kasus Korupsi Dana Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Periode 1999-2004. JPU tetap pada tuntutannya yakni meminta Majelis Hakim menghukum Mahmud M. Tamher dan Adam Rahayaan dengan hukuman dua tahun penjara atas perbuatan mereka...
BPK Segera Serahkan Hasil Audit TPPU Vanath Ke Polisi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Per¬wakilan Maluku telah selesai melakukan Audit Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath. Hasil audit tersebut segera diserahkan ke Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.“Tim sudah selesai melakukan audit dan kini masih dalam tahap perampungan,” ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga Muliaman Purba, kepada Siwalima, melalui telepon...
Jaksa Kembali Periksa Tersangka Kasus Bank Maluku
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Matheos Matitaputty, satu dari tiga tersangka yang terlibat dalam kasus kredit macet PT. Bank Maluku Tahun 2007. Korps Adhyaksa Maluku secara intens melakukan penyidikan terhadap kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada PT. Bank Maluku. Hingga kini, sudah puluhan saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Termasuk, tiga tersangka yakni Mateos Matitaputty,...
Saksi Terakhir Yang Menjerat Vanath
Untuk menuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, kembali melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi kunci, sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Artikel Selengkapnya
Audit Dana Deposito Selesai
Proses audit dana milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Tahun 2006 yang diduga dipindahkan oleh Bupati, Abdullah Vanath, ke nomor rekening pribadinya telah selesai dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku.
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
Sisdur Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kabupaten Maluku Tengah
Mekanisme Pengelolaan Deposito Kabupaten Maluku Tengah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Saparua
Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Saparua
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 09a Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri
Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Miliki Negeri
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 03a Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Kebijakan Akuntansi
Download Selengkpanya
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Kelembagaan Tani Sebagai Instrumen Penilaian Kelompok Tani Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Sertifikasi Kelembagaan Tani Sebagai Instrumen Penilaian Kelompok Tani
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Di Wilayah Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Di Wilayah Kelurahan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Komunitas Intelijen Daerah
Komunitas Intelijen Daerah
Download Selengkpanya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pelaksanaan Uji Coba Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara...
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Pada Pasar Omele Sifnana
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Yang Bersumber...
Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Yang Bersumber dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial Pada Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Buku 2014
Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Dokumen Kepedudukan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pembebasan Retribusi Dokumen Kepedudukan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Strategi Gugus Pulau Bidang Kesehatan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Penetapan Penerapan Strategi Gugus Pulau Bidang Kesehatan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Pada Pasar Omele Sifnana
Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Pada Pasar Omele Sifnana
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah - Perubahan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 -2033
Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2013 -2033
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Penjabaran APBD Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015
APBD TA 2015
Download Selengkapnya
BPK: Korupsi TPPU Vanath Masih Dalam Proses Audit
Hingga kini Badan Pemeriksa Ke¬uangan (BPK) Perwakilan Provinsi Ma¬luku masih mengaudit kerugian negara dalam Kasus Dugaan Ko¬rupsi dan Tindak Pidana Pencu¬cian Uang (TPPU), Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath senilai Rp2,5 milyar. Awalnya BPK menargetkan me¬nuntaskan proses audit pada awal Februari lalu, namun SK Tim Audit terlambat diterbitkan oleh BPK RI Pu¬sat. “Intinya, masih diaudit, karena data...
PH Tamher-Rahayaan Tepis Tuntutan Jaksa
Tim Penasehat Hukum (PH) Walikota Tual Nonaktif, M. Mahmud Tamher dan Wakilnya, Adam Rahayaan menepis tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang lanjutan Kasus Korupsi Dana Asuransi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Periode 1999-2004 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon Rabu (25/3), Tim PH meminta majelis hakim membebaskan keduanya dari segala tuntutan...
Desak BPK Tuntaskan Audit Kasus Vanath Polisi, Jaksa Dan BPK Terus Koordinasi
Direktur Seram Bagian Timur Media Center, Djabar Tianotak, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk segera menuntaskan proses pengauditan dan perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath.
Artikel Selengkapnya
Perlu Periksa Saksi Lagi Polisi Masih Lengkapi Berkas TPPU Vanath
Setelah berkas korupsi Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan status P-19 , penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku sampai sekarang masih melengkapinya. Berkas Vanath yang adalah tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp2,5 milyar itu dalam waktu dekat akan dilimpahkan kembali ke JPU setelah penyidik memeriksa satu orang saksi...
Mendagri Instruksikan Gubernur Waspadai Area Korupsi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Tahun Anggaran 2014 lalu, menemukan hanya 38 persen daerah di seluruh Indonesia yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan. Untuk itu kepala daerah harus mewaspadai area korupsi. “Saya miris melihat masih minimnya kemampuan daerah dalam pertangungjawaban keuangan karena dari seluruh daerah hanya 38 persen yang mampu membuat laporan pertanggungjawabannya,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo,...
Lengkapi Petunjuk Jaksa Vanath Kembali Diperiksa Polisi
Bupati SBT, Abdullah Vanath kembali diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Senin (2/3) sebagai tersangka korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 2,5 Milyar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penguasa Kabupaten yang berjuluk Ita Wotu Nusa itu mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sekitar pukul 10.00 WIT didampingi penasihat hukumnya, Fahri Bachmid....
Dukungan BPK
Sebagai lembaga audit, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat strategis terutama dalam mendukung penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi. Hasil audit penghitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK dijadikan salah satu bukti kuat dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang diusut, baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Oleh karena peran yang strategis itulah BPK juga turut menentukan cepat atau lambatnya penuntasan sebuah kasus...
BPK Diminta Audit Proyek Jembatan Bolivar SBT
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan Perwakilan Provinsi Maluku diminta mengaudit Proyek Pembangunan Jembatan Bolivar, Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diduga terjadi korupsi. Proyek tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten SBT Tahun 2008 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp7 milyar dan selesai dibangun di Tahun 2014, namun baru seumur jagung jembatan tersebut sudah ambruk.
Artikel Selengkapnya
Selesaikan Kerugian Negara Sebelum Proses Hukum Akademisi: Tak Ada Aturan, Berpeluang Terjadi Konspirasi
Rapat kerja nasional (Rakernas) yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Ambon, 26-28 Februari 2015 melahirkan sejumlah rekomendasi. Dari 10 (sepuluh) rekomendasi tersebut, salah satu rekomendasi adalah APPSI sepakat dan mendukung penuh pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, tentang pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan temuan pemeriksaan BPK sebelum batas 60 (enam...
Rekomendasi Rakernas APPSI
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 telah menghadirkan pengaturan baru mengenai pemerin¬tahan daerah. Mengingat saat seka¬rang sedang dilakukan kegiatan penyu¬sunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ter¬sebut, dan mengantisipasi kemungkinan dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang...
Ketua BPK: Raih WTP Belum Tentu Rakyat Sejahtera
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot) berlomba-lomba meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu indikator keberhasilan adalah jika laporan keuangan memperoleh opini WTP dari BPK.
Download Selengkapnya
Apakah Raih WTP Rakyat Sejahtera?
Patut dipertanyakan, apakah dengan semakin baiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka makin baik juga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya?.
Download Selengkapnya
Seminar yang bertema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat”
Ambon Kamis (26 Februari 2015) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bekerjasama dengan Universitas Pattimura menyelenggarakan acara seminar yang bertema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” di Aula Gedung Rektorat Universitas Pattimura, Ambon. Seminar ini menghadirkan Narasumber Ketua BPK, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Anggota Komisi XI DPR, Edison Betaubun, S.H., M.H., dan Kepala Bappeda Provinsi...
Polisi Koordinasi BPK Percepat Audit TPPU Vanath
Penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk secepatnya menuntaskan audit kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath. Semua data dan bukti yang dibutuhkan untuk mengaudit kerugian negara sudah diserahkan oleh penyidik Ditreskrimsus.
Download Selengkapnya
BPK: Ada Indikasi Vanath Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku belum melakukan audit kerugian negara. Namun dari data yang dipasok penyidik Ditreskrimsus tergambar ada indikasi Bupati SBT, Abdullah Vanath melakukan korupsi. Konsep audit sementara telah disusun, dan nantinya akan dikirim ke BPK Pusat beserta usulan tim auditornya.
Download Selengkapnya
Mantan Kepala Keuangan Uangkapkan Temuan BPK
Awaludin Bugis, yang merupakan mantan Kepala Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengakui dalam sidang bahwa berdasarkan temuan BPK RI, ada nama M.M. Tamher dan Adam Rahayaan serta 34 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malra lainnya dalam Temuan BPK RI. Temuan ini terkait penyalahgunaan dana asuransi sehingga menyebabkan kerugian negara. Hal ini diungkapkan Awaludin Bugis pada Persidangan di...
Konsep Pemeriksaan Kasus TPPU Vanath Dikirim Ke BPK Pusat
Untuk kepentingan Audit Kerugian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku sudah menyampaikan Konsep Peme¬riksaan Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath ke Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI sejak Selasa (13/1).
Download Selengkapnya
Berkas TPPU Vanath Masih Diteliti Jaksa
Jaksa Penuntut Umum (JPU) sementara meneliti berkas Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath. Berkas Abdullah Vanath diserahkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dengan Nomor : Pol BP/02/II/2015/Reskrim pada Selasa (3/2). “Berkas perkaranya sudah kita terima Selasa dan akan mulai diteliti oleh JPU,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku,...
UPACARA HUT BPK RI KE-68 PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Ambon, 15 Januari 2015, bertempat di Lapangan Upacara BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara HUT BPK RI ke-68 dimana tema HUT kali ini adalah “Berkarya untuk Negara.” Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh seluruh pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai komandan Upacara adalah Bapak Ahmad Faiz Mubarok.
Pada Upacara kali ini petugas...
Koordinasi dan Diskusi dengan Anggota Komite III DPD RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan T.A 2013 Semester II dan T.A 2014 Semester I
Ambon, 7 Januari 2015, bertempat di ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan acara koordinasi dan diskusi Anggota Komite III DPD RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan T.A 2013 Semester II dan T.A 2014 Semester I. Agenda pembahasan dimulai dengan penjelasan maksud dan tujuan kunjungan Anggota Komite III, Novita Anakotta,...
(Tulisan Hukum) – Paradigma Pengaturan Kepegawaian Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance, Pemerintah dituntut agar memiliki sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur...
KPK Minta Walikota Ambon Jadi Narasumber Dalam Konferensi Korupsi Di Jakarta
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untik tampil sebagai narasumber dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta tanggal 2 Desember 2014 mendatang. Dari 92 Walikota di Indonesia Richard Louhenapessy satu-satunya Walikota yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi “Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi”.
Download Selengkapnya
Matriks Perbandingan Undang-Undang BPHTP
Matriks Perbandingan UU BPHTP
Download Selengkapnya
Matriks Perbandingan Substansi Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Matriks Perbandingan Substansi UU Kepegawaian dan UU ASN
Download Selengkapnya
Matriks Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Matriks Perbandingan PBBP2 Pada UU PBB dan UU PDRD
Download Selengkapnya
Matriks Perbandingan BPHTB Pada Undang-Undang BPHTB dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Matriks Perbandingan BPHTB Pada Undang-Undang BPHTB dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Download Selengkapnya
Pemkot Optimis Capai Wajar Tanpa Pengecualian
Pemerintah kota (Pemkot) Ambon optimis tahun depan akan dapat meraih opini atas Laporan Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebabkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah . Untuk itu, Pemkot Ambon perlu mendapat dukungan dari semua pihak sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.
Download Selengkapnya
Gubernur Adukan Sejumlah Masalah Ke Presiden
Gubernur Maluku, Said Assagaff telah mengadukan berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi Maluku kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Gubernur kepada Presiden saat berlangsung pertemuan antara Presiden dan 34 Gubernur di Istana Bogor, Senin (24/11).
Download Selengkapnya
DPRD Akan Perketat Pengawasan Proyek
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan memperketat pengawasan terhadap proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran maka tidak segan-segan lembaga rakyat tersebut merekomendasikan kepada penegak hukum untuk mengusut hal tersebut.
Download Selengkapnya
Assagaff – Breemer Segera Dicopot
Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff akan segera mencopot Lodewyk Breemer dari jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Maritje Lopulalan telah dimintai untuk menyiapkan pengganti Lodewyk Breemer. Lodewyk Breemer dieksekusi oleh Jaksa pada hari Rabu, tanggal 5 November ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Ambon, untuk menjalani hukuman selama lima tahun sebagai...
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DaerahProvinsi Maluku Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DaerahProvinsi Maluku Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019
RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah Provinsi Maluku
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
17 PERDA KETERTIBAN UMUM
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Perlindungan Tenaga Kerja
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodefficinecy Virus dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome
Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodefficinecy Virus dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pedoman Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Di Daerah
Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Di Daerah
Dowmload Selengkpanya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar
Standar Pendidikan Dasar
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku
Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah
Sistem Kesehatan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok
Pajak Rokok
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033
PERDA NO. 16 TAHUN 2013
PENJELASAN PERDA NO. 16 TAHUN 2013
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan
Pengelolaan Perikanan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 tahun 2004 Tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 tahun 2004 Tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengendalian dan Peredaran
Minuman Beralkohol
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Donasi Atas Keberangkatan Penumpang Melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Donasi Atas Keberangkatan Penumpang Melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Kabupaten Buru
Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
RKPD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan
Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru
Biaya Sewa Alat Berat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Perubahan Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Kepelabuhanan
Perubahan Tarif Retribusi Kepelabuhanan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai...
Perubahan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan
Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Buru
Pembentukan UPTD Pertanian Kabupaten Buru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013
Penetapan Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Perubahan Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Sewa Lahan Balai Benih Mako
Retribusi Sewa Lahan Balai Benih Mako
Download Selengkpanya
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013
Pedoman Umum Alokasi Dana Desa TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013
Uang Persediaan (UP) TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Buru
Pembentukan UPTD Dinas Pertambangan dan ESDM
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015
Standar Satuan Harga TA 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015
RKPD Tahun Anggaran 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penghentian Penarikan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Penghentian Penarikan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Buru Tahun 2014
Penetapan Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah
Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Kios Pada Wilayah Pertambangan
Penetapan Tarif Retribusi Kios Pada Wilayah Pertambangan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Kendaraan Yang Beroperasi di Wilayah Pertambangan
Penetapan Tarif Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Kendaraan Yang Beroperasi di Wilayah Pertambangan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun 2014
Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014
Uang Persediaan (UP) Tahun 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan Jalan
Garis Sempadan Jalan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru
ULP Barang/Jasa
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buru
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru
Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru
Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Kabupaten Buru
Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD-P TA 2014
Download Selengkpanya
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013
Penjabaran Perubahan APBD TA 013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013
APBD-P TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Hubungan Masyarakat Setda Buru Selatan
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Hubungan Masyarakat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015
RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Selatan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan
Perizinan Di Bidang Kesehatan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut
Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Retribusi Izin Usaha Perikanan (Perubahan)
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBBP2
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Buru Selatan
Perizinan Perdagangan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi
Izin Lokasi
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan
Izin Gangguan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bipolo Gidin
Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Kepada BUMD PT Bipolo Gidin
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perusahaan Air Minum
Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pada PDAM
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Maluku
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT Bank Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Buru Selatan
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pertambangan Mineral dan Batubara
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah
Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru Selatan
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029
RPJPD 2009 - 2029
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 – 2016
RPJMD 2011 -2016
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
Download Selengkpanya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD-P 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Ambon
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Ambon
Perwali 18-2013 TTG ULP
Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 tentang Parkiran Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum
Parkiran Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 14 Tahun 2013 tentang Strandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Ambon
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah
Pedoman Kapitalisasi BMD
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Limbah Tinja Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Penyuluhan Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pergeseran Dan Penggunaan Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2013
Pergeseran Dan Penggunaan Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan APBD Kota Ambon TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Kawasan Jalan Dan Kelas Jalan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Kawasan Jalan Dan Kelas Jalan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon
Tata Cara Pemungutan PBBP2 Di Kota Ambon
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
APBD-P TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Sampah
Retribusi Sampah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Tentang RETRIBUSI (14 Perda) (NEW)
Peraturan Daerah Kota Ambon Tahun 2012 yang mengatur tentang "Retribusi Daerah", antara lain:
PERDA NO. 10 TAHUN 2012 - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2012 - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2012 - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
...
Selayang Pandang BPK dan BPK Mendengar
Ambon, 20 Oktober 2014 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan Media Workshop bertema ” Selayang Pandang BPK dan BPK Mendengar” di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Acara ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kesepahaman dan kerjasama yang saling mendukung antara BPK RI dan media di wilayah Provinsi Maluku. Selain itu kegiatan...
Dewan Ingatkan SKPD Temuan BPK
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengingatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013 terdapat temuan kerugian daerah. Hal ini diungkapkan salah satu Anggota Dewan, M Rahayaan dalam Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) -Perubahan di Ruang Rapat DPRD Malra, belum lama ini.
Artikel Selengkapnya
Pemerintah Kota Ambon Optimis Akan Capai Penilaian WTP
Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon saat ini mulai mengalami perubahan dari tahun ke tahun, hal ini terbukti berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas laporan keuangan tahun kemarin. Dimana Pemkot Ambon mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Artikel Selengkapnya
Lokakarya Pengawasan Menuju Opini WTP
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Lokakarya Pengawasan dengan melibatkan semua SKPD. Lokakarya ini sebagai upaya menuju pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Artikel Selengkapnya
Dinas Pendidikan Dan Olahraga Tak Laporkan Dana
Laporan terkait penampungan uang sertifikasi ke Dinas PPKAD dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit. Mengenai bunga dari dana yang ditampung tersebut, Zainuddin mengatakan dana tersebut tetap ada.
Artikel Selengkapnya
Pemerintah Kota Ambon Raih Status WDP
Tahun ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.
Artikel Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Data Aset Demi WTP
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) melalui Tim Pendataan Aset Daerah mulai menginventarisasi dan memverifikasi aset milik daerah. Ini dilakukan agar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Artikel Selengkapnya
Kelola Aset Belum Maksimal, Ambon Raih Predikat WDP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2013. Pengelolaan aset tetap Pemkot Ambon dinilai kurang maksimal, sehingga gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Artikel Selengkapnya
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota AMbon Tahun Anggaran 2013
Ambon, 09 Agustus 2014, bertempat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2013. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bapak Novian Herodwijanto kepada Ketua DPRD Kota Ambon Bapak Reinhard Toumahuw dan Walikota Ambon Bapak Richard Louhenapessy. Hadir dalam penyerahan laporan tersebut yaitu...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pelayanan Pasar
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Trayek
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Download Selengkapnya
Puluhan Kendaraan Dinas Milik Pemkot Ambon Diperiksa BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan pemeriksaan fisik terhadap puluhan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Ambon. Pemeriksaan ini dikarenakan Pemkot Ambon berencana akan melakukan pengadaan beberapa unit kendaraan dinas lagi sebagai aset yang baru.
Artikel Selengkapnya
Buru Kantongi Predikat WDP Dari BPK
Setelah diberi peringatan dengan status disclaimer, tahun ini Kabupaten Buru berhasil keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Artikel Selengkapnya
Akuntabilitas Pemprov Maluku Meningkat, BPK Berikan Predikat WDP
Setelah sekian lama Badan Pemeriksa Keua¬ngan (BPK) memberikan predikat disclaimer , akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) . Opini WDP BPK terhadap La¬poran Keuangan Tahun Angga¬ran 2013 tersebut merupakan kado di awal Pemerintahan Gu¬bernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua. Predikat itu menunjukkan pada tahun 2013 terdapat peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan...
Hari Ini, Walikota Terima Laporan Keuangan Setiap SKPD
Dipastikan hari ini, Senin (9/6) Inpektorat Kota Ambon akan memasukan reviuw hasil laporan keuangan yang telah dinilai dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon ke tangan Walikota. Reviuw laporan keuangan ini sangat penting dilakukan agar dapat diketahui bila Kota Ambon mengalami Disclaimer atau tidak sehingga harus dilakukan penilaian oleh lembaga yang...
Kinerja Tak Maksimal Gubernur Maluku Ancam Berhentikan Pimpinan SKPD
Gubernur Maluku Said Assagaff meng¬ancam akan memberhentikan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku jika kinerjanya tidak maksimal. Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (20/6), Gubernur Maluku mengingatkan Pimpinan SKPD untuk tetap bekerja secara maksimal khususnya menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov Maluku...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013
Ambon, 20 Juni 2014, bertempat Kantor DPRD Provinsi Maluku, dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini dilakukan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Bapak Sjafrudin Mosii kepada Ketua DPRD Pemerintah Provinsi Maluku Bapak M....
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Maluku TA 2013
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku TengahTahun Anggaran 2013
Ambon, 19 Juni 2014, bertempat Ruang Kerja Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Bapak Novian Herodwijanto kepada Bupati Maluku Tengah Bapak H. Tuasikal Abua, Ketua DPRD Maluku Tengah Bapak Azis Mahulette dan Inspektur Maluku...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013
Ambon, 16 Juni 2014, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013, oleh Kepala Perwakilan Bapak Novian Herodwijanto, kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Bapak S.Lobloby. Acara ini dihadiri pula oleh Asisten II Setda Kabupaten MTB Bapak S.E.M...
Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih – Bupati SBB Instruksikan SKPD Laporkan Realisasi Anggaran
Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) harus memberikan perhatian serius pada upaya tersebut. Bupati SBB, Jacobus F Puttilei¬halat kepada Wartawan di Piru, pekan kemarin mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tersebut, dirinya telah menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaporkan realisasi...
Terjamin Keamanan Aset Negara – Bupati Malteng Harap Inspektorat Laksanakan Tugas Dengan Baik
Guna menjamin keamanan aset-aset negara khususnya milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), maka Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal mengharapkan, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam hal ini Inspektorat dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini penting dilakukan, lanjut Bupati saat membuka Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Malteng yang dipusatkan di Balai Rapat Kantor Kementerian...
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar
Pengelolaan Pasar
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di bidang Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di bidang Penanaman Modal
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pelayanan Pasar
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Medirikan Bangunan
Retribusi Izin Medirikan Bangunan (IMB)
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
Pajak Restoran
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
Pajak Hotel
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
Pajak Hiburan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013
APBD-P TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013
APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 09 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2013 - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BMD
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2013 - LAMPIRAN
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2013 - LAMPIRAN I
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2013 - LAMPIRAN II
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2013 - LAMPIRAN III DAN IV
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2012-2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2012-2016
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah
Pajak Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Kebijakan Akuntansi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD - P TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian...
Perubahan Penjabaran APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012
Penjabaran APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 06 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 tentang Pajak/Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah selama Tahun 2013 antara lain:
Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 tentang Retribusi Jasa Umum
Perda Nomor 16 Tahun 2013...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahan Daerah Air Minum
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kalwedo Kidabela
Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kalwedo Kidabela
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku
Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim
PT Tanimbar Maritim
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Pembentukan PDAM
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Energi
Perseroan Terbatas Tanimbar Energi
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang PT KALWEDO KIDABELA
PT KALWEDO KIDABELA
Perda Nomor 4 Tahun 2012_PT Kalwedo Kidabela
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perusahan Umum Daerah Kidabela
Perusahan Umum Daerah Kidabela
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah
Ketentuan-Ketentuan Pokok BUMD
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Dokumen Kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pembebasan Retribusi Dokumen Kependudukan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak Tetap
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Saham Perusahan Daerah Air Minum
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Saham Perusahan Daerah Air Minum
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2013
PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2013 - LAMPIRAN
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Analisis Standar Belanja
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas
Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak
Pembinaan,Pengawasan, dan Penyaluran BBM
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jasa Dokter dan Para Medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki
Jasa Dokter dan Para Medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dibebani Hak Ulayat
Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dibebani
Hak Ulayat
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Saham PT. KALWEDO KIDABELA
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Saham PT. KALWEDO KIDABELA
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Penetapan Indikator Kinerja Utama
PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2013
PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2013 - LAMPIRAN
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD TA 2014
Download Selengkapnya
Belum Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Sekda Aru Perintahkan Satpol PP Jemput Paksa 9 Bendahara
Hingga kini belum dilakukan penyampaian laporan keuangan dari sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aru, Arens Uniplaita memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menjemput paksa 9 (sembilam) orang Bendahara di rumah masing-masing.
Artikel Selengkapnya
Kelola Uang Daerah Baik, Pemkab Malteng Raih WDP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) kini sudah berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik. Bagaimana tidak, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten julukan Pamahanunusa itu meraih predikat pengelolaan keuangan daerah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Artikel Selengkapnya
Penandatanganan Kesepakatan Akses Data Rekening Koran dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku dan Bank Pembangunan Daerah Maluku
Jakarta, 16 April 2014 – Bertempat di Auditorium BPK RI Pusat dilaksanakan acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (Bank Maluku) tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Novian Herodwijanto, Gubernur Provinsi Maluku Said Assegaf, para...
Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sisdur Pengelolaan BMD
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tual
Kebijakan Akuntansi
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD-P TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD TA 2014
Download Selangkapnya
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
Banguan Gedung
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB Perdesaan dan Perkotaan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual Tahun 2012 – 2032
Rencana Tata Ruang Wilayah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
APBD TA 2014
Download Selangkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Maluku Tenggara
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Izin pemakaian Barang Milik Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Maluku Tenggara
Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2012
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2012 - Lampiran
Peraturan Bupati Nomor 2.b Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2.b Tahun 2010 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Kebijakan Akuntansi
PERBUP NOMOR 2.a TAHUN 2010
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
LAMPIRAN III
LAMPIRAN III.a
LAMPIRAN IV
LAMPIRAN IV.a
LAMPIRAN V
LAMPIRAN VI
LAMPIRAN VII
LAMPIRAN VIII
LAMPIRAN IX
LAMPIRAN X
LAMPIRAN XI
LAMPIRAN XII
LAMPIRAN XIII
LAMPIRAN XIV
Peraturan Bupati Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Sistem Akuntansi
PERBUP NOMOR 1.a TAHUN 2012
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
LAMPIRAN III
LAMPIRAN IV
LAMPIRAN V
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 - Lampiran
Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14.a Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
Penjabaran Perubahan APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8.K Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara
Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 7.K Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Pada Dinas Kesehatan...
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5.K Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD-P TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Tentang Pajak / Retribusi Daerah ( 4 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO 2 TAHUN 2013 - RETRIBUSI TERMINAL
PERDA NO 3 TAHUN 2013 - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERDA NO 4 TAHUN 2013 - PAJAK...
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2014
Penjabaran APBD TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013
APBD-P Tahun 2013
Download Selengkapnya
Tahun Ini Pemerintah Kota Ambon Targetkan Penerimaan Pajak Rp11 M
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akhirnya menye¬rahkan kurang lebih 70 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para Raja/Kades/Lurah se-Kota Ambon. Target pemerintah untuk tahun ini penerimaan pajak yang di kelola oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon sebesar Rp11 milyar.
Artikel Selengkapnya
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bursel Butuh Langkah Strategis
Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel) Buce Ayub Saleky mengatakan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah membutuhan langkah strategis yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah ini. Hal ini dikemukakan oleh Buce Ayub Saleky dalam sambutannya ketika membuka Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bursel, yang digelar oleh Inspektorat setempat dan dipusatkan di Ruang Pertemuan Kantor...
Pengarahan Oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Bapak Moermahadi Soerja Djanegara
Ambon, 19 Maret 2014 – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bapak Moermahadi Soerja Djanegara melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan Provinsi Maluku. Kunjungan tersebut dilaksanakan disela tugasnya dalam supervisi pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 di Kepolisian Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan oleh tim dari Auditorat Utama Keuangan Negara I.
Dalam kunjungan tersebut Beliau berkesempatan...
Focus Group Discussion Mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Ambon, 18 Maret 2014 – Bertempat di ruang rapat Sub Auditorat Maluku, Ditama Binbangkum yang diwakili oleh Kepala Seksi Analisis Hukum Keuangan Daerah Ibu Sarmauli Mutiara Marpaung, Ibu Monika Dame Rebeka, dan Bapak Yudi Suryo Yuantono mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para Pemeriksa pada Perwakilan Provinsi Maluku terkait sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010...
Birokrasi Merupakan Sertifikasi Dalam Satu Strategi Besar
Instrumen yang disebut dengan birokrasi pemerintahan merupakan sertifikasi dalam sebuah strategi besar yaitu, tentang kehidupan bernegara. Selain itu, satu hal yang mengalami keterlambatan, ketika dua reformasi berjalan dengan cepat, yakni satu reformasi berjalan dibidang politik, dan dibidang ekonomi.
Artikel Selengkapnya
Kunjungan BPK RI Jadi Motivasi Benahi Keuangan Pemkot Ambon
Kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dijadikan sebagai motivasi untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan secara baik pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkot Ambon.
Artikel Selengkapnya
Diskusi Perbaikan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pemerintah Kabupaten Buru
p {text-align:justify;}
table {width:100%;border-collapse:collapse;}
td {vertical-align:top;padding:7px;}
div {text-align:center;}
Ambon-19 Februari 2014, Bertempat di Ruang Rapat Sub Auditorat Maluku, Kepala Perwakilan Bapak Novian Herodwijanto menerima kunjungan Pemerintah Daerah Kab. Buru yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Buru Bapak Adjid Soulisa. Kunjungan ini dalam rangka diskusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Kab. Buru.
Dalam acara tersebut Kepala Perwakilan didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan...
Donor Darah Dalam Rangka Perayaan HUT BPK RI Ke-67
h1 {text-align:center;}
p {text-align:justify;}
table {width:100%;border-collapse:collapse;}
td {vertical-align:top;padding:7px;}
div {text-align:center;}
Ambon-Februari 2014, Aksi Donor Darah merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka perayaan HUT BPK RI ke-67. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 merupakan wujud kepedulian dan solidaritas sosial para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku kepada sesama yang membutuhkan sekaligus bentuk dukungan dan kerjasama...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 Empat Entitas
h1 {text-align:center;}
p {text-align:justify;}
table {width:600px;border-collapse:collapse;}
td {vertical-align:top;padding:8px;}
div {text-align:center;}
Kepala Perwakilan Berbincang Dengan Pj. Gubernur Maluku
Ambon, 4 Februari 2014, bertempat di ruang rapat Sub Auditorat Maluku BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dilaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, penyerahan LHP ini meliputi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas: (1) Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu LK oleh APIP Provinsi Maluku; (2) Pendapatan Pajak...
Syukuran HUT BPK RI -Ke-67 Pada Perwakilan Provinsi Maluku
h1 {text-align:center;}
p {text-align:right;}
p {text-align:justify;}
td {vertical-align:top;padding:7px;}
Para Pegawai Kantor Perwakilan Maluku Mengikuti Acara Syukuran HUT BPK RI Ke-67
Ambon, 28 Januari 2014. Bertempat di ruang auditorium lantai 3 Kantor Perwakilan Provinsi Maluku, seluruh pegawai melaksanakan acara syukuran dalam rangka HUT BPK RI Ke-67. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Bapak Novian Herodwijanto memotong tumpeng dan menyerahkan potongan pertama kepada Bapak Leonardo P. Kakisina...
Profil Pegawai Bulan Ini, Joko Indra Irawan (Pemenang Lomba Foto “BPK Dalam Lensa” 2013)
Ambon, 10 Februari 2014, Profil pegawai Perwakilan BPK Provinsi Maluku bulan ini adalah Joko Indra Irawan. Staf Subbag SDM, Hukum dan Humas ini memulai karirnya di BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada bulan Mei tahun 2011. Pegawai yang memiliki hobi fotografi ini mengirimkan foto dengan Judul “Keterbatasan Tak Menghalangi Kebenaran”. Lewat foto tersebut, ia berhasil memikat dewan juri Lomba Foto...
Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun BPK Ke-67
Ambon, 28 Januari 2014 bertempat di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Ke-67 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Bapak Novian Herodwijanto dan Komandan Upacara, Kepala Sub Bagian Keuangan Bapak Achmad Sobih Inajatullah. Upacara diikuti oleh para Pejabat Struktural dan para pegawai pada BPK...
Pemerintah Kota Ambon Gelar Bimtek Pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan
Untuk menciptakan laporan keuangan yang efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini Inspektorat Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Penyuluhan Laporan Keuangan pada lingkup Pemkot Ambon.
Artikel Selengkapnya
Pemerintah Kota Ambon Sosialisasi PP Standar Akuntansi Pemerintah
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Keuangan Kota Ambon, Selasa kemarin (28/1) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Artikel Selengkapnya
APBD Maluku Rp1,8 Triliun
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp200 miliar lebih. Sebelumnya tahun 2013 APBD Maluku sebesar Rp1,6 Triuliun dan tahun ini naik menjadi Rp1,8 triliun. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Maluku Anthonius Sihaloho kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, senin (20/1).
Artikel Selengkapnya
Family Gathering Keluarga Besar BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam Rangka HUT BPK RI Ke-67
Ambon, 13 Januari 2014. Dalam rangka memperingati HUT BPK RI Ke-67, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Family Gathering keluarga besar BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, bertempat di Pantai Liang Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini diawali dengan laporan dari Ketua Panitia kegiatan Family Gathering, Bapak M. Satria Budy, kemudian dilanjutkan kata Sambutan dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku...
Sosialisasi Percepatan Implementasi E-Audit oleh Biro Teknologi Informasi BPK RI di Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, 10 Januari 2014, bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan acara sosialisasi percepatan implementasi e-audit oleh Biro Teknologi Informasi (TI). Rombongan Biro TI dipimpin langsung Kepala Biro TI Bapak Rochmadi Saptogiri. Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan Bapak Novian Herodwijanto dan dihadiri oleh seluruh pegawai pada Perwakilan Provinsi Maluku.
Sosialisasi tersebut bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012 – Semester I Tahun Anggaran 2013
Ambon, 09 Januari 2014, bertempat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012 – Semester I Tahun Anggaran 2013. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bapak Novian Herodwijanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Bapak Jemry Salay dan Plt. Inspektur Kabupaten...
Masalah Disclaimer Dibahas Saat Rakor Pemda
Masalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang hingga saat ini masih mendapatkan penilaian disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dibahas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlangsung dalam waktu dekat. Demikian disampaikan Plt. Gubernur Maluku Saut Situmorang kepada Pers, pekan kemarin.
Artikel Selengkapnya
Laporan Keuangan Maluku Disclaimer, Kinerja Pemprov Akan Diperbaiki
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan penilaian disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerin¬tah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku. Itu artinya BPK tak dapat menyatakan pendapatnya menyangkut laporan keuangan Pemprov Maluku. Kendati demikian, Pemprov Maluku berjanji akan memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan tersebut.
Artikel Selengkapnya
Disclaimer
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan penilaian disclaimer terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. BPK tidak menyatakan pendapatnya menyangkut laporan keuangan Pemprov tersebut.
Artikel Selengkapnya
Anggota BPK Menhadiri Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon - 15 November 2013, Bertempat di Ruang Auditorium kantor Perwakilan Provinsi Maluku dilaksanakan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku dari Bapak Darwin Wibawa kepada Bapak Novian Herodwijanto. Bapak Darwin Wibawa telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Maluku sejak tahun 2010 – 2013, selanjutnya beliau melaksanakan tugas pada Kantor Pusat. Bapak Novian Herodwijanto yang akan menjabat...
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 – 2015
RPJM Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 - 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2013
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipasif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSP – SPPM) Kabupaten Kepulauan Aru
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipasif - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSP - SPPM) Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012
Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Izin Usaha Jasa Konstruksi
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 5.1 Tahun 2011 tentang Penetapan Standarisasi Harga Ganti Rugi Tanaman Di Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Penetapan Standarisasi Harga Ganti Rugi Tanaman Di Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2.1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Kepulauan Aru
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2013
APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011
APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013
Ambon, 28 Oktober 2013 bertempat di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara peringatan Sumpah Pemuda. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Komandan Upacara, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku, Bapak Novian Herodwijanto dan Kepala Sub Bagian Umum, Bapak Muhammad Satria Budy. Upacara dihadiri oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Pejabat Struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan...
Realisasi Anggaran Membengkak, Waspadai Penyelewengan Anggaran
Bantuan keuangan partai politik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai kerap diselewengkan oleh Partai Politik . Bahkan dari laporan penggunaan bantuan keuangan itupun jarang dilakukan oleh partai politik. Sampelnya Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), atau lapor tapi terlambat jadi masuk kategori tidak lapor dan mungkin tidak akan lapor kalau...
Pemkab SBB Akui SDM Bidang Keuangan Lemah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) mengakui, masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan, yang turut berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan . Wakil Bupati SBB, Muhamad Husni kepada Siwalima pekan lalu di Gedung Putih Piru Di SBB menjelaskan bahwa Pemkab SBB masih kekurangan SDM bidang keuangan. Menurutnya, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan Pelatihan Perbendaharaan...
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Akan Terapkan SIMDA
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) berencana dalam tahun ini akan menggunakan Sistim Aplikasi Keuangan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal tersebut digunakan sebagai buntut evaluasi terhadap sistim keuangan daerah yang masuk dalam opini yang Disclamer.
Artikel Selengkapnya
DPRD Akan Telusuri Defisit APBD Bursel
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan, Zainuddin Booy menegaskan, pihaknya akan menelusuri penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) yang mengakibatkan keuangan pemerintah daerah mengalami defisit sebesar Rp7 Miliar. Hal tersebut dikemukakannya kepada Ambon Ekspres diruangan kerjanya.
Artikel Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2008 – 2028
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2008 - 2028
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Maluku
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Untuk Perusahaan Daerah Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur
Penyertaan Modal Daerah Untuk Perusahaan Daerah Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (10 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO 1 TAHUN 2013 - PAJAK HOTEL
PERDA NO 2 TAHUN 2013 - PAJAK HIBURAN
PERDA NO 3 TAHUN 2013 - PAJAK RESTORAN
...
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa
Keuangan Desa di Kabupaten Buru Selatan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (16 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO 3 TAHUN 2011 - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PERDA NO 4 TAHUN 2011 - PAJAK HIBURAN
PERDA NO 5 TAHUN 2011 - PAJAK HOTEL
...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2013
Ambon, 1 Oktober 2013 bertempat di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku Bapak Aan Hayatullah dan Komandan Upacara Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Bapak Muh. Arfan Kemal. Upacara dihadiri oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan Pejabat Struktural BPK...
Sekda : Laporan Keuangan SBB Harus Dikelola Secara Tepat
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), M Tuharea mengatakan, Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, dan didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diungkapkan oleh Sekda SBB saat membuka Kegiatan Bimbingan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan Laporan Keuangan Satuan...
Malteng Terus Berupaya Raih WTP
Setelah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Artikel Selengkapnya
Wibawa : Tim BPK Tak Terima Fasilitas Dari Pemkab Bursel
Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Buru Selatan (Bursel) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugasnya di Kabupaten tersebut tidak menerima fasilitas dari pihak Pemerintah Kabupaten setempat.
Artikel Selengkapnya
Ket : Berita ini dimuat setelah menerima Hak Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku (Berita Sebelumnya : "BPK Harus Transparan Memeriksa Keuangan Bursel".
BPK Harus Transparan Memeriksa Keuangan Buru Selatan
Ketua Pergerakan Pelajar Pemuda Indonesia Raya (PARINDRA) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Saiful Loilatu meminta Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk transparan dalam melakukan pemeriksaan keuangan di kabupaten ini. Hal ini penting, sehingga sistim pengelolaan keuangan Kabupaten Bursel dapat tertata dengan baik dan menghindari adanya praktek yang berhubungan dengan korupsi.
Artikel Selengkapnya
Berdasarkan pemberitaan tersebut BPK RI...
Tunggu Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Polisi Akan Turun Tinjau Proyek Bandara Kufar
Sambil menunggu Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dalam Proyek Pembangunan Bandara Kufar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari BPK, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku dalam waktu dekat akan turun meninjau bandara tersebut. Hal itu diungkapan oleh Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Sulistyono kepada Siwalima di ruang kerjanya Rabu (21/8).
Artikel Selengkapnya
Wibawa : Proyek Bandara Kufar Masih Diperiksa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih melakukan pemeriksaan atas Proyek Pembangunan Bandara Kufar, di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Drs. Darwin Wibawa, M.M. kepada wartawan, usai Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-68, yang berlangsung di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Sabtu (17/8).
Artikel Selengkapnya
Peringatan HUT Proklamasi RI Di Lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku Berlangsung Hikmah
Peringatan HUT Proklamasi RI ke-68 Tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Sabtu (17/8) berlangsung penuh hikmah.
Artikel Selengkapnya
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Rabu, 21 Agustus 2013 bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Plt. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Drs. Darwin Wibawa, M.M. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran (TA) 2012 kepada Ketua DPRD Buru Ir. Maksin Bugis, Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi., MM., dan Inspektur Kabupaten Buru yang...
Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-68, 17 Agustus 2013
Ambon, Sabtu 17 Agustus 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68. Upacara dipimpin oleh Plt. Kepala Perwakilan Drs. Darwin Wibawa, M.M dan bertindak selaku komandan upacara Kepala Subbag SDM, Hukum, Humas, Widya Pratama Kramadibrata, S.H. Tema peringatan HUT Ke-68 RI tahun ini adalah “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus...
Halal Bihalal Idul Fitri 1434 BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku
Ambon, 17 Agustus 2013, Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1434 H, Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku mengadakan acara Silaturahmi & Halal Bihalal . Acara yang diikuti oleh seluruh pegawai ini diadakan di halaman Kantor Perwakilan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-68. Acara dilaksanakan dengan sederhana dan dipimpin oleh Plt. Kepala Perwakilan, Drs. Darwin Wibawa,...
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Menghadiri Upacara Peringatan HUT RI Ke-68 di Kantor Gubernur Provinsi Maluku
Ambon, 17 Agustus 2013, bertempat Lapangan Merdeka Kota Ambon, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Drs. Darwin Wibawa.,M.M menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-68. Upacara yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Maluku Maluku Karel Albert Ralahalu.,S.H.,M.H ini juga dihadiri oleh Pimpinan Jajaran pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Provinsi Maluku dilaksanakan dengan hikmat dan tertib. Upacara yang...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012
Ambon, 15 Agustus 2013, bertempat di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Maluku Tengah, Aziz Mahulette, S.H., Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua.,S.H. dan Inspektur Kabupaten Maluku Tengah , R.M. Ipaenin. Hadir dalam penyerahan...
Pemerintah Provinsi Maluku Terus Tata Pengelolaan Keuangan Daerah
Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai agenda good governance dan clean government, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan terus melakukan penataan dan pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan Perbaikkan Sistem Penataan Organisasi serta Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan Daerah.
Artikel Selengkapnya
Anggaran Pilkada Harus Diperiksa
Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Penggunaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Desakan tersebut menyusul indikasi terjadinya dugaan korupsi di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku terkait dengan proses pilkada yang berlangsung 11 Juni lalu.
Artikel Selengkapnya
Penyerahan LHP Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP TA 2010-2011 pada Dinas Pendidikan, SMP di Kota Ambon dan Instansi Terkait Lainnya serta LHP atas Pertanggungjawaban...
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Sumarlan membacakan sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi maluku dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Kamis, 11 Juli 2013 bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran (TA) 2010-2011 pada Dinas Pendidikan,...
Penyerahan LHP Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP TA 2010-2011 pada Dinas Pendidikan, SMP di Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya serta LHP atas...
Jumat, 28 Juni 2013 bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran (TA) 2010-2011 pada Dinas Pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya dan LHP atas Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2012 pada Pemerintah...
Penandatanganan Juknis E-Audit dan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Ambon, 27 Juni 2013 bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, dilaksanakan penandatanganan Juknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Darwin Wibawa dan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Saoulisa, yang disaksikan Wakil Bupati Buru...
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12.a Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012
Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012
Hasil Analisis Beban Kerja SKPD
Download Selengkapnya
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Analisis Jabatan Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012
Analisis Jabatan Struktural SKPD
Download Selengkapnya
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 08.a Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Maluku
Dewan Riset Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 Di Provinsi Maluku
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Download Selengkapnya
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012
APBD-P TA. 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya
PD Panca Karya
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Pada Perseroan Terbatas Bank Maluku
Penyertaan Modal Pemerintah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Maluku
Perlindungan Perempuan dan Anak
Download Selengkapnya
Pemkot Ambon Dukung Rencana Revisi UU Nomor 28 Tahun 2009
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyetujui adanya Rencana Revisi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya undang-undang tersebut, Pemkot Ambon memiliki keterbatasan dalam mengelola potensi daerah khususnya di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
Artikel Selengkapnya
Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Harus Ditingkatkan
Pemerintah Provinsi Maluku telah berkomitmen meningkatkan kualitas penataan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan melakukan langkah-langkah konstruktif.
Artikel Selengkapnya
APBD Nihil, Operasional Puskesmas Gunakan Dana BOK
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Ibrahim Banda mengakui bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia bagi Maluku, kepada Pemerintah Kabupaten Bursel sangat berarti untuk masyarakat yang ada di kabupaten tersebut.
Artikel Selengkapnya
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku menghadiri Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku
Ambon, 24 Juni 2013, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Drs. Darwin Wibawa, didampingi Kepala Sub Bagian SDM, Hukum dan Humas Widya Pratama Kramadibrata dan Ketua Tim Senior I. Gde Agus Ambarana menghadiri undangan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu kepada DPRD Provinsi Maluku. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku meliputi Laporan...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012 dan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2012 Kabupaten Maluku Tenggara
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Maluku Tenggara kepada DPRD Maluku Tenggara dan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara
Ambon, 24 Juni 2013, bertempat di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012...
Pemaparan dan Sharing Knowledge Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Ambon, 18 Juni 2013, bertempat di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan kegiatan Sharing Knowledge Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dengan menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Tim Aplikasi SIMDA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku yaitu: Syamsul Aris, Achmad Karsono dan Temmy Pratama yang didampingi oleh Kepala Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah, M. Irsyal. Acara...
Focus Group Discussion Kerjasama Komite IV DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura dengan tema “Efektifitas dan Akuntabilitas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
Ambon, 18 Juni 2013 bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku, Drs. Darwin Wibawa menghadiri acara Focus Group Discussion dengan tema “Efektifitas dan Akuntabilitas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Komite IV DPD RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura.
Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Maluku tersebut...
Kunjungan dan Koordinasi Kepala BPK Provinsi Maluku kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Ambon, 14 Juni 2013
BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kunjungan ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku. Rombongan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Bapak Drs. Darwin Wibawa, M.M. dan didampingi oleh Ketua Tim Senior Bapak I Gde Agus Ambarana, S.E., Ak.. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bapak Endrang,...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012.
Ambon, 29 Mei 2013, bertempat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2012. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Maluku Tenggara Barat, Sonny Lobloby dan Inpektur Kabupaten Maluku...
LKPJ Walikota Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon Richard Louhenapessy merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Artikel Selengkapnya
LKPJ Pertama Kado Untuk Masyarakat Buru
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buru Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban pertama Bupati Buru Periode 2012 – 2017 dan merupakan wujud nyata visi pemerintahan, sehingga finalisasi dari LKPJ ini menjadi kado khusus bagi pemerintahan yang baru kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen politik yang telah dikumandangkan.
Artikel Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perbup Nomor 6 Tahun 2012
Lampiran I
Lampiran II
Formulir Pengelolaan BMD
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan
Perbup Nomor 5 Tahun 2012
Lampiran I
Lampiran II
LampiranIII
Lampiran IV dan V
Lampiran VI
Lampiran VII
...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010
Penjabaran APBD Tahun 2010
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010
APBD-P TA. 2010
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011
Penjabaran APBD-P Tahun 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011
APBD-P Tahun 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011
Penjabaran APBD TA. 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011
APBD TA. 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012
Penjabaran Perubahan APBD TA. 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012
APBD-P TA. 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012
Penjabaran APBD TA. 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012
APBD TA. 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD TA. 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013
APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Pertemuan PAP DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Terkait Pengawasan Tindak Lanjut
Kamis 25 April 2013 bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Ambon, Kepala BPK RI Provinsi Maluku, Darwin Wibawa menerima kunjungan Anggota PAP DPD RI (Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia), Anna Latuconsina dalam rangka memperoleh data perkembangan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK RI oleh jajaran pemerintah daerah. Hadir...
Kunjungan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Terkait Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Provinsi Maluku.
Foto Bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku dengan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku
Ambon, 25 April 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menerima kunjungan dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Ibu Mercy Ch. Barends, ST., yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku, dan Anggota...
Pemkot Ambon Gelar Bimtek Penguatan Kapasitas PPK
Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pengetahuan terkait dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah , maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bekerjasama dengan Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Penguatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkup Pemkot Ambon, Senin (15/4).
Artikel Selengkapnya
Kelola Keuangan Secara Teratur, Bimtek Digelar
Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah . Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek).
Artikel Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2010
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Tahun 2010 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (6 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Kota Tual Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 - PAJAK HOTEL
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 - PAJAK PARKIR
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 - PAJAK PENERANGAN JALAN
...
Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Terkait LHP yang Disampaikan Kepada APH
Ambon, 14 Maret 2013
Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku BPK RI Bapak Drs. Darwin Wibawa, M.M. melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaaan Tinggi Maluku, Bapak Anton Y.P. Hutabarat, S.H.. Dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan Provinsi Maluku BPK RI didampingi oleh Ketua Tim Yunior Bapak Lilik Ardianto, S.E., dan Staf Subbag SDM, Hukum, Humas...
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
Penjabaran APBD-P Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
APBD-P Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013
APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012
APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah (2 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah, antara lain:
PERDA NO 25 TAHUN 2012 - PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALRA KEPADA PDAM KAB. MALRA
PERDA NO 26 TAHUN 2012 - PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALRA KEPADA PT. BANK MALUKU
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (14 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO 2 TAHUN 2012 - RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
PERDA NO 3 TAHUN 2012 - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
PERDA NO 4 TAHUN 2012 - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
...
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015
RPJM Tahun 2011 - 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perpustakaan
Perpustakaan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kerasipan
Pengelolaan Kerasipan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak
Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pertambangan Daerah
Pertambangan Daerah
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015
RPJM Tahun Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan (8 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan, antara lain:
PERDA NO 10 TAHUN 2011 - PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF SILOHAN
PERDA NO 11 TAHUN 2011 - PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU PANJANG
PERDA NO 12 TAHUN 2011 - PEMBENTUKAN KECAMATAN TEOR
...
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (7 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO 2 TAHUN 2012 - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PERDA NO 3 TAHUN 2012 - PAJAK AIR TANAH
PERDA NO 4 TAHUN 2012 - RETRIBUSI...
DPRD Awasi Ketat Proyek APBD – APBN
Pengawasan sejumlah proyek yang menggunakan APBD dan APBN di Maluku bukan merupakan kegiatan rutinitas semata, namun meru¬pakan bahan evaluasi bagi DPRD guna melihat secara langsung apakah program pembangunan tersebut dilak¬sa¬nakan oleh instansi-ins¬tansi terkait sesuai laporan yang disampaikan kepada DPRD ataukah tidak.
Artikel Selengkapnya
Tim BPK RI Lakukan Wasrik Di Lantamal IX
Dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Lantamal IX, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menurunkan timnya ke Markas Komando (Mako) Lantamal IX Ambon, Selasa (19/3).
Artikel Selengkapnya
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda Pada RSKD Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010 dan Semester 1 TA 2012.
Ambon, 22 Maret 2013, bertempat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda Pada RSKD Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010 dan Semester 1 TA 2012. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Kota Ambon Reinhard Toumahuw, Walikota...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda Pada RSUD Masohi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010 dan Semester 1 TA 2012.
Ambon, 22 Maret 2013, bertempat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda Pada RSUD Masohi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010 dan Semester 1 TA 2012. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Azis Mahulette,S.H., Wakil...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Tual Tahun 2011 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (19 Perda)
Peraturan Daerah Kota Tual Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO. 2 TAHUN 2011 - BEA PEROLEHAN HAL ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2011 - BEA PEROLEHAN HAL ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PENJELASAN I)
PERDA NO. 2...
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Tentang Pajak / Retribusi Daerah (5 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 yang mengatur tentang Pajak/Retribusi Daerah, antara lain:
PERDA NO 18 TAHUN 2012 - RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
PERDA NO 17 TAHUN 2012 - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
PERDA NO 16 TAHUN 2012 - RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI...
Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja (9 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja terdiri dari :
PERDA NO. 5 TAHUN 2012 - SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERDA NO. 6 TAHUN 2012 - DINAS PENDAPATAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2012 -...
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011
APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu
Pengelolaan dan Pelestarian Sagu
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Provinsi Maluku
Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa Atau Nama Lain
Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa Atau Nama Lain
Download Selengkapnya
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA.2011 dan Belanja Modal TA.2011 dan TA.2012 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Ambon, 20 Maret 2013, bertempat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Frans Purimahua, S.E., Wakil Bupati, Mohammad Husni dan Inpektur...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011
Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011
APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Maluku
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Maluku
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan Kecamatan (5 Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan Kecamatan terdiri dari :
PERDA NO. 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LILIALY DI KABUPATEN BURU
PERDA NO. 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK KAILEI DI KABUPATEN BURU
PERDA NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Buru
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Buru
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005 – 2025
RPJPD Kabupaten Buru Tahun 2005 – 2025
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2012 – 2017
RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2012 - 2017
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan APBD
Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan APBD
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013
APBD Tahun Anggaran 2013
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012
APBD Tahun Anggaran 2012
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011
APBD Tahun Anggaran 2011
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
Download Selengkapnya
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Pemerintah Kota Ambon TA. 2011-2012
Ambon, 4 Maret 2013
Bertempat di ruang rapat Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Pemerintah Kota Ambon TA. 2011 dan 2012, oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Drs.Sumarlan, M.Si. mewakili Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD Kota Ambon Reinhard Toumahuw, Walikota Kota Ambon Richard Louhenapessy, S.H., dan Sekretaris Inspektur Kota Ambon Dra. M.A.J. Nanlohy....
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011.
Ambon, 28 Februari 2013, bertempat di ruang rapat Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011, oleh Kepala Perwakilan Bapak Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, Bapak Ir. Zainudin Booy, M.M. yang didampingi oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan Bapak Mahmud Souwakil, S.H.,M.H, dan Inspektur...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah TA. 2011-2012
Ambon, 28 Februari 2013, bertempat di ruang rapat Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah TA. 2011-2012, oleh Kepala Perwakilan Drs.Darwin Wibawa.M.M. kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Azis Mahulette, S.H. yang didampingi oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Ibrahim Umarella, dan Inspektur PemKab Maluku Tengah Bapak Riyad...
Dukung Penertiban Aset Daerah
Langkah pemerintah daerah menertibkan aset daerah diapresiasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah (Malteng), Jimmy Sitanala. Langkah itu dinilai sangat tepat.
Artikel Selengkapnya