PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Pengarahan Pemeriksaan Kinerja & Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020

Ambon, 8 September 2020 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Maluku Muhammad Abidin, memberikan pengarahan kepada para pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan semester II tahun 2020. Pemeriksaan tersebut antara lain Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020. Pengarahan ini dilakukan melalui video confrence. Pemeriksaan Kinerja dilakukan pada empat pemerintah daerah yaitu...

BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Pindah ke Gedung Baru

Pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku mulai menempati gedung kantor baru yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Ambon yang berjarak sekitar 20 km dari kantor lama di pusat kota Ambon. Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku merupakan kantor BPK RI yang ke 19 dari 33 kantor lain di seluruh provinsi...

Pemkab Maluku Tenggara Serahkan Laporan Keuangan Ke BPK Perwakilan Maluku

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Hal ini sesuai Surat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 32/SK/XIX.AMB/03/2024, tanggal 01 Maret 2024. Adapun penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa (5/3). Selain Kabupaten Malra, ada pula Pemerintah Kota...

Pemkab MBD Serahkan LKPD Ke BPK

Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. LKPD tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Povinsi Maluku, Hery Purwanto di Kantor BPK Maluku, Selasa (5/3) kemarin. Bupati dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Jumat (15/3) mengatakan, LKPD merupakan salah satu...

Walikota Minta OPD Bantu BPK

Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena meminta kepada semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku dalam melakukan Pemeriksaan atas Laporkan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. “Setelah penyerahan LKPD kita buat, saya hanya berharap satu, setiap data yang diminta teman-teman pemeriksa wajib diberikan, karena itulah proses yang mesti...

Pemkot Tual Serahkan Laporan Keuangan Ke BPK

Pemerintah Kota (Pemkot) Tual menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Penyerahan ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (5/3), dan terlihat pula bahwa, penyerahan bukan saja dilaksanakan oleh Pemkot Tual. Namun daerah lain juga ikut menyerahkan LKPD diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Maluku...

Dua Kali Mangkir, Sekda SBT Terancam Dipanggil Paksa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu alias JK terancam dipanggil paksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Ancaman ini disebabkan karena JK sapaan akrab Sekda SBT ini telah dipanggil dua kali untuk diperiksa sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBT Tahun Anggaran (TA)...

Berkas Korupsi Ruben Masuk Pengadilan, Selangkah Lagi Diadili

Selangkah lagi Mantan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ruben Benhardvioto Moriolkossu (RBM) diadili. RBM duduk di kursi pesakitan atas Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah (Setda) KKT Tahun Anggaran (TA) 2020. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar secara resmi, Senin (4/3), telah melimpahkan berkas perkara Mantan Pj. ...

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DAN KEPULAUAN TANIMBAR SERAHKAN LKPD TA 2023 UNAUDITED

Ambon, Rabu (27/03/2024) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menerima Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023 Unaudited di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey, SE dan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat, SH Kepada Kepala Subauditorat Maluku...

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SERAHKAN LKPD TA 2023 UNAUDITED

Ambon, Selasa (19/03/2024) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menerima Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023 Unaudited di Ruang Rapat Sekretariat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 disampaikan oleh Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si, Kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak.,...

KOTA AMBON DAN KABUPATEN BURU SERAHKAN LKPD TA 2023 UNAUDITED

Ambon, Kamis (07/03/2024) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menerima Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) Kota Ambon dan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023 Unaudited di Auditorrium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 disampaikan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Pj. Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy Kepada Kepala Subauditorat Maluku II, Warsaya S.E., M.Ak., Ak.,...

PENERIMAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TA 2023 UNAUDITED

Ambon, Selasa (05/03/2024) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menerima Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 Unaudited di Auditorrium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Penyampaian Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang. BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah karena mampu meyampaikan Laporan Keuangan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Penyerahan LKPD...

Bentuk Tim Audit Upah Nakes, Polda Diapresiasi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku diberikan apresiasi mengusut kasus dugaan penyimpangan upah tenaga kesehatan dengan membentuk tim audit. Pasalnya, pembentukan tim audit itu penting guna membuktikan adanya dugaan penyimpangan hak-hak tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy yang dikebiri. Hal ini diungkapkan praktisi hukum, Hendrik Lusikooy saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya,...

Diduga Korupsi, Kejati Tetapkan Sekda SBT Tersangka

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Jafar Kwairumaratu (JK), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBT Tahun 2021. Penetapan JK sebagai tersangka ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-201/Q.1/Fd.2/02/2024, tanggal 29 Januari 2024. “JK ditetapkan...

Diduga Dana Pokir Amburadul, Lira Lapor KPK

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku secara resmi melaporkan dugaan amburadulnya pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku (DPRD) Kota Ambon Tahun 2021-2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan laporan Nomor 01/A-DPW/LIRAMAL/II/2024 yang diteken oleh Koordinator Wilayah LIRA Maluku, Yan Sariwating yang juga ditujukan ke LIRA Pusat.

Polisi Komit Tuntaskan Sertifikasi Guru Malteng, Proses Jalan Terus

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berkomitmen untuk menuntaskan Dugaan Korupsi Dana Sertifikasi Guru Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Penegasan ini disampaikan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena, merespon desakan sejumlah kalangan agar pihaknya dapat menuntaskan kasus ini. Sedikitnya ada 1.760 Guru di Kabupaten berjuluk Pamahanunusa, harus gigit jari lantaran dana sertifikasi Triwulan III dan IV sebesar Rp31...

Operator Dana Bos Malteng Dituntut 8 Tahun

Terdakwa Fritsz Lucas Sopacua selaku Operator Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tahun 2020-2022, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana 4 tahun penjara. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara. Tuntut JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng, Junita Sahetapy dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana...

Tak Sesuai Fakta, Dewan Minta Data Honorer Dievaluasi

Data honorer, khusus dibidang pendidikan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, kondisi ini sudah berulang kali disampaikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan namun tidak menjadi bahan evaluasi. “Ini mestinya harus menjadi...

Rugikan Negara 2,8 M, Lima Komisioner Aru Diadili

Lima komisioner non aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (31/1). Lima komisioner KPU Kepulauan Aru tersebut terdiri dari Mustafa Darakay selaku Ketua sedangkan anggotanya, Muhammad Adjir Kadir, Yoseph Sudarso Labok, Kenan Rahalus dan Tina Jofita Putnarubun. Mereka diadili karena diduga menyalahgunakan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati...

Kejati Diingatkan Serius Usut Kasus Reboisasi Dan Covid – Jaksa Dalami Kasus Dugaan Korupsi Reboisasi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku didesak segera menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Reboisasi dan Dana Covid-19. Pasalnya, pasca Kasus Reboisasi milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang dikerjakan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 dilimpahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus), kasus ini sampai sekarang berjalan di tempat. Karena itu, Praktisi Hukum Pistos Noija meminta Kejati Maluku...

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENGANGKATAN PNS TAHUN 2024

Ambon, 02 Februari 2024. Sekretaris Jenderal BPK RI Dr. Bahtiar Arif S.E., M.Fin., Ak., CSFA, CPA, CFrA melaksanakan  Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan PNS kepada CPNS secara tatap muka dan daring dari Kantor Perwakilan BPK Masing-masing. Disaksikan Pejabat Struktural sebanyak 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengikuti pengambilan sumpah/janji pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara daring...

PISAH SAMBUT KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Selasa, 30 Januari 2024. BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan acara Pisah Sambut Pejabat Struktural di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Prosesi acara pisah sambut Kepala Sub Bagian Keuangan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, Pejabat Struktural serta seluruh pegawai yang berada dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada...

Dugaan Korupsi Bandara Mulai Diusut Kejaksaan

Penanganan Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Belanja pada Bandara Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Bandara Kufar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), bakal berlanjut di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Sebab, salah satu Jaksa senior di Kejati Maluku kini mulai mengumpulkan data-data kasusnya yang diduga kuat melibatkan Mantan Kepala Bandara Banda Neira, Muhammad Amrillah K., juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)...

Serahkan DPA, Walikota Ingatkan Pengelolaan Keuangan

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk melaksanakan program di Tahun 2024. DPA yang diterima masing-masing OPD jumlahnya tidak sama. Ada OPD yang mendapatkan anggaran yang besar, tapi juga ada yang mendapatkan anggaran yang sedang maupun kecil. “Kita ingin supaya pengelolaan keuangan kita semakin baik. Nah, saya harap DPA ini benar-benar sudah disusun sesuai...

Pemprov Dituding Tak Mampu Fungsikan Mess Maluku

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tak mampu fung¬sikan Mess Maluku. Janji Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu bahwa Mess Maluku akan beroperasi pada akhir Tahun 2023, sayangnya tidak mampu direalisasikan. Buktinya, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebun Kacang Raya No....

Tersangka Kasus Dana Hibah Pilkada Aru Diserahkan Ke JPU

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru menyerahkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru itu berlangsung di...

Mendagri Instruksi Pemda Tekan Inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk di Maluku untuk terus menekan inflasi Peringatan tersebut diungkapkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang diikuti seluruh Pemerintah Daerah di Maluku, Rabu (3/1). Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mengakui jika Mendagri mengingatkan seluruh Pemda agar melakukan...

Dewan Minta Pemprov Perjuangkan Klaim Covid 36 M, Pemprov Minta Kebijakan Pempus Klaim Dana Covid 36 M

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Andi Munaswir mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperjuangkan klaim Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp36 miliar. Pasalnya, Dana Covid-19 Tahun 2020 telah dikembalikan ke Kas Negara sehingga Pemprov Maluku harus memperjuangkan kembali agar anggaran ini bisa diperoleh. Permintaan ini disampaikan oleh Andi Munaswir Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,...

Kepala BPKAD Akui Ada Aset Pemkot Bermasalah

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Yopie Silano mengungkapkan ada aset-aset milik Pemkot yang sampai saat in masih bermasalah. Hal ini diungkapkan Yopie Silano saat menerima kunjungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Novita Anakotta di Pemkot Ambon, Senin (8/1). Aset yang masih bermasalah ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan...

Kejati Diminta Tuntaskan Kasus Dana Covid Dan Reboisasi

Hingga kini belum ada progress penanganan Kasus Dana Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku maupun Proyek Reboisasi Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Padahal awal-awal penanganan dua kasus ini yang cukup mendapatkan perhatian publik, Kejati Maluku begitu getol, namun sayangnya sejak berkasnya dilimpahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus), penanganan kasus ini masih ditelaah...

Pengelolaan Keuangan Tak Wajar, Silahkan Jaksa Turun Tangan

Penjabat (Pj) Walikota Ambon Bodewin Wattimena mewanti-wanti bawahan untuk serius mengelola Keuangan Daerah. Tidak hanya itu, sampai dengan saat ini pun, Organaisasi Pemerintah Daerah (OPD) belum juga menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan masing-masing Tahun Anggaran 2023. “Ini sudah tanggal 15, saya ingatkan sekali lagi untuk OPD-OPD segera menyerahkan LPJ Tahun 2023,” pinta Pj. Walikota saat memimpin Amanat Pemerintah,...

KPK Limpahkan Berkas TPPU Tagop Ke Pengadilan

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Jumat (12/1). Demikian diungkapkan, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Taufiq Ibnugroho kepada Siwalima di Ruang Tunggu Pengadilan Tipikor Ambon usai pelimpahkan berkas Tagop Sudarsono Soulissa. “Kami pada beberapa kesempatan...

Pemprov Belum Selesaikan Anggaran Pilkada

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku hingga saat ini belum memenuhi kewajiban Alokasi Anggaran Pilkada sebesar 40 persen pada Tahun 2023. Padahal, Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut harus dibayarkan sebesar 40 persen di Tahun 2023 dan sisanya 60 persen, akan dibayarkan pada Tahun 2024 ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun kepada wartawan di Kantor Gubernur,...

Polda Maluku Ajukan Audit Uang Nakes Ke BPK

Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan mengajukan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Surat yang dilayangkan, agar BPK RI dapat melakukan Audit Kasus Dugaan Korupsi Uang Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy. “Kita sedang mempersiapkan surat permintaan audit untuk BPK...

EDUKASI PENGUATAN INTEGRITAS OLEH INSPEKTORAT UTAMA DI BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Untuk mewujudkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara, setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus mematuhi kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya umtuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Independensi, Integritas, dan Profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus...

UPACARA PERINGATAN HUT BPK RI KE-77

Ambon, 17 Januari 2024. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Ke-77, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon.Upacara diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Komandan Upacara, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan, Nurhadiansyah, S.Sos....

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU LAKSANAKAN DIKLAT LKPD TA 2023

Ambon, 15 Januari 2024. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Diklat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA Anggaran 2023, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.Pelaksanaan Diklat Pemeriksaan LKPD yang rutin dilaksanakan setiap tahun merupakan salah satu langkah pengembangan kompetensi SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku serta mempersiapkan...

EMPLOYEE GATHERING BPK PERWAKILAN MALUKU

Ambon, 13 Januari 2024. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (HUT BPK RI) ke-77, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan kegiatan Employee Gathering yang diadakan pada, hari Sabtu, 13 Januari 2024, di Hotel The Natsepa, Ambon. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto S.E., M.M.,...

BPK SERAHKAN LHP SEMESTER II TAHUN 2023 PADA 10 ENTITAS DI WILAYAH PROVINSI MALUKU

Ambon, Selasa (09/01/2024) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA dan seluruh pejabat struktural dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Sedangkan dari 10 Entitas Pemeriksaan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas N. Orno, Ketua DPRD Provinsi...

Hasil Survey Kepuasan Layanan Publik Semester II Tahun 2023

Pada periode Juli s.d Desember 2023, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyebarkan kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Publik kepada setiap pemohon informasi maupun masyarakat yang datang mengaduh. Dari kuesioner yang disebar, terdapat 10 (Sepuluh) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:

Dana Transfer Ke Maluku Di Tahun 2024 Capai 21,62 T

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi mengaku alokasi dana transfer ke Provinsi Maluku Tahun 2024 mencapai Rp21,62 triliun. Alokasi dana transfer ke Provinsi Maluku Tahun 2024 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp375 miliar. “Pada Tahun 2024, alokasi anggaran pada Provinsi Maluku sebesar Rp21,62 triliun yang jumlahnya meningkat sekitar Rp375 miliar...

Kejati Diminta Komitmen Periksa Sekda Maluku – Kejati Sebut Perkara Korupsi Anggaran Covid-19 Masih Penyelidikan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk komitmen dengan janjinya memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie. Pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Dinas Kehutanan Maluku ini berkaitan dengan Kasus Dana Covid-19 dan Anggaran Reboisasi Hutan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu kepada wartawan menegaskan, aksi Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi merupakan wujud dari ketidakpuasan terhadap penanganan...

Gubernur Maluku Serahkan DIPA Dan TKD Maluku 2024

Gubernur Maluku, Murad Ismail menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2024 secara digital kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi. “Dengan diserahkannya DIPA dan TKD secara digital, menandakan dana-dana pagu yang terdapat di dalam...

Empat Tahun Rehab Mess Maluku Tak Tuntas

Tinggal 19 hari lagi Murad Ismail dan Barnabas Orno akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Sayangnya, dalam masa kepemimpin me¬reka banyak masa¬lah belum dapat ditun¬taskan secara baik mulai dari penataan birokrasi hingga aset-aset daerah yang bisa meningkatan Penda¬patan Asli Daerah (PAD) tak mampu diselesaikan. Sebut saja Rehabi¬litasi Mess Maluku se¬bagai Kantor Perwa¬kilan Maluku di Jakar¬ta,...

Anggaran Rp18,9 Miliar Pengerjaan Amburadul, Kejati Maluku Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kairatu-Honitetu SBB

Proyek pembangunan jalan raya provinsi sepanjang 15 kilometer (km) yang menghubungkan Kairatu-Hinitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan nilai anggaran Rp18,9 miliar diduga sarat korupsi. Pasalnya, dari 15 km panjang ruas jalan yang harus dikerjakan, hanya lima kilometer saja yang di-hotmix dan satu kilometer di aspal Lapis Penetrasi Makadam (Lapen) . Atas persoalan ini, Ikatan Pemuda...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU LAKSANAKAN UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI IBU KE-95

Ambon, 22 Desember 2023. Dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-95, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara bendera dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Imelda Reasoa S.H., M.H. yang bertindak sebagai Inspektur upacara, Dyah Pythaloka S.T., CertDA. sebagai Komandan Upacara dan diikuti oleh Pejabat...

BPK PERWAKILAN MALUKU MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT DAN KERUGIAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2023

Ambon. Senin, 11 Desember 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut dan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2023 dengan dihadiri peserta dari Pemerintah Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Acara berlangsung pada Senin, 11 Desember 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Acara tersebut dibuka oleh Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Provinsi...

KEPALA PERWAKILAN RESMIKAN PENGGUNAAN GEDUNG KANTOR BELAKANG BPK PROVINSI MALUKU

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, didampingi Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Provinsi Maluku Warsaya, S.E., M.Ak., CA dan Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA, dan seluruh Pejabat Struktural meresmikan penggunaan Gedung Kantor Belakang yang baru selesai direnovasi pada Kamis, 07 Desember 2023 di Gedung Kantor Belakang BPK Perwakilan Provinsi Maluku...

KEPALA PERWAKILAN RESMIKAN POS SECURITY DI KANTOR DAN MESS PEGAWAI BPK PROVINSI MALUKU

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA. dan seluruh Pejabat Struktural meresmikan penggunaan Pos security yang baru selesai direnovasi pada Kamis, 23 November 2023 di Kantor dan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon. Renovasi Pos security di Kantor dan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi...

Tak Transparan, Dewan Pertanyakan Audit Mess Maluku

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Alimuddin Kolatlena mem¬pertanyakan hasil audit yang dila¬kukan inspektorat terhadap pengerjaan proyek Mess Maluku. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui Hasil Audit Mess Maluku yang dilakukan Inspektorat, padahal proses audit dilakukan sejak Agustus 2023 lalu. Alimuddin Kolatlena mengatakan, Ins¬pek¬torat Maluku harus lebih transparan dan tidak boleh tertutup dengan hasil audit...

Tahun 2024 : Kabupaten Malteng Terima DD 117,4 M – Dana Proyek Jalan Terbesar Di Maluku Tenggara

Ditahun 2024, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menerima Dana Desa (DD) lebih besar dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota lain di Maluku. Tahun 2024 DD yang diterima Kabupaten Maluku Tengah ini pagu anggaran sebesar Rp171,4 miliar. Naik Rp1,1 miliar dibandingkan pagu DD Tahun 2023 sejumlah Rp170,3 miliar. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menempati urutan kedua dengan DD sebesar Rp159,2 miliar. Naik Rp2,9...

Pemprov Diberikan Deadline Penyerahan KUA-PPAS APBD 2024

Pemerintah Provinsi Maluku diberikan batasan waktu hingga penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada pekan depan. Batasan waktu tersebut ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lantaran hingga saat ini Pemerintah Provinsi belum juga menyerahkan Dokumen KUA-PPAS. “Kita sudah mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) untuk...

Pakai Rompi Oranye, KPK Giring RL Ke Lapas

Dengan menggunakan rompi oranye Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK), mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) digiring KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Ambon, Kamis (9/11). RL, sapaan akrabnya tidak sendiri, anak buahnya, Andrew Hehanussa ikut dieksekusi KPK menjalani Putusan Hukum Mahkamah Agung (MA). Pantauan Siwalima di Bandara Internasional Pattimura Ambon, RL dan Andrew Hehanussa diterbangkan dari Jakarta dengan menumpangi...

Belasan OPD Malra Diperiksa Soal Dana Covid, Diduga 70 M Dikorupsi Dan Polisi Diminta Usut Tuntas

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku marathon menyelidiki Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Tercatat sedikitnya 13 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra telah dimintai keterangan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Harold Huwae mengatakan, sudah 13 Pimpinan OPD yang dimintai keterangan....

PERINGATI HARI PAHLAWAN KE-78 BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU LAKSANAKAN UPACARA

Ambon, 10 November 2023. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-78 Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara dipimpin oleh Kepala Subbagian Humas dan TU Perwakilan BPK Provinsi Maluku Nurhadiansyah, S.Sos. yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Antonius Dimas Raditia S.E., Ak., M.M. sebagai Komandan Upacara dan diikuti oleh Pejabat Struktural serta seluruh pegawai yang berada...

BPK PERWAKILAN MALUKU BERSAMA BALAI DIKLAT PKN GOWA SELENGGARAKAN SOSIALISASI PROGRAM DIKLAT TAHUN 2023 KEPADA SELURUH PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH MALUKU

Ambon. Selasa, 31 Oktober 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dan Balai Diklat PKN Gowa  menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Diklat Tahun 2023 Kepada Seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Maluku. Acara berlangsung pada Selasa, 31 Oktober 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA,...

PERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE-95 BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU LAKSANAKAN UPACARA BENDERA

Ambon, 30 Oktober 2023. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Upacara dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Maluku Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA. yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Temmy Andrian Acil S.IP., M.Si sebagai Komandan Upacara dan diikuti oleh...

BPK Mulai Audit Kasus Tukar Guling Lahan Perpustakaan

Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mulai mengaudit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan Lahan milik Yayasan Poi Tek. Audit yang dilakukan lebih dari sepekan ini berlangsung di markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yang terletak di kawasan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota...

Jaksa Komitmen Tuntaskan Korupsi Poltek

Kasus Dugaan Korupsi Politeknik Negeri Ambon mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tak hanya puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon yang melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Namun, berbagai kalangan termasuk akademisi mendorong Penyidik Kejari Ambon untuk segera menuntaskan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Politeknik Negeri Ambon tanpa memandang bulu dan diskriminasi. Melakukan koordinasi secara intens...

Kejati Tingkatkan Proyek Air Bersih SMI Haruku ke Penyidikan

Setelah lama melakukan proses penyelidikan, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menaikkan status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Haruku mangkrak ke penyidikan. Kejati Maluku menemukan potensi penyimpangan dalam Proyek Air Bersih Haruku yang dibiayai dengan dana SMI dengan nilai kontrak Rp12,4 miliar. Asisten Intelejen Kejati Maluku Maluku, Muji Martopo yang dikonfirmasi Siwalima...

Tiga Hari Bahas DPRD Sepakat APBD-P Maluku

Tiga hari membahas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akhirnya sepakat menerima usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023. Kesepakatan APBD-P tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS-P) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/10). Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub)...

WADUH, Belanja Pemprov Capai 3,1 T

Belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengalami peningkatan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023. Bagian belanja daerah semula ditetapkan sebesar Rp2.980 triliun rupiah bertambah menjadi Rp3.159 triliun atau naik 6.2 persen dalam APBD-P TA 2023.Demikian diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nataniel Orno saat membacakan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat...

BPK PERWAKILAN MALUKU PERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2023

Ambon, 01 Oktober 2023. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Maluku Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA. yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Nabhan Mahfia S.IK., M.I.Kom sebagai Komandan Upacara dan diikuti oleh...

Bidikan Jaksa Di Kasus Bank Maluku

Menyikapi desakan berbagai kalangan agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut Kasus Dugaan Korupsi di Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) akhirnya direspons Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kini kasus dugaan korupsi pada bank berplat merah itu masuk dalam bidikan Kejati Maluku. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban, pihaknya akan mendalami kasus tersebut. Respon Kejati Maluku, yang akan mendalami pemberian remunerasi...

Penyerapan APBD Oleh Pemprov Maluku Minim

Hingga Bulan September 2023 ini penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sangat minim dan belum mencapai 50 persen. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak Pemprov Maluku mempercepat penyerapan APBD Tahun 2023. Penyerapan APBD yang masih minim ini ditemukan saat DPRD melalui badan anggaran melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah...

Gali Bukti TPPU RL, KPK Periksa Sejumlah Saksi

Tahapan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berjalan. Lembaga anti rasuah itu akan memeriksa sejumlah saksi untuk membuktikan TPPU RL, sapaan akrab Richard Louhenapessy. RL merupakan tersangka TPPU dalam Kasus Dugaan TPPU yang merupakan satu rangkaian peristiwa pidana suap dan gratifikasi pemberian...

Kejati Harus Komitmen Usut Remunerasi Bank Maluku

Guna membongkar borok direksi dan komisaris terkait pembayaran remunerasi di Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) dibutuhkan komitmen kuat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Pemberian remunerasi Bank Maluku-Malut telah menyalahi aturan, selain tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebaliknya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru mengusulkan dilakukan Circular Letter dengan meminta persetujuan pemegang saham Bank Maluku-Malut. Usulan OJK tersebut...

Tahap Dua, Korupsi Jalan Inamosol Segera Dilimpahkan

Tim Penyidik Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Pembangunan Jalan Rambatu-Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2018 senilai Rp31 miliar bergerak cepat. Setelah tim penyidik menahan Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBB, Thomas Wattimena, kini berkas perkara telah masuk tahap dua, dan tidak lama lagi kasus Korupsi Anggaran Pembangunan Jalan...

Mantan Ketua IDI Maluku Akui Bikin Laporan Fiktif

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku, Hendrita Tuankota akhirnya mengakui kesalahannya dalam pengelolaan keuangan Medical Check up (MCU) antara RSUD Haulussy dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Attamimi dalam persidangan yang dipimpin Marta Maitimu sebagai Hakim Ketua, didampingi...

Rugikan Negara 1,8 Miliar, Kontraktor RS Pratama Ditahan

Kontraktor pembangunan Rumah Sakit Pratama Marlasi di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, ER alias Tiong telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru menetapkan ER sebagai tersangka setelah intens melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-339/0.1.15/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023. Demikian diungkap Kepala Seksi Intelegen (Kasi Intel) Kejari Aru, Romi Prasetyo Nitisasmito didampingi Kepal Seksi Tindak Pidana...

Kapolda Instruksi Ditreskrimsus Tuntaskan Kasus Korupsi

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Lotharia Latif menginstruksikan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditangani di Maluku. Penanganan kasus korupsi, lanjut orang nomor satu di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku ini harus sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan persamaan hak di depan hukum...

Inspektorat Siap Audit Mess Maluku

Inspektorat Maluku memastikan dalam waktu dekat akan melakukan Audit Proyek Rehabilitasi Mess Maluku yang hingga saat ini belum tuntas dikerjakan. Rencana audit ini disampaikan Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono kepada wartawan di Kompleks Gong Perdamaian, Rabu (16/8) merespon permintaan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku agar dilakukan audit terhadap Mess Maluku. Jasmono menjelaskan, pihaknya sementara mempersiapkan...

Habiskan 20,7 M, Inspektorat Diminta Audit Mess Maluku

Empat tahun Rehabilitasi Gedung Mess Maluku tak kunjung tuntas, Inspektorat Maluku didesak melakukan audit terhadap proyek yang menghabiskan anggaran Rp20,7 miliar itu. Sejak Tahun 2020 hingga saat ini salah satu aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang beralamat di Jalan Kebon Kacang Nomor 20 Jakarta Pusat ini terbengkalai sementara dari sisi anggaran Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan...

Cium Ketidakberesan Penggunaan Dana Sekda Maluku, Akademisi Dan Fraksi PDIP Minta Usut Dana Sekda

Banyak anggaran dengan nilai jumbo dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2022, tidak dapat dikonfirmasi pengguna¬annya. Demikian temuan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, setelah menelaah LPJ Gubernur Maluku TA 2022. Tak tanggung-tanggung Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu melalui Fraksi di DPRD, langsung mengeluarkan rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum...

Diduga Pemberian Remunerasi Bank Maluku Salahi Aturan

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Maluku Maluku Utara (Malut), diduga melakukan praktik menyimpang yang tidak boleh dilakukan oleh manajemen bank di era modern. Hal itu dilakukan untuk menutupi hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 tentang pemberian remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris bank milik daerah yang dinilai telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Mereka mencoba mengakali Temuan...

Usut Korupsi RS Pratama Aru, Kadinkes Diperiksa

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru mulai membidik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) terkait Proyek Mangkrak Rumah Sakit (RS) Pratama Marlasi, Kecamatan Aru Utara. Kadinkes Kabupaten Kepulauan Aru, Dr. Wati Gunawan diperiksa Tim Penyidik Kejari Aru pada, Selasa (1/8). Selain Kadinkes Aru, Tim Penyidik Kejari Aru juga memeriksa Kontraktor, Supardi Arifin alias Fajar. Pantauan Siwalima, Kadinkes dan Kontraktor Proyek RS...

Tiga Terdakwa Korupsi Dana Covid Aru Dituntut Ringan

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru menuntut tiga terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Berupa Belanja Bahan Pokok Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Covid-19, pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 dengan pidana empat tahun penjara. Tiga terdakwa tersebut yaitu, Clements Retob selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Djemy Haryanto serta Maryam Golam, yang juga...

Perda Belum Ditetapkan, Bank Maluku Terancam Turun Grade

Hingga pertengahan Tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku belum juga menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bank Maluku, alhasil bank plat merah ini terancam akan turun grade. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa setiap bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memenuhi modal minimum Rp3 triliun per 31 Desember...

Empat Tahun Bui Bagi Kasie Mutu Pelayanan RS Haulussy

Kepala Seksi (Kasie) Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon, Hendryk Tabalessy divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (1/8). Hendryk Tabalessy dinyatakan ter¬bukti secara sah dan meya¬kinkan bersalah melakukan Tipikor Uang Makan Minum Tenaga Kese-hatan pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang...

DPR Minta Pemprov Evaluasi Pasca ANP Dicoret Pempus – Pemprov Maluku Pasrah ANP Dicoret Pempus

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku minta kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk melakukan evaluasi serta introspeksi diri, pasca Ambon New Port (ANP) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dicoret oleh Pemerintah Pusat. Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan kepada Siwalimanews mengaku, kaget dengan informasi dicoretnya ANP dari Daftar PSN. Padahal, Komisi II...

Banyak Masalah, DPRD Terima LPJ Bupati

Walaupun ditemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tetap menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 Bupati. Sejumlah persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini seperti belum maksimal Pengelolaan APBD, belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Realisasi belanja pegawai,...

UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

Ambon, 17 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku di Ambon. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 bertema “Terus Maju untuk Indonesia Maju” menjadi pemicu semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan Perjuangan...

PENGARAHAN KEPALA PERWAKILAN TERKAIT PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2023

Ambon. Jumat, 11 Agustus 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku  menyelenggarakan kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan terkait Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Pemeriksa yang akan melakukan Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Acara berlangsung pada Jumat, 11 Agustus 2023 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA,,...

Banyak Masalah, DPRD Terima LPJ Bupati

Walaupun ditemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sejumlah fraksi di DPRD Kepulauan Tanimbar tetap menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2022 bupati. Selengkapnya

Rapat Paripurna Terkait LHP BPK RI 2022, DPRD Keluarkan 17 Rekomendasi Kepada Bupati Aru

DPRD Kepulauan Aru menggelar Rapat Paripurna terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022. Selengkapnya

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BPK PERWAKILAN MALUKU

Monitoring Kepatuhan LHKPN Pejabat Negara di Lingkungan BPK Maluku. Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan BPK Maluku yang disampaikan kepada KPK dengan menggunakan Aplikasi e-LHKPN. Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan BPK Maluku yang disampaikan kepada KPK dengan menggunakan Formulir LHKPN. Data Laporan Data Laporan   table { border-collapse: collapse; ...

LAYANAN PIK VIA WHATSAPP

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku sebagai salah satu pelaksana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2020 PPID BPK saat ini bertanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK. Dalam melakukan tugas sebagai penyedia informasi dan tempat pengaduan masyarakat PIK BPK...

(Tulisan Hukum) Reformasi Regulasi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui undang-undang ini, dilakukan pemuktahiran...

Disuntik Modal 5,8 Miliar, Perumda Akui Rugi

Penyertaan modal dikucurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) sejak Tahun 2021 lalu hingga Tahun 2023, namun perusahaan mengaku tetap mengalami kerugian. “Iya benar, yang namanya penyertaan modal daerah sesungguhnya adalah kewajiban pemerintah untuk memperkuat permodalan perusahaan daerah. Tercatat penyertaan modal yang diterima sebesar Rp5,8 Miliar,” kata Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Nusa Ina Malteng, Calvi Tahatama kepada...

Rehab Mess Maluku Tak Tuntas, PUPR Bertanggung Jawab – Pimpinan Dewan Diminta Bentuk Pansus Mess Maluku

Meskipun tiga kali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengalokasikan anggaran miliaran rupiah bagi renovasi Mess Maluku, namun hingga saat ini gedung yang berada di kawasan Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 20 Jakarta Pusat tersebut tak kunjung tuntas. Tak tanggung-tanggung sejak Tahun 2020 hingga 2023 ini Pemerintah Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar...

Polisi Serahkan Berkas Tujuh Tersangka Kapal Operasional SBB Ke Jaksa

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah menyerahkan berkas tujuh tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Para tersangka itu, yakni mantan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kabupaten SBB, Peking Caling yang saat itu berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Herwilin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen...

Kuras APBD, Empat Tahun Mess Maluku Terbengkalai, Desak Bentuk Pansus – Komisi III Cium Aroma Korupsi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku mencium adanya aroma dugaan korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Mess Maluku. Aset daerah yang menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp20,7 miliar itu hingga kini tak kunjung tuntas dikerjakan. Komisi III bahkan tiga kali terjun langsung mengawasi Kantor Perwakilan Maluku di Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat itu. Ketua...

Dewan Akan Panggil Tim Percepatan Penurunan Stunting Tanyakan 2,4 M Fiktif

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dipastikan akan memanggil Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran stunting di Maluku. Berdasarkan daftar penggunaan anggaran di Dhttps://maluku.bpk.go.id/wp-admin/post-new.phpinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku, terdapat anggaran sebesar Rp1,4 Miliar dihabiskan untuk perjalanan dinas dan belanja operasional. Sedangkan Balai Paru Provinsi Maluku dimana terdapat anggaran sebesar Rp1 Miliar...

Anggota Polres Aru Kembalikan Kerugian Negara

Sejumlah Anggota Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru akhirnya kembalikan kerugian negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aru, Iptu. Andi Armin, kepada wartawan, Kamis (20/7) saat coffee morning di Ruang Data Polres Aru. “Ia benar, terkait Kasus Dugaan Tipikor di KPU Aru...

Terbukti Korupsi, Sekretaris KPU Aru Dieksekusi

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru, Agustinus Ru¬hulessin akhirnya dieksekusi Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Aru setelah empat bulan lalu ditetapkan sebagai tersangka. Agustinus Ruhulessin ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan lima Komisioner KPU Aru yakni Ketua KPU Aru, Mustafa Darakay, dan anggota masing-masing Kenan Rahalus, Moh. Adjir Kadir, Josef Labok dan Jufita Putna¬rubun dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Pemilihan Kepala...

Hasil Survey Kepuasan Layanan Publik Semester I Tahun 2023

Pada periode Januari s.d Juni 2023, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyebarkan kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Publik kepada setiap pemohon informasi maupun masyarakat yang datang mengaduh. Dari kuesioner yang disebar, terdapat 8 (Delapan) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:

Keuangan Pemprov Ternyata Defisit 137 Miliar

Gubernur Murad Ismail meng­hilang ketika keuangan Pemprov Maluku di tahun 2022 defisit se­besar 137 miliar. Dengan pendapatan daerah se­besar Rp2.91 triliun, namun di tahun 2022 Pemprov Maluku membelan­jakan uang daerah sebesar Rp3,5 triliun. Selengkapnya

Mantan Ketua IDI Maluku Rugikan Negara 800 Juta

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku, dokter Hendrita Tuanakotta, diduga merugikan negara sebesar 800 juta rupiah dalam Kasus Korupsi Pembayaran Jasa Medical Check Up (MCU) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2016 hingga Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon. Peran Hendrita Tuanakotta ini mulai dibeberkan...

Tiga Belas Proyek Sekolah Mangkrak Di SBB

Langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku untuk melaporkan Kasus Dugaan Korupsi Pengerjaan Paket Proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini karena belum ada langkah nyata dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk mengusut dugaan korupsi proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp24,5 miliar tersebut. Praktisi...

Ini Dia Spesifikasi Kapal Mewah Pesanan Pemkab SBB Yang Menjerat Delapan Tersangka

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akhirnya menetapkan delapan tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2020. Penetapan tersangka dalam gelar perkara berlangsung di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku. Mereka yang ditetapkan tersangka berinisial PC, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten SBB, FM,...

Pemkot Ambon Alokasikan Rp23 Miliar Bayar Gaji 1.258 Tenaga Kontrak

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 Miliar untuk membayar gaji 1.258 tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Ambon terhitung Juni s.d. November 2023. “Terdata sebanyak 1.258 tenaga kontrak yang mengabdi pada lingkup Pemkot Ambon akan tetap bekerja hingga November 2023 sambil menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita akan mengalokasikan anggaran Rp23 Miliar untuk membayar gaji tenaga...

Pemkot Sementara Berproses Tindaklanjuti Temuan BPK

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hingga kini masih berproses untuk menindaklanjuti sesuai Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas temuan-temuan di Sekretariat Pemkot Ambon beberapa waktu lalu. Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Ambon, Rabu (7/6) mengaku pihaknya telah melakukan aksi tindak lanjut atas Rekomendasi BPK tersebut. “Kami diberikan waktu 60 hari, dengan waktu itu...

Temukan 33 M Tak Sesuai Aturan, Walikota Minta BPK Audit

Walikota Ambon, Bodewin Wattimena akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk melakukan audit investigasi terhadap temuan Rp33 Miliar yang diduga tidak sesuai aturan pada Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Audit investigasi atau pemeriksaan khusus secara internal oleh Pemkot Ambon akan dilakukan terhadap Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse. Hal ini disampaikan Walikota Ambon dalam keterangan persnya kepada...

Walikota Janji Perbaiki Pengelolaan Keuangan

Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena berjanji akan memperbaiki pengelolaan keuangan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku kepada wartawan di Pemerintah Kota (Pemkot) pada hari Rabu untuk menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan Pemkot Ambon. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemkot Ambon TA 2022.

BPK Temukan 33 Miliar Di Sekretariat Kota Tak Sesuai Aturan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan Opini Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat terhadap Kinerja Tata kelola Keuangan Daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2022. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Ambon BPK menilai, terdapat penganggaran dan rea­lisasi belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak tepat dan...

BPK Beri Opini “Disclaimer” Atas LKPD Kota Ambon Tahun 2022

Tahun ini merupakan tahun kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku tidak dapat memberikan Pendapat atau Disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran (TA) 2022. Penyerahan dilakukan di Auditorium lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena...

Quattrick WTP, Bukti Kinerja Terukur Dan Prestasi Gemilang Pemkab MBD Di Tengah Cibiran

Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Prestasi yang paling fenomenal yang berhasil di raih kabupaten bertajuk Bumi Kalwedo ini adalah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku sebanyak empat kali berturut turut atau quattrick.  

Maluku Tenggara Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran (TA) 2022.

Lagi, Pemkot Tual Raih WTP Dari BPK

Sesuai data yang berhasil dihimpun Tribun Maluku, dokumen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan langsung oleh BPK  Perwakilan Provinsi Maluku, diterima oleh Wakil Walikota Tual Usman Tamnge di Ambon pada hari Jumat, 12 Mei 2023 lalu.

Ada Proyek 24 Miliar Rupiah Gagal, Kejati Maluku Jangan Tutup Mata

Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Maluku menolak mengorek Proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan senilai Rp24,5 Miliar, padahal negara sudah menanggung kerugian yang dilakukan oleh oknum di Balai Prasarana dan Pemukiman Provinsi Maluku. Direktur Mollucas Corruption Watch (MCW) Hamid Fakaubun mengatakan, Kejati Maluku harus secepatnya mengambil langkah penindakan atas dugaan ketidakberesan dalam Proyek Balai Prasarana dan Pemukiman Maluku tersebut.

BPK SERAHKAN LHP LKPD KABUPATEN KEP. ARU dan KEP. TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2022 pada Senin, 5 Juni 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Dihadapan Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kepulauan Aru dan Tanimbar, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA,...

BPK PERWAKILAN MALUKU PERINGATI HARI KELAHIRAN PANCASILA 1 JUNI 2023

Ambon, 01 Juni 2023. Dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Upacara dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Maluku Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA. yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dihadapan seluruh Pejabat Struktural dan para pegawai dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi...

Kehadiran Pegawai ‘Siluman’ Cekik APBD

DPRD menilai Pemkot Ambon tidak transparan dalam perekrutan tenaga honorer yang mana dari tahun ketahun terus bertambah. Selengkapnya

Gelar Paripurna, 6 Fraksi DPRD Menerima dan Menyetujui LPJ APBD TA 2022

DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2022, Senin (29/5/2023) bertempat pada Ruang Rapat Paripurna DPRD MBD. Selengkapnya

Laporan Keuangan Pemkot Ambon Disclaimer Lagi, Wattimena Sebut itu Hal Biasa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali tak bisa memberikan opini Penilaian atau Disclaimer terhadap Laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tahun Anggaran 2022. Selengkapnya

Penjabat Wali Kota Ambon Instruksikan Inspektorat Tindak Lanjuti Temuan BPK

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan telah menginstruksikan Inspektorat Kota Ambon untuk menindaklanjuti temuan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait laporan keuangan Kota Ambon. Selengkapnya

Perjalanan Dinas 19 OPD Pemprov Langgar Aturan

Badan Pemeriksa Ke­uangan Perwakilan Ma­lu­ku menemukan belan­ja perjalanan dinas pada 19 Organisasi Perang­kat Daerah langgar aturan atau tidak sesuai ketentuan, dimana ter­dapat kelebihan pembayaran sebesar 1,82 miliar. Selengkapnya

Laporan Keuangan Pemkot Ambon Kembali Disclaimer, Ini Catatan BPK

Tahun ini merupakan tahun kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku tidak dapat memberikan opini penilaian atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2022. Selengkapnya

Laporan Keuangan Pemkot Ambon Disclaimer

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku tidak dapat memberikan opini penilaian atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2022. Selengkapnya

BPK BERIKAN OPINI WTP UNTUK LKPD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon, 23 Mei 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2022 di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon. Penyerahan LHP dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA pada sidang paripurna istimewa kepada Ketua...

Diprediksi Tanpa Opini BPK, Setkot dan Setwan “Lumbung” Korupsi Terbesar Pemkot Ambon

Bagian Sekretariat Kota (Setkot) Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Ambon dituding sebagai penyumbang terbesar dan “lumbung” korupsi di balik penyimpangan atau penggelapan uang makan dan minum serta perjalanan dinas tanpa bukti alias fiktif terhitung sejak 2019-2022, sehingga menyebabkan Kota Ambon kini terancam disclaimer atau bahkan tanpa pendapat oleh Badan Pemerika Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan...

BPK Serahkan LHP LKPD Kota Ambon (TMP) Diterima Langsung Oleh Pj Walikota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon

Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon yang berlokasi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (23/05/2023) Selengkapnya

BPK Temukan Sejumlah Persoalan di LKPD Pemprov Maluku

Kendati mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun lembaga negara yang dipercayakan melakukan audit keuangan daerah ini, menemukan sejumlah persoalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Selengkapnya

BPK SERAHKAN LHP LKPD KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon. Selasa, 23 Mei 2023. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (LHP LKPD TA 2021) kepada PJ Walikota Ambon Bodewin Melkias Wattimena dan Ketua DPRD kota Ambon Elly Toisutta  di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Acara...

Dugaan Korupsi Rp 1,5 Miliar di KONI Kota Ambon

Ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dari balik sekretariat Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Ambon tentang penyalahgunaan Rp 1,5 Miliar bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2022. Selengkapnya

PERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-115 BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU LAKSANAKAN UPACARA BENDERA

Ambon, 22 MEI 2023. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-115 Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku melaksanakan upacara bendera di Halaman Kantor BPK Perwakilan Maluku di Ambon.Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke-115 bertema “Semangat Untuk Bangkit” dilaksanakan bertujuan untuk terus semangat dalam memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan  sebagai landasan dasar dalam persatuan pembangunan, menegakan nilai-nilai...

Was-was Menunggu Hasil Audit Pemerintah Kota Ambon

Dalam peraturan perundangan, semua institusi pemerintah diperiksa dalam setiap tahunnya. Pemerintah Kota Ambon diperiksa Oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Undang-Undang. Seperti biasa dalam setiap audit BPK didampingi oleh Inspektorat selama masa pemeriksaan awal sampai dengan akhir. Sebagai bagian dari organisasi Pemerintah, kewajiban pelaksanaan kerja semuanya disampaikan ke kepala daerah. Semestinya hasil pendampingan oleh inspektorat disampaikan juga ke...

Tahan Mantan Ketua IDI, Jaksa Tunggu Hasil PKN

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga saat ini masih menunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) Kasus Dugaan Korupsi Medical Check Up (MCU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon un­tuk melakukan proses hukum ke­depan terhadap tersangka Man­tan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, Hendreita Tuanakotta (HT). HT ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023 lalu oleh Tim Penyidik...

Saksi Beberkan Tabalessy Mark Up Item Makan Minum

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Uang Makan Minum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (10/5). Dalam sidang lanjutan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang di Nahkodai Akhmad Attamimi menghadirkan tujuh orang saksi. Saksi yang dipanggil secara patut sebanyak...

Diduga “Kaki Tangan” Sekkot Ambon Di Balik Temuan BPK RI Soal Korupsi Rp 9,6 Miliar

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tak hanya ditindaklanjuti secara “on the spot” dengan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait Perkara Dugaan Korupsi Uang Makan Minum serta Perjalanan Dinas di Lingkup Sekretariat Kota (Setkot) Ambon Tahun 2019-2022 sebesar Rp9,6 Miliar lebih di Ambon, Maluku, akan tetapi lembaga yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara ini...

Dewan Diminta Bentuk Pansus Usut 4,3 M Jambore PKK

Anggaran Jambore Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan temuan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku sebesar Rp4,3 Miliar menuai banyak kritikan. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai tidak bermanfaat dalam peruntukannya misalkan Operasional Sekretariat PKK, Jambore Kader PKK, Hari Kesehatan Gerak PKK, Rapat Konsultasi yang diperuntukkan untuk Tim Penggerak PKK (TP...

Bank Maluku Cabang Tanimbar Diduga Tawarkan Kredit Bodong

Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) Cabang Tanimbar diduga menawarkan kredit bodong yang merugikan nasabah hingga mencapai Rp15 miliar. Hartini seorang nasabah potensial Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar harus merugi hingga Rp15 miliar akibat janji kredit oleh pihak Bank. Kini, persoalan tersebut dibawa Hartini melalui jalur persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Saumlaki. Bank Maluku Malut Cabang Tanimbar sendiri sebagai...

Pansus Terbitkan 19 Rekomendasi Kritisi LKPJ Gubernur

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 tuntas dibahas Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Alhasil, Pansus yang dinakhodai Ruslan Hurasan dan Jafet Pattiselano ini melahirkan 19 butir rekomendasi yang akan menjadi catatan kritis bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengungkapkan, sesuai ketentuan Pansus diberikan waktu selama satu bulan...

BPK RI Perwakilan Maluku Serahkan LKPD 3 Kabupaten

Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan provinsi Maluku menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten seram bagian timur dan kabupaten Buru Selatan yang berlokasi di kantor BPK perwakilan provinsi Maluku Senin (15/05/2023) Selengkapnya

BPK PERWAKILAN MALUKU SERAHKAN LHP KABUPATEN MALUKU TENGAH, SERAM BAGIAN TIMUR, MALUKU BARAT DAYA DAN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon, 15 Mei 2023. Kepala Perwakilan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku  Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada empat entitas pada hari senin, (15/05) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam Penyerahan LHP LKPD TA 2022 atas empat entitas tersebut, BPK memberikan kesimpulan...

BPK PERWAKILAN MALUKU SERAHKAN LHP KOTA TUAL, KABUPATEN BURU, MALUKU TENGGARA DAN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Jumat, 12 Mei 2023. BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2022 kepada empat entitas di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku. LHP Tahun Anggaran 2022 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA,  kepada para Ketua DPRD, Bupati, serta Wakil Walikota yang mewakili empat entitas yaitu Kota Tual,...

Lagi, Pemkot Tual Raih WTP Dari BPK

Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022, kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tual. Selengkapnya

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Kemudian Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artikel Selengkapnya...  

Empat Bulan TPP ASN SBB Belum Cair

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Seram Bagian Barat mempertanyakan kejelasan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2023, karena sudah empat bulan bulum cair. Selengkapnya

HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon, 02 Mei 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Halal Bihalal 1444 H pada tahun 2023. Acara berlangsung pada Selasa, 02 Mei 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku diikuti oleh Kepala Perwakilan, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Hery Purwanto, S.E., M.M.,...

Jaksa Gali Bukti Air Bersih Haruku Mangkrak

Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bekerja menggali bukti-bukti adanya Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Haruku, yang mangkrak. Proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp12,4 miliar ini hingga saat ini tak dapat dinikmati masyarakat. Alhasil, tim penyelidik Kejati Maluku, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan ahli dari Fakultas Teknik Universitas...

Turut Suap Mantan Bupati Buru Selatan, KPK Tahan Tiong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/3) malam, menahan pengusaha asal Kabupaten Buru, Liem Sin Tiong, alias Tiong. Dia ditahan karena melaku­kan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), me­nyuap mantan Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Sou­lissa sapaan akrab Tagop, terkait Pembangunan Pro­yek Infrastruktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bursel. Artikel Selengkapnya...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU SERAHKAN TALI ASIH DAN BINGKISAN LEBARAN DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H

Seperti Ramadhan pada tahun – tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku secara rutin melaksanakan kegiatan pemberian tali asih dan bingkisan ramadhan kepada para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Petugas Kebersihan (Cleaning Service) yang dilaksanakan pada Rabu, 12 April 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA,...

Polda Usut Tender Proyek Bermasalah di Buru Senilai Rp.17,25 miliar

Polda Maluku bergerak cepat  mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses tender proyek Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Waenetat – Air Mandidi yang didanai DAK Penugasan TA 2023 sebesar Rp. 17,25 miliar lebih. Selengkapnya

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa  Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang Kemudian Telah Dicabut Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Matriks Selengkapnya... 

KPK Marathon Gali Bukti TPPU RL

Giliran Tiga Saksi TPPU RL Diperiksa KPK Setelah sepekan memeriksa 12 saksi terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, giliran tiga saksi kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Ke­uangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku di Waihaong, Ambon, Senin (27/2). Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali...

Kejari Teken MoU Bersama Inspektorat Dan DPMD

Kejaksaan Negeri (Kejari)  Kepulauan Aru melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, yang berlangsung di Gedung Sita Kena Dobo, Senin (6/3). MoU itu diharapkan dapat menekan terjadinya Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Kepulauan Aru, Parada Situmorang, SH. MH saat memberikan materi kepada seluruh Kepala Desa (Kades) dalam Pendatanganan...

DPRD Desak RS Haulussy Percepat Bayar Insentif Nakes

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku kembali mendesak Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy untuk segera melakukan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang melayani Pasien Corona Virus Desease (Covid-19). Melkianus Sairdekut menegaskan DPRD telah melakukan pertemuan bersama Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, Nazaruddin bersama jajaran Tim Petunjuk Teknis (Juknis) dan telah disepakati agar pembayaran...

Borok Air Bersih Sarana Multi Infrastruktur Haruku

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus menggali bukti Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Proyek Air Bersih PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Haruku. Buktinya setelah sebelumnya dua saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku digarak jaksa Kejati Maluku memeriksa empat pejabat Dinas PUPR sebagai saksi. Informasi yang berhasil diperoleh dari empat Pejabat Dinas PUPR yang diperiksa di Bagian Intelijen Kejati...

Ditetapkan Tersangka, Jaksa Tahan Kadis Dikbud Aru

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepulauan Aru, Jusuf Apalem (JA) sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan Uang Persediaan (UP) pada Dikbud Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2018. Penetapan Kadis Dikbud Kabupaten Kepulauan Aru sebagai tersangka setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru melakukan ekspos dimana JA bersama-sama dengan terdakwa Johan Djabumir (JD) selaku Bendahara Pengeluaran dan...

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DAN KOTA AMBON SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED TA 2022 KE BPK PERWKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon, 20 Maret 2023. Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 Kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada hari senin, (20/3) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Penyerahan LK Unaudited TA 2022 dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Drs. Barnabas Orno dan Pj. Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena M.Si, kepada Kepala...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU MELAKSANAKAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA TEKNIS TAHUN 2022

Ambon, 18 Maret 2023. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 pada hari Sabtu, (18/3) yang dilaksanakan di Kantor UPT BKN Ambon Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel. Amantelu,...

PENGARAHAN KEPALA PERWAKILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon. Rabu, 15 Maret 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan Dalam Rangka Pemeriksaan Terinci Atas LKPD Tahun Anggaran 2022 kepada Pemeriksa yang akan melakukan Pemeriksaan Terinci. Acara berlangsung pada Rabu, 15 Maret 2023 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, Kepala...

SERAH TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UNAUDITED TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon, 14 Maret 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 yang dielenggarakan pada hari selasa, (14/2) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Sebanyak 8 (delapan) entitas yang menyerahkan LK Unaudited TA 2022 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku diantaranya; Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan,...

PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA (JFP) BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon, 08 Maret 2023. Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pasal 17 Peraturan MenpanRB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan keputusan tersebut, BPK Perwakilan...

KONSINYERING PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2022 DI WILAYAH PROVINSI MALUKU

Ambon, 03 Mei 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Konsinyering Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 di Wilayah Provinsi Maluku yang dielenggarakan selama empat hari dari tanggal 3 s.d. 6 Mei 2023  di Swiss-Belhotel Ambon.Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat I dan II, Kepala Sekretariat Perwakilan, Pengendali...

KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI MALUKU MENJADI NARASUMBER PADA RAKERWAS POLDA MALUKU

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku diundang untuk menjadi narasumber pada rapat kerja Pengawasan (Rakerwas) Polda Maluku yang dilaksanakan di Gedung Rupatama Mapolda Maluku, pada Senin (28/02/2023). Rakerwas yang bertema “Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Maluku yang Presisi Siap Mewujudkan Transformasi Pengawasan Berbasisi Risiko Dalam Rangka Mengawal Tahapan Pemilu 2024” dibuka oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH., M.Hum...

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PERWAKILAN

Pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 15 Pelayanan Permintaan Informasi dan 2 Pengaduan Masayarakat pada BPK Perwakilan Maluku yang dikategorikan sebagai berikut:

Kasus Jalan Inamosol, Jaksa Tunggu Hasil Periksa Ahli, Tersangka Bakal Ditahan

Tiga tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pekerjaan Jalan Rambatu-Manusa, akan ditahan setelah penyidik memeriksa ahli. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, dua orang dari pihak swasta masing-masing GS dan RR, serta satu dari Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berinisial JS. Sedangkan nama mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat, Thomas Wattimena, belum dipastikan lolos...

Diduga Salahgunakan TPP, Jaksa Bidik Penjabat Bupati Buru

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru dikabarkan membidik dugaan penyalahgunaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Buru sebesar Rp1,6 Miliar, yang diduga dialihkan Penjabat (Pj.) Bupati, Djlaludin Salampessy untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buru guna membiayai kontigen daerah itu di arena Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV di Ambon Tahun 2022 lalu. Untuk mengungkap kasus ini, dalam...

Vonis RL Belum Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding

Hanya berselang lima hari dari vonis hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyatakan banding terhadap putusan lima tahun Richard Louhenapessy. KPK tidak begitu saja menerima putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon terhadap Mantan Walikota Ambon itu. Bagi lembaga anti rasuah tersebut, putusan lima tahun kepada RL, sapaan akrab Richard Louhenapessy, belum memenuhi rasa keadilan, sehingga...

Hakim Vonis Ringan Mantan Walikota Ambon, RL Dijerat TPPU

Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) divonis ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Kamis (9/2). RL sapaan akrab Mantan Walikota dua periode itu, divonis lima tahun penjara, lebih ringan tiga tahun enam bulan, dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) yang menuntutnya delapan tahun enam bulan penjara. Kendati demikian, RL belum boleh bernafas lega, karena...

Mantan Walikota Ambon Kembali Jadi Tersangka TPPU

Belum lolos dari jeratan gratifikasi dan suap, Mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy (RL) yang baru saja divonis lima tahun penjara, kembali tersandung dalam kasus lain. Dari sejumlah rangkaian penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah fakta yang mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan orang nomor satu di Kota Ambon tersebut. Dalam kasus TPPU ini, KPK...

KEPALA PERWAKILAN AMBIL SUMPAH/JANJI PNS DI LINGKUNGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon, 24 Februari 2023. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA mengambil sumpah/janji Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil formasi umum Tahun 2021 dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Pengambilan sumpah/janji yang dilaksanakan pada Jumat, (24/2) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Maluku diikuti sebanyak 31 PNS dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional serta pegawai dilingkungan BPK...

Jaksa Menetapkan Enam Tersangka Dan Menelusuri Aliran Dana Korupsi SPPD Fiktif

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Tanimbar menetapkan enam tersangka Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran (TA) 2020. Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu JB, MGB, KYO, LM, LEL, dan KS adalah Pejabat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020. “Para tersangka ditetapkan dengan surat penetapan masing-masing,...

Umumkan Tersangka KPU Aru, Polisi Tunggu Hasil PKN

Tim Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru hingga saat ini masih menunggu hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hasil audit BPK tersebut penting untuk selanjutnya Tim Penyidik Polres Kepulauan Aru mengumumkan Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 di...

Empat Tersangka Korupsi E-KTP SBB Ditahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) telah menahan empat orang tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Perekaman e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebesar Rp602.635.000,00. Empat tersangka yaitu, Mantan Kepala Disdukcapil Kabupaten SBB, Demianus Ahiyate, Direktur XV Digo Gemilang, Claudya M Soumeru, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Rusdy Mansyur dan pihak swasta, Muhamad Imran. Demikian diungkapkan, Pelaksana...

Jaksa Tahan 4 Pejabat Kasus Korupsi Dana Covid Dan Kejati Diminta Tuntaskan Kasus MCU Di RS Haulussy

Empat pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Dr. M. Haulussy resmi ditahan jaksa, karena diduga terlibat Kasus Dugaan Korupsi Penga­daan Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun 2020. Keempatnya ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, setelah proses tahap II atau penyerahan tersangka dan ba­rang bukti dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Se­lasa (31/1) sore. Empat pejabat...

Hasil Survey Kepuasan Layanan Publik Tahun 2022

Pada periode Januari s.d Desember 2022, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyebarkan kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Publik kepada masyarakat. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 15 (Lima Belas) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:

Pemkot Terima LHP Kinerja Semester II

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Bapak Hery Purwanto di kantornya yang diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena, Rabu (11/1). Pj. Walikota Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya saat menerima LHP berjanji akan melakukan pembenahan pengelolaan...

Dewan Minta KPK Turun, Habiskan 7,8 M Jembatan Dipu-Tetoat Tak Tuntas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mengancam akan segera melaporkan kontraktor dan dinas terkait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proyek pembangunan Jembatan Dian Pulau (Dipu)-Tetoat, Kecamatan Hoay Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berpotensi merugikan Keuangan Negara. Pasalnya, proyek tersebut hingga kini tidak kunjung tuntas dikerjakan, padahal pengerjaannya sudah berlangsung sejak Tahun 2019 dan menghabiskan anggaran Rp7,8 miliar...

Usut Tuntas Korupsi MCU Di RSUD Dr. M. Haulussy, Bisa Tambah Tersangka

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih terus melakukan penyidikan tuntas Kasus Dugaan Korupsi Medical Check Up (MCU) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy. Dalam pengusutan kasus ini, Tim Penyidik Kejati Maluku baru menetapkan satu tersangka, yaitu mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, Hendreta Tuanakotta. Namun menurut Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, penyidik...

Kesalahan Pihak Ketiga, Utang Pemkot Sisa 2M

Beban utang yang ditinggalkan Mantan Walikota Richard Louhenapessy Tahun 2021 dari total Rp103.820.409.881 kepada pihak ketiga hampir selesai dibayar. Sampai dengan Januari 2023, tercatat, utang ke pihak ketiga masih menggantung Rp2.532.947.287. Artinya ini beban yang harus diselesaikan. Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena memastikan kalau sisa utang akan diselesaikan di Tahun 2023. “Jadi salah satu kebijakan prioritas yakni identifikasi...

Jaksa Hentikan Penyelidikan Tiga Kasus Korupsi

Kejaksaaan Negeri (Kejari) Ambon dikabarkan menghentikan penyelidikan tiga kasus korupsi. Ketiga kasus tersebut antara lain; 1) Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017-2020. 2) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Festival Musik de la Musique di Prancis pada Dinas Pariwisata Kota Ambon Tahun 2020. 3) Dugaan Tindak Pidana...

Speed Boat BKSDA Maluku Bantuan Pempus Ditelantarkan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku (BKSDA) menelantarkan bantuan speed boat yang diberikan Kementerian Kehutanan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti dengan adanya satu unit speed boat milik BKSDA Maluku yang hingga saat ini masih terbengkalai di Pantai Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan terkesan tidak terurus lagi. Padahal, bantuan speed boat ini diberikan Kementerian...

Satu Dokter Tersangka – Usut Korupsi MCU Di RS Haulussy

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, HT ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam kasus Dugaan Korupsi Medical Check Up (MCU) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon. Kuat dugaan anggaran untuk jasa MCU itu bermasalah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020, dan HT di­du­ga menerima anggaran tersebut. Penelusuran Siwalima inisial HT yang juga mantan...

Pejabat Disdikbud SBT Dipolisikan Terkait Dugaan Gratifikasi

Pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dipolisikan buntut dugaan gratifikasi. Keduanya berinisial YS dan IB. “Kami sudah laporkan dugaan praktek gratifikasi yang dilakukan dua oknum Pegawai Disdikbud SBT, yakni YS dan IB karena membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keseluruhan Kepala Sekolah di SBT,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda...

Masih Berkuasa, Walikota Tak Berani Lengserkan Sekwan Dominggus

Isu reshuffle kabinet santer terdengar dipenghujung Tahun 2022 oleh Pejabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena. Pemkot membutuhkan penyegaran ditubuh Organisasi Perangkat Daerah. Sejumlah nama yang bakal didepak dari kursi panas pimpinan OPD seperti Kepala Dinas Perhubungan Robby Sapulette, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rustam Simanjuntak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Apries Gaspersz hingga Sekretaris Dewan...

Kejati Maluku Selidik Dugaan Korupsi Suap Dan Gratifikasi PT Kalwedo, Diduga Libatkan Benjamin Noach

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap di PT Kalwedo. Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (SPRINDIK) Kepala Kejati Maluku Nomor PRINT-15/Q.1/Fd.2.11.2022 tanggal 25 November 2022. Kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi diduga melibatkan mantan Direktur PT Kalwedo Tahun 2012 s.d. 2015, Benjamin Noach, yang menyebabkan bangkrut perusahaan di Maluku Barat Daya (MBD)...

(Tulisan Hukum) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Terkait Komponen Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran belanja daerah terutama perjalanan dinas dalam daerah, Pemerintah Daerah di wilayah entitas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 terkait standar harga satuan berupa uang harian perjalanan dinas dalam daerah. Pemerintah Daerah menetapkan tarif uang harian perjalanan dinas dalam daerah melebihi batas...

Upacara Bendera Peringatan HUT BPK Ke-76

Ambon, 17 Januari 2023. Dalam rangka memperingati HUT BPK Ke-76 Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera pada Selasa, 17 Januari 2023 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara diikuti oleh pejabat struktural dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruly Ferdian S.H., M.H., CLA. yang bertindak sebagai Inspektur...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU SELENGGARAKAN DIKLAT LKPD TA 2022

Badan Pemerksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Senin, 16 Desember 2022 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan Diklat LKPD TA 2022 yang dilaksanakan selama empat hari (16 s.d 20 Januari 2023) diikuti oleh 83 pemeriksa dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dibuka secara resmi oleh Kepala Sekretariat...

KEPALA PERWAKILAN SAKSIKAN PENANDATANGANAN SPK TTT DAN PERJANJIAN PENGADAAN PERSONEL TENAGA KEBERSIHAN DILINGKUNGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, beserta seluruh Pejabat Struktural menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tenaga Tidak Tetap (TTT) dan Perjanjian Pengadaan Personil Tenaga Kebersihan dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada Jumat, 13 Januari 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Acara penandatanganan SPK  diawali dengan laporan Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruly Ferdian, S.H.,...

BPK PROVINSI MALUKU SELENGGARAKAN FGD PERSIAPAN PEMERIKSAAN LKPD TA 2022

Ambon, 12 Januari 2023. Salah satu pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan ini merupakan mandatory dari Undang-undang yang BPK lakukan setiap tahun. Pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengetahui persiapan Pemerintah Daerah dalam menyusun...

BPK PERWAKILAN MALUKU SERAHKAN LHP SEMESTER II TAHUN 2022

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyelesaikan delapan pemeriksaan yang terdiri dari dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan enam Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2022. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan pada dua entitas pemeriksaan yaitu Kabupaten...

FAMILY GATHERING BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Family Gathering sebagai puncak acara memperingati Hut BPK RI Ke-76 yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Januari 2023 di halaman dan auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Pelaksanaan family gathering yang diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga pegawai diawali dengan kegiatan senam bersama dilanjutkan dengan seremoni pembukaan oleh Kepala Perwakilan dan seluruh...

LAKUKAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN PERENCANAAN KINERJA PERWAKILAN BPK PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 KEPALA PERWAKILAN BERIKAN PENGARAHAN KEPADA PEGAWAI

Ambon, 5 Januari 2023. Mengawali kegiatan di awal tahun 2023, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA,, Didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA, melaksanakan pengarahan kepada seluruh pegawai dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5 dan 6 Januari 2023 tersebut bertujuan untuk melakukan Evaluasi...

Survei Kepuasan Pelayanan Publik

Guna meningkatkan mutu layanan dan kualitas kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berpartisipasi dan berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Permintaan Informasi Publik ini.Harapan kami, semoga hasil survey ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk peningkatan kualitas dan pelayanan kami dimasa yang akan datang. Kami akan melayani anda...

Tetapkan Tersangka KPU Aru, Polisi Tunggu Audit BPK

Untuk penetapan tersangka Kasus Duga­an Tindak Pidana Ko­rupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bu­pati Kepulauan Aru Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru, Kepolisian Resor (Polres) Aru masih menunggu Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Demikian diung­kap­kan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aru, Ajun Komisaris Besar Polisi...

Kinerja Baik, Pempus Berikan 11 M Bagi Pemkot

Mampu melaksanakan program nasional, yakni penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap pengangguran dan stunting, penurunan inflasi daerah, dengan baik, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dipuji. Pemerintah Pusat merealisasikan pujian itu dengan memberikan dana insentif sebesar Rp11 miliar bagi Pemkot Ambon. Hal itu sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang...

Inspektorat Gelar Rapat Pemutakhiran Data TLHP

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Malteng Tahun 2022, yang berlangsung   di Baileo Ir. Soekarno Pendopo Bupati, Sabtu (3/12). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malteng Rakib Sahubawa, dan dihadiri oleh Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), undangan dan peserta rapat. Penjabat...

DPRD Tetapkan APBD Maluku 3,018 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar 3,018 triliun. Penetapan tersebut dilakukan setelah lembaga wakil rakyat tersebut marathon membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Maluku Tahun 2023 yang kemudian ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persetujuan dan penetapan RAPBD Tahun 2023 ini dilakukan pada...

DPRD Anggarkan Rp2 M Rehab Dapur Dan Asrama SMA Siwalima

Kondisi dapur Sekolah Menengah Atas (SMA) Siwalima yang tidak layak mendorong Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku bergerak cepat dengan menganggarkan Rp2 miliar, guna membangun dapur dan tempat makan serta merenovasi asrama siswa. Langkah ini diambil menyusul sejumlah masalah yang ditemukan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku saat melakukan on the spot di SMA Siwalima Ambon pada Jumat...

PERINGATI HARI IBU KE-94, BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU LAKSANAKAN UPACARA

Ambon, 22 Desember 2022. Dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera pada Kamis 22 Desember 2022 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh Imelda Reasoa S.H., M.H. yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Komandan upacara...

PERESMIAN KANTIN DAN MUSHOLA BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon. Jumat, 20 Desember 2022. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku (BPK Maluku) mengadakan acara peresmian Mushola dan Kantin yang berada dilingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Peresmian tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, dan disaksikan oleh semua pejabat struktural BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yaitu Kepala Subauditorat Maluku I, Ivan Leonardo...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU HADIRI KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI

Badan Pemerksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan II / Tahun Sidang 2022-2023 pada Senin, 19 Desember 2022 di Ballroom Hotel Santika Premier, Ambon. Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Drs. H. Fathan , M.A.P. merupakan agenda kerja rutin  Komisi XI di masa reses bertemu dengan...

KEPALA PERWAKILAN BUKA SECARA RESMI LOMBA FUTSAL MEMPERINGATI HUT BPK RI KE-76

Ambon. Sabtu, 17 Desember 2022.  Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. Membuka secara resmi pertandingan futsal dalam rangka memperingati Hut BPK RI Ke-76. Acara yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya di BPK Perwakilan Provinsi Maluku tersebut diikuti oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku yaitu Subauditorat Maluku I,...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU MENJADI NARASUMBER DI RAPAT KERJA BPKP MALUKU

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku diundang untuk menjadi narasumber pada rapat kerja BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Rapat kerja dengan tema “Berkinerja hebat dalam menyongsong agenda prioritas pengawasan Tahun 2023”, dilaksanakan pada Jumat, 16 Desember 2022 bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Acara rapat kerja yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yunaedi dihadiri oleh Kepala Subauditorat Maluku...

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2002

Ambon, 12 Desember 2002. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2002 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Ambon. Acara yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut (12 s.d 14 Desember 2002) dihadiri oleh Kepala Sub Auditorat Maluku I, Ivan Leonardo Hariandja S.E., Ak.,...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN BPK RI KE-76

Ambon, 09 Desember 2022. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (HUT BPK RI) ke-76, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan kegiatan Pembukaan HUT BPK RI ke-76. Acara tersebut bertempat di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, dan Para Pejabat Struktural Lainnya...

BINA HUBUNGAN BAIK BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU KUNJUNGI KODAM XVI PATTIMURA

Dalam rangka membina dan membangun hubungan yang baik antar instansi vertikal di Wilayah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, mengunjungi Komando Daerah Militer (KODAM) XVI PATTIMURA, Ambon pada Kamis, 8 Desember 2022. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, di dampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA,  Kasubbag Humas TU Kepala...

KANTOR PELAYANAN PAJAK AMBON KUNJUNGI BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, A.K. Susetyo Bayunanto,  pada Kamis 8 Desember 2022 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Hadir mendampingi Kepala Perwakilan pada pertemuan tersebut Pemeriksa Ahli Madya, Ubaidi S.E., M.Ak., Ak., CA, CSFA, dan Kasubbag Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Maluku,...

PENGARAHAN KEPALA PERWAKILAN KEPADA TENAGA TIDAK TETAP DAN TENAGA KEBERSIHAN DILINGKUNGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon. Rabu, 07 Desember 2022. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku  menyelenggarakan kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh Tenaga Tidak Tetap (TTT) dan Tenaga Kebersihan (Cleaning service). Acara berlangsung pada Rabu, 07 Desember 2022 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, Kepala Sekretariat Perwakilan Ruly Ferdian S.H.,...

PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BUKU ALOKASI TRANSFER KE DAERAH LINGKUP PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023

Ambon. Jumat, 2 Desember 2022. Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Ruly Ferdian, S.H., M.H., CLA. beserta Kasubag Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Iskandar S.E., M.M. menghadiri penyerahan DIPA dan TKD 2023 Lingkup Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, sebagai simbol pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Provinsi Maluku. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari...

KUNJUNGAN DANLANTAMAL IX AMBON KE BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon. Jumat, 2 Desember 2022. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Ruly Ferdian S.H., M.H., CLA dan Kepala Subbagian Umum dan TI Antonius Dimas Raditia S.E., Ak. Menerima kunjungan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Kunjungan...

DLHP Ambon Alokasikan Anggaran Penambahan Armada Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Provinsi Maluku, mengalokasikan anggaran untuk penambahan dua armada pengangkut sampah pada Tahun 2023. "Kita akan menambah dua armada sampah di Tahun 2023 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kebersihan, khususnya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," kata...

Inspektorat Audit Dana Hibah 16 M Jaksa Diminta Kaji Ulang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk mengkaji ulang keterlibatan pihak Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang akan mengaudit Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Hibah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang mengalir ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku. Pasalnya, APIP sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak akan objektif dalam melakukan proses audit tersebut. Permintaan ini disampaikan...

Kejati Komitmen Tuntaskan 12 Kasus Korupsi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku komitmen menuntaskan 12 kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani. Dari 12 kasus tersebut, delapan diantaranya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sementara empat kasus lain ditahap penyelidikan. Delapan kasus korupsi yang ada didalam penyidikan yaitu, Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Tawiri, Penyimpangan Keuangan Terkait Dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014, dan Penyimpangan Pengelolaan...

Dana Hibah 16 M Ke KONI Maluku Bermasalah Ragukan Kerja Inspektorat

Sejumlah kalangan meragukan audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku, dalam membongkar Penya­lah­gunaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Ma­luku yang melibatkan inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Penyalahgunaan Dana PON Pa­pua 16 Miliar yang mengalir ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku, dinilai sebagai langkah yang tidak tepat. Akademisi Hukum Universitas Darussalam...

Kejari Tanimbar Tahan Dua Tersangka Korupsi SIMDesa

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar menahan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sistim Informasi Manajemen Desa (SIMDes) yaitu tersangka SS dan NA di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Saumlaki. Penahanan tersangka SS dan NA dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Nomor : PRINT-97/Q.1.13/Eoh.1/11/2022 tanggal 8 November 2022 atas nama tersangka SS dan Surat...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU MELAKSANAKAN UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-51 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

Ambon, 29 November 2022. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Selasa, 29 November 2022 melaksanakan Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun KORPS Ke-51 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Subbagian Keuangan Iskandar S.E., M.M, bertindak sebagai Inspektur Upacara yang sekaligus membacakan amanat pidato Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional. Sedangkan Komandan Upacara, Ervin Rifian S.E., M.M. Upacara diikuti seluruh pejabat...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU PERINGATI HARI PAHLAWAN

                                                  Ambon, 10 November 2022. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Kamis, 10 November 2022 melangsungkan Upacara Memperingati Hari Pahlawan ke 77 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan Hery Purwanto S.E.,...

PISAH SAMBUT PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon, 09 November 2022. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Rabu, 09 November 2022 melaksanakan acara Pisah Sambut Pejabat Struktural di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Acara pisah sambut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, para Pejabat Struktural, seluruh Pegawai BPK dilingkungan BPK Provinsi Maluku. Selain itu, acara Pisah Sambut ini juga dihadiri oleh DWP...

Polisi Intens Gali Bukti Lahan Pemprov

Dugaan korupsi tukar guling lahan Perpustakaan Provinsi Maluku dengan Yayasan Poitech, masih terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Hingga kini tim penyidik intens menggali bukti-bukti keterlibatan banyak pihak, mulai dari Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, hingga Yayasan Poitech. Setelah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, dan Kepala...

Pemprov Maluku Targetkan 1.000 Produk Masuk Katalog Lokal, Berdayakan UMKM

Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan sebanyak 1.000 produk dapat ditayangkan pada katalog elektronik lokal hingga akhir Tahun 2022. "Untuk Provinsi Maluku hingga awal Oktober 2022 ini tercatat sudah 53 penyedia dengan 833 produk yang tayang di e-katalog," kata Kepala Subbagian (Kasubag) Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Irsal Hukom ketika dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (8/10). Sebanyak...

Kejati Diminta Proaktif Percepat Audit Kasus RS Haulussy

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu meminta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk proaktif membangun koordinasi dan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Menurut Rauf Pellu, komunikasi dan koordinasi sangat penting untuk mempercepat proses Audit Kasus Dugaan Korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy. Artikel Selengkapnya...

Gandeng Kejari PDAM Tagih Tunggakan Pelanggan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon untuk menuntaskan tunggakan air milik para pelanggan, yang selama ini telah menjadi piutang perusahaan. Kerjasama itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), yang ditandatangani di Ruang Rapat Walikota Ambon, Rabu (19/10). Penandatangan itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle dan Penjabat (Pj.) Walikota...

Dua Koruptor Proyek Bandara Banda Dituntut 5 Tahun

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Petrus Marina dan Kontraktor Welmon Rikumahua dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon di Banda Neira dengan pidana lima tahun penjara. Mereka dituntut dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Standar Runway Strip pada Bandar Udara (Bandara) Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014. Tuntutan JPU, M Salahuddin dibacakan dalam persidangan yang dipimpin...

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon. Jumat, 21 Oktober 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku (BPK Maluku) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Tahun Anggaran 2022. Acara berlangsung pada Jumat, 21 Oktober 2022 di Ruang Auditorium, BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jl.Leo Wattimena, Ambon. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat dan Kepala Sekretariat BPK Provinsi Maluku, Kepala...

Assagaff Diperiksa Besok

Mantan orang nomor satu di Maluku, akan diperiksa polisi besok, terkait tukar guling lahan pemprov, yang merugikan daerah. Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku marathon menggali bukti-bukti Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku dengan Yayasan Poitech Hong Tong, yang merugikan daerah. Upaya untuk menuntaskan kasus ini masih terus berlanjut, termasuk tim penyidik telah...

Diusulkan 8.4 M Rovik Minta Fokus Program Popmal

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin mengungkapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) telah mengusulkan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) Tahun 2022 sebesar Rp8,4 miliar. Dikatakan, komisi akan melakukan pembahasan terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti ke Badan Anggaran DPRD. Artikel Selengkapnya...

Cair 7 M Jembatan Dian Pulau Harus Diawasi

Pembangunan proyek jembatan dian pulau yang mangkrak yang saat ini sementara dilanjutkan harus mendapat pengawasan dari masyarakat. Pemerintah daerah telah mengucurkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut senilai Rp7 miliar dan telah mulai dikerjakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (dapil) Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, Benhur Watubun meminta masyarakat mengawasi...

Kasus Dugaan Korupsi Jalan Inamosol Naik Status

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah menaikan status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rambatu Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Naik status kasus ini dilakukan setelah Tim Penyidik Kejati Maluku melakukan ekspos dan ditemukan adanya bukti-bukti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek pekerjaan tersebut. Artikel Selengkapnya...

Pemprov Didesak Serahkan RAPBD Perubahan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) serius menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/10). Artikel Selengkapnya...

KUNJUNGAN SILATURAHMI KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU

Ambon. Jumat, 14 Oktober 2022 Kepala Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto, terima kunjungan Silaturahmi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yunaedi yang didampingi Antonius Rony (Kabag Umum), Akhda Himmawan (Koorwas IPP) dan Ipung Heswara Y (Koorwas Akuntan Negara). Sedangkan Kepala Perwakilan BPK Maluku didampingi Ruly Ferdian, selaku Kepala Sekretariat Perwakilan, Ivan Leonardo, selaku Kepala Subauditorat Maluku I, Janter Simanjuntak, selaku Kepala Subauditorat Maluku...

Tiga Pimpinan DPRD SBB Dilaporkan Ke Kejaksaan

Tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Kamis, 08 September 2022. Tiga pimpinan DPRD itu yakni, Abdul Rasyid Lisaholit selaku Ketua DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Arifin Pondlan Grisya selaku Wakil Ketua I...

Mantan Sekda Ditahan

Dua mantan pejabat di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), dijadikan tersangka dan ditahan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Setelah ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Jabatan Tahun 2017, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku langsung menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Syahroel Pawa. Artikel Selengkapnya...

15 Dokter RSUD Haulussy Diperiksa

Terdapat 15 dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon diperiksa oleh Tim Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, (06/09). Pemeriksaan tersebut terkait audit oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Maluku. Sapto Agung Riyadi, mengatakan, 15 dokter tersebut diaudit karena melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon...

Kajati : Ada Yang Tidak Bisa Kita Publikasi

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban, membantah tuduhan bahwa proses Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Ruas Desa Rumbatu – Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Tahun 2018 senilai Rp31 miliar, selama ini dinilai tertutup. Menurutnya, dalam proses penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus oleh Kejaksaan, ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan secara mendetail...

Jaksa Loloskan Kadis Pendidikan SBB Di Kasus Dana BOS

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) diam-diam telah meloloskan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya, dari Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2019-2021. Bagaimana tidak, proses penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan oleh Kejari SBB lantaran...

Umasugi : Penggunaan Dana SMI Di Buru Amburadul

Dana pinjaman Rp700 Miliar yang dipinjam oleh Pemerintah Provinsi Maluku dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat amburadul dan salah sasaran. Demikian dikatakan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Ikram Umasugi pada sejumlah wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (31/08). Artikel Selengkapnya...

Kuasa Hukum Tagop Mantan Bupati Buru Selatan Hadirkan Saksi Meringankan

Mantan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa, terdakwa dugaan suap pengadaan barang dan jasa, menerima keuntungan ratusan juta rupiah dari bisnis tambang emas tradisional ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, selama kurun waktu lima tahun, kata seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. "Bisnis ini dimulai Tahun 2011 hingga 2015 dan saya tahu saat itu terdakwa sudah menjadi Bupati...

KPK Periksa Enam Saksi Dalami Penerimaan Uang Oleh Eks Walikota Ambon Richard Louhenapessy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam saksi untuk mendalami penerimaan sejumlah uang oleh tersangka mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dari pengurusan izin. "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh tersangka Richard Louhenapessy dari pengurusan izin oleh pihak kontraktor," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (06/09). Artikel Selengkapnya ...

KPK Akhirnya Tahan Penyuap Eks Wali Kota Ambon;

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan AR alias Amri atas kasus suap terhadap mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Rabu (7/9/2022). Amri merupakan salah satu staf karyawan Alfamidi. Ia diduga terlibat menyuap Richard Louhenapessy dalam Kasus Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Retail di Kota Ambon Tahun 2020. Artikel Selengkapnya...

KPK Periksa Direktur Kepatuhan BCA Terkait Suap Pendirian Gerai Alfamidi Di Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Kepatuhan Bank Central Asia (BCA) Lianawaty Suwono untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada hari ini, Kamis (1/9). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lianawaty Suwono diperiksa sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Suap Izin Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020. Artikel Selengkapnya ...

Tiga Tersangka KPUD SBB “Diprodeo”

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya menuntaskan dua perkara sekaligus terkait Dugaan Korupsi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dua tersangka digiring ke "Hotel Prodeo" Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Ambon pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sebelum diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Tiga tersangka yang dijerat dua perkara korupsi di KPUD...

Maksimalkan Bukti Suap Dan TPPU RL KPK Garap 11 Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti keterlibatan mantan Walikota, dalam dugaan korupsi yang menjeratnya. Tim Penyidik KPK memaksimalkan bukti dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dengan memeriksa saksi-saksi. Walikota Ambon ditetapkan sebagai tersangka Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan...

Kasus Korupsi Dana Covid Aru 41 M Naik Penyidikan

Tim Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 kabupaten yang berjulukan Bumi Jargaria itu, dari penyelidikan ke penyidikan. Tim Penyidik menemukan penggunaan dana Covid-19 sebesar Rp41.926.197.100,00 tidak tepat sasaran. Selain itu, sebesar Rp20 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru. "Dari miliaran rupiah itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar...

Diduga ADD Dan DD Desa Wakal Diselewengkan

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Wakal, Kabupaten Maluku Tengah diduga diselewengkan perangkat Pemerintah Negeri setempat. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Negeri Wakal, sehingga masyarakat Negeri Wakal minim informasi tentang hal tersebut. Menurut penjelasan Amin Nakul dan Suleman Wael banyak kegiatan yang dianggarkan berasal dari ADD dan...

Beri Keterangan Bohong Di Sidang, KPK Ancam Sekda

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegur Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla, lantaran menyampaikan kesaksian yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Sidang lanjutan Kasus Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016 dengan terdakwa mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa, dengan agenda pemeriksaan...

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Matriks Selengkapnya ...

Usut Kasus Dana Hibah, Jaksa Periksa Dua Staf KPU SBB

Guna mengusut tuntas Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Barat Tahun 2016-2017, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Ma­luku meme­riksa dua saksi. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Pen­kum dan Hu­mas) Ke­jati Maluku, Wahyudi Kareba, dua saksi yang diperiksa  pada Jumat (5/8) yaitu Staf KPU SBB. Artikel Selengkapnya...

Terbukti Beri Suap Ke Tagop, Ivana Kwelju Divonis 1,8 Tahun Penjara

Upaya Ivana Kwelju, terdakwa dalam Kasus Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 hingga 2016, untuk mendapat keringanan hukuman, membuahkan hasil. Lewat pledoi yang diajukan pasca dituntut 2,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Mejelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan vonis...

Terancam, CV Rufany Papua Janji Selesaikan Jalan Hotmix

Setelah terancam putus kontrak, Kuasa Direksi CV Rufany Papua, Salahudin Lating menyanggupi akan menyelesaikan pembangunan jalan hotmix Kota Namlea. Proyek jalan Hotmix sepanjang 2,8 kilometer dikerjakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khu­sus (DAK) Reguler Tahun Anggar­an 2022 sebesar Rp9,7 miliar. Proyek ini terancam diputus kontrak, bila CV Rufany Papua tidak mencapai progres pekerjaan 27,59 persen tanggal 25 Agustus nanti. Artikel Selengkapnya...

Proyek Jalan Hotmix Mangkrak DPRD Ancam Lapor Jaksa Dan Polisi

Buntut mangkraknya  pekerjaan hotmix jalan Kota Namlea, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru mengancam akan melaporkan ke kepolisian dan ke­jaksaan. Sebagai pemilik proyek, Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang (PU­PR) yang akan diminta pert­ang­gungjawa­ban menyu­sul mang­k­rak­nya pro­yek jalan hot­mix yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Regu­ler sebesar Rp9,7 miliar itu. “Kita akan mere­komen­dasi­kan kepada pihak pe­ne­gak hu­kum ...

Supreme Audit Institution (SAI) 20

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke semua Negara di dunia. Hal ini mengharuskan semua negara untuk bertindak dalam mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sejumlah besar dana publik digunakan oleh pemerintah masing-masing negara untuk menangani krisis ini melalui berbagai inisiatif di tingkat nasional, regional, dan global. G20 memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan...

Matriks Perbandingan Perubahan Pengaturan terkait Jasa Konsultansi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perubahannya

Matriks Perbandingan Perubahan Pengaturan terkait Jasa Konsultansi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perubahannya. Matriks Selengkapnya ...

Proyek Air Baku Mubasir, Penegak Hukum Jangan Diam

Proyek air baku di Dusun Mahia Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah menjadi proyek mubasir, Aparat Penegak Hukum (APH) jangan tinggal diam tetapi haruslah diusut karena telah menghabiskan uang negara, namun air bersihnya tidak bisa dinikmati masyarakat. Demikan diungkapkan, Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu, Minggu (10/7) merespons pengerjaan proyek air baku Mahia dengan anggaran Rp1,3 miliar yang dinilai...

Tiga Tahun Kasus MTQ Maluku Jalan Tempat

Tiga tahun sudah Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ Provinsi Maluku yang digelar di Kabupaten Buru Selatan dan diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru Jalan di tempat. Kasus ini sendiri merugikan negara Rp9 miliar dan telah ada penetapan tersangka, namun tidak ada progres. Tercatat sudah tiga Kepala Kejari Buru diganti dan menangani kasus ini, namun penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ...

Kejar Kasus Baru Jaksa Diminta Konsisten Usut Korupsi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku di­ingatkan tidak saja mengejar ka­sus baru lalu melupakan kasus lama,  tetapi harus konsisten da­lam penuntasan kasus korupsi. Kejati Maluku lagi gencar meng­ungkapkan sejumlah kasus korup­si di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy Ambon mulai dari  Dana Medical Check Up Pemi­lihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016- 2020,...

Bidik Korupsi Di RS Haulussy Jaksa Garap 18 Saksi

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku marathon menyasar pihak-pihak yang berhubungan dengan Dugaan Korupsi Pengadaan Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19 dan Kasus Pembayaran Jasa Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon. Setelah sebelumnya, 15 saksi diperiksa...

Gali Bukti Korupsi RL dan TPPU Petinggi Barjas Digarap

Sejumlah pihak yang diduga betkaitan dengan korupsi yang disangkakan kepada mantan Walikota Ambon itu, bergilir digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim Penyidik KPK terus mengali bukti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon dengan tersangka, mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Artikel Selengkapnya...

Kasus Korupsi Jalan Inamosol Karam Di Kejati Maluku

Kasus dugaan korupsi Jalan Inamosol Kambelu-Manusa, Kecamatan Inamosol Jalan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) karam di Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kasus yang menelan anggaran Rp31 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBB Tahun 2018 hingga kini tak jelas penanganannya. Kejati Maluku terkesan tertutup pasca meminta keterangan ahli Politeknik Ambon terkait fisik pekerjaan proyek jalan yang...

Jaksa Ditantang Bongkar Kasus Korupsi RS Haulussy

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ditantang membongkar Kasus Dugaan Korupsi Medical Check Up Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 Hingga 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon. Menurut Praktisi Hukum Djidion Batmomolin, secara umum telah terjadi perbuatan pidana yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan RSUD Dr. M.  Haulussy. Artikel Selengkapnya...

KPK Didesak Periksa Proyek Revitalisasi Asrama Haji

Kasus Dugaan Suap Proyek Revitalisasi Asrama Haji yang terletak di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebesar Rp27 milyar, yang ditangani Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 sementara dalam pemeriksaan berkas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan gratifikasi proyek bernilai jumbo resmi dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (Pukat-Seram),...

Gali Bukti RL Jual Beli Proyek Kadis Dan Bendahara Diperiksa, KPK Marathon Garap Saksi

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali bukti keterlibatan Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatur proyek pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat dan Tiga Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), kini giliran KPK menggarap Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy. Selain Wendy...

Bukan Cuma Korupsi KPK Harus Usut Juga Utang Rekanan

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak saja fokus pada Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Pemberian Izin Gerai Alfamidi dengan tersangka Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, tetapi juga mengusut hutang pihak ketiga yang sampai saat ini belum dibayarkan. Tercatat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belum membayar hutang pihak ketiga sebesar Rp70 Miliar sejak Tahun 2020 lalu, padahal seluruh infrastruktur...

Pemkab Kepulauan Tanimbar Dapat Opini WTP Dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto kepada Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel E Indey dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Pemprov Maluku Dapat Opini WTP Tiga Tahun Berturut-Turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021. Opini WTP diraih dari proses pemeriksaan terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku tiga tahun berturut-turut dalam kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku,...

PENGARAHAN KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI MALUKU

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA memberikan pengarahan kepada pegawai dilingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada hari Senin, 6 Juni 2022 di Ruang Auditorium Lantai 3, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam pengarahan menyampaikan evaluasi kegiatan semester I Tahun 2022 dan rencana kegiatan BPK Perwakilan...

BPK SERAHKAN LHP LKPD KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2021

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021 (LHP LKPD TA 2021) kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu, S.T., dan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel E. Indey, S.Sos., M.Si. Penyerahan LHP pada hari Senin...

BPK SERAHKAN LHP ATAS LKPD PROVINSI MALUKU TA 2021

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 (LHP atas LKPD TA 2021) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Lucky Wattimury, M.Si dan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail. Penyerahan LHP dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi...

Ambon dan SBB Disclaimer

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di 11 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Tahun Anggran 2021. Dari hasil penilaian tersebut empat kabupaten kota meraih hasil bagus yakni penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten...

Geledah Tim Anti Rasuah Di Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan selama beberapa hari di Kota Ambon, untuk menemukan adanya bukti aliran dana Dugaan Tindak Pidana Korupsi Izin Gerai Alfamidi terhadap tersangka Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Penggeledahan pertama dilakukan Selasa, 17 Mei 2022. Kala itu Tim KPK berjumlah belasan penyidik melakukan penggeledahan di Balai Kota Ambon antara lain, ruang kerja Walikota Ambon dan...

Tentukan Status Bupati Buru Polisi Butuh Saksi Tambahan

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Roem Ohoirat mengungkapkan, status Bupati Buru Ramly Umasugi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fadly Tukuboya masih sebagai saksi. Kata Kabid, dalam proses penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku masih membutuhkan keterangan saksi tambahan. “Kasus...

Jadi Tersangka Alfamidi KPK Cekal Walikota

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kini telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Walikota Ambon dua periode itu telah menandatangani surat penyegelan di Kantor Direktorat Imigrasi di Jakarta. Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Maluku ini dilarang ke luar negeri. Lembaga anti rasuah melakukan langkah ini, untuk mempermudah proses pemeriksaan dan...

Apakah Opini WTP Dari BPK Menjamin Bebas Korupsi

Perlu diketahui, setiap tahun BPK selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Lembaga Negara termasuk Kementerian.​ Dalam pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Wajar (adversed opinion), dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer Of Opinion). Bagi orang awam mungkin akan bertanya apa itu opini BPK dan...

HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon. Selasa, 17 Mei 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku (BPK Maluku) menyelenggarakan kegiatan halal bihalal selepas melaksanakan libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Acara berlangsung pada selasa, 17 Mei 2022 di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Acara diawali dengan sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA,...

ANGGOTA VI BPK RI MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA PEGAWAI BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku mendapat kunjungan dari Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CfrA., CSFA., selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI. Kunjungan Anggota VI BPK RI dalam rangka memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada hari Jumat 20 Mei 2022, di Ruang Auditorium Lantai 3, Kantor BPK Perwakilan...

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU SERAHKAN SEPULUH LHP LKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Ambon. Kamis, 19 Mei 2022 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022, yaitu sepuluh LHP LKPD. berikut beberapa Opini dari sepuluh LHP LKPD yang diserahkan kepada kabupaten di Provinsi Maluku antara lain, Kota Ambon mendapatkan Opini (Tidak Memberikan Pendapat), Kota Tual (Wajar Tanpa Pengecualian), Kabupaten...

Puluhan Aset Pemkab SBB Disegel KPK

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (16/4) dalam rangka melakukan monitoring. Dalam proses tersebut tim KPK menyegel sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten SBB diantaranya, Perumahan Dinas Staf Ahli, Kantor Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendopo Bupati Lama, dan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Tambatan Perahu di Waihuang, Gedung Nunusaku...

Sidang Korupsi ADD Sempat Ricuh, Raja dan Bendahara Negeri Haruku Dituntut Lima Tahun Penjara

Sempat gaduh saat persidangan keterangan saksi, Sidang Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Haruku, Kabupaten Maluku Tengah akhirnya di agenda pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menuntut kedua terdakwa masing-masing selama lima tahun, Senin (11/4/2022). Keduanya yakni, Raja Negeri (Desa) Haruku, Zefnath Ferdinandus dan Bendaharanya, Semo Ferdinandus. Artikel Selengkapnya ...

Jaksa Garap Dua Bendahara KPU SBB

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menggarap dua bendahara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dua bendahara ini diperiksa sebagai saksi dalam Kasus Penyimpangan Keuangan, terkait Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada KPU Kabupaten SBB. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Maluku, Wahyudi Kareba, Penyidik Kejati Maluku memeriksa dua bendahara...

Jaksa Telaah Hasil Pemeriksaan Lahan Transmigrasi SBT

Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih fokus mempelajari atau menelaah hasil on the spot atau pemeriksaan di tempat terhadap lokasi lahan transmigrasi milik negara di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Artikel Selengkapnya ...

Diperiksa KPK, Kadis PU Bursel Bungkam

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Buru Selatan (Bursel), Melkior Solissa, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu. Melkior Solissa diperiksa, usai KPK menggarap sejumlah alat bukti dari pengacara Mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa, Ivana Kwelju, dan Kadis Kesehatan Kabupaten Bursel. Melkior Solissa yang hingga kini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU, dicecar terkait Kasus Dugaan...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Update 25 April 2022 Ambon. Kamis, 21 April 2022 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diberikan secara langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon. Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Maluku dengan memerhatikan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Tanimbar pertama-tama...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Melaksanakan Tausiah Agama dalam Rangkaian Buka Bersama

Update 22 April 2022 Ambon. Selasa, 19 April 2022 dalam suasana Bulan Suci Ramadhan BPK Perwakilan Maluku melaksanakan rangkaian buka bersama dan Tausiah agama. Acara diawali dengan pembacaan Tilawatil Quran yang dibawakan oleh Muhammad Hafiz Imanullah dengan Khoimatun Naqiyah sebagai Pembaca Sari Quran. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA,...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 dari Pemerintah Provinsi Maluku

Update 30 Maret 2022 Ambon. Kamis, 28 Maret 2022 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 dari Pemerintah Provinsi Maluku yang diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas N. Orno. Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Maluku dengan memerhatikan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan Laporan...

Empat Anggota DPRD Buru Selatan Mangkir

Empat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan (Bursel) tercatat mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait Pengusutan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tagop Sudarsono Soulissa. Karenanya, KPK akan memanggil ulang Wakil Ketua DPRD Bursel, La Hamidi bersama dengan tiga anggota lainnya yang mangkir dari panggilan tersebut. Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, La...

Tanpa Dasar Aturan KPK Temukan Tagop Tarik Uang ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi Mantan Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa menarik uang dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kabupaten yang dipimpinnya. Demikian diungkapkan Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri dalam pesan WhatsApp, Senin (21/3) siang. Menurutnya, Tim Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan adanya penarikan sejumlah uang dari para ASN Pemerintah...

Eks Pejabat Bupati SBB Akui Teken Kuitansi Belanja Dan Keterangan Saksi Mahkota Kuatkan Dakwaan JPU

Eks Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ujir Halid mengaku, menandatangani sejumlah kuitansi yang bersumber dari biaya belanja langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) SBB di Tahun 2016. Menurutnya, pada Tahun 2016 bukti kuitansi yang ditandatangani dengan anggaran bervariasi yaitu, kuitansi sebesar Rp300 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, dan juga Rp70 juta. Hal ini disampaikan Ujir Halid dalam Sidang Lanjutan...

Tiga Jadi Tersangka Korupsi ADD Akoon, Negara Rugi Ratusan Juta

Pejabat desa kembali tergelincir dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Maluku Tengah (Malteng). Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah menetapkan tiga tersangka Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa  dan Dana Desa (ADD-DD) Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Malteng Tahun 2015-2017. Tiga tersangka tersebut yaitu, Mantan Raja Akoon AT, Sekretaris PT, dan Bendahara TW. Artikel Selengkapnya...

Kasus Korupsi Proyek Bandara Banda Naira Maluku, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka Baru

Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda kembali menetapkan tiga orang tersangka baru terkait Dugaan Korupsi Proyek Runway Bandara Banda Naira, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Ketiganya yakni Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sutoyo Selaku Konsultan Pengawas, dan Welmon Rikumahu sebagai Sub Kontraktor. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle usai ekspos bersama, Rabu...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Terima Sepuluh LKPD TA 2021 Unaudited

Ambon. Senin, 21 Maret 2022 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menerima sepuluh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited. Kabupaten Maluku Tengah diserahkan oleh Bupati Tuasikal Abua, Kabupaten Maluku Tenggara Bupati Muhamad Thaher Hanubun, Kabupaten Buru Selatan Safitri Malik Soulisa, Kabupaten Seram Bagian Barat Bupati Timotius Akerina, Kabupaten Maluku Barat...

Periksa Kontraktor Dan Pejabat Pemkot Ambon, KPK Telusuri Retribusi Dan Politik Uang

Pengurusan retribusi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, jadi fokus utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat memeriksa beberapa pejabat dan kontraktor. Retribusi yang dibidik KPK adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada sejumlah Alfamidi dan Indomaret di Kota Ambon. Selain itu, dugaan gratifikasi dan pemberian hadiah dari rekanan ke Pejabat Pemkot Ambon juga jadi perhatian utama KPK. Artikel Selengkapnya ...

Mantan Kadis DLHP Dituntut 6 Tahun Dan Uang Penganti Rp3 M

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon Lucia Izack dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dengan pidana enam tahun penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, terdakwa juga diwajibkan membayar...

Jaksa Diduga Kongkalikong Dengan DPRD Ambon

Pengusutan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon sebesar Rp3,5 miliar sesuai dengan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jalan ditempat. Tercatat puluhan saksi yang sudah diperiksa terdiri dari 34 orang anggota legislatif, tiga orang pihak swasta, dan 40 Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun belum ada perkembangan penanganan kasus ini apakah ditingkatkan ke penyidikan ataukah...

Geledah Rumah Pribadi Eks Bupati Tagop Soulissa Di Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kota Ambon, Maluku pada Senin (31/1). Beberapa tempat yang digeledah diantaranya adalah rumah pribadi mantan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) di Kompleks Gadihu Jalan Sumatera, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, dan rumah pribadi Ivana Kwelju (IK). Keduanya merupakan Tersangka Suap, Grafitikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait Proyek...

Diduga Korupsi ADD, Jaksa Tahan Eks Sekneg Haria

Diduga salahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Haria Tahun 2018, Sekretaris Negeri Haria, Leo Manuhuttu ditahan jaksa, Rabu (5/1). Penahanan Sekretaris Negeri Haria ini dilakukan saat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Cabang Saparua melakukan Penyerahan Tahap II tersangka dan barang bukti untuk Perkara Dugaan Penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haria Tahun 2018. Artikel Selengkapnya ...

Lima Jam Dengan 35 Pertanyaan Bendahara Dewan Digarap Jaksa

Setelah tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dan puluhan anggota diperiksa jaksa, kini giliran bendahara, JS diperiksa, Rabu (5/1). JS digarap Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon terkait Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Ambon senilai Rp5,3 miliar. Informasi yang diperoleh, JS diperiksa jaksa selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 15.00 WIT dan dihujani...

Kejati Maluku Berhasil Selamatkan Rp9,2 Miliar dan Kawal 30 Proyek Pembangunan Strategis Rp2,4 Triliun

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dari penanganan perkara selama Tahun 2021 senilai Rp9.217.373.412 atau Rp9,2 miliar. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal, saat memaparkan Capaian Kinerja Kejati Maluku Tahun 2021 dan Strategi Rencana Kerja Tahun 2022, dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan pers, bertempat di ruang rapat Kajati Maluku, Selasa, 04...

Kejati Lidik Pengadaan Lahan RSUD Tual

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melalui Bidang Pidana Khusus (Pidsus) sementara melakukan penyelidikan terhadap Kasus Dugaan Korupsi Atau Penyelewengan Anggaran Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tual Tahun Anggaran 2016. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal, saat memaparkan Capaian Kinerja Kejati Maluku Tahun 2021 dan Strategi Rencana Kerja Tahun 2022, dalam kegiatan Coffee...

Bukti Kuat Tetapkan Tersangka Puluhan Anggota Dewan dan ASN Digarap

Puluhan Anggota Dewan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diperiksa jaksa sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, namun sampai saat ini belum ada progres. Dengan diperiksanya 35 Anggota DPRD Kota Ambon dan puluhan saksi lain dari staf Sekretaris Dewan (Sekwan) ditambah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp5,3 miliar, sudah menjadi...

Pimpinan Menyusul Puluhan ASN Dewan Kota Sudah Diperiksa

Puluhan saksi sudah diperiksa terkait penyelewengan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. Mereka yang diperiksa umumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPRD Kota Ambon yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan di kantor wakil rakyat itu. Selain itu, kontraktor yang terlibat dalam berbagai proyek yang diduga fiktif di DPRD Kota Ambon, ikut pula diperiksa. Hingga saat...

Kejari Dobo Bidik Proyek Puskesmas Karawai 5 M

Kejaksaan Negeri (Kejaksaan Negeri) Kepulauan Aru membidik Proyek Pembangunan Puskesmas di Desa Karawai, Kecamatan Aru Tengah Timur Tahun 2018, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5 miliar. Proyek ini diduga bermasalah, sejak dikerjakan Indra Sely dengan menggunakan PT Gideon Pratama Gideon Jaya yang beralamat di Kota Makassar sejak Tahun 2018, hingga kini belum selesai dikerjakan. Bahkan pembayaran 50 persen tidak sesuai...

Jaksa Limpahkan 3 Kasus Korupsi Ke Pengadilan

https://siwalimanews.com Tim Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melimpahkan berkas tiga Kasus Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Tiga kasus korupsi yang diserahkan yaitu, Dugaan Penyalahgunaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon Tahun Anggaran 2017-2019. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp1,3 miliar. Kemudian Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran pada...

Eks Sekot Ambon Anthony Gustaf Latuheru Diperiksa Jaksa Terkait Temuan BPK Di Dewan Kota

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, akan memeriksa mantan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Tahun 2020 senilai Rp5,3 milyar, yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Eks Sekot Ambon itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang menyeret nama pimpinan dewan itu. Artikel Selengkapnya...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Serahkan Empat LHP Kinerja dan Tiga LHP Dengan Tujuan Tertentu

Ambon. Kamis, 23 Desember 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021, yaitu empat LHP Kinerja dan tiga LHP Dengan Tujuan Tertentu. LHP Kinerja terdiri dari: 1) LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya...

Tuntaskan Korupsi Add Haruku, Jaksa Kembali Periksa Saksi Raja Dan Bendahara Haruku Dijebloskan Ke Rutan

Untuk mempercepat pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ke Pengadilan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon akan memeriksa sejumlah saksi. Kepala Seksi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua mengakui pihaknya berupaya menuntaskan kasus ini, dan rencana pemeriksaan akan dilakukan terhadap sejumlah saksi. Artikel Selengkapnya ...

(Tulisan Hukum) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pengadaan  Barang/Jasa   di  Desa  diatur  oleh  Lembaga  Kebijakan   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Perka  LKPP ini merupakan pedoman penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa  (APBDesa)  sehingga  Kepala Daerah  (Bupati/Walikota)   diharapkan   dapat   menyusun   Peraturan   Bupati/Walikota...

(Tulisan Hukum) Pengaruh Pandemi Covid – 19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa

Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengadaan barang jasa pemerintah diantaranya pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Untuk itu, dalam penulisan ini akan dibahas tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta posisi para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan wansprestasi. Tulisan Hukum Selengkapnya ...

Tiga Terdakwa Korupsi DLHP Ambon Didakwa Rugikan Negara Rp3,6 Miliar, Salah Satunya Pejabat

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Ambon menggelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon yang menimbulkan kerugian keuangan negara Rp3,6 miliar. Ketua Majelis Hakim, Ronny Felix Wuisan didampingi dua Hakim Anggota menggelar persidangan pertama di Ambon, Selasa (5/10), dengan agenda mendengarkan Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)...

Hakim Vonis Dua Koruptor Dana Desa Gale-Gale 2,5 Tahun Penjara, Hendaknya Jera

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara terhadap Salim Wally dan Mardin, dua Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Gale-Gale, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Tahun Anggaran 2015-2016. Artikel Selengkapnya ...

Direktur Inti Artha Nusantara Kontraktor Taman Kota Saumlaki Didakwa Rugikan Negara Rp 1,38 Miliar

Hartanto Hutomo, Direktur PT. Inti Artha Nusantara, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Ambon, sebagai Terdakwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Proyek Pembuatan Taman Kota dan Pelataran Parkir Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, Rabu (29/9). Artikel Selengkapnya ...

Berkas Dugaan Korupsi ADD Buano Utara Mulai Diteliti Jaksa

Setelah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB) melimpahkan Berkas Dugaan Ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Buano Utara ke pihak Kejaksaan Negeri SBB atau Tahap I, kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyelidikinya. Kejaksaan Negeri SBB mulai meneliti Berkas Dugaan Korupsi ADD Buano Utara Kecamatan Waisala Kabupaten SBB, yang menjerat dua tersangka masing masing...

Kejati Maluku Akui Memori Kasasi Korupsi PLTMG Namlea Masuk MA

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku me­ngakui sudah memasukan Memori Kasasi Ferry Tanaya dan Abdul Ga­fur Laitupa Terpidana Kasus Dugaan Korupsi Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLT­MG) Namlea Kabupaten Buru ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan kasasi kedua terpi­dana itu oleh Kejati Maluku me­nyusul putusan bebas murni (vrijspraak) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon terhadap keduanya be­berapa waktu lalu. Artikel Selengkapnya...

Tahan 3 Tersangka Korupsi BBM di DLHP, Jaksa Diapresiasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon telah menahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon. Tiga tersangka yaitu, Mantan Kepala Dinas (Kadis) Lucia Izaak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mauritsz Tabalessy dan Manejer Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Belakang Kota, Ricky M Syauta, resmi ditahan, Jumat (27/8). Ketiga tersangka...

Hakim Vonis Terdakwa Korupsi Di PDAM KKT Bervariasi

Tiga terdakwa kasus korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) divonis bervariasi. Vonis majelis hakim yang diketuai Christin Tetelepta itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Kamis (26/8). Eks Direktur PDAM, Yoksan Bat­layar dan eks Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Keuangan PDAM, Yulius Wa­tumlawar divonis tiga tahun enam bulan tahun penjara, sedangkan Bendahara...

2,9 M Hibah Ke Kejati, Lira Harap Tak Lindungi Pejabat Pemprov dari Korupsi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diha­rapkan tidak melindungi Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dari perbuatan korupsi. Dana sebesar Rp2,9 milyar yang dihibahkan Pemprov Maluku kepada Korps Adhyaksa itu untuk membiayai pembangunan dua pa­ket proyek yakni Rehabilitasi Rumah Jaba­tan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dan Rehabilitasi Kan­tor Kejati Maluku. Artikel Selengkapnya ...

Kepala Perwakilan terima kunjungan Inspektur Kota Ambon

Ambon. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA pada hari Rabu 7 September 2021 terima kunjungan Inspektur Kota Ambon, Jopie Silanno, SE., M.Si, yang didampingi Sekretaris Inspektorat, F. I. B. Sembiring, S.Sos., M.Si dan Plt. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring, Heindrik C. Helaha, SE di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kunjungan tersebut dalam rangka...

Kepala Perwakilan terima kunjungan Inspektur Provinsi Maluku

Ambon. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA pada hari Selasa 6 September 2021 terima kunjungan Inspektur Provinsi Maluku, Dra Rosida Soamole, M.Si, yang didampingi Irban Wilayah I, A. Halim Salong, SE,.M.Si dan Irban Wilayah II, M. Tuasikal, SE.,M.Si di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi atas dilantiknya sebagai Kepala...

Kepala Perwakilan Lakukan Koordinasi Dengan Kepala UPT BKN Ambon

Ambon. Rabu 1 September 2021 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA lakukan kunjungan ke kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara (UPT BKN) Ambon. Kunjungan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku diterima langsung Kepala UPT BKN Ambon Assakhiyyu Rahman, S.Kom, MAP dalam rangka koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai...

DPRD Bikin Panja

DPRD Bikin Panja Banyak Masalah di RSUD Haulussy AMBON, Siwalimanews – Manajemen yang amburadul hingga honor nakes covid yang hingga kini tak tertangani, jadi alasan wakil rakyat membuat panitia kerja. DPRD Maluku sepakat mem­bentuk panja, untuk membahas kompleksitas per­soalan yang membelit RSUD dr M Haulussy, Ambon. Memang banyak masalah yang dihadapi oleh rumah sakit daerah tertua milik pe­merintah daerah itu. Selengkapnya..

Sudah Menang Tender, Belum Action Juga

Sudah Menang Tender, Belum Action Juga Sebulan Proyek RSUD Haulussy Macet AMBON, Siwalimanews – Sudah 39 hari penandatanganan kontrak dilakukan namun belum ada kemajuan sama sekali, Justini Pawa malah memilih hindari kejaran media. Pemerintah Provinsi Maluku tiba-tiba meng­hentikan proyek pembangunan ruang baru di Rumah Sakit dr M Haulussy, yang dianggarkan dalam paket Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Selengkapnya...

Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku lakukan penandatanganan kontrak pekerjaan renovasi gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan penyedia jasa CV Skyline Muria pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Penanandatanganan kontrak di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Baguala, Kota Ambon antara Pejabat Pembuat Komitmen, Nabhan Mahfia, S.IK., M.I. Kom dengan...

Bupati Petrus Bantah Alokasikan Rp9,3 Miliar Untuk Polres Tanimbar, Begini Penjelasannya

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyatakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat tidak pernah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp9,34 miliar kepada Kepolisian Resort (Polres) Tanimbar sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media lokal di daerah itu. Artikel Selengkapnya...

Fraksi Perindo Dan PKB Tolak LPJ Walikota Ambon

Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak Laporan Pertanggungjawaban Walikota Ambon Tahun 2020. Wakil Ketua Fraksi Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Harry Far-Far mengatakan, terdapat beberapa point yang disampaikan terkait ditolaknya Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu pertama, mekanisme pembahasan LPJ oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon...

Pemprov Diingatkan Optimalkan Aset Tak Berwujud

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diingatkan untuk mengoptimalkan aset tidak berwujud guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur G Watubun kepada di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (5/8). Dijelaskan, aset tidak berwujud yang dimiliki Pemprov Maluku dapat berupa saham, obligasi atau aplikasi...

DPRD Tuntaskan Pembahasan LPJ Gubernur 2020

Setelah melewati proses pembahasan yang alot selama empat hari, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akhirnya menuntaskan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2020. Artikel Selengkapnya...

Rumra: Pemprov Akui Pembelian Mobil Dinas Gubernur Salahi Prosedur

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Amir Rumra mengung­kapkan, Pemprov Maluku mengakui pembelian Mobil Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku telah menyalahi aturan secara prose­dural administratif. Penegasan ini disampaikan Amir Rum­ra sesuai hasil pembahasan La­poran Pertanggungjawaban Gu­ber­nur Maluku Tahun 2020, Rabu (4/8). Dijelaskan, kesalahan secara administratif ini merupakan pelanggaran dan telah menjadi salah satu...

DWP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Serahkan Dana Bantuan Pendidikan Murid

Ambon. Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 menyerahkan dana bantuan pendidikan murid untuk anak cleaning service (CS) kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dana bantuan pendidikan murid tersebut berasal dari DWP Sekretariat Jenderal BPK yang diserahkan kepada tujuh orang tua dari anak penerima bantuan. Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Nurhadiansyah,...

Gelar Workshop 17 Jam Nonstop Narasumber Secara Virtual

Ambon. Senin 16 Agustus 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA salah satu Narasumber dari 17 Kepala Perwakilan Narasumber se wilayah kerja Auditorat Keuangan Negara VI atau AKN VI dalam acara Workshop EduTainment Parade 17 Jam Nonstop Narasumber. Gelar parade 17 jam ini dilaksanakan secara virtual pada hari Senin, 16 Agustus 2021, mulai...

Kepala Perwakilan terima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku

Ambon. Senin 16 Agustus 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA terima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr Undang Mugopal, S.H., M. Hum di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku didampingi Asisten Pembinaan, Comondo Trisno, S.H., Asisten Tindak Pidana Khusus, M. Rudy, S.H., M.H., dan Kasubbag Perencanaan, Helena Mapussa. S.H....

Proyek Tugu di Tiakur Rp 1,9 miliar Bermasalah

Ambon - Proyek Tugu di Kota Tiakur milik Dinas PU dan Tata Kota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) disinyalir bermasalah. Sedianya dianggarkan melalui APBD tahun 2019 sebanyak 4 tugu, dengan pagu Rp 2 miliar tapi realisasi hanya satu tugu dengan nilai itu. Selengkapnya..

Tes Rapid Antigen kepada Pegawai dan Cleaning Service BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kantor dan mess BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku bekerja sama dengan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Kota Ambon mengadakan Tes Rapid Antigen kepada seluruh pegawai dan Cleaning Service di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan Tes Rapid Antigen dilaksanakan dua kali sebulan, yaitu pada awal bulan dan...

Pengarahan Kepala Perwakilan kepada Tim Pemeriksa BPD Maluku-Malut

Ambon. 3 Agustus 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA secara daring memberikan pengarahan kepada Tim Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (PT BPD Maluku-Malut) Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Semester I). Pengarahan pemeriksaan oleh Bapak Hery Purwanto selaku Penanggung Jawab dalam...

Mangkrak Proyek Air Bersih Haruku Harus Diusut

Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Diba Wadjo mengatakan, jika suatu proyek yang dibiayai dengan anggaran daerah telah bermasalah sejak proses pe­ngerjaan, maka harus dilaku­kan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Jaksa maupun Kepolisian. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 hasil pinjaman dari PT Sa­rana Multi Infrastruktur sebesar Rp12,4 miliar, hingga kini tidak...

Korupsi ADD Jaksa Tetapkan Eks Raja Haria Cs Tersangka

Diduga korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), eks Raja Haria JMM, Bendahara JS dan Swas­ta JM ditetapkan sebagai ter­sangka. Penetapan tiga orang seba­gai tersangka itu setelah melalui proses penyelidikan dan penyidi­kan yang panjang. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak Kejak­saan Negeri Ambon Cabang Sa­parua (Kacabjari) melakukan ekspose perkara pada 18 Juni lalu. Artikel Selengkapnya...

Kejari Dobo Garap Sekretaris KPU Aru Atas Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pilkada

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru, Agus­tinus Ruhulessin diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru terkait Du­gaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Agus­tinus Ruhulessin dicecar selama empat jam dari pukul 10.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT. Pemeriksaan Agus­tinus Ruhulessin dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kajari Aru, M. Situmorang saat dikonfirmasi di ruang kerja­nya Rabu...

Giliran Kepala Inspektorat Penuhi Panggilan KPK

Kepala Inspektorat Kota Ambon, Jacob Selanno memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (30/6). Pemanggilan terhadap Jacob Selanno menambah daftar Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang diperiksa lembaga anti rasuah itu. Pemeriksaan dilakukan guna mencari kebenaran Dugaan Gratifikasi Hasil Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melibatkan salah satu anak Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Artikel Selengkapnya...

Pengarahan Kepala Perwakilan kepada Pegawai

Ambon. Senin 28 Juni 2021 di kantor sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku yang baru Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Beliau sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2021 yang sebelumnya Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Nusantara Tenggara Barat...

Polisi Marathon Periksa 81 Kades Terkait Korupsi ADD

Kepolisian Resort (Polres) Pulau Buru melakukan pemeriksaan kepada 81 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) guna mengungkap Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) bernilai Rp4,05 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Paket Bantuan Penanggulangan Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari CV. Tarana Jaya Mandiri senilai Rp50 juta per desa. Selain itu, ada setoran tunai dari Alokasi...

Dugaan Penyelewengan ADD-DD Morekau Dilaporkan Ke Jaksa

Warga Morekau, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melaporkan Dugaan Penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020 bernilai miliaran rupiah. Artikel Selengkapnya...

Tiga Tahun Pimpin Kota Tual Adam Dan Usman Raih WTP

Sejak tiga tahun kepemimpinan Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Usman Tamnge berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga tahun berturut- turut. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Penyerahan dan Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Artikel...

Maluku Tenggara Raih WTP 6 Kali Berturut

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Ini merupakan kali keenam Maluku Tenggara meraih WTP secara berturut-turut sejak Tahun 2015. Opini ini disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin dalam Acara Penyerahan dan Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar...

Kedua Kalinya Pemprov Maluku Mendapat Opini WTP Dari BPK RI

Untuk Kedua kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penerimaan Opini WTP ini, merupakan yang kedua kalinya bagi Pemprov Maluku, setelah LKPD Tahun 2019 mendapat Opini WTP dari BPK. Opini WTP tersebut disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, saat mengikuti Rapat...

BPK Kritisi Pemda, Wattimury Janji Evaluasi

Dikritik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran kurang efektif melaksanakan pengelolaan infrastruktur jalan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Lucky Wattimury berjanji akan mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov) Maluku. Hal itu disampaikan Lucky Wattimury saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Provinsi Maluku Tahun...

BPK : Pemprov Tak Patuhi Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun adanya kelemahan sistem pengendalian intern. Hal ini ditegaskan Auditor Wilayah VI BPK RI, Dori Santosa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Dan Kinerja (LFAR) Provinsi...

Kabupaten Kepulauan Aru Naik Opini WDP, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat Tetap WDP, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Turun Opini WDP

Ambon. BPK Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 4 Juni 2021 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.  Penyerahan dilakukan secara virtual di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku oleh Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA, Kepala Perwakilan...

Pemerintah Provinsi Maluku Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Ambon. Rabu, 2 Juni 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam Rangka Pemenuhan Target Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku.  Mengingat...

Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah Kembali Raih Opini WTP

Ambon. Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 diterima Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bupati dan Ketua DPRD Maluku Tengah, Wakil Walikota Tual...

Kabupaten Maluku Barat Daya Raih Opini WTP dan Kabupaten Buru Selatan Opini WDP

  Ambon. Jumat 28 Mei 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA secara virtual menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020. Kepala Perwakilan dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK telah selesai melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Barat Daya dan Buru...

Wattimena : Tersangka Korupsi ADD Akoon Segera Ditetapkan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam waktu dekat akan menetapkan Tersangka Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini, Penyidik sudah mengetahui calon tersangka, Penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mela­ku­kan ekspos bersama pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021. Artikel Selengkapnya ...

Ada Perbuatan Melawan Hukum

Kuat dugaan adanya perbuatan melanggar hukum dalam kasus pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku, dikarenakan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera melakukan pengusutan agar persoalan menjadi terang benderang. Demikian dikatakan pengacara senior, Fileo Pistos Noija, mena­nggapi Polemik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Maluku yang diduga adalah mobil bekas. Penegak hukum yakni Jaksa, Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera melakukan...

Proyek Jumbo SMI Di SBB Harus Diusut

Praktisi Hukum, Djidon Batmomolin meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yakni jaksa dan polisi segera usut Proyek Jumbo SMI di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Proyek Pembangunan Jalan Waisala-Seri-Kambelu di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten SBB yang menghabiskan dana dari dana pinjaman SMI sebesar Rp11 miliar lebih hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan. Artikel Selengkapnya ...

Korupsi Dana Desa Karlutukara Tiga Terdakwa Diganjar Hukuman Tiga Tahun Penjara

Tiga terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Karlutukara, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon, Senin, (10/05/2021). Mereka adalah Hengky Rumawagtine (Sekretaris Desa), Mantan Kepala Desa Karlutukara, Matheos Erbabley, dan Theo Hengky...

Dua Terdakwa Perkara Tipikor Lahan PLTMG Namlea Jalani Sidang Perdana

Sidang perdana Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, digelar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (04/05/2021). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Ahmad Atamimi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku itu dipimpin Majelis Hakim Tipikor, Pasti Tarigan (Ketua). Dua...

Dukungan Semua Elemen, Pemkot Tual Raih Penghargaan

Melalui dukungan semua elemen sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Tual berhasil meraih sejumlah penghargaan. Hai ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tual, Ahmad Yani Renuat pada saat membacakan Laporan Walikota Tual, Adam Rahayaan dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual, Senin (12/04). Artikel Selengkapnya...

Fatlolon Serahkan LKPD Ke BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dalam hal ini Bupati Petrus Fatlolon me­nyerahkan Laporan Keuangan Pe­merintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku. Sebaliknya Kepala Per­wa­kilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, menyerahkan Ikhtizar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Pro­vinsi Maluku Tahun 2020, kepada Bupati Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Enus, kediaman Bupati...

Wabup Serahkan Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK

Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Idris Rumalutur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (5/4). Penyerahan laporan keuangan yang berlansung di ruang Wakil Bupati SBT, digelar secara virtual, yang dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Djafar Kwairumaratu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Ali...

Proyek Pembangunan Dua Jembatan Di SBT Mangkrak

Dua proyek jembatan yang didanai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp140 miliar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan alias mangkrak. Diketahui bahwa kedua proyek pembangunan jembatan ini mangkrak saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku melakukan pengawasan di Kabupaten SBT. Artikel Selengkapnya...

Korupsi Repo Saham Bank Maluku Malut, Harusnya Willem Patty Dijerat

Mantan Direktur Pemasaran PT Bank Maluku Maluku Utara, Willem Patty harusnya dijerat bersama dengan terdakwa lainnya dalam Kasus Dugaan Korupsi Repo Saham Obli­gasi dengan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) milik Theodorus Andri Rukminto. Willem Patty ternyata berperan penting dalam transaksi tersebut, tapi sayangnya Jaksa meloloskan yang bersangkutan. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Jumat...

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Unaudited Ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Rabu 14 April 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA terima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 Unaudited. Penyerahan dilakukan secara virtual oleh Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga. Bersamaan dengan acara tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Maluku Tahun 2020. Kepala Perwakilan memberikan sambutannya, menyampaikan bahwa penyampaian...

Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Unaudited Ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Senin 5 April 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA terima Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 Unaudited. Penyerahan tersebut dilakukan secara virtual masing-masing oleh Kasrul Selang Sekretaris Daerah Provinsi Maluku,  Muhammad Ilyas Bin Hamid, SH, MH Sekretaris Daerah Kabupaten Buru dan Idris Rumalutur...

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Unaudited Ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Kamis 1 April 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA terima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Unaudited. Penyerahan dilakukan secara virtual oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH, MH. Bersamaan dengan acara tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Maluku Tahun 2020. Kepala Perwakilan memberikan kata sambutan...

Pemerintah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Unaudited Ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Senin 31 Maret 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA terima Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 Unaudited. Penyerahan dilakukan secara virtual masing-masing oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Walikota Tual Adam Rahayaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat...

Korupsi Terang Benderang

Dana hampir Rp3 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku, digelontorkan untuk membangun Cafe PKK, berbekal nomen­kla­tur yang sengaja dibuat tak jelas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sedari awal memang sengaja menganggar­kan dana itu untuk pengerjaan pro­yek yang berlebel Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Ge­dung Islamic Center. Artikel Selengkapnya...

Bidik Korupsi Rumdis Politeknik, Polisi Periksa Ralahalu

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Rabu (17/3) lalu, memeriksa mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu terkait Kasus Dugaan Korupsi Pro­yek Pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Politeknik Negeri Ambon. Proyek yang rencana­nya akan dibangun di kawasan BTN Poka, Keca­matan Teluk Ambon itu dikerjakan PT Nusa Ina Pratama milik Jusuf Ruma­toras. Artikel Selengkapnya ...

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Unaudited Ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon. Senin 29 Maret 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak, CA, CSFA terima Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan. Penyerahan dilakukan secara virtual masing-masing oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach dan Sekretrais Daerah Kabupaten Buru Selatan, Iskandar Walla. Kepala Perwakilan menyampaikan kata sambutannya, memberikan...

Polisi Lambat Tuntaskan Korupsi SPPD Fiktif Pemkot

Hingga kini Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang diusut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease semakin tak jelas penanganannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Julius Toisutta menilai pihak kepolisian lambat menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif. Artikel Selengkapnya ... 

Kajari Buru Komitmen Tuntaskan Kasus Korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi komitmen akan menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani pihaknya. Muhtadi yang baru pertama berkantor di negeri penghasil minyak kayu putih ini menegaskan, semua kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat akan tetap ditindaklanjuti. Artikel Selengkapnya

Jalani Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka, Adik WAGUB Maluku Tidak Ditahan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akhirnya memeriksa Desianus Orno, adik kandung Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno. Pemeriksaan perdana terhadap Desianus Orno ini terkait statusnya sebagai tersangka dalam Kasus Pengadaan Empat Unit Speedboat milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun 2015 senilai Rp1,5 miliar, yang diduga ikut merugikan keuangan negara. Artikel Selengkapnya ...

Walikota Benarkan KPK Periksa Stafnya

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, membenarkan kalau ada stafnya yang diperiksa KPK, terkait penggunaan ratusan miliar rupiah uang negara dalam proyek infrastruktur di Dinas PU. Richard Louhenapessy mengaku beberapa stafnya diperiksa Tim Penyidik KPK. Artikel Selengkapnya ...

KPK Sasar Walikota Ambon

Sejumlah pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum sejak Tahun 2011 hingga 2019. Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Ambon, Selasa (19/1) lalu, terkait dugaan korupsi dan juga gratifikasi. Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Maluku, Waihaong, Ambon. Yang menjadi fokus utama pemeriksaan adalah Dinas...

Kepala SMKN 3 Banda Dijebloskan Ke Rutan

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Banda Naira, Rahman Ladjai, dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas A Ambon, pada hari Selasa, 09 Februari 2021, setelah Berkas Perkara Dugaan Korupsi Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015-2019 dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon untuk disidangkan. Artikel Selengkapnya ...

Korupsi BOS, Jaksa Tahan Kepala SMKN 3 Banda

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 3 Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Rahman Lad­jai ditahan pihak Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Banda Neira, Selasa (9/2). Pena­hanan terhadap yang bersangkutan dilaku­kan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Artikel Selengkapnya...

Tuntaskan Korupsi MTQ, Jaksa Kembali Panggil Saksi Di Sidoarjo

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru kembali memanggil saksi dari Sidoarjo, Jawa Timur guna menuntaskan Penyidikan Kasus Korupsi Dana Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII di Namrole, Kabupaten Buru Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9 miliar. Artikel Selengkapnya

Terbukti Korupsi Raja Porto Dituntut 1,6 Tahun

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ardy menuntut Raja Negeri Porto, Marten Nanlohy dengan pidana 1,6 tahun penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)...

Jaksa Bidik Proyek Pengadaan Mesin Potong Rumput Distan Bursel

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru membidik Proyek Pengadaan Mesin Potong Rumput milik Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019. Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Buru, Azer Jongker Orno telah turun langsung ke Namrole Bulan Januari 2021 lalu, untuk menyelidiki Proyek Pengadaan Mesin Potong Rumput senilai Rp519.999.480,00 yang dikerjakan oleh CV. Asri Pratama. Artikel Selengkapnya

Berkas Korupsi DD Gale Gale Pasanea Masih Di Tangan Polisi

Berkas perkara Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Gale Gale dan Pasanea hingga saat ini masih berada di tangan pihak Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah (Malteng). Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kajari) Malteng, Asmin Hamja menjelaskan, sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas lima tersangka masing-masing AW dan IM dari Desa...

Lecky Akui Tunjangan TPP Guru Belum Dibayar

Dinas Pendidikan Kabupaten Aru sampai saat ini belum membayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Khusus bagi para guru Tahun 2020. Kepala Subbagian (Kasubag) Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten KepulauanAru, Daniel Lecky membenarkan, bahwa para Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Aru belum menerima tunjangan TPP dan Tunjangan Khusus. Artikel...

Data BPNT dan BST Invalid Masih Diproses

Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masih memproses data penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, Nurhayati Jasin mengatakan, untuk proses verifikasi data-data yang dilakukan per 13 Januari lalu, telah dilakukan pada 24 desa/kelurahan yang ada di Kota Ambon, dan telah diekspor ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian...

Sejumlah Pembangunan Infrastruktur Diusulkan Ke Pusat

Sejumlah program pembangunan infrastruktur kembali diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku ke pusat melalui Kantor Kepresidenan. Sejumlah infrastruktur yang diusulkan seperti kelanjutan pembanguan jalan Trans Maluku, pembangunan jembatan dan pembangunan tempat pembuangan akhir serta kelanjutan pembangunan Bendungan Waeapo. Artikel Selengkapnya ...

Pemprov Diminta Serius Tagih Hutang Mess Maluku

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta serius melakukan berbagai upaya menagih hutang Rp1,2 miliar dari PT Resijaya Mulia Cipta, eks Pengelola Mess Maluku, yang sampai saat ini belum dibayarkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Maluku, Roviq Affifudin menjelaskan, Pemprov harus serius sikapi hutang tersebut, jika sampai saat ini belum dibayarkan maka Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Maluku harus menyurati pihak PT...

Ribuan Guru Di Ambon Belum Terima Dana Sertifikasi

Sebanyak 1.560 Guru di Kota Ambon baik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum menerima Tunjangan Sertifikasi Triwulan IV Bulan Desember 2019 sebesar Rp17 milyar. Ribuan guru ini harus menerima dana sertifikasi tersebut pada Tahun 2020 namun hingga kini belum diterima. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Umar: Kades Korupsi Dana Desa Cukup Banyak

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Maluku, Umar Alhabsy mengaku di Tahun 2019 lalu, banyak Kepala Desa (Kades) yang melakukan korupsi terhadap Dana Desa (DD) dan tidak hanya Kades yang terjerat proses hukum namun juga aparatur pemerintahan desa lainnya. “Pengelolaan DD Tahun 2019, banyak sekali ditemukan Aparatur Desa maupun Kades yang tersangkut kasus korupsi,” ungkap Umar Alhabsy, di Kantor Gubernur...

Korupsi Panca Karya Tak Tuntas, Polisi Jangan Cari Alasan

Hampir dua tahun kasus dugaan korupsi Panca Karya yang di­tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tidak tuntas. Kasus yang dilapor­kan oleh mantan Ketua Ba­dan Pengawas Panca Karya, Rury Moe­nan­dar sejak Tahun 2018 lalu jalan tempat. Pe­nyidik beralasan pe­rusahaan berplat me­rah itu tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), hal inilah yang membuat polisi ke­sulitan menuntaskan kasus...

Kades Fattolo Korupsi Dana Desa Rp384 Juta

Abdullah Refra (39), Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Fattolo, Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur Tahun 2016 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Senin (7/12). Dalam sidang itu, Jaksa Pe­nun­tut Umum (JPU), Reinado Sampe mem­beberkan peran Abdullah Refra dalam mela­kukan perbuatan melawan hukum mengelola keuangan Negeri Fat­tolo Tahun 2016...

Ditreskrimus Polda Maluku Serahkan Tersangka Kasus Perbankan Kepada Jaksa

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menyerahkan seorang Tersangka Kasus Perbankan berinisial KT beserta berkas acara pemeriksaan dan barang bukti ke Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Artikel Selengkapnya

Kapolda Komitmen Tuntaskan Korupsi

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Ir­jen Refdi Andri berko­mitmen untuk menun­taskan semua kasus du­gaan korupsi yang se­mentara diusut. Hal ini disampaikan Refdi Andri usai penye­rahan Pataka Polda Maluku dari pejabat lama ke pejabat baru, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Polda Maluku, Kamis (26/11). Refdi Andri mengatakan, pengusutan sebuah kasus harus sesuai dengan ketentuan yuridis, prosedural taktis, teknis yang...

Jaksa : Korupsi Dana Koperasi TKBM Masih Berjalan

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengklaim pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sebesar Rp18 miliar sejak Tahun 2011 hingga 2018 masih berjalan. “Kasus dugaan korupsi TKBM Yos Sudarso setahu saya dalam proses penyelidikan di Bidang Pidana Khusus (Pidsus),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada,Selasa...

Banyak Korupsi Mandek, Kapolda Diminta Tuntaskan

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku yang baru, Irjen Refdi Andri diminta untuk menun­taskan kasus-kasus ko­rupsi yang mandek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Cukup banyak kasus dugaan korupsi yang diusut, namun tak jelas penyelesaiannya. “Kasus yang mandek harus men­jadi prioritas,” kata Praktisi Hukum Syukur Kaliky, Senin (23/11). Artikel Selengkapnya

Kejati Maluku Jebloskan Terpidana Water Front City Namlea Ke Lapas Ambon

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menjebloskan Muhammad Ridwan Pattilow, Terpidana Korupsi Dana Pembangunan Water Front City Namlea, Kabupaten Buru, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon setelah tertangkap di Provinsi Jambi. Artikel Selengkapnya

Kasus Korupsi CBP Tual Terkatung-Katung

Penanganan Kasus Du­gaan Korupsi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual terkatung-katung. Dua tahun lebih diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Malu­ku, namun belum juga tun­tas. Polda Maluku berala­san, hasil audit belum di­berikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Artikel Selengkapnya

Hakim Tipikor Ambon Periksa Delapan Saksi Korupsi ADD-DD Di SBT

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon kembali menyidangkan Perkara Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Rumadurun, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan agenda mendengarkan keterangan delapan saksi atas Terdakwa Ali Keliobas. Artikel Selengkapnya

Saksi Korupsi DD Porto Mengaku Teken Sejumlah Kwitansi

Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Elisa Sahertian mengaku, meneken sejumlah kwitansi. Pengakuan tersebut disampaikan saksi dalam Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Negeri Porto dengan Terdakwa Marthen Nanlohy yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (18/11). Artikel Selengkapnya

Polres Malteng Limpahkan Berkas Perkara Korupsi DD Ke Jaksa

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah (Malteng) menyerahkan berkas perkara tahap pertama delapan tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Negeri Pasanea, Karlutukara, dan Negeri Gale-Gale, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng untuk diteliti. Artikel Selengkapnya

Lamban Usut Korupsi Baliho, Kejati Maluku Akan Dilaporkan Ke Kejagung

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM LIRA Maluku mengancam melaporkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena lamban mengusut Laporan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pencetakan Baliho dan Spanduk senilai Rp1,5 miliar Tahun 2019 di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Artikel Selengkapnya

Koruptor Proyek Reboisasi Dishut Bursel Dieksekusi

Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengekse­kusi, Janwar Resky Pola­nunu, Koruptor Proyek Pe­nyalahgunaan Anggaran/Dana Reboisasi dan Peng­kayaan Pada Dinas Kehu­tanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Artikel Selengkapnya

Kejati Maluku Eksekusi Terpidana Korupsi Bandara Moa Ke Lapas Ambon

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengeksekusi Sunarko yang merupakan Terpidana Kasus Korupsi Dana Proyek Pembangunan Konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon, setelah sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan. Artikel Selengkapnya

(Tulisan Hukum) Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 74 Ayat (2) Perpres No. 16/2018 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin c dan d yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki keahlian PBJ. Download Selengkapnya

(Tulisan Hukum) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK diawasi oleh beberapa pihak. Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, pengawasan internal oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan publik oleh Deputi Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh jurnalis. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002...

Kajati: Kasus Korupsi Di Tahap Penyidikan Dituntaskan

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rorogo Zega berjanji menuntaskan semua kasus dugaan korupsi yang sudah di tahap penyidikan. Kalau masih di tahap penyeli­dikan, akan dikaji apakah layak dite­ruskan, atau dihentikan. “Komitmen saya akan menyele­saikan kasus yang belum selesai, kita akan selesaikan,” tandas Rorogo Zega saat bersilaturahmi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, Jumat (30/10). Aretikel Selengkapnya

Dua Tahun Jaksa Tunggu Berkas

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus SPPD Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011 sudah di tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon  lebih dari dua tahun. SPDP dikirim Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satres­krim) Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon pada me­dio Agustus 2018 lalu. Sudah dua tahun lebih, namun berkas kasus ini belum juga dilimpahkan ke jaksa. Artikel Selengkapnya

Soal Dugaan Korupsi Baliho, Sekot Menghindar

Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G. Latuheru menghindar saat dikonfirmasi soal Du­gaan Korupsi Proyek Pen­cetakan Spanduk Dan Ba­liho Tahun 2019 senilai Rp1,5 miliar. Dugaan korupsi itu dila­por­kan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Ma­luku ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Artikel Selngkapnya

Korupsi Proyek Baliho Pemkot Ditelaah Jaksa

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tengah menelaah Dugaan Korupsi Proyek Pencetakan Baliho dan Spanduk senilai Rp1,5 miliar Tahun 2019 di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Maluku. Artikel Selengkapnya

Tiga Bulan Berkas Korupsi BOS SMPN 8 Leihitu Jalan Tempat

Sudah tiga bulan Kasus Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tertahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Kejari telah menetapkan Kepala SMPN 8 Leihitu sebagai tersangka sejak Bulan Juli lalu, namun sampai saat ini, berkas perkaranya belum mampu dirampungkan Kejari Ambon untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Artikel Selengkapnya

Polisi Tetapkan Delapan Tersangka Korupsi DD Di Malteng

Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah (Malteng) mene­tapkan delapan tersangka korupsi Dana Desa (DD) pada tiga desa di Kecamatan Seram Utara Barat. Artikel Selengkapnya

Jaksa Garap Saksi Korupsi ADD Dan DD Haruku

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon telah meme­riksa sejumlah pihak dalam Kasus Dugaan Korupsi Da­na Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malu­ku Tengah (Malteng). Mereka adalah orang yang mengetahui Dana ADD dan DD Tahun 2017-2018, yang diduga disalah­gunakan oleh Para Petinggi di Desa Haruku. Artikel Selengkapnya

Survey Kepuasan Pelayanan PIK Semester I 2020

Pelayanan PIK adalah salah satu tugas Humas di BPK Perwakilan Maluku. Pelayanan berupa pemberian informasi salah satunya adalah data LHP kepada mahasiswa, LSM, dan instansi serta stakeholder lainnya. Dari hasil pelayanan ini, Humas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, mengumpulkan data berupa tingkat kepuasan pelayanan PIK dengan menyebarkan kuesioner dengan poin Penilaian terhadap Informasi yang tersedia, Penilaian terhadap Pelayanan Informasi yang...

Pekerjaan Fiktif, Jaksa Usut ADD Dan DD Haruku

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon me­ngusut Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk juga meminta Inspektorat Kabupaten Malteng untuk melakukan audit. Artikel Selengkapnya

Korupsi Satpol PP Dan Pastori Waai Jalan Tempat

Dugaan Korupsi Pemba­yaran Gaji 48 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ilegal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun 2018 dan Dana Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai, di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Ta­hun 2017 jalan ditempat. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ber­alasan dua kasus korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Artikel Selengkapnya

Kejari Ambon Mulai Usut ADD Haruku

Tim intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon saat ini mulai melakukan pengusutan terhadap Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Ambon Sunoto yang dikonfirmasi, Kamis (24/9) membenarkan, bahwa pihaknya saat ini sementara melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam Kasus...

Anwas: Suap Eks Kacabjari Saparua Masih Ditelaah

Asisten Pengawasan Kejati Ma­luku, Edwin Kalampangan mengaku, Laporan Kasus Dugaan Suap Eks Ke­pala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Ambon di Sa­parua, Leonard Tuanakota masih ditelaah. Leonard Tuanakotta dilaporkan oleh Pendeta Z.J Tetelepta ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas dugaan menerima suap ratusan juta rupiah saat mengusut korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Porto Tahun 2015-2017. Artikel Selengkapnya

Audit Sejumlah Kasus Korupsi Mandek, BPKP Maluku Menghindar

BPKP Perwakilan Maluku hingga saat ini belum mampu menyelesai­kan, audit penghitungan kerugian ne­gara sejumlah kasus korupsi yang diserahkan kepolisian maupun ke­jaksaan. Lembaga auditor yang dijadikan mitra penegak hukum dalam meng­hitung selisih anggaran pada sejum­lah kasus korupsi yang terjadi di Maluku ini terkesan menghindar, ke­tika media menanyakan perkemba­ngan kasus-kasus korupsi yang diaudit. Artikel Selengkapnya

Auditor : Welliam Jalankan Perintah Atasan

Ketua Auditor Internal BNI, I Putu Adi Kodana kembali dihadir­kan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU BNI 46 Ambon dengan terdakwa Welliam Fred Ferdinandus di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (1/9). Kodana mengaku, saat dila­kukan pemeriksaan terungkap, kalau transaksi yang dilakukan We­l­liam atas perintah atasan­nya. Lanjutnya, dari investigasi internal dinemukan potensi kerugian yang dialami BNI senilai Rp58,95 miliar....

Berkas Koruptor BOS SMPN 8 Leihitu Tertahan Di Jaksa

Berkas korupsi da­na BOS SMPN 8 Lei­hitu, Kabupaten Mal­teng tertahan di Kejari Ambon. Jaksa telah mena-han Kepala SMPN 8 Leihitu, Sabah Makatita sebagai tersangka sejak bulan Juli lalu, na­mun berkas per­ka­ranya belum masuk ke penga­dilan. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Beni Santoso beralasan, pihaknya  masih merampungkan dakwaan tersangka untuk selanjut­nya diserahkan ke pengadilan. “Kita masih rampungkan ber­kas,” jelas Beni kepada Siwalima,...

Korupsi PLTG Namlea, Jaksa Loloskan Pihak PLN

Langkah pihak kejaksaan yang tidak menetapkan pihak pembeli lahan sebagai tersangka diprotes tersangka Abdul Gafur Laitupa. Lewat kuasa hukumnya, Syukur Kaliky, tersangka dalam kasus ko­rupsi pembelian lahan pembangu­nan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea itu me­ngatakan pihak kejaksaan keliru menetapkan tersangka. Dia menuturkan, mestinya pihak PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku menjadi salah satu pihak yang harusnya paling...

Laitupa Ajukan Penangguhan Penahanan, Tanaya Masih Dikaji

Abdur Gafur Laitupa, tersangka dugaan korupsi pembelian lahan pem­bangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Namlea akan mengajukan penangguhan penaha­nan. Mantan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Buru itu be­rencana mengajukan penangguhan pekan depan ke penyidik Kejati Maluku. Hal itu diungkapkannya melalui penasehat hukum  Syukur Kaliky kepada Siwalima di Pengadilan Ne­geri Ambon, Selasa (2/9). Artikel Selengkapnya

Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kepatuhan Secara Umum & Kajian Pelaporan

Ambon, 14 September 2020. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Kepatuhan Secara Umum & Kajian Pelaporan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual melalui video conference. Materi Petunjuk Pelaksanaan Kepatuhan Secara Umum disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Penelitian & Pengembangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Siti Zubaidah. Sedangkan materi Kajian Pelaporan disampaikan...

Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja & Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020

Ambon, 10 September 2020. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Maluku Muhammad Abidin, melakukan entry meeting bersama lima kepala daerah di wilayah Provinsi Maluku melalui video confrence. Entry meeting tersebut membahas Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemeriksaan Kinerja Penanganan Bencana Gempa...

Kasus Korupsi Repo Saham Tuntas Tergantung Audit BPKP

Pengusutan Kasus Dugaan Ko­rupsi Repo Obligasi Bank Maluku ke­pada  PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas hampir rampung. Hanya saja, jaksa masih menunggu Dokumen Penghitungan Kerugian Negara yang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku. “Kasus ini hanya masih menu­ng­gu Audit Dokumen Perhitungan Ke­rugian Negara saja,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pen­kum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette,...

Jaksa Susun Dakwaan Kasus Korupsi Sekda Buru

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyusun Dakwaan Tersangka Dugaan Tindak Pi­dana Korupsi, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Ahmad Assa­gaff dan Mantan Benda­hara Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buru, La Joni. “Penuntut Umum sedang menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke peng­adilan,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapu­lette, Selasa (4/8). Artikel Selengkapnya

Kejati Didesak Tuntaskan Semua Kasus Korupsi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk menuntaskan semua kasus korupsi yang selama ini ditanganinya. Korps Adhyaksa itu didesak me­nyelesaikan, semua kasus-kasus lama yang ditinggalkan oleh pejabat lama. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Eddyson Sarimanella menegaskan, selaku mitra Kejaksaan, pihaknya sangat me­nyayangkan begitu banyak kasus hukum khususnya dugaan tindak pidana korupsi yang belum dise­lesaikan oleh Kepala...

Naik Opini, Pemerintah Provinsi Maluku Raih WTP

Ambon, 27 Juli 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan secara virtual  oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna di Jakarta, secara simbolis LHP diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Muhhamad Abidin kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku...

Kabupaten Maluku Tengah Tetap Opini WTP & Kabupaten Maluku Barat Daya Raih Opini WTP

Ambon, 27 Juli 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara virtual melalui video conference oleh Muhammad Abidin selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Dalam sambutannya Muhammad Abidin menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK memberikan...

Jaksa Segera Periksa Saksi Korupsi Tugu Trikora

Keseriusan Kejati Maluku menye­lidiki dugaan korupsi proyek revita­lisasi Tugu Trikora dan Taman Patti­mura dibuktikan dengan langkah penyidik dalam waktu dekat segera periksa saksi-saksi. Proyek revitalisasi Tugu Trikora dan Taman Pattimura dengan nilai anggaran Rp876.848.000 tahun 2019 itu masih dalam tahap penyelidikan. Olehnya penyidik kejaksaan dalam waktu dekat menjadwalkan pemang­gilan keterangan sejumlah saksi. Artikel Selengkapnya

BPKP Jangan Hambat Penuntasan Korupsi Irigasi Sariputih

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku diminta transparan dan tidak menghambat penuntasan kasus korupsi proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Semua dokumen permohonan serta bukti syarat audit sudah diserahkan ke BPKP. Lalu apa yang ditunggu? “Jika memang dokumen untuk keperluan audit sudah diserahkan, BPKP harus secepatnya menghitung kerugian negara...

Kepala SMP N 8 Leihitu Jadi Tersangka Korupsi BOS

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menetapkan Sabah Ma­katita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 8 Leihitu. Sabah Makatita adalah Ke­pala SMP Negeri 8 Leihitu. Ia dinilai bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana BOS tahun ang­garan 2012-2017 sebesar Rp2 milar. “Dia ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya hingga meng­akibatkan...

Tahap II Korupsi SPPD Fiktif Buru Tergantung Jaksa

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Kom­­bes Roem Ohoirat mengata­kan, penyerahan tersangka dan ba­rang bukti atau tahap II terhadap Sdr. Ahmad Assegaf, eks Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, ter­sang­ka ka­sus dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buru tahun 2016-2018 yang merugikan negara sebesar Rp11.112.399.000,00 tergantung kesiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan JPU soal rencana...

BPK : LKPD Kabupaten Aru Masih Disclaimer

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2019 masih disclaimer. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Kabupaten Aru tahun 2019 diserahkan oleh Kepala Perwakilan Maluku Muhammad Abidin secara virtual, selasa (7/7/2020). Artikel Selengkapnya

KKT Dapat Opini WTP Dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Artikel Selengkapnya

Pemkab Kepulauan Tanimbar Raih Opini WTP Tahun Anggaran 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2019. Artikel Selengkapnya

Jaksa: Jampidsus Pending Korupsi Dana MTQ Bursel

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) senilai Rp9 miliar dipending Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejagung. Dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka yaitu Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana. Bendahara Dinas Perhubungan Bursel,...

Pemkot Tual Kembali Raih WTP

Pemerintah Kota Tual kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual pada tahun 2019.  WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku ini, merupakan WTP kali kedua sejak tahun 2018 lalu. Hal ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Kota Tual, Mochsen Ohoiyuf di Tual. “Pada kemarin telah dilaksanakan penyerahan LHP tahun 2019 oleh...

Pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Buru Kembali Raih WTP

Ambon, 13 Juli 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon dan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui video conference. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah Kota Ambon dan Kabupaten Buru. Kepala Perwakilan BPK Provinsi...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Pantau TLRHP & Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2020 Secara Virtual

Ambon, 13 Juli 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pemutakhiran data atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2020. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui video conference dari Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Kegiatan yang diikuti oleh 12 pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku ini, dibuka oleh Kepala Perwakilan...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Serahkan LHP atas LKPD Kab. Kepulauan Tanimbar & Kepulauan Aru TA 2019

Ambon, 7 Juli 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar & Kabupaten Kepulauan Aru. Penyerahan LHP dilakukan secara virtual melalui video conference oleh Muhammad Abidin, S.E, Ak., CSFA, CA selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku. LHP LKPD...

Jaksa: Korupsi Dana Pastori Waai Jalan

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengklaim pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Pastori IV Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waai, di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tahun 2017 masih berjalan. “Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati aluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi Siwalima terkait perkembangan kasus tersebut, Sabtu (27/6). Samy Sapulette tidak...

Kajati Maluku Perintahkan Selidiki

Dugaan korupsi proyek revitalisasi Tugu Trikora dan Taman Pattimura yang dilaporkan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku kini memasuki babak baru. Bagaimana tidak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Yudi Hamdono sudah memerintahkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette pada Sabtu (27/6) mengatakan, kasus jumbo yang semula enggan ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri...

BPKP Belum Audit Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Sariputih

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku hingga kini belum melakukan audit kerugian negara kasus dugaan proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah telah menyerahkan dokumen proyek irigasi tersebut kepada BPKP sejak tanggal 1 April 2020 lalu, BPKP telah melakukan telaah namun belum melakukan audit. Artikel Selengkapnya

Polda Serahkan ADD Suli Diaudit APIP Malteng

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Maluku menyerahkan, kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) untuk diaudit oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)  kabupaten setempat. Artikel Selengkapnya

Petunjuk Kejati Kejari Malteng Ambil Alih Korupsi SMPN 8 Leihitu

Entah bagaimana nasib kasus korupsi dana BOS SMP Negeri 8 Leihitu? Awalnya diusut Kejari Ambon dan sudah dinaikan ke tahap penyidikan, tiba-tiba Kejari Malteng menyurati Kejati Maluku, dan meminta kasus itu ditangani Kejari Malteng. Artikel Selengkapnya

Kasie Intel: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Tetap Jalan

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Malteng Karel Benito menegaskan, penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara timur Kobi yang menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar proses penyeidikannya tetap berjalan. Artikel Selengkapnya

Jaksa Kumpul Data Dugaan Korupsi Damkar MBD

Kejati Maluku terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Proyek tahun 2016 senilai Rp 5.580.025.000 yang bermasalah itu masih dalam proses penyelidikan. “Kasus ini masih dalam proses penyelidikan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, melalui WhatsApp, Sabtu (9/5). Artikel Selengkapnya

Eks Sekretaris Panwaslu Malteng Dituntut 1,3 Tahun Penjara

Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Ka­bu­paten Maluku Tengah, Yanti Nirahua ditun­tut 1,3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Asmin Hamza di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terkait kasus korupsi dana hibah penga­wasan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2016-2017. Dalam amar tuntutan JPU, ter­dakwa dinyatakan terbukti melang­gar Pasal 3 junto Pasal 18 UU No­mor 31 Tahun 1999 tentang...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Menyerahkan Lima LHP LKPD TA 2019

Ambon, 1 Juli 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada lima pemerintah daerah yaitu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang diserahkan secara virtual melalui video conference, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Timur diserahkan di kantor BPK...

Matrks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Matrks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Download Selengkapnya

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang...

Penyidikan Korupsi SMAN 2 Serut Masih Jalan

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung SMAN 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah masih terus dilakukan Kejaksaan Negeri Cabang Wahai. Proyek senilai Rp2,6 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017 itu, diduga merugikan negara lebih dari Rp800 juta. Artikel Selengkapnya

Koruptor Transit Passo Minta Keringanan Hukuman

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek terminal transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon meminta keringanan hu­kuman dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon hari Senin, 06 April 2020 dengan agenda pembelaan. Sebelumnya ketiga terdakwa di­tuntut hukuman 1,6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. “Kami mohon hukuman yang seringan-ringannya,” kata Amir Gaos Latuconsina, salah...

Korupsi Dana Desa Tobo Naik Penyidikan

Setelah mengantongi sejumlah bukti, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seram Bagian Timur (SBT) pastikan, dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tobo tahun 2016-2018 naik statusnya, dari penyelidikan ke penyidikan. “Minggu ini kita gelar perkara untuk naikan status kasus DD Tobo ke tahapan penyidikan,” jelas Kajari kepada Siwalima di Bula oada hari kamis, 04 April 2020. Kajari mengatakan setelah dilakukan proses penyelidikan...

Dugaan Korupsi DD Suli Masih Penyelidikan

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Maluku sampai sekarang masih menyelidiki dugaan korupsi dana desa (ADD) Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kasus ini sebelumnya dilaporkan warga sejak 17 Januari 2020 yang lalu namun sampai sekarang penyidik masih menyelidikinya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Roem Ohoirat kepada Siwalima...

Ganjalan Di Audit Korupsi CBP Tual

Belum ada titik terang untuk audit kerugian negara kasus dugaan korupsi distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016-2017. Ada perbedaaan pendapat antara Badan Pengawas Keangan dan Pembangunan (BPKP) dan penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Maluku soal dokumen disposisi Walikota Tual, Adam Rahayaan. Auditor ngotot meminta dokumen itu untuk menghitung kerugian negara. Tetapi bagi penyidik, disposisi tidak...

Dipanggil Jaksa, Megi Samson Diminta Kooperatif

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) telah melayangkan panggilan kepada Emma Elsa Samson alias Megi Samson (MS) untuk diperiksa Senin (23/3). Ia diminta untuk kooperatif. Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Maluku, yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan ini akan diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek saluran irigasi di Desa...

BPKAD Akui Pejabat Di Aru Tak Miliki Kesadaran

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan mengaku, para pejabat di lingkup Pemkab Kepulauan Aru sampai dengan saat ini tak miliki kesadaran untuk manata aset milik pemerintah dengan baik. Pasalnya, fakta membuktikan bahwa sampai dengan saat ini penataan dan pendataan aset daerah milik Pemkab Kepulauan Aru khususnya kendaraan roda dua dan...

BPKAD Surati Pimpinan OPD Kembalikan Mobil Dinas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) resmi menyurati sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, agar segera mengembalikan mobil dinas usai dimutasikan. “Kita sudah mengirim surat tersebut dua pekan lalu dan kami berharap Kepala OPD yang sudah dipindahkan ke dinas yang lain, harus meninggalkan mobil pada dinas yang ditinggalkan,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Aset...

BPKAD: Belum Semua OPD Ajukan Permintaan Pencairan Anggaran

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Zulkifli Anwar mengatakan, belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengajukan Permintaan Pencairan Anggaran Tahun 2020. Pengajuan permintaan ini diajukan, pasca Pemprov Maluku telah menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada setiap OPD di lingkup Pemprov Maluku pada tanggal 7 Januari 2020. “Tugas OPD setelah mendapatkan DPA,...

WTP Tidak Berarti Bebas Dari Tipikor

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku mengingatkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tidak berarti bersih dari kecurangan maupun dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin dalam acara media workshop dengan tema “Mengenal BPK Lebih Dekat” yang dipusatkan di Kantor sementara BPK di Karpan...

BPK Jangan Hambat Penuntasan Korupsi SPPD Pemkot

Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat diminta tidak menghambat proses penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011 yang diduga merugikan negara sebesar Rp742 juta lebih. Auditor yang diminta oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease sebagai saksi ahli, hingga kini belum disiapkan. Akibatnya, penanganan kasus ini berlarut-larut....

BPK Perwakilan Maluku Gelar Media Workshop

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menggelar Media Workshop dengan mengangkat tema "Mengenal BPK Lebih Dekat”. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Maluku di Karang Panjang, Ambon, Kamis, (16/1/). Artikel Selengkapnya

Pengarahan Kepala Perwakilan Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2019

Ambon, 06 Februari 2020 Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Kepala Perwakilan BPK Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak., CSFA, CA., memberikan pengarahan kepada seluruh Pemeriksa yang akan ikut dalam tim pemeriksa LKPD. Pengarahan ini dilaksanakan pada hari Rabu 05 Februari 2020 yang bertempat di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam pengarahannya Kepala Perwakilan menghimbau...

Diklat Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ambon, 03 Februari 2020 Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 berbasis akrual, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan LKPD bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Diklat diselenggarakan selama 5 hari, dari tanggal 27 s.d. 31 Januari 2020 dengan peserta sebanyak 68 orang terdiri dari Kepala Subauditorat I dan...

Meriahkan HUT BPK RI ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Berbagai Acara

Ambon, 22 Januari 2020 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (HUT BPK RI) ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan berbagai acara. Acara tersebut antara lain kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) serta Family Gathering. Untuk Porseni BPK Perwakilan Maluku dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., dan diakhiri dengan pelepasan balon...

Memperingati HUT BPK RI ke-73 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Melaksanakan Upacara

Ambon, 22 Januari 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Senin, 20 Januari 2020 melangsungkan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-73 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., bertindak sebagai Inspektur Upacara yang sekaligus membacakan amanat pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan Komandan Upacara, Ruben Sidabutar,...

“Mengenal BPK Lebih Dekat”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Media Workshop

Ambon, 17 Januari 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan acara Media Workshop dengan tema “Mengenal BPK Lebih Dekat” yang dilaksanakan pada hari kamis 16 Januari 2020 bertempat di kantor sementara Karang Panjang. Acara ini dihadiri oleh media masa di wilayah Ambon baik media cetak, online, dan media elektronik RRI Ambon dan TVRI Ambon.  Kepala Perwakilan Muhammad Abidin,...

“Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 91 Tahun 2019

Ambon, 26 Desember 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melangsungkan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 pada Senin, 23 Desember 2019 dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., membacakan amanat pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Amanat terserbut mengharapkan Peringatan Hari Ibu (PHI) dapat membuat...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019

Ambon, 13 Desember 2019 Dalam bulan Desember 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku telah menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yakni satu Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT) atas Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) yang diserahkan tanggal 4...

Diklat Keprotokolan Bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 12 Desember 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan  Diklat Keprotokolan kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi keprotokolan yang memiliki tugas dan fungsi terkait keprotokolan, baik langsung maupun tidak langsung. Pelatihan Keprotokolan yang diselenggarakan berlangsung selama dua hari (10-11 Desember 2019) di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku...

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Semester II Tahun 2019

Ambon, 9 Desember 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Posisi Semester II Tahun 2019, bertempat di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 04-06 Desember 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Maluku. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan TLRHP yang dihadiri oleh seluruh entitas pemeriksaan...

Kerugian Negara Atas Kasus SPPD Fiktif Di Pemkot Ambon

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, telah mengantongi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), terkait Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011. Artikel Selengkapnya

Jerat Tersangka SPPD Fiktif Pemkot, Polisi Surati BPK

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta auditor untuk diperiksa sebagai saksi ahli dalam Kasus Korupsi SPPD Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Ambon, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gilang Prasetya mengatakan, untuk menetapka Tersangka Korupsi SPPD...

Ditreskrimsus Tertutup Soal Kasus Marlasi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, terkesan tertutup soal penanganan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Kasus proyek tahun 2015 itu telah lama dalam tahap penyidikan, namun hingga kini belum dituntaskan. Saat ini penyidik memilih fokus dalam penuntasan kasus pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Ambon yang bernilai Rp58,9 miliar, padahal...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke 48 Tahun 2019

Ambon, 29 November 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melangsungkan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI Tahun 2019 pada Jumat, 29 November 2019 dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, membacakan amanat pidato Presiden Republik Indonesia. Bapak Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., selaku Kepala Perwakilan mengharapkan pada Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-48 ini, seluruh...

Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil BPK RI Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 29 November 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Acara tersebut dilaksakan pada tanggal 29 November 2019 di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Karang Panjang. Acara sumpah PNS dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Muhammad Abidin, S.E., AK., CA dan dihadiri Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta seluruh pegawai BPK Perwakilan...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Sambangi Siwalima dalam Rangka Menjalin Relationship

Ambon, 26 November 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kunjungan/media visit ke kantor Media Harian Siwalima di Jl. Diponegoro, No 20, Lorong Mayang, Sirimau, Kota Ambon pada 25 November 2019. Dalam kunjungan tersebut Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Ruben Sidabutar Bersama dengan empat orang stafnya Hendy Pratama Saefudin, Irma Christiani Manik, Fajar Aly dan Siti Sangadah menyampaikan maksud dan...

Pemkot Dapat WTP, ini Alasan BPK

https://spektrumonline.com/2019/11/23/pemkot-dapat-wtp-ini-alasan-bpk/

Peranan BPK Dalam Upaya Pencegahan Kadaluwarsa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Tulisan Hukum)

Dalam upaya pencegahan kadaluwarsa, BPK berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yaitu melalui: a. pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian...

Dukungan Psikososial Pasca Bencana pada Pegawai Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 13 November 2019 Gempa bumi yang terjadi di Ambon sejak 26 September 2019 menimbulkan rasa trauma bagi Pegawai pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Pegawai juga mengalami rasa transisi yang semula merasakan nyaman dalam bekerja dan beraktivitas, akhirnya harus selalu waspada dalam beraktivitas akibat gempa susulan yang belum juga berakhir. Untuk itu, Biro Sumber Daya Manusia BPK RI bersama...

Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (SiAP DTT) oleh Biro TI BPK RI

Ambon, 11 November 2019 Biro TI bersama Perwakilan Provinsi BPK Maluku menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (SiAP). Acara tersebut berlangsung selama satu hari pada tanggal 11 November 2019 setelah selesainya Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Subauditorat Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku Karang Panjang. Acara dibuka oleh Kasubag...

“Aku Pahlawan Masa Kini”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2019

Ambon, 11 November 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melangsungkan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 pada Senin, 11 November 2019. Upacara dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kasubbag Humas dan TU Perwakilan yaitu Ruben Sidabutar, S.E. membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia. Amanat tersebut mengharapkan Peringatan Hari Pahlawan dapat membuat kita lebih menghargai jasa...

Jaksa Diminta Kejar Penilep Uang Gereja

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) telah diganti, namun penyelidikan kasus dugaan korupsi terhadap dana hibah pembangunan Pastori IV Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waai, Kabupaten Maluku Tengah belum tuntas, oleh sebab itu, pihak Kejati Maluku diminta transparan dan menuntaskan pelaku kejahatan yang berani mencuri uang milik Jemaat GPM Waai itu. Artikel Selengkapnya

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 91 Tahun 2019

Ambon, 28 Oktober 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 28 Oktober 2019 melaksanakan upacara bendera Hari Sumpah Pemuda ke 91 Tahun 2019.  Kali ini upacara bendera Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima yang dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku karena tidak memungkinkan dilaksanakan upacara bendera di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku akibat gempa bumi...

Tiba di Ambon, Wakil Ketua BPK RI Semangati Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Pasca Gempa

Ambon, 27 Oktober 2019 Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Wakil Ketua BPK RI) Dr. Agus Joko Pramono, M.Ak., Ak., CA. beserta rombongan melakukan kunjungan ke Ambon pasca gempa yang mengguncang Ambon mulai 26 September 2019 lalu. Beliau menyempatkan diri berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon untuk memberi semangat kepada para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Masuk dalam 5 Peserta Terbaik Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Ambon, 25 Oktober 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku diundang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan bagi Aparat Penegak Hukum di wilayah Provinsi Maluku selama 3 hari mulai tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2019 di Hotel Santika Premire Ambon. Pesrta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum   yang diundang KPK terdiri dari penyidik...

Pemkab MBD Optimis Raih WTP

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2018 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk pengelolaan APBD Kabupaten MBD tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD optimis untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artikel Selengkapnya

DPRD Berharap WTP Dicapai Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku sementara, Lucky Wattimury berharap, keuangan Maluku harus dikelola sebaik mungkin agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa tercapai. Artikel Selengkapnya

Agendakan Gelar Perkara, Polisi Janji Tuntaskan Korupsi Odie

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berjanji untuk menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Empat Unit Speedboat Di Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya (MBD), yang diduga melibatkan Odie Orno. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) M. Roem Ohoirat, mengatakan, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) akan memberikan kepastian hukum dalam kasus mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD,...

Sekda : Pimpinan OPD Harus Selesaikan RAPBD Perubahan

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang meminta, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak keluar daerah sampai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2019 selesai dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artikel Selengkapnya

Korupsi Odie Orno Masuk Jaksa, Jaksa Tunggu Pelimpahan Berkas Dari Ditreskrimsus

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sudah dilimpahkan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. SPDP atas kasus tersebut sebesar Rp1.524.600.000,00 diduga melibatkan eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten MBD, Desianus Orno alias Odie Orno, sudah disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak April...

Upacara Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Ambon, 17 Agustus 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di  Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Hujan deras yang turun saat pelaksanaan upacara tidak mengurangi hikmatnya upacara yang diikuti oleh pejabat dan pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Plh. Kepala Perwakilan yaitu Zainal Abidin, S.E.,M.M. selaku Kepala Sub Auditorat...

Tulisan Hukum : Agen Pengadaan Dalam Perpres 16 Tahun 2018

Terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini memberikan beberapa perubahan dengan memperkenalkan tipe swakelola baru sehingga muncul Swakelola Tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Selain itu terdapat pelaku pengadaan barang/jasa baru yang belum pernah ada sebelumnya hingga terbit...

Tulisan Hukum : Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Setelah hampir dua puluh satu tahun akhirnya pada tanggal 26 Juli 2018, Revisi Undang-Undang PNBP disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Rapat Paripurna ke 32 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2017/2018. UU 20/1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU 9/2018). Dalam rapat Paripurna tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Maluku

Ambon, 25 Mei 2019 Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Selatan...

Turun Periksa Tim BPK Lihat Dengan Mata Kepala Proyek Lingkar Wokam Amburadul

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku turun melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Selasa (9/7), dan melihat sendiri amburadulnya proyek itu. Temuan Tim Pemeriksa Negara sekaligus membuktikan bahwa apa yang diklaim oleh Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) Jeffry Enus bah­wa, proyek Tahun 2018 yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp36,7 miliar itu...

Temuan BPK Permudah Jaksa Bongkar Kasus Lingkar Wokam

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tak perlu berlama-lama menelaah Kasus Proyek Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku lebih memudahkan untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek bermasalah itu. Bahkan penanganan kasus proyek Tahun 2018 sebesar Rp36,7 miliar itu bisa langsung ke tahap penyelidikan, tak lagi melalui pulbaket dan puldata. “Justru dengan...

Mahasiswa Demo Kasus Pemotongan DD SBB Di BPK

Puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Rabu (3/7) untuk mempertanyakan Audit Kasus Pemotongan Dana Desa (DD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2017. Para pendemo merupakan gabungan dari Garda NKRI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI. Mereka mendatangi Kantor BPK di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Kota Ambon, sekitar pukul 10.00 WIT....

Kasus WFC Dilimpahkan Ke Pengadilan Tipikor

Berkas perkara Dugaan Korupsi Water Front City (WFC) Namlea, Kabupaten Buru dilimpahkan Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Maluku ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Kasus ini meliputi Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016. Ada empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Sahran Umasugi, Muhamad Duwila, Sri Jurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Muhammad Ridwan Pattipelouw...

Audit Investigasi Korupsi Panca Karya Di Tangan BPK Pusat

Permintaan Audit Investigasi Kasus Dugaan Korupsi PD Panca Karya sudah di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat. Kepala Subbagian (Kasubbag) Humas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ruben Sidabutar, mengatakan, Audit Investigasi yang dimintakan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, sudah diajukan kepada BPK Pusat untuk ditindaklanjuti. “Kalau untuk PD Panca Karya inikan BPK bekerja atas...

Laporan Keuangan Kepulauan Tanimbar Raih WTP

Laporan Keuangan Peme­rintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diberikan, setelah melewati proses pemeriksaan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk...

BPK: Audit Korupsi SPPD Fiktif Buru Masih Jalan

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwaki­lan Provinsi Maluku, Muham­mad Abidin mengaku, audit kerugian negara SPPD Fiktif dan Korupsi Uang Makan Minum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2015-2017 sementara berjalan dan dilakukan oleh BPK Pusat. Untuk kepentingan audit, Tim Pemeriksa BPK Pusat sudah melakukan pemeriksaan langsung di Namlea, Kabupaten Buru, sebelum Perayaan Idul Fitri 1440 H. “Pemeriksaannya sementara berjalan dan sudah...

Wadir Reskrimsus : BPK Audit Korupsi CBP Tual

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae mengaku, Dokumen Kasus Dugaan Korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku untuk audit kerugian negara. Artikel Selengkapnya

Opini WTP Dipertahankan

Prestasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng). Predikat prestisius dalam pengelolaan keuangan ini pertama kali diraih Tahun 2017 terhadap penilaian pengelolaan keuangan Tahun 2016, dan secara berturut-turut, dipertahankan tahun penilaian 2017 dan 2018 bersama tiga kabupaten/kota lainnya di Provinsi...

Gelapkan Milyaran Rupiah Kades Masnana Dipolisikan

Forum Pemerhati Sosial dan Peduli Pembangunan (FPSPP) melaporkan Romeldus Nurlatu, Kepala Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan ke Polisi. Romeldus Nurlatu diduga telah menggelapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Masnana Tahun 2017-2018 sebesar Rp2.347.307.000. Sejak dilantik sebagai Kepala Desa Masnana Tahun 2016, Romeldus Nurlatu dinilai tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dana desa. Artikel Selengkapnya

BPK Beri Tiga Rekomendasi Ke Pemprov Maluku

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun 2018 mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku. BPK memberikan Opini WDP karena dibawah pemerintahan Said Assagaff, penataan aset, pengelolaan dan penatausahaan utang beban dan utang jangka pendek belum sesuai ketentuan, serta pengelolaan belanja hibah kurang memadai. Artikel Selengkapnya

Satu Lagi Tersangka Korupsi WFC Ditahan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menahan satu tersangka Kasus Korupsi Proyek Pem­bangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea, Kabu­paten Buru Tahun 2015-2016 di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Kamis (9/5). Artikel Selengkapnya

Lagi, Tersangka Korupsi Proyek WFC Ditahan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menahan satu tersangka Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015-2016 ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Selasa (30/4). Tersangka tersebut adalah Muhammad Duwila alias Memet, selaku kuasa dari PT Aego Media Pratama. “Benar telah dilakukan penahanan terhadap satu tersangka Korupsi Proyek WFC Kota Namlea tahun...

Mandek Audit Terminal Transit Passo

Permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku mengaudit Kerugian Negara, Kasus Dugaan Korupsi Proyek Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Tahun 2008-2009 belum juga mendapat respon. Akibat audit kerugian negara mandek, penanganan kasus yang menjerat tiga orang sebagai tersangka yaitu, Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri Jhon Lucky Metubun, Direktur...

Berkas SPDP Masuk Jaksa, BPK Audit Korupsi CBP Tual

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual. Artikel Selengkapnya

Pajak Kendaraan Digelapkan, Penyidik Tetapkan Dua Tersangka

Penyidik Satuan Resor Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan dua tersangka dalam kasus Dugaan Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku. Kedua tersangka tersebut adalah anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Aipda Erick Lesnussa dan pegawai Dispenda Maluku, Ahmad Rifai. Penyidik menetapkan Erick Lesnussa dan Ahmad Rifai...

Menunggu Janji KPK

Ketidakjelasan penanganan kasus dugaan korupsi PD Panca Karya bernilai milyaran rupiah yang dilaporkan eks Ketua Dewan Pengawasan PD Panca Karya, Rury Moenandar mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga superbody itu akan melakukan supervisi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi yang melilit perusahaan milik daerah itu. Artikel Selengkapnya

Dinsos: Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran

Dinas Sosial Kota Ambon mengaku, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Langsung Non Tunai dan Bantuan Lainnya, ternyata selama ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, para penerima bantuan ini kebanyakan berasal dari masyarakat yang mampu bahkan terbilang mapan, padahal ini diperuntukan bagi masyarakat miskin, yang benar-benar tidak mampu. “Pada triwulan I ini, kita akan...

Korupsi Di Aru Mengendap, Gonga Hibahkan Gedung

Berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini tidak pernah diotak-atik oleh Penyidik. Mengendapnya berbagai dugaan kasus korupsi, diduga tidak lepas dari peran Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga dengan menghibahkan sebuah gedung berlantai dua bernilai miliaran rupiah untuk Satuan Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru. Artikel Selengkapnya

Pemkot Ambon Selesai Susun RKPD 2020

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon menggelar Rapat Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dipusatkan di Ruang Rapat Lantai II Balai Kota Ambon, Selasa (5/3). Artikel Selengkapnya

Hutang Pemprov Ke Pihak Ketiga Belum Lunas

Dua tahun berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menung­gak pembayaran hutang pihak ketiga. Hingga kini hutang pihak ketiga ter­sebut belum dilunasi dan masih tersisa Rp30 miliar. Di tahun 2017, hutang pihak ketiga sebesar Rp171 miliar, dan baru dapat diselesaikan di bulan Agustus 2018. Sedangkan hutang pihak ketiga un­tuk tahun 2018 sebesar Rp150 miliar belum lunas dibayar...

Reviu Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku TA 2018 oleh Inspektorat Utama

Ambon, 28 Januari 2019 Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 dan bagian dari penerapan good governance, Tim Inspektorat Utama mereviu Konsep Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebelum konsolidasi Laporan Keuangan BPK secara keseluruhan. Tim Inspektorat Utama yang beranggotakan Dicky Eka Kurniawan, Wahyu Hariyanto, Dedy telah mereviu Konsep Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada kegiatan Reviu...

Sambut HUT BPK RI ke-72, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Porseni, Perlombaan Tradisional dan Bakti Sosial

Memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (HUT BPK RI) ke-72 yang jatuh pada 1 Januari 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menggelar pekan olahraga dan seni serta serangkaian perlombaan tradisional yang diikuti oleh pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan di Halaman Mess Pegawai BPK Perwakilan...

Dua Saksi WFC Mangkir

Dua saksi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mangkir dari panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk diperiksa dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Water Front City (WFC), Namlea, Kabupaten Buru. Artikel Selengkapnya

Kunjungi Malteng, BPK Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan DD

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bersama Tim dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengunjungi Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kunjungan Rombongan DPR RI dan BPK tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Edison Betaubun. Rombongan ini diterima langsung oleh Bupati Malteng Tuasikal Abua, Senin (18/2). Artikel Selengkapnya

Bahas Dana BOS, Komisi II Temui Kemendikbud

Guna membahas dan berkonsultasi tentang pengelolaan dan mekanisme lain dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, maka Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menemui pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Kamis (31/1/19). Artikel Selengkapnya

Alimin Siap Bayar, Karo Humas Bungkam

Bendahara Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Maluku, Alimin Buton, mengaku siap mengembalikan kerugian daerah sesuai perintah Inspektorat. Menurut Alimin Buton, uang yang harus dikembalikan ke kas daerah hampir Rp300 juta. Alimin Buton dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Junries, bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut. Artikel Selengkapnya

Sekda Baru Harus Mampu Keluarkan Bursel Dari Predikat Disclaimer

Hingga saat ini Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dipimpin Bupati Tagop Sudarsono Soulissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky belum mampu keluar dari  Disclaimer dan masih menyandang rapor merah. Artikel Selengkapnya

Saksi Mengaku Kadis Kominfo SBT Pakai Rp246 Juta

Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT), Sambandia Sagala mengaku, uang perjalanan dalam daerah selama Agustus-Desember 2017 senilai Rp123 juta dipakai oleh Zainudin Keilola alias Nanang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Zainudin Keilola juga menggunakan uang pengadaan alat-alat elektronik sebesar Rp123 juta. Artikel Selengkapnya

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Melakukan Media Visit ke TVRI dan RRI

Sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan media, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan kunjungan ke media (media visit). Kunjungan kali ini dilaksanakan pada 8 Februari 2019 ke media TVRI dan RRI. Pada kunjungan ke TVRI kali ini rombongan media visit diterima langsung oleh Kepala LPP TVRI Maluku yaitu Drs Miswarudin Nasution M.AP sedangkan pada kunjungan ke RRI rombongan media visit...

Pengarahan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD) TA 2018

Ambon, 11 Februari 2019 Bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Kepala Subauditorat Maluku II selaku Plt Kepala Perwakilan Listiyo Darmanto Senoaji, bersama dengan Kepala Subauditorat Maluku I Lukman Hakim dan didampingi oleh Pemeriksa Madya Ubaidi dan Henggar Kartika Padya Nugraha membuka dan memberi pengarahan pada kegiatan Pengarahan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018. Kegiatan...

Jelang Pemeriksaan Interim LKPD TA 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Ekspose bagi Tim Pemeriksa

Jelang pelaksanaan tugas pemeriksaan interim LKPD TA 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan beberapa persiapan. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah ekspose bagi Tim Pemeriksa. Pada 17 Desember 2018 pukul 15.00 WIT diadakan ekspose mengenai Pemantauan Tindak Lanjut dan Kerugian Negara. Narasumber ekspose tersebut adalah R. Farhan Hasbu, S.T. Tujuan dari diadakan ekspose tersebut adalah agar Pemeriksa dalam melakukan...

Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Kota Ambon Tahun 2019 Alami Peningkatan

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo mengharapkan agar pemenfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Fokus pemanfaatan DD diarahkan ke pemberdayaan, yakni sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa dan negeri. Pemanfaatan DD harus sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa atau negeri yakni desa yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.Artikel Selengkapnya

2018, Badan Pengelola Pajak Lampui Target PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon di tahun 2018 kemarin adalah sebesar Rp105 miliar. Kepala BPPRD Kota Ambon Roy de Fretes mengaku, dengan capaian yang diperoleh ini, maka telah melampaui target yang dibebankan pemerintah yakni Rp98 miliar.Artikel Selengkapnya

Kapolres : Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Tuntas Tunggu BPK

Bukti-bukti korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tahun 2011 sudah di tangan penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.Artikel Selengkapnya

Penyidikan WFC Belum Juga Rampung

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi terkait penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Water Front City (WFC), Namlea, Buru. Jaksa juga belum bisa memastikan kapan kasus ini selesai dan dilimpahkan ke Pangadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon.Artikel Selengkapnya

Peringati HUT BPK RI ke-72 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Laksanakan Upacara Bendera

Ambon, 21 Januari 2019 “Energi, Sinergi dan Prestasi” menjadi tema dalam peringatan HUT BPK RI ke-72. Dalam pidato Ketua BPK RI Prof. Dr, Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. beliau menyampaikan semangat persaudaraan dan kekeluargaan antar insan BPK merupakan energi yang besar dan harus semakin dikuatkan dengan sinergi setiap unit kerja agar BPK semakin berprestasi dalam mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan...

Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan – Tulisan Hukum

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam berpartisipasi secara global dalam aturan internasional yang biasa disebut Automatic Exchange of Information (AEoI), aturan yang diprakarsai oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Negara-Negara G-21 menyebutkan bahwa salah satu syarat utama untuk dapat bertukar informasi keuangan antarnegara adalah adanya peraturan domestik  tentang keterbukaan informasi perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan...

Penanganan Korupsi Speedboat MBD Karam Di Meja Polisi

Kasus dugaan korupsi pengadaan empat buah speed boat di Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga kini tak jelas penanganannya. Pasalnya, kasus ini sudah dilaporkan ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak Oktober tahun lalu, namun sampai saat ini tak jelas penanganannya alias karam di meja penyidik.Artikel Selengkapnya

Far-Far : Aset Yayasan PGRI Harus Ditarik Dari Pemprov Maluku

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Leonara Far-Far menginginkan agar seluruh aset yang saat ini digunakan Yayasan PGRI harus ditarik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Keinginanya ini sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kata akhir Fraksi PDIP saat paripurna beberapa waktu lalu. “Itu kan sudah dituangkan dalam kata akhir...

Berkas Skandal Bank Maluku Dobo Masih Diteliti

Berkas perkara skandal dugaan korupsi Bank Maluku Dobo, dengan tersangka Mathias Akihary dan Aminada Prahandra, hingga kini masih diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mathias Akihary adalah man­tan cash paur Bank Maluku Dobo. Sedangkan Aminada Prahandra saat itu menjabat Kepala Cabang Bank Maluku di Dobo. “JPU hingga kini masih me­niliti berkas perkara, Mathias Akihary dan Aminada...

Pembagian Tugas Monitoring Dan Evaluasi Dana Desa – Tulisan Hukum

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Tiga tahun keberlangsungan pemberian Dana...

Sinergi BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Provinsi Maluku dalam Upaya Pemberantasan tindak pidana korupsi

Ambon. Menindaklanjuti hasil pertemuan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku sebelumnya dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, pada hari Kamis 25 Oktober 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan kegiatan forum koordinasi  dengan APH, Kepolisian Daerah Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon. Tema kegiatan forum tersebut adalah “Sinergi BPK Perwakilan Provinsi...

Sosialisasi Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Ambon. BPK Perwakilan Provinsi Maluku  mengadakan kegiatan forum sosialisasi dengan Sekretaris Daerah dan Inspektur Pemerintah Daerah se wilayah Provinsi Maluku tentang Sosialisasi  Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 25 Oktober 2018 di Auditorium BPK...

BPK Perwakilan Maluku Melakukan Kunjungan ke Polda Maluku

Pada Rabu (10/10/2018) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin melaksanakan silaturahmi dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas TU, Ruben Sidabutar, dan Kepala Sub Bagian Hukum, Yudha Hidayah Hardani. Pertemuan ini adalah salah satu agenda Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk memperkuat...

BPK Hadir dalam Dialog Aspirasi Maluku bersama Pro 1 RRI Ambon

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian dana desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Tugas dan peran Badan Pemeriksa...

Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2018, Pemeriksa Ikuti Diklat Sistem Aplikasi Pemerintahan (SiAP) LKPD

Ambon, 8 Oktober 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI mendapat mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bagian dari BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan. Maka dari  itu, sejalan dengan penerapan e-Audit oleh BPK, tim pemeriksa diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) di tahun...

Kejaksaan Tinggi Maluku Menerima Kunjungan BPK

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin melaksanakan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Haryono, S.H.,M.H. pada Rabu 3 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Maluku I dan II, Kepala Sub Bagian Humas TU, dan Kepala Sub Bagian Hukum.Pertemuan ini merupakan salah satu agenda Kepala...

Upacara Hari Kesaktian Pancasila BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Upacara yang berlangsung sederhana dan hikmat ini, dimulai dengan mengeningkan cipta oleh seluruh peserta upacara, kemudian dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila dan Ikrar. Dalam ikrar yang dibacakan oleh Leonardo Amarduan disampaikan bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ikrar tersebut juga diharapkan untuk tetap mempertahankan...

Istri Walikota Masuk Daftar SPPD Fiktif

Ambon - Keterlibatan istri Walikota Ambon, Ny Leberina Louhenapessy, dalam kasus SPPD fiktif, ternyata bukan ilusi apalagi khayalan. Nama Debby, panggilan akrabnya, terbukti masuk dalam kasus yang dibidik polisi itu. Berdasarkan temuan Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, nama Debby masuk dalam daftar penggunaan SPPD fiktif tahun 2011. Baca selengkapnya...

Korupsi Uang Makan Pendopo SBB, Polisi Siapkan Bukti ke BPKP

Ambon - Penyidik Satreskrim Polres Seram Bagian Barat sementara menyiap­kan dokumen dan bukti-bukti dugaan korupsi uang makan dan minum pendopo bupati dan wakil bupati tahun 2017 senilai Rp 1.020.000.000.00 untuk diserahkan kepada BPKP. Penyidik juga sudah meminta Pemkab SBB menyerahkan surat perintah membayar (SPM) dan bukti pertanggungjawaban ke­uangan. Baca selengkapnya...

Kajati Pastikan Tersangka Terminal Transit Diseret Ke Pengadilan

Penanganan Kasus Du­gaan Korupsi Proyek Pembangunan Terminal Transit Pa­sso, Kota Ambon Tahun 2008-2009 belum juga tuntas. Padahal tersangka proyek gagal yang meng­uras anggaran lebih dari Rp55 milyar ini, sudah dite­tapkan sebagai tersangka hampir setahun.Artikel Selengkapnya

Pemkot Ambon Raih Opini WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pemkot Ambon empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi di tahun ini berhasil meraih opini WTP," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD...

Jaksa Garap Bukti Korupsi Akreditasi Puskesmas Malteng

Masohi - Tim Kejari Maluku Te­ngah (Malteng) masih te­rus menggarap bukti-bukti dugaan korupsi di proyek akreditasi puskesmas ta­hun 2017 di Dinas Kese­hatan kabupaten setem­pat. Informasi yang diper­oleh menyebutkan, dugaan korupsi proyek senilai Rp 1,8 milyar itu kemungkinan naik ke tahap penyelidikan. Sebab, tim penyelidik me­nemukan ada indikasi per­bua­tan melawan hukum. Baca selengkapnya...

BPK Dukung Polisi Bongkar Korupsi di Panca Karya

Ambon - BPK Perwakilan Maluku siap membantu Direskrim­sus Polda Maluku mem­bongkar dugaan korupsi di Panca Karya.   Audit investigasi  akan dilakukan sesuai permin­taan penyidik Ditreskrim­sus. “Dari BPK perwakilan Maluku  sudah membalas su­rat penyidik. Surat baru diterima dua hari lalu dan akan segera dikoordinasi­kan, akan diekspos di BPK,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat, saat dihu­bungi Siwalima, melalui telepon selulernya,...

Diusut Polisi, Dibela Kadis ESDM

PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) bukan asing lagi bagi publik. Nama perusahaan ini mulai terkenal, saat dibawa oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy ke kawasan tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru tahun 2015 lalu. Awal masuknya PT BPS, pasca penggusuran ribuan penambang ilegal pada November 2015. Alasan pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri dan limbah sianida...

Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018

Pada kesempatan upacara HUT ke-73 ini juga dilakukan Penyematan Tanda Kehormatan kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku yaitu Satyalencana Karya Satya XX Tahun kepada Lukman Hakim, Kasubauditorat Maluku I dan Ruben Sidabutar, Kasubbag Humas dan TU Kalan.  Satyalencana Karya Satya X Tahun kepada Febry Adi Purnama dan Uthar Mukthadir, Pemeriksa Muda. Upacara HUT ke-73 dihadiri pejabat struktural, pegawai, satuan pengaman dan...

Tiga Kabupaten Di Maluku Masih Peroleh Opini Discalimer

Tiga Kabupaten di Provinsi Maluku masih memperoleh opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga Kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.Artikel Selengkapnya

Lagi, Tiga Tersangka Korupsi Terminal Transit Diperiksa

Direktur PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pro­yek Terminal Transit Passo Tahun 2008-2009, Angganoto Ura dan Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Me­tubun, kembali dipe­riksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Senin (30/4).  Ketiga tersangka kasus du­gaan korupsi terminal transit ini diperiksa atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penghitungan...

Pattipeilohy: Pembahasan LKPJ Hampir Rampung

Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawa­ban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun 2017, Juliana Pattipeilohy mengaku, pembahasan yang dilakukan Panita Khusus (Pansus) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sudah hampir rampung. Nantinya setelah pembahasan ini selesai dan diperipurnakan pada Rabu (9/5), maka akan diakhiri dengan dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi.Artikel Selengkapnya

Muhammad Abidin Jabat Kepala Perwakilan BPK Maluku

Muhammad Abidin resmi men­jabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku menggantikan Ade Iwan Ruswana yang dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Audiotorium Kan­tor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jumat (20/4).Artikel Selengkapnya

Jaksa Rampungkan Berkas Tersangka Korupsi WFC

Tim Penyidik Kejati Maluku sementara merampungkan berkas empat tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Water Fronf City Kota Namlea, Kabupaten  Buru Tahun 2015-2016. Keempat tersangka tersebut yaitu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Duwila alias Memet selaku kuasa PT Aego Media Pratama dan Muhammad...

Hasil Audit Korupsi Terminal Transit Tertahan Di BPK Pusat

Hingga kini Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, masih tertahan di BPK pusat. Auditnya sudah dilakukan, namun harus diperiksa lagi oleh Tim Investigasi BPK Pusat.Artikel Selengkapnya

Bukti Korupsi SPPD Dan Makan Minum

Tim penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku menemukan indikasi korupsi perjalanan Dinas dan uang makan minum Tahun 2015-2017 di Sektariat Kabupaten Buru. Bukti-bukti sudah ditangani Tim Penyidik,pasca penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah Pejabat Pemkab Buru. Artikel Selengkapnya

Kajati Surati BPK Tanyakan Audit Dua Korupsi ‘Jumbo’

 Ambon - Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryanto menyu­rati BPK RI untuk mem­pertanyakan hasil audit kerugian negara  dalam kasus korupsi bernilai ‘jumbo’. Kedua kasus itu adalah korupsi proyek pembangu­nan terminal transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tahun 2008-2009 dan kasus korupsi  proyek Water Front City Namlea, Kabu­paten Buru tahun 2015-2016. Baca selengkapnya...

Status Korupsi Uang Makan Minum Pemkab SBB Segera Ditentukan

Ambon - Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Seram Bagian Barat segera menggelar kasus dugaan korupsi uang makan minum tahun 2017 senilai Rp Rp 1.020.000.000.00. Gelar perkara ini untuk meng­evaluasi hasil penyelidikan dan me­nentukan status kasus ini, apakah sudah bisa dinaikan ke tahap penyelidikan ataukah belum. Baca selengkapnya...

Upacara Bendera dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku

Presiden RI menghimbau untuk selalu mengingat bahwa memastikan Pancasila hadir dalam setiap sudut kehidupan serta hati dan pikiran adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus dimanfaatkan sebagai momen pengingat, pemacu, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga ke depannya Indonesia mampu bersatu, berbagi dan berprestasi untuk menuju Indonesia yang maju dan jaya.Selamat...

“Pikulan Satu dipikul Berdua, Rapat-rapat seperti Biji Timun Suri : Hari Kebangkitan Nasional sebagai Peringatan untuk Menjaga Persatuan Bangsa”

 “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital”, dipilih menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110. Tema tersebut sangat selaras dengan semangat persatuan yang sudah dibentuk sejak lahirnya Boedi Utomo. Dalam sambutan tersebut juga dijelaskan bahwa kita harus menjaga persatuan dalam memecahkan masalah, harus berbagi beban yang sama, merapatkan barisan, jangan sampai terpecah belah. Menkominfo...

Roadshow Festival Film di Ambon: Partisipasi Aktif dan Cerdas dari Kota Sumber Seniman

6) Goes To School ke sekolah SMAN 1 Kota Ambon dan SMA Siwalima. Untuk SMAN 1 sebagai narasumber dibawakan oleh Arif Rahmansyah, Kepala Sekretariat Perwakilan dan SMA Siwalima Kota Ambon oleh Lukman R. Lumbantobing, Kepala Sub Auditorat Maluku II. Kegiatan Goes To School tersebut menjelaskan pemahaman kepada para siswa apa peranan fungsi dan tugas BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan...

Rumah Swadaya Dilidik Jaksa

AMEKS ONLINE, AMBON.— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali memburu kasus korupsi baru. Lokasinya di Maluku Tenggara Barat (MTB). Ada dugaan proyek rumah swadaya yang amburadul, padahal anggaran cair 100 persen. Proyek ini dibangun dengan bantuan stimulan rumah swadaya tahun 2016. Baca selengkapnya...

Proyek Kapal di MTB Belum ke Pengadilan

AMEKS ONLINE, AMBON.— Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) memastikan akan mempercepat proses penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan kapal kayu di daerah itu. Pengadaan kapal kayu sebanyak 50 unit itu menghabiskan anggaran anggaran Rp 4,9 miliar milik Dinas Perhubungan Kabupaten MTB tahun 2016. Baca selenkapnya...

Audit Dana Media di Pemprov

AMEKS ONLINE, AMBON.— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku diminta untuk segera melakukan audit investigasi atas dana miliaran rupiah yang diperuntukkan bagi media di Maluku. BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Olehnya itu alokasi dana media tahun 2017 di Biro Humas Pemprov yang jumlahnya miliaran rupiah...

Amir Saksi Mahkota Untuk Ura-Mentubun Dalam Kasus Terminal Transit

Tim penyidik terus memperkuat bukti di tahap penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Terminal Transit Passo. Pemeriksaan ini dikabarkan untuk memenuhi permintaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Artikel Selengkapnya

Korupsi Dana Publikasi, Polisi Garap Bukti Baru Jerat Jacobus F Puttileihalat

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tidak mau menyerah kendati kalah pada praperadilan atas proses penetapan mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Puttileihalat (JFP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB Tahun 2014.Artikel Selengkapnya

Tiga Bulan BPK Audit Korupsi Terminal Transit Belum Tuntas

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Terminal Transit Passo yang telah gagal dan menghabiskan anggaran Rp55 miliar lebih, mengingat BPK Perwakilan Provinsi Maluku belum dapat menyelesaikan audit kasus tersebut walaupun telah berjalan tiga bulan.Artikel Selengkapnya

Jaksa Pastikan Korupsi Water Front City Tuntas

Pada 4 Desember 2017, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar ekspos dan menginformasikan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea. Keempat tersangka tersebut yaitu, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku PPK, Muhammad Duwila selaku kuasa PT. Ae­go Me­dia Pratama, dan konsultan pengawas Muhammad Ridwan Pattylouw.Artikel Selengkapnya

Polisi Masih Lengkapi Berkas Tersangka Korupsi SPPD Fiktif

Berkas Said Behuku dan Hatija Atamimy, Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Tahun 2011, kini masih dilengkapi oleh Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.Artikel Selengkapnya

Jaksa Pastikan Korupsi Water Front City Tuntas

Ambon - Kejati Maluku memasti­kan penanganan kasus du­gaan korupsi proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea ditun­taskan. Pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan pasca pe­ne­tapan empat tersangka awal Desember 2017. “Ini kan masih jalan. Masih pemeriksaan saksi. Masih banyak saksi yang belum diperiksa. ter­sangka juga baru ditetapkan De­sember kemarin. Fokus untuk peme­riksaan saksi dulu barulah pemerik­saan tersangka,” tandas Kasi Pen­kum dan Humas Kejati Maluku,...

Pasok Data ke BPK, Tiga Saksi Kembali Digarap

Ambon - Kejati Maluku kembali menggarap tiga saksi kasus dugaan korupsi proyek terminal transit Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (18/1). Mereka yang diperiksa yaitu, Salmet Pujianto sela­ku site manajer PT Reminal Utama Sakti, pengawas PT Reminal Utama Sakti  Jhon Resoa selaku dan Melianus Latuihamallo selaku direksi dari Dinas PU Maluku. Baca selengkapnya...

Bos Reminal Utama Sakti Kembali Dicecar Jaksa

Ambon - Penyidik Kejati Maluku kem­bali mencecar Bos PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latu­consina, Rabu (17/1) terkait kasus dugaan korupsi proyek terminal transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Amir yang juga tersangka dalam kasus ini, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka konsultan pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Metubun dan PPTK tahun 2008-2009 Angganoto Ura. Baca selengkapnya...

Amir Saksi Mahkota Untuk Ura-Mentubun

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tim penyidik terus memperkuat bukti di tahap penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan terminal Transit Passo. Pemeriksaan ini dikabarkan untuk memenuhi permintaan BPK RI Perwakilan Maluku. Baca selengkapnya...

HUT BPK RI ke-71, Penanaman Pohon sebagai Simbol Kehidupan yang Baru

Penanaman pohon sendiri dipilih menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT BPK RI, selain turut berperan dalam program penghijauan, juga karena menjadi simbol lahirnya kehidupan yang baru, serta menjadi doa semoga BPK selalu lahir kembali menjadi lebih baik baik dan mengemban amanah masyarakat dalam mengawal keuangan negara.Dirgahayu BPK RI ke-71!

Upacara Bendera Memperingati HUT BPK RI Ke-71 Tahun 2018

Dalam upacara HUT BPK RI kali ini juga BPK memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun kepada PNS di BPK RI yang telah mengabdi dan berkarir selama 10 Tahun. Untuk PNS di BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang menerima penghargaan tersebut sebanyak 5 pegawai.

Family Gathering HUT BPK RI Ke-71, Hangatnya Kekeluargaan dalam Merajut Kebersamaan di Maluku

Menutup keakraban pada family gathering, tepat pada sore hari, suluruh peserta mengikuti permainan tangan gurita yang dilaksanakan berbasah-basahan di pantai. Dan menjadi akhir yang indah dari kegiatan family gathering BPK Perwakilan Provinsi Maluku, seluruh peserta berlarian di dermaga dan terjun bersama ke laut sembari membawa spanduk ”Merajut Kebersamaan BPK RI ke-71”.Dirgahayu BPK RI ke-71! Semoga hangatnya kekeluargaan dalam merajut...

Dua Saksi Diperiksa bagi 4 Tersangka Korupsi Water Front City

Ambon - Penyidik Kejati Maluku memeriksa Fickri Latuconsina selaku Direktur CV Aego Media Pratama dan Konsultan Pe­rencana, Hendro Wibowo se­bagai saksi bagi empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Kota Namlea, Kabupaten Buru tahun 2015-2016, Rabu (20/12). Baca selengkapnya..

Pertanyakan DD-ADD Urimessing, Jaksa Kembali Surati Inspektorat

Ambon - Kejari Ambon kembali melayang­kan surat kepada Kepala Inspek­torat Kota Ambon, Pieter Ohman untuk mem­pertanyakan hasil peme­riksaan pe­nggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Uri­messing, Kecamatan Nusaniwe, tahun 2016. Surat yang dilayangkan pekan lalu itu, ditandatangani oleh Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat. Baca selengkapnya..

Upacara Bendera Hari Ibu Ke-89 Tahun 2017

Arti Penting lainnya dari Peringatan Hari Ibu adalah upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan, dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Setelah Inspektur Upacara selesai membacakan naskah pidato upacara, kemudian berakhirlah upacara...

Korupsi Jalan Lintas Aru, Empat Kali Berkas Tersangka Bolak Balik Jaksa

Ambon - Polres Aru belum juga mampu mem­bereskan kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru Selatan Utara, Kabupaten Ke­pulauan Aru tahun 2015. Sudah empat kali berkas PPK Irwan Rahman, tersangka kasus ini bolak balik jaksa. Berkas Irwan Rahwan kembali dilim­pahkan penyidik Polres Aru kepada jaksa, Kamis (3/11) sore, yang diterima Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpong. Baca selengkapnya..

Korupsi Water Front City Indikasi Rugikan Negara Rp 1,7 M

Ambon - Bukti-bukti dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea semakin terang menderang. Proyek tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat merugikan negara Rp 1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini di­temukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek Water Front City pada 26 September 2017 lalu. Baca selengkapnya..

Korupsi Water Front City Broker dan PPK Diperiksa Maraton

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memeriksa maraton Yuken Tan alias YT dan Sri Juriyanti alias SJ dalam kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea tahun 2015-2016. Yuken disebut-sebut sebagai broker proyek pengadaan tiang pancang Water Front City Namlea. Sedangkan Sri adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Baca selanjutnya..

Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017

Ambon, 30 Oktober 2017-, Suasana pagi yang hangat nan cerah mewarnai upacara bendera dalam memperingati hari sumpah pemuda yang ke-89 di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Para pegawai dengan penuh semangat disertai senyum merekah seraya mengatur barisan yang dipimpin oleh komandan upacara, menjadi awal dimulainya upacara yang penuh khidmat dalam memperingati jasa-jasa para pahlawan bangsa. Inspektur upacara dipimpin...

Kajati: Tersangka Korupsi WFC Segera Ditetapkan

Ambon - Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane memas­tikan dalam waktu dekat ter­sangka korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, ta­hun 2015-2016 se­gera ditetap­kan. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi tim penyidik. “Masih jalan terus itu. Tidak lama lagi semoga dalam waktu dekat ini,” kata Pane saat dikonfir­masi Siwalima, Kamis (12/10) di halaman Kantor Kejati Maluku. Baca selengkapnya..

Jaksa Pasok Data Tambahan Korupsi Terminal Transit ke BPK

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku sudah memasok data tambahan dugaan korupsi proyek terminal transit Passo tahun 2008-2009, kepada BPK per­wakilan Maluku. Data yang dipasok bebe­rapa hari lalu itu, adalah hasil pemeriksaan ketiga tersangka yaitu, Angga­noto Ura selaku PPTK tahun 2008-2009, bos PT Reminal Utama Sakti Amir Gaos Latuconsina, dan Jhon Lucky Metubun selaku konsul­tan pengawas dari CV Jasa Intan...

Bikin MoU Sepihak, Pengawas Panca Karya Lapor Dirut ke Gubernur

Ambon - Badan Pengawas Perusahaan Daerah Panca Karya melaporkan Direktur Utama Afras Pattisahusiwa ke Gubernur Said Assagaff. Laporan tersebut terkait penan­da­ta­nganan kesepakatan kerja­sama dengan PT Persada Anugerah Selaras, sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar itu Nomor 10/BP-PD.PK/X/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 perihal mohon pertimbangan dan rekomendasi persetujuan. Baca selengkapnya..

Korupsi ADD-DD Raja & Sekretaris Negeri Oma Diadili

Ambon - Raja Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Ka­bu­paten Maluku Tengah,  Joseph Caleb Pattinama dan Sekretarisnya, Julianus Sekewael mulai diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/10) dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015. Baca selengkanya..

Kejari Malteng Tak Serius Tuntaskan Korupsi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Banyak aksus yang ditangani, namun baru satu perkara yang naik hingga ke Pengadilan. Sementara, kasus-kasus lainya, dugaan korupsi Dana Panwas Malteng, dugaan korupsi SPPD pada Inspektorat Kabupaten SBT dan dugaan korupsi di DPRD Malteng belum juga ada kepastian hukumnya. Baca selengkapnya..

Tiga Saksi Kasus Korupsi WFC Namlea Dicecar Jaksa

Ambon - Tim penyidik Kejari Buru mencecar tiga saksi kasus dugaan korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, tahun 2015-2016, Rabu (11/10).Mereka yang diperiksa adalah Ketua ULP proyek Water Front City Kota NamleaArtika Wael, pegawai Pemkab Buru Farid Pattisahusiwa dan pihak swasta Hongdiyanto Fredy. Baca selengkapnya..

Korupsi Pantai Namlea, Pegawai Dinas PUPR Buru Diperiksa

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Tim jaksa memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi proyek water front city pekerjaaan reklamasi Pantai Merah Putih, Namlea. Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Buru inisial SA diperiksa tim jaksa penyidik, Selasa (10/10). Bersamaan jaksa juga memeriksa FA. Baca selengkapnya...

Jaksa Kejar Bukti Korupsi Pantai Namlea

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Penyidikan perkara dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Merah Putih, Namlea Kabupaten Buru, intens dikejar tim jaksa. Namun siapa calon tersangka, hingga kini tim penyidik gabungan Kejati Maluku dan Kejari Namlea menyatakan, bukti-bukti masih harus dikumpulkan. Baca selengkapnya...

Jaksa Pakai KJPP Toha Perkuat Bukti Korupsi Lahan BPJN

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memakai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha, Okky, Heru & Rekan di Surabaya untuk memperkuat bukti dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Baca selengkapnya..

Bukti Korupsi di DPRD Maluku Tengah Masih Digarap Jaksa

Masohi - Jaksa masih menggarap bukti-bukti sejumlah kasus dugaan ko­rupsi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah kasus dugaan korupsi di lembaga yang dipimpin Ibrahim Ru­hunussa itu, diantaranya perjala­nan dinas tahun anggaran 2015 hi­ngga 2017 yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Baca selengkapnya..

Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Praktik Penggunaan Aplikasi SIPTL

Ambon, 28 September 2017-, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku BPK membuka acara sosialisasi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan praktik penggunaan aplikasi SIPTL (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut) yang dihadiri oleh seluruh Inspektur di wilayah Provinsi Maluku. Sosialisasi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan praktik penggunaan aplikasi SIPTL disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan yang didampingi oleh Kepala...

Breemer Jadi “Tumbal” Kasus UUDP

AMEKS ONLINE, AMBON. Lodwyk Breemer, terpidana korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2007 senilai Rp 15 miliar di Sekertariat Daerah (Sekda) Maluku mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tipikor Ambon sejak Agustus 2017 lalu. Baca selengkapnya..

Eks Napi Korupsi Jadi Pejabat, 15 Anggota DPRD Siapkan Interpelasi

Ambon - Hingga saat ini tercatat 15 anggota DPRD Kota Ambon terlibat langsung dalam ­persiapan interpe­lasi untuk nantinya akan diusulkan ke pimpinan DPRD. Ke-15 anggota tersebut yang berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP,  Fraksi Keadilan Nasional serta Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Indonesia. Baca selengkapnya..

Korupsi Dana Pengawasan, Eks Ketua Panwaslu Malteng Mangkir

Masohi - Eks Ketua Panwaslu Maluku Te­ngah, Stenly Maelissa mangkir dari panggilan penyidik. Ia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus du­gaan korupsi dana pengawasan tahun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar, Senin (18/9), namun tak hadir. Baca selengkapnya..

Proyek Reklamasi Pantai Namlea Naik Penyidikan

Ambon - Penanganan kasus duga­an korupsi proyek reklamasi pantai atau disebut Water Front City di Namlea, Ka­bupaten Buru tahun 2015 naik ke tahap penyidikan. Naiknya status hukum proyek APBN senilai Rp 4.911.700.000 milik Dinas PU Kabupaten Buru ini berda­sarkan hasil ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane, Kamis (14/9). Baca selengkapnya..

Korupsi SPPD Fiktif, Eks Sekwan Bursel Ditahan

Ambon - Jaksa Penuntut Umum  Kejati Maluku menahan eks Sekda Buru Selatan, Abu­bakar Masbait, Kamis (14/9) di Rutan kelas IIA Ambon, sebagai tersangka kasus surat perintah perjalanan dinas fiktif. Baca selengkapnya..

Laporan Korupsi ADD Siri Sori Ditelaah

Ambon - Laporan dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015-2016 di Negeri Siri Sori Amalatu, Ke­­camatan Saparua Timur, Kabupaten Ma­­luku Tengah (Malteng) kini masih dite­laah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Baca selengkapnya..

Tunggu Sprinlid Kajati, Proyek Penangkaran Bibit Kerbau Diusut

Ambon - Kendati sudah menemu­kan proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bermasalah, namun peng­usutannya masih menung­gu Surat Perintah Penyeli­dikan (Sprinlid) dari Kajati Maluku, Manumpak Pane. Baca selengkapnya..

Proyek Terminal Transit, Saksi Korupsi Kontraktor Kembali Dicecar

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku kembali meme­riksa dua saksi kasus du­gaan korupsi proyek terminal transit Passo, Jumat (8/9). atas tersangka Bos PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina. Dua saksi yang dicecar tersebut yakni Melianus Latuihamallo selaku di­reksi lapangan dan Doddy M. Rettop selaku ketua panitia lelang. Baca selengkapnya..

DPRD Malteng akan Kembalikan Mobil Dinas

Masohi - DPRD Malteng bakal mengembalikan mobil dinas ke pemerintah kabupaten pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Frans J Picarima, Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) yang di konfirmasi Siwalimamelalui telepon selulernya, Sabtu (2/9) membenarkan hal itu. menurutnya, mayoritas anggota DPRD terkecuali pimpinan harus mengembalikan mobil dinas. Baca selengkapnya..

Dugaan Korupsi ADD-DD, Jaksa Siapkan Panggilan Penjabat Desa Urimessing

Ambon - Tim penyidik Kejari Am­bon menyiapkan pa­ng­gilan bagi Penjabat Desa Urimessing, Alfian Le­wenussa. Lewenussa akan dipe­riksa terkait dugaan ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Urimessing tahun 2016. Baca selengkapnya..

Dugaan Korupsi ADD-DD, Bendahara Urimessing Dicecar

Ambon - Setelah sebelumnya ma­ng­kir, Bendahara Desa Uri­messing, Kecamatan Nusa­niwe, Kota Ambon, Hellen Andries, Rabu (30/8) dicecar penyelidik Kejari Ambon. Hellen dicecar oleh jaksa Asmin Hamja pukul 09.30 hingga 12.00 WIT dengan puluhan pertanyaan terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Urimes­sing tahun 2016. Baca selengkapnya..

Ditreskrimum Ambil Alih Kasus Rumah Murah

Ambon - Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku telah mengambilalih penanganan kasus proyek pembangunan 1000 unit rumah murah bantuan pemerintah pusat di Kota Ambon. Baca selengkapnya..

Korupsi PT Banda Permai, MA Ganjar Eks Direktur Umum 4 Tahun Penjara

Ambon - Eks Direktur Umum dan Keuangan PT Banda Per­mai, Sumitro Malok di­ganjar 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus ko­rupsi biaya operasional di perusahaan daerah ini ta­hun 2010-2013 Rp senilai 1,8 miliar. Baca selengkapnya..

Dua Terdakwa Korupsi Bandara Arara Divonis Bervariasi

Ambon - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuh­kan vonis berva­riasi ke­pada dua terdakwa kasus korupsi proyek studi pem­bangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Te­ngah tahun 2015. Baca selengkapnya..

Diduga Dana Desa SSI Disalahgunakan

Masohi - Diduga, Dana Desa (DD) Negeri Siri-Sori Islam (SSI), Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2015 disalah guna­kan. Dugaan ini diungkapkan salah satu warga Negeri Siri Sori Islam yang meminta namanya tidak di korankan kepada Siwalima di Masohi, Rabu (23/8). Baca selengkapnya..

Kegiatan HUT RI ke-72 pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, Senin 21 Agustus 2017 – Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan rangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 12 Agustus 2017 s.d. 18 Agustus 2017. Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Mengawali rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-72, pada tanggal 12 Agustus 2017 bertempat...

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Media Workshop

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan media workshop dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan wartawan di daerah ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juli 2017 bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Artikel Selengkapnya

Komisi II Minta Setiap SKPD Miliki Data Aset

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Ambon untuk memiliki data terkait aset pada SKPDnya dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Kota Ambon apabila terjadi perubahan baik penambahan maupun pemutihan aset. Artikel Selengkpanya

BPK-RI Maluku : Temuan Yang Mempengaruhi Opini Tahun anggaran 2016

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Maluku oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan sejumlah persoalan yang mempengaruhi opini Tahun Angaran 2016. Artikel Selengkapnya

Jaksa Butuh Surat Gubernur

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual di Wonrelli masih menunggu ijin Gubernur Maluku Said Assagaf untuk memeriksa tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Hermanus Oktovianus Lekipiera. Surat itu sudah dikirim pekan kemarin. Artikel Selengkapnya

Terdakwa Korupsi Bandara Arara Kembalikan Uang Rp43 Juta

Endang Saptawaty, terdakwa korupsi Bandara Arara sebagai pembuat laporan survei bandara yang berkedudukan di Kecamatan Wahai, Kabupaten Malteng mengembalikan uang sebesar Rp43.300.000,00 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon. Artikel Selengkapnya

Masuk Zona WDP Tahun 2016 Walikota Optimis 2017 Sandang Kriteria WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masuk dalam zona predikat Wajar Dengan Pengeculian (WDP) bersama empat pemerintah daerah lainya, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016. Lima Pemda yang mendapat predikat WDP selain Kota Ambon yakni Pemerintah Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat...

Pembangunan Infrastruktur Belum Menjadi Prioritas Pemda Se-Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum mandiri dalam membiayai belanjanya, dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sebesar 7,7 %. Belanja cenderung mengalami kenaikan, namun rasio belanja modal terhadap belanja masih dibawah 30%. Artikel Selengkapnya

Tidak Semua Gedung Sekolah Punya Pemkot Ambon

Tidak semua gedung sekolah di Ambon menjadi milik atau aset Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Pemkot Ambon hanya mengelola, tapi sebagian gedung-gedung sekolah tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Artikel Selengkapnya

Pemprov Maluku Pertahankan Opini WTP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memper­tahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2016. Piagam opini WTP diserahkan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief kepada Gubernur Ma­luku Said Assagaff dalam Rapat Paripurna Istimewa di Baileo Rakyat Karang Pan­jang, Ambon, Rabu (8/6). Artikel Selengkapnya

Malteng Pertahankan Opini WTP

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berhasil menjaga kepatutan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, sehingga untuk ke¬dua kalinya, Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bu¬pati Tuasikal Abua itu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2016. Artikel Selengkapnya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 – Tulisan Hukum

PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 dinilai mempunyai banyak sekali kekurangan. Kekurangan tersebut di antaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan BMN/D yang meliputi sewa BMN/D, kerja sama pemanfaatan, maupun BMN yang terletak di luar negeri. Dapat dikatakan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2006 sudah tidak...

Berkas Korupsi Bandara Moa ke Pengadilan Tipikor

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejati Maluku, dan Kejari Maluku Tenggara telah melimpahkan berkas perkara dugaan ko­rup­si dana pembangunan landasan pacu Ban­dara Moa, kabupaten Maluku Barat Da­ya (MBD) kepada panitera Pengadilan Ne­geri (PN) Ambon. Baca selengkapnya..

Korupsi di DPRD, Sekwan Malteng Dipanggil Jaksa

Masohi - Kejari Malteng telah melayang­kan panggilan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Mal­teng Mansur Tawainela untuk di­pe­riksa besok, Selasa (8/8). Mansur Tawainela akan dipe­riksa terkait sejumlah kasus du­gaan korupsi bernilai jumbo di lembaga  wakil rakyat itu. “Kami sudah melayangkan pa­ng­gilan kepada Sekwan. Sesuai agenda Sekwan akan menjalani pemeriksaan pada Selasa,” kata sumber di Kejari Malteng, kepada Siwalima, Sabtu (5/8). Baca selengkapnya..

Disdikpora SBB Masalah Lagi, Dana BOS “Disunat”

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Pemotongan 20 persen dari kucuran dana BOS telah sesuai petunjuk teknis dan bukan “disunat.” Benarkah?. Baca selengkapnya..

Korupsi Terminal Passo, Calon Tersangka Dibidik

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Dalam penanganan perkara dugaan korupsi Terminal Transit Passo, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku disebut-sebut mulai menyasar siapa calon tersangka. Baca selengkapnya..

Proyek Mangkrak Pemda Buru Masuk “Radar” Kejati

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Salah satu proyek mangkrak dan berbau ‘KKN’ milik Pemda Kabupaten Buru bakal diendus ‘korps baju cokelat’ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Proyek Water Front City senilai Rp 4,9 miliar yang didanai APBN Tahun 2015 ini, harusnya berjalan mulus. Baca selengkapnya..

Penyerapan PAD Rendah, Sejumlah Pemda di Maluku Gagal Kelola Keuangan

Ambon-Rendahnya tingkat penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Maluku, (Pemprov) menempatkan daerah ini secara nasional berada di posisi 14. Baca selengkapnya..

4 Anggota Polres MTB Terlibat Korupsi Dituntut

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Empat oknum anggota Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) yang terlibat kasus dugaan korupsi dana tunjangan perbatasan dan pulau- pulau terluar tahun anggaran 2016 dituntut hukuman penjara bervariasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Saumlaki, Deny Syaputra. Baca selengkapnya..

MBD Peringkat Pertama Pengadaan Barang Tidak Sesuai Spesifik

Ambon, Wartamaluku.com – Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan peringkat pertama pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifik hal ini di ungkap Kepala Perwakilan BPK Maluku Ade Irwan Ruswana pada kegiatan Media Workshop yang di gelar dikantor BPK, kamis, 27/07/2017. Baca selengkapnya..

Media Workshop BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Kamis, 27 Juli 2017,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Media Workshop guna menjalin hubungan yang baik dengan seluruh media yang terdapat di Provinsi Maluku. Kegiatan Media workshop dilaksanakan di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Sebanyak 25 media baik nasional maupun lokal datang pada acara yang digelar oleh Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Provinsi...

BPK Perwakilan Maluku Gelar Media Workshop

AMBON,– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan media workshop dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan wartawan di daerah ini. Baca selanjutnya..

Kejati Akui Korupsi Pantai Namlea Belum Diusut

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih saja belum bersikap terkait pengusutan dugaan korupsi proyek sarat kolusi dan nepotisme, ‘Reklamasi Pantai Namlea’ yang di¬ker¬jakan kerabat Bupati Buru Ramli Umasugi. Baca selengkapnya..

Kerusakan Jalan Semakin Parah

AMEKS ONLINE- Hujan dengan intensitas sedang hingga ringan masih terjadi di Kota Ambon. Kondisi ini juga menyebabkan terjadi kerusakan di hampir semua ruas jalan utama yang ada di ibukota Provinsi Maluku ini. Selain kerusakan jalan, longsor juga masih terjadi. Baca selengkapnya..

Konstruksi Transit Passo Amburadul

AMEKS ONLINE -Mega proyek terminal transit Passo tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sangat disayangkan. Selain belum difungsikan hingga kini, proyek bernilai Rp 55 miliar itu ternyata konstruksinya amburadul. Baca selengkapnya..

BPK Maluku Mengadakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2017

Ambon, 21 Juli 2017-, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan penyelesaian kerugian daerah (Kerugda) semester I tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, 17 s.d 21 Juli 2017 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang dihadiri...

BPK Memberikan Keterangan Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Publikasi Dan Iklan Pemerintah pada SKPD Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2014

Ambon, 20 Juli 2017-, Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Darwis S.H melakukan pemeriksaan keterangan ahli kepada Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Asdian Samsul Arifin, S.H., MH., CGAP., CFE. Pemeriksaan keterangan ahli dilakukan pukul 11.00 WIT sampai dengan selesai terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja publikasi...

Dirk Rumalatu Divonis 2 Tahun Penjara

AMEKS ONLINE– Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ronald Dirk Rumalatu, divonis hukuman penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan. Baca selengkapnya..

Zadrack Ayal Kembali Diperiksa

AMEKS ONLINE– Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap, Zadrack Ayal, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Mantan KTU BPJN Maluku dan Malut ini terlihat mendatangi kantor Kejati Maluku, Selasa (18/7) sekira pukul 10.30 WIT. Baca Selengkapnya..

Tersangka Transit Passo Segera Diumumkan

AMEKS ONLINE– Sudah 28 orang saksi diperiksa ditahap penyidikan. Kini, tim penyidik berencana akan mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit tipe B di Desa Passo yang dibangun sejak tahun 2007 hingga 2015 pada pertengahan bulan Juni 2017. Baca selanjutnya..

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2016 Pada 6 (Enam) Kabupaten/Kota di BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 14 Juli 2017-, Bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru dan diterima oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat Maluku I dan Tim Pemeriksa BPK Provinsi Maluku. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK...

Proyek Mubasir Dana Desa

Ambon -Selain soal proyek air bersih dan MCK, sejumlah proyek lain yang didanai anggaran Dana Desa (DD) di Negeri Opin tahun 2016 terendus masalah. Proyek air bersih berupa bak penampung tidak dapat menampung air. Baca selengkapnya..

Ledrik Diperiksa, Vanath Mangkir

Ambon -Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Ledrik Takandengan resmi diperiksa tim pemeriksa internal Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ledrik diperiksa dalam kapasitas sebagai terlapor atas dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp 2 miliar yang terdeteksi di detektor Bandara Patimura Ambon. Baca selengkapnya..

Vanath dan Kim Fui Mangkir

Ambon -Tim pengawas dari Kejaksaan Agung RI mulai menyelidiki laporan dugaan suap atau gratifikasi di Kejati Maluku. Sejumlah pihak baik internal maupun eksternal kejaksaan mulai diperiksa. Baca selengkapnya..

Apa Kabar Tiga Tersangka Keserasian?

Ambon -Pengusutan dugaan korupsi terhadap dana keserasian tahun anggaran 2006 senilai Rp 35 miliar yang sementara ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terindikasi mulai kabur. Baca selengkapnya..

1 Tahun 6 Bulan Penjara Buat Lou Puttileihalat

Piru -Terbukti korupsi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Benjamina Dortje Puttileihalat alias Lou Puttileihalat dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan ini dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (8/6). Baca selengkapnya..

Buru Berhasil Pertahankan Predikat WTP

Namlea - Prestasi penilaian pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Buru tahun 2016 lalu, tahun ini masih mampu dipertahankan. Predikat WTP itu kembali diserahkan pihak BPK RI kepada Bupati Buru Ramly Umasugi, pada Rabu lalu, (31/5). Baca selengkapnya..

Pemprov Optimis Dapat WTP

Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, optimis untuk kembali memendapatkan penilaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hal pengelolaan keuangan tahun 2016. Baca selengkapnya..

Malra Raih WTP Berkualitas se-Maluku

Langgur - Lagi-lagi kepemimpinan Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara mendapat apresiasi. Kabupaten Maluku Tenggara, berhasil meraih Oponi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkualitas Tahun 2016 se-Provinsi Maluku oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku.‎ Baca selengkapnya..

Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 2017

Kamis (2/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 1945 – 1 Juni 2017) di auditorium gedung BPK Perwakilan Maluku. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan TI, Bono Wolson, sebagai komandan upacara. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Ade Iwan Ruswana, selaku Inspektur...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pada 5 Kabupaten/Kota di BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, Rabu (31 Mei 2017) - Bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, telah dilaksanakan acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2016 pada  5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buru,  Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2016. Acara tersebut dihadiri oleh Para Bupati dan Ketua DPRD...

Penyelenggaraan Investasi Oleh Pemerintah Daerah – Tulisan Hukum

Mengelola dan mempertanggungjawabkan investasi yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban yang harus diemban Pemda. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang komprenhensif kepada berbagai pihak terkait pengelolaan investasi Pemda maka tulisan ini akan membahas tentang penyelenggaran investasi oleh Pemda. Artikel Selengkapnya

Polisi Segera Kembalikan Berkas Korupsi Bantuan Operasional Bursel Ke Jaksa

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam waktu dekat segera mengembalikan berkas perkara mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Alberth Hanock Runanmase ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. “Berkas tersangka korupsi (bantuan operasional delapan Puskesmas di Bursel-red) ini sedang kita lengkapi sesuai dengan petunjuk JPU. Setelah selesai maka berkas...

Korupsi Alokasi Dana Desa Seram Bagian Barat, Jaksa Panggil Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk memperkuat bukti penyidikan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2015 senilai Rp1,9 miliar, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB memanggil sejumlah pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Mereka yang dipanggil diantaranya Kepala BPMD Robby Silooy, Kepala Bagian Keuangan, Ampi Nia, mantan bendahara, Megie Pattirane dan Bendahara BPMD, Amelia Hatayane. Mereka akan diperiksa...

Gubernur Minta Sekda Perhatikan Daerah Yang Disclaimer

Gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Thaher bisa segera memperhatikan Kabupaten-Kabupaten yang hingga saai ini masih mendapatkan opini disclaimer dari badan Pemeriksa keuangan (BPK). Artikel Selengkapnya

12 Tahun Pemkab SBT Disclaimer, Bupati Ancam Proses Hukum Pejabat Koruptor

Selama belasan tahun, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dinyatakan Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya Bupati SBT, Mukti Keliobas, mengancam akan memproses hukum setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga korupsi. Ia tak segan-segan untuk menindak dan merekomendasikan setiap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi untuk diproses sesuai dengan hukum...

Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109, Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum, Asdian Samsul Arifin, sebagai komandan upacara dan  Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutan Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik...

Jaksa Terus Periksa Saksi Transit Passo

Ambon - Tiga perusahan pengikut lelang tender proyek terminal Transit Passo dimintai keterangannya oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (26/4). Tiga perusahan itu adalah PT Gideon Jaya, PT Rizfani Jaya dan PT Kuda Laut Jaya. Pihak perusahaan dimintai keterangan untuk menelusuri proyek yang telah menghabiskan dana senilai Rp 40 miliar lebih. Selain pihak perusahaan, ada juga dua...

Kasus Transit Passo Tertutup

Ambon - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diingatkan untuk tidak bermain mata dalam melaksanakan penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi dana pembangunan Proyek Terminal Transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang dibangun sejak 2007. Baca selengkapnya..

Jaksa Lidik Tambatan Perahu Pulau Kassa

Piru - Diam-diam, ternyata Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sementara progreskan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambatan perahu Pulau Kassa di Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB. Baca Selengkapnya..

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memberikan Keterangan Ahli Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon

Ambon, 17 Maret 2017-, Bertempat di Pengadilan Negeri Ambon, sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dra. Benjamina Dorce Puttileihalat, MM. dilaksanakan. Eka Jacob Hayer, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim yang terhormat untuk menghadirkan salah satu auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang telah melakukan penghitungan kerugian negara/daerah, sebagai keterangan ahli. Dalam hal ini Hakim mengabulkan...

A golfer ready for hitting a tee shot

Ut in urna ut odio ultricies varius. Proin volutpat congue turpis sit amet posuere. Integer felis leo, dictum vitae diam quis, consequat feugiat nulla. Donec ac nisl mi. Nullam finibus efficitur nulla eu bibendum. Morbi tortor elit, ultrices vitae velit in, porttitor dapibus risus. Sed congue ligula quis ligula vestibulum, vitae imperdiet nulla tincidunt.

Business Point looks amazing in iPad

Ut arcu neque, convallis ac lacus in, facilisis suscipit risus. Quisque pellentesque arcu sollicitudin nunc molestie imperdiet. Mauris urna nibh, dapibus egestas augue at, rhoncus facilisis sapien. Aliquam commodo neque non augue dapibus viverra. Donec vel quam pulvinar nulla finibus fermentum in aliquam dui. Nunc eu pharetra odio, id sollicitudin mi. Curabitur blandit nisl vel massa elementum, ut sollicitudin eros auctor....

Mobile apps developer’s life

Integer laoreet venenatis urna. Curabitur eget dapibus tellus. In hac habitasse platea dictumst. In non ipsum vitae enim venenatis maximus. Sed ac metus est. Nullam sit amet velit nec sapien sagittis sollicitudin. Mauris consectetur, diam sed iaculis finibus, est nibh commodo nisl, in facilisis diam tortor eu turpis. Mauris sodales nec eros sit amet pellentesque. Pellentesque vel commodo quam, a...

Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku

Ambon, 14 Pebruari 2017.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara serah terima jabatan dari Kepala Perwakilan lama Tangga M. Purba kepada Ade Iwan Rusawana sebagai Kepala Perwakilan baru. Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Anggota III BPK RI, Tortama AUI, Kepala Auditorat AKN VI, Para Kepala Perwakilan serta Para Pejabat Struktural di lingkungan internal BPK RI, Wakil Gubernur,...

Panggilan Kedua bagi Dua Tersangka Studi Bandara Arara

Ambon - Surat panggil kedua bagi Direktur PT Seal Indonesia Widodo Bu­­di Santoso alias San­­to, dan  Endang Saptawati selaku pelaksana sur­vei tengah disiapkan oleh jaksa penyidik. Santo dan Endang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik Senin (30/1) dengan alasan sakit untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi studi kelayakan Bandara Arara tahun 2015. Baca selengkapnya...

Fakta Persidangan tak Bisa Dielak

Ambon - Kejati Maluku didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Richard Louhenapessy terkait kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya. Nasib Richard me­miliki andil dalam pro­ses tersebut yang me-ru­gikan negara Rp 7,6 milyar kini tergantung jaksa. Baca selengkapnya...

Empat Staf Dinas Kominfo Beberkan Korupsi Master Plan

Ambon - Empat staf Dinas Ko­m­info Provinsi Maluku mem­beberkan bukti ko­rupsi anggaran penyusunan master plan tahun 2015 saat diperiksa penyidik Kejati Maluku, Rabu (1/2). Mereka yang diperiksa adalah Mourenta Samu Samu. Ia dicecar pukul 13.45 WIT hingga sore. Yuni Kurnia Lesi pukul 09.30 hingga 11.00 WIT, kemudian Heny S  Sanip pukul 09.50 sampai pukul 11.30 WIT dan Jean V M...

Jaksa Duga Ada Penyimpangan Proyek di PLN Maluku-Malut

Ambon, Tribun-Maluku.com; Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku menduga ada penyimpangan dalam proyek pengadaan alat pembaca daya otomatis (AMR) di Kanwil PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016 senilai Rp1 miliar lebih. "Yang dimintai keterangan hari ini adalah Manajer Niaga PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku-Malut, Helmi Bantam dan masih ada banyak pihak yang terkait di dalamnya akan dipanggil,"...

Kasus Korupsi & TPPU Bank Maluku

Ambon - Richard Louhenapessy berperan penting dalam kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya. Andil Richard dalam kasus yang menimpa bank milik pemerintah daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu mulai terungkap saat sidang yang ber­langsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/1). Di hari-hari berikutnya, peran Richard dalam kasus tersebut makin...

Aspekindo Lapor Balai Jalan ke DPRD

AMBON, AE.– Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Maluku, akan melayangkan laporan ke DPRD Maluku terkait pembatalan lelang secara sepihak yang dilakukan Balai Jalan Maluku-Maluku Utara. “Kami akan melaporkan kinerja Balai ke DPRD Provinsi Maluku, untuk harus dievaluasi. Karena jika hal ini terus dibiarkan, terjadi pembunuhan terhadap kontraktor lokal. Ini janga terus dibiarkan,” kata ketua Aspekindo Maluku, Jakob Waas kepada koran...

Jaksa SP3 Kasus Vanath?

Ambon, AE.– Kasus tersangka korupsi, Abdullah Vanath dibiarkan tanpa arah penyelesaikan. Hampir tiga tahun di polisi, kini jaksa ikut memperlambat kasus mantan Bupati Seram Bagian Timur itu. Padahal kasus ini limpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kabar, kasus sudah di SP3-kan. Vanath terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), mulai terungkap sekitar 2012 dengan temuan...

Mantan Kadis Dan Bendahara Dinkop SBB Diadili

Ambon, Tribun-Maluku.com; Majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon mengadili mantan Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Seram Bagian Barat, Syamsudin Laitupa dan bendaharanya, Popy Patialang dalam kasus bantuan dana bergulir tahun anggaran 2009. Ketua Majelis Hakim Tipikor, Christina Tetelepta didampingi Syamsidar Nawawi dan Heri Leliantono selaku hakim anggota membuka persidangan di Ambon, Selasa (31/1), dengan agenda pemeriksaan empat orang...

Kongkalikong di Proyek Balai Jalan

AMBON, AE.– Para pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku-Maluku Utara belum juga kapok. Atur-atur proyek masih saja dilakukan. Penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak membuat mereka jerah, termasuk penahanan terhadap Kepala Balai IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary. Penangkapan Mustary karena menerima suap yang berawal dari permainan kotor di Balai Jalan IX itu. Permainan kotor ini masih...

Jaksa Periksa Rekanan Proyek Grand Design E-Goverment

Ambon, Tribun-Maluku.com; Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kembali memeriksa Samuel Toding alias Semy, pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam proyek pembuatan grand design e-goverment pada Dinas Komunikasi dan Informasi Maluku. Baca selengkapnya..

Janji Jaksa di Kasus Korupsi Bank Maluku

Ambon - Kasus dugaan korupsi Bank Maluku terus menjadi    perhatian serius penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, setelah berhasil mengiring empat tersangka di kursi pesakitan, jaksa terus telusuri keterlibatan oknum-oknum pejabat yang diduga turut terlibat didalam dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya Tahun 2014 senilai Rp 7,6 milyar dari total anggaran proyek Rp...

Mantan Kadis Kominfo Maluku Jadi Tersangka Korupsi

Ambon, Tribun-Maluku.com : Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Maluku, Ibrahim Sangaji, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana kegiatan bantuan pemerintahan tahun anggaran 2015 senilai Rp750 juta oleh Kejati Maluku. Baca selengkapnya..

Menuntut Ketegasan Jaksa

Ambon - Tim penyelidik Kejati Maluku sudah mencecar banyak pihak. Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy, salah satunya. Malah ia sudah beberapa kali bolak balik Kantor Kejati Maluku, di Jalan Sultan Hairun Ambon. Tak hanya itu, tim penyelidik juga memeriksa sejumlah pejabat Dinas PU Maluku, termasuk kepala dinas, Ismail Usemahu. Para pejabat Dinas PU Maluku juga diperiksa karena turut...

Hakim Vonis Terdakwa Korupsi Dana Pembuatan Taman

Ambon, Tribun-Maluku.com; Majelis hakim Tipikor pada kantor Pengadilan Negeri ambon menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap empat dari lima orang terdakwa korupsi dana proyek pembuatan taman, lantai halaman, serta lahan parkir kantor DPRD kota Tual tahun anggaran 2014 dan 2015. Baca selengkapnya..

DIRGAHAYU KE-70 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pada tanggal 16 Januari 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Upacara Bendera dalam rangka HUT BPK RI ke-70. Upacara Bendera dilaksanakan pada pukul 08:00 WIT di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng di auditorium lantai tiga. Upacara dipimpin oleh Rendra Papang sebagai Komandan Upacara dan Bapak Tangga M. Purba sebagai Inspektur...

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah

Harga Dasar Pengenaan Pajak Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 04.a Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 01.a...

Standar Biaya Masukan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 08.a Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana Kabupaten Maluku Tengah

Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Non Personil Untuk Jasa Konsultansi Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015

Standar Biaya Langsung Personil dan Non Personil Untuk Jasa Konsultansi Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Pelaksana Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan Dan Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah

Besaran Tunjangan Pelaksana Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan Dan Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Perubahan dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran...

Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkpanya

Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2016 tentang Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Sosial Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Sosial Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Hibah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Hibah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah

Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Harga Mineral Pajak Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah

Harga Mineral Pajak Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Bastian Mainassy Telah Kembalikan Kerugian Keuangan Negara

Ambon, Tribun-Maluku.com;  Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bastian Mainassy yang kembali menjadi terdakwa dugaan korupsi dana proyek pengadaan pancing tonda telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas daerah. "Klien kami memang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp3,20 miliar ke kas daerah," kata kuasa hukum terdakwa, Fistos Noya di Ambon, Rabu (11/1). Baca selengkapnya..

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bendahara Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah

Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bendahara Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016

Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Penyesuaian Dan Pergeseran Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran...

Perubahan Penyesuaian Dan Pergeseran Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten...

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Martha Ngaku Terima Rp 4,5 M

Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy mengaku, uang PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4,5 miliar. Pengakuan ini disampaikan Martha saat dicecar jaksa selama dua hari, Kamis (5/1) dan Jumat (6/1). Selain Rp 4,5 miliar, ia juga menerima uang tunai Rp 100 juta. Baca selengkapnya...  

PR yang Belum Tuntas

Bulan ini Kejati Maluku mengagendakan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi. Kasus yang cukup menyedot perhatian publik. Belum bisa dituntaskan tahun kemarin, karena berbagai  alasan, diantaranya tenaga jaksa tak sebanding dengan banyak kasus yang ditangani. Baca selengkapnya...

Praktek Tembang Pilih

Ambon - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan, namun ternyata implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah. Praktek kolusi, nepotisme serta pemberlakuan tembang pilih masih dirasakan sebagian anak bangsa di daerah ini khususnya di Kota Ambon, terhadap bentuk-bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Baca selengkapnya...

Kadis ESDM Dicecar Lagi

Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy dicecar lagi, Jumat (6/1). Ia datang lebih awal satu jam dari jadwal pemeriksaan. Martha tiba di Kantor Kejati Maluku pukul 08.00 WIT, dan menjalani pemeriksaan pukul 09.00 hingga 12.00 WIT oleh jaksa Adam Saimima. Baca selengkapnya...

Martha Akui Terima Rp4,3 M

AMBON,AE––Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy akhirnya buka mulut soal setoran dana miliran rupiah oleh PT.BPS ke rekening pribadinya. Dana itu disetorkan terkait proyek pengangkatan sedimen di Sungai Anahoni, Kabupaten Buru. Baca selengkapnya..

Jack Penuhi Panggilan, Pemeriksa tak Nongol

Ambon - Kepala Sub Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Jack Stuart Manuhutu memenuhi panggilan jaksa penyidik Kejati Maluku, Kamis (5/1). Namun pemeriksaan tidak dilakukan karena jaksa tak nongol. Sesuai agenda, tersang-ka kasus dugaan korupsi dan TPPU pembelian la-han dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya ini dipe­-riksa pukul 09.00 WIT. Ia terpaksa pulang karena tim penyidik masih...

Martha Datang Lebih Awal

Ambon - Sehari sebelum waktu pemeriksaannya, Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy menyambangi penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Ada apa gerangan? Sudah sekali, Martha yang diduga kuat me­nam­pung dana transferan PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS), tak menggubris panggil­an jaksa penyidik. Baca selengkapnya...

Polisi Segera Kembalikan Berkas Korupsi BO Bursel ke Jaksa

Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam waktu dekat segera mengembalikan berkas bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel, Alberth Hanock Runanmase ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas tersangka korupsi Bantuan Operasional (BO) delapan Puskesmas di Kabupaten Bursel tahun 2011 ini belum lengkap, sehingga dikem­-balikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Baca selengkapnya...

Jaksa Minta Kadis ESDM Kooperatif

Ambon - Kejati Maluku meminta Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy kooperatif dan menghargai proses hukum kasus dugaan gratifikasi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Nanlohy tercacat sudah dua kali tidak m­eme­nuhi panggilan tim penyelidik tanpa alasan jelas. Ia akan cecar soal uang miliaran rupiah PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang masuk ke rekeningnya.   Baca selengkapnya...

Fakta Baru di Kasus Lahan Balai

AMBON, AE.— Nilai Jual Objek Pajak tanah seluas 4000 meter persegi hanya Rp 300 ribu per meter. Ingin ambil untung dari transaksi ini, Hendro Lengkong dan beberapa oknum pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku-Maluku Utara menaikan NJOP menjadi Rp600 ribu per meter. Keuntungan yang didapat Rp1,2 miliar. Keuntungan bagi Hendro Cs kerugian bagi negara. Baca selengkapnya..

Janji Jaksa di Gunung Botak

Ambon - Kasus dugaan gratifikasi dalam penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru belum juga beranjak dari status penyelidikan. Hingga jelang akhir tahun 2016 peme­riksaan saksi-saksi masih dilakukan. Belum ada kesimpulan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk dinaikan ke tahap penyidikan ataukah tidak. Baca selengkapnya...  

UPACARA BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU KE-88

Badan Pemerika Keuangam (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-88 pada tanggal 22 Desember 2016. Upacara dilaksanakan pada pukul 08:00 WIT di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Sekretariat Perwakilan, Aan Hayatullah, menjadi Inspektur dan Komandan upacara dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Humas dan TU. Pada pembacaan naskah-naskah upacara dibacakan pula sejarah singkat...

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang...

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2Ot4 tentang Peiimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2Ot4 tentang Peiimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Download Selenglapnya

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap...

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Buru

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peraturan Program Badan Wilayah Kabupaten Buru

Kewajiban Kepesertaan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peraturan Program Badan Wilayah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru

Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengeioiaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Buru Tahun 2015

Pengeioiaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Buru Tahun 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru

Pendelegasian Kewenangan di Bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbatas

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbatas Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2Ol5

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2Ol5 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 76 Tahrun 2014 tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil...

Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus umum, di Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buru

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 TAHUN 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 TAHUN 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis  penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten...

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru

Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 2O Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 2O Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Buru

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Buru

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan

Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal

Perubahan Tarif Retribusi Terminal Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Ijin Trayek

Perubahan Tarif Retribusi Ijin Trayek Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Buru Tahun 2016

Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Buru Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemnafaatan Ruang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemnafaatan Ruang Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buru

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penepatan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016

Penepatan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Direktur Utama, Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Maren Kota Tual

Tata Cara Pembayaran Gaji Direktur Utama, Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Maren Kota Tual Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2016

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual PERDA NO. 2 TAHUN 2015 PERDA NO. 2 TAHUN 2015_LAMPIRAN

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual PERDA NO. 1 TAHUN 2015 PERDA NO. 1 TAHUN 2015_LAMPIRAN 1 PERDA NO. 1 TAHUN 2015_LAMPIRAN 2

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulihan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Tata Cara Pemulihan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Percepatan Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Standar Operasional Prosedur Mekanisme Percepatan Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta

Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan, dan Pengenaan Sanksi Administrasi

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan, dan Pengenaan Sanksi Administrasi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasar Omele Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasar Omele Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Kerbau Yamdena

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Kerbau Yamdena Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon

Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Download Selengkpnya

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah

Pengelolaan Air Tanah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Partisipatif Pilar Titik Referensi (TR) Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengelolaan Partisipatif Pilar Titik Referensi (TR) Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Prosedur Penempatan Rumah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Prosedur Penempatan Rumah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah

Penetapan Standar Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selangkapnya  

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Forum Kewaspadaan Dini Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Forum Kewaspadaan Dini Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Download Selengkapnya

RSUD Haulussy Harus Diaudit Eksternal

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon menunggak utang Bahan Medis Habis Pakai  (BMHP) khususnya obat-obatan kepada pihak ketiga sebesar Rp14.403.738.694. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura, Victor Ruhunlela, berpendapat bahwa perlu dilakukan audit secara eksternal atas permasalahan hutang ini. Menurut beliau audit perlu dilakukan agar dapat diketahui akar permasalahan di RSUD Haulussy, bilamana terdapat kesalahan dalam...

Korupsi Dana Reboisasi, Jaksa Tahan Kadishut Bursel CS

Pada hari Jumat, 18 November 2016, Kejaksaan Negeri Namlea telah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek tanaman reboisasi dan pengayaan di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 senilai Rp2,6 miliar. Ketiga tersangka yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan M. Tuasamu, Bendahara Syarief Tuharea, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Januar Risky Polanunu. Penyidik sedang merampungkan berkas perkara...

Jaksa Tahap II Dua Tersangka Korupsi Dana Bergulir

Ambon - Dua tersangka kasus korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar sudah diserahkan berikut berkasnya atau tahap II dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Selasa (13/12). Kedua tersangka itu adalah mantan Kadis Koperasi UKM Kabupaten SBB, Samsudin Laitupa dan Kabid UKM, Sofie Patty. Baca selengkapnya..

Jaksa Bermain di Kasus Remond?

AMBON,AE– Berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, lagi-lagi dinyatakan belum lengkap oleh jaksa peneliti Kejati Maluku. Alhasil, berkas calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) itu telah dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku untuk dilengkapi. Baca selengkapnya..

Dispenda Busel Belum Terjunkan Staf Tagih PBB

Namrole - Kepala Dinas Pendapatan Kabu¬paten Bursel, Hamis Souwakil me¬ngungkapkan, dirinya belum menu¬runkan stafnya ke kecamatan-keca¬matan untuk melakukan penagihan pem-bayaran Pajak Bumi dan Ba¬ngunan (PBB). Baca selengkapnya..

Korupsi dan TPPU Bank Maluku, Saksi: Uang Kelebihan Pajak Diambil Heintje

Ambon - Tak hanya hasil mark up Rp 7,6 miliar, namun uang sisa pajak pembelian lahan dan bangunan bagi kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp 250 juta juga diambil oleh Direktur CV Harves, Heintje Abraham Toisuta. Baca selengkapnya..

Korupsi ADD Oma Naik Penyidikan

Ambon - Penanganan kasus dugaan ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Ma­luku Tengah Tahun 2015-2016 ditingkatkan ke tahap penyidikan.Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat telah mengeluarkan sprindik untuk dilakukan proses penyi­dikan. Baca selengkapnya..

Berkas Remond Tuntas Pekan Depan

AMBON,AE– Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Maluku masih meneliti berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, tersangka kasus penyerobotan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hingga kemarin, JPU yang ditunjuk meneliti berkas Remond mengakui jika berkas mantan Kadis PU SBB itu belum tuntas diperiksa. Baca selengkapnya..

Dua Tersangka Korupsi Dana Bergulir SBB Ditahan

Ambon - Dua tersangka dugaan korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar ditahan di Lapas Klas IIB Piru, Kamis (8/12). Kedua tersangka yang ditahan adalah mantan Kadis Koperasi UKM Kabupaten SBB, Samsudin Laitupa dan Kabid UKM Sofie Patty. Baca selengkapnya..

Korupsi Alat Lab Bahasa Buru, Eks Disdikbud Bursel Cs Dihukum Dua Tahun Penjara

Ambon - Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Buru, Achmad Marzuki Padang dan stafnya Ahmad Mukadar alias Mo dihukum dua tahun penjara, lantaran terbukti korupsi anggaran pengadaan alat-alat laboratorium bahasa Kabupaten Buru. Kedua terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan alat-alat laboratorium bahasa di Kabupaten Buru Tahun 2010 ini juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan...

Kadishub Tersangka Kasus Arara

AMBON,AE.– Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Maluku, Benny Gasperz (BG) resmi menyandang status tersangka. Mantan Kadis Pariwisata Maluku itu disangkakan dalam kasus dugaan korupsi anggaran study kelayakan perencanaan pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tahun anggaran 2015. Baca selengkapnya..

Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku Semester II Tahun 2016

Ambon, 02 Desember 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah Semester II tahun 2016 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku selama lima hari mulai 28 November s/d 02 Desember 2016. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan...

Korupsi Dana Reboisasi, Tiga Pejabat Dinas Kehutanan Bursel Ditahan

Ambon - Kejari Buru menahan tiga peja­bat Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebagai ter­sangka dugaan korupsi proyek tanaman reboisasi dan pengayaan tahun 2012 senilai Rp. 2,6 miliar, Kamis (1/12) di Rutan Klas IIA Ambon. Ketiga pejabat Dinas Kehutanan Bursel yang ditahan adalah Kadis Kehutanan M. Tuasamu, Benda­hara Syarief Tuharea dan PPTK Januar Risky Polanunu. Baca selengkapnya..  

UPACARA HUT KORPRI KE 45TH PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

  Ambon, 29 November 2016-, bertempat di Lapangan Upacara BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara HUT KORPRI ke-45. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh seluruh pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Bapak  Henggar Kartika Padya Nugraha. Sambutan Presiden RI, Joko Widodo, yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan, Tangga M. Purba, mengapresiasi...

Seleksi Penerimaan Tenaga Tidak Tetap Perawat Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku membuka lowongan untuk 1 orang Tenaga Tidak Tetap Perawat untuk ditugaskan penuh waktu di BPK Perwakilan Provinsi Maluku mulai Januari 2017. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Usia Minimal 19 tahun pada Desember 2016, Berstatus belum menikah, Pendidikan minimal S1 Keperawatan, Sehat jasmani dan rohani, Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau...

Focus Group Discussion “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI”

Ambon, 2 November 2016. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Percepatan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan BPK RI. FGD diselenggarakan pada hari Senin 31 Oktober 2016 bertempat di aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan ini mengundang delapan pemerintah daerah pada Provinsi Maluku, yaitu Kota Ambon,...

Kemungkinan Kakak Eks Bupati SBB Ditahan

Ambon - Setelah berkas ram­pung mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB,  Dor­tje Puttileihalat alias Lou kemungkinan di­tahan oleh jaksa. Tim penyidik Kejati Maluku masih menu­nggu hasil audit keru­gian negara dari BPKP untuk merampungkan berkas kakak eks Bu­pati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini. Baca selengkapnya...

Membuktikan Fakta

Ambon - Isu bahwa tim penyidik Kejati Maluku merekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAB) dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku terus menyeruak. Kendati sudah ditepis, tetapi tak bisa memadamkannya. Baca selengkapnya....

Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-88 BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 28 Oktober 2016-, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88. Upacara dimulai pada pukul 08:00 WIT dengan dipimpin oleh Rendra Papang sebagai Komandan Upacara. Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan, Tangga M. Purba, selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Pemuda...

Jaksa tak Bernyali Periksa Nanlohy

AMBON,AE.–– Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku selalu punya alasan terkait pengusutan kasus gratifikasi PT BPS kepada Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Sampai kemarin, belum ada lagi rencana pemeriksaan terhadap dia, setelah sebelumnya dua kali jaksa melayangkan surat panggilan. Baca selengkapnya...

Bolak Balik Jaksa

Ambon - Belum ada sinyal untuk kasus penyerotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Gunung Sahuwai di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tuntas. Berkas eks Kepala Dinas PU Kaupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon masih belum lengkap, sehingga dikembalikan lagi ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku. Baca selengkapnya...

Klaim Jaksa

Ambon - Bukti-bukti yang dipegang jaksa sangat kuat. Karena itu, tiga tersangka korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung di Surabaya, yaitu mantan Dirut Bank Maluku Idris Rolobessy, Dirut CV Harves Heintje Abraham Toisuta,  dan mantan Kepala Divisi Renstra-Corsec, Petro Rudolf sulit lolos dari dakwaan jaksa. Baca selengkapnya...

Satu Bukti Lagi, Nane Terjerat

AMBON,AE–– Disebutnya nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat, Fransyane Puttileihalat dalam sidang korupsi anggaran sosialisasi kurikulum 2013 di dinas tersebut, dinilai sebagai bukti baru. Hanya saja ini belum bisa menjerat adik mantan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat. Jaksa masih membutuhkan satu bukti lagi untuk menjeratnya. Baca selengkapnya...

Nanlohy Cuekin Panggilan Jaksa

AMBON, AE.–– Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nalohy, Rabu kemarin diagendakan menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan gratifikasi terkait penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Hanya saja, panggilan tersebut tidak dihiraukan Nanlohy. Baca selengkapnya...

Nane Otaki Korupsi K13

AMBON,AE—Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Fransyane Puttileihalat alias Nane, merupakan aktor dalam pengelolaan anggaran sosialisasi empat kegiatan kurikulum 2013 di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Baca selengkapnya...

4 Saksi Tersisa Untuk Remon

AMBON,AE––Setelah menerima pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku melengkapi berkas mantan Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon, tersangka kasus dugaan korupsi dugaan penyerobotan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Baca selengkapnya...

Mantan Gubernur Digarap Jaksa

AMBON,AE—Mantan Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu, Senin kemarin memenuhi panggil jaksa guna menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Ralahalu ditanyai puluhan pertanyaan seputar dugaan masalah anggaran study kelayakan pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2015 senilai Rp.800 juta. Baca selengkapnya...

Memburu Otak Korupsi APBD SBB

TIM Kejati Maluku diturunkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi APBD tahun 2007-2009. Tim yang dipimpin oleh Adam Sai­mima selaku koordi­nator Kejati Maluku ini sudah mencecar puluhan saksi, baik pejabat eselon III maupun sejumlah staf di Pemkab SBB. Baca selengkapnya...

Polisi Tak Serahkan Vanath ke Jaksa

AMBON,AE.––Lima bulan sudah berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Abdullah Vanath dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun sampai kemarin, polisi tak kunjung melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan Tinggi Maluku, guna menjalani proses hukum lanjutan. Baca selengkapnya...

Polisi Bungkam Terkait Tersangka Abdullah Vanath

AMBON,AE.––Hampir lima bulan sudah tahap pertama berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Abdullah Vanath dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun sampai kemarin, ini polisi tak kunjung menuntaskan tahap dua pelimpahan berkas. Baca selengkapnya...

Tim Jaksa ke SBB Usut Korupsi APBD

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku telah ber­tolak ke Kota Piru untuk mengusut dugaan korupsi APBD tahun 2007-2009. Informasi yang di­peroleh Kamis (13/10) menyebutkan, tim itu di­pimpin oleh Adam Sai­mina selaku koordi­nator Kejati Maluku. Ia didampingi Kasi Pemeriksa YE Oceng Almah­da­ly dan jaksa Devi Muskitta. Mere­ka bertolak sejak Rabu (12/10). Tim telah mengagen­dakan untuk memeriksa 10 saksi baik pegawai maupun pejabat Pemkab...

Jaksa Beralasan Bukti untuk Jerat Bob dan Nane Lemah

Ambon - Kejati Maluku membantah melin­dungi Jacobus F Puttileihalat dan Fransyane Puttileihalat dalam ka­sus korupsi di Disdikpora Kabupaten SBB. Namun bukti untuk menjerat kakak beradik ini lemah.  Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengaku, saat diperiksa tersangka Ledrik Si­nanu mengaku memberikan uang kepada Bob, sapaan Jacobus F Puttileihalat dan Fransyane Putti­leihalat alias Nane. Tetapi tidak ada orang yang melihat....

Mungkihkan Nane-Bob akan Dijerat ?

Kejati Maluku dinilai melindungi Jacobus F Puttileihalat (Bob) dan Fransyane Puttileihalat (Nane) dalam kasus korupsi di Disdikpora Kabupaten SBB. Ratusan juta mengalir ke kantong keduanya, namun kakak beradik ini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berbagai kalangan menyesalkan sikap Kejati Maluku yang tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus korupsi. Baca selengkapnya...

Jaksa Segera Eksekusi PPK Proyek Alkes RSUD Masohi

Ambon - Kejari Maluku Tengah segera mengeksekusi Penjabat Pem­buat Komitmen (PPK), Abdul Mu­talib Latuamury alias  Mo, terpidana kasus korupsi proyek alat kesehatan (alkes) RSUD Masohi. Mahkamah Agung mengganjar Mo lima tahun penjara dan mem­bayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Baca selengkapnya...

Kadishub Maluku akan Diperiksa Jaksa

AMBON,AE.–– Kasus dugaan korupsi anggaran study kelayakan pembangunan bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah, bakal naik status dalam waktu yang tidak lama. Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, tinggal memeriksa beberapa pihak terkait untuk melengkapi bukti-bukti yang telah dikontongi. Baca Selengkapnya...

Jaksa Siapkan Kejutan Buat Nanlohy

AMBON,AE.–– Hampir satu bulan lebih kasus Gunung Botak dan transaksi Reverse Repo tidak terdengar kabar. Kini, Jaksa kembali bergerak menggarapnya. Agenda panggilannya sementara kembali disusun tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Jadwalnya, pemeriksaan terkait kasus Gunung Botak, masih tertutup. Sementara Repo, Pihak yang akan dipanggil jaksa, masih dalam internal PT. Bank Maluku-Malut. Nama Jack Stuard Manuhuttu, masuk dalam daftar panggilan tim...

Sekda Sampaikan LPJ Dan Nota APBD 2015 Hasil Audit BPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Ibrahim Umarella menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran dan Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malteng, Rabu (10/8). Artikel Selengkapnya

BPK Diminta Audit Kontraktor Dan Bina Marga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku diminta untuk segera mengaudit pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan Proyek Jembatan Amahusu dan Eri, Kecamatan Nusaniwe. Pasalnya sudah hampir tiga tahun, proyek tersebut belum juga diselesaikan. Bahkan diduga ada penggelapan anggaran antara kontraktor dan Pihak Bina Marga dalam proyek tersebut. Artikel Selengkapnya

Korupsi Proyek Ruang Rapat, Eks Kadis Pendidikan Maluku Tenggara Barat Dan PPTK Divonis 1,3 Tahun Penjara

Eks Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamer-burru divonis 1,3 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat tahun 2014 senilai Rp838.317.000,00 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (23/8). Holmes Matruty dan Ellias Lamer­burru juga dihukum membayar denda Rp50.000.000,00 juta subsider satu bulan kurungan...

Jaksa Periksa Tersangka Korupsi Dana Bansos Maluku

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan memeriksa HK alias Herman, mantan pegawai negeri sipil Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2009-2010. "Tersangka awalnya menjalani proses pemeriksaan di kantor Kejati Maluku sejak dua hari lalu, tertunda karena Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (KacabJari) Wonreli sementara mengikuti persidangan di PN Ambon,"...

Usut PNBP Pemkot Satu Miliar Rupiah, Jaksa Tunggu Laporan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon akan mengusut dugaan penyelewengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1 Miliar di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon apabila ada laporan resmi. Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat, menyatakan bahwa beliau enggan berkomentar bila belum ada laporan. Artikel Selengkapnya

DPRD Kritisi PAD Tak Capai Target

Pada tanggal 27 Juli 2016 dilaksanakan rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2016. Pada rapat tersebut Badan Ang¬garan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku mengkritisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel Selengkapnya

Dana Hibah Parpol Diselewengkan, Sekretaris DPW PAN Maluku Dorong Proses Hukum

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Maluku, Peter Tatipikalawan mendorong agar penyelewengan bantuan dana hibah kepada Partai Amanat Nasional (PAN) senilai Rp76 Juta Rupiah segera diusut oleh kejaksaan ataupun kepolisian. Dana hibah tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2015. Artikel Selengkapnya

Pemerintah SBT Endapkan Dana Desa

AMBON,AE.—Dana desa dari pemerintah pusat untuk 174 Desa dari total 198 Desa di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini tak kunjung cair. Padahal dana puluhan milyar itu sudah ada di rekening pemerintah daerah setempat sejak April. Kondisi itu membuat berbagai kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan di desa terhambat. Baca selengkapnya...

Berkas Remon Balik Lagi

AMBON, AE.–– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi mengembalikan berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, tersangka penyerobotan hutan negara di Gunung Sawai, Kabupaten SBB ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku. Ini setelah kurang lebih 14 hari meneliti berkas tersangka milik mantan Kadis PU SBB itu, JPU menyatakan berkas tersebut belum lengkap.  Baca selengkapnya...

Manisnya Janji Palsu Jaksa

AMBON, AE.–– Dua kasus besar, dugaan korupsi Repo dan gratifikasi PT BPS kepada Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Maluku, Martha Nanlohy kini menggantung. Tak lagi dikorek jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka selalu banyak alasan untuk menghindari kritikan publik. Padahal, sejak April hingga Oktober 2016, tim penyidik Kejaksan Tinggi Maluku terus mengumbar janji akan menuntaskan kasus ini. Pada Juni lalu,...

Upacara Hari Kesaktian Pancasila BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 3 Oktober 2016-, Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. BPK Perwakilan Provinsi Maluku turut melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara dilaksanakan pada hari Senin 3 Oktober 2016 di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Kepala Perwakilan  sebagai Inspektur Upacara. Upacara dimulai pada...

Gagal Menyelesaikan

Ambon - Tak sedikit kasus yang diburu Ditreskrimsus Polda Maluku. Sejak Ditreskrimsus dipimpin Kombes Pol. Sulistiono hinggga Kombes Pol. Budi Gunawan, entah sudah berapa kasus dugaan korupsi yang diusut. Banyak kasus yang dikejar, tetapi proses penanganannya ter­seok-seok. Bahkan tak lagi terdengar kabarnya. Hilang seperti ditelan bumi. Sebut saja kasus pembangunan Gedung DPRD SBT senilai Rp 14,8 miliar. Proyek  ini...

Nane Berkelit Terima Duit Haram

AMBON,AE—Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Fransyane Puttileihalat, akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Adik kandung mantan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat itu akhirnya diperiksa selama satu setengah jam terkait kasus dugaan korupsi anggaran sosialisasi empat kegiatan kurikulum 2013 (K13) pada Dinas Pendidikan setempat. Baca selengkapnya...

Tanpa Tersangka Baru

Penyidikan kasus dugaan korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 senilai Rp 2,2 miliar di Kabupaten SBB mentok. Mantan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten SBB, Ronny Dirk Rumalatu menjadi tersangka tunggal. Tak ada lagi tanda-tanda akan ada penambahan tersangka. Dugaan keterlibatan sejumlah pihak diantaranya Bupati SBB saat itu, Jacobus F Puttileihalat tak serius diusut. Kejati Maluku hanya rajin membangun wacana,...

Jangan Terkontaminasi Politik

Janji Kejati Maluku untuk memanggil Plt Kadis Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Fransyane Puttileihalat alias Nane belum juga diwujudkan. Sebelumnya Nane dipanggil, Selasa 13 September 2016 lalu, tetapi ia mangkir. Hingga kini panggilan kedua belum juga dilayangkan. Adik mantan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini akan diperiksa terkait dugaan korupsi kegiatan pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah...

Intervensi Hambat Korupsi Vanath

Kasus Tindak Pidana korupsi dan Pencucian Uang (TTPU) dengan tersangka mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) semakin tak jelas, penangganannya sengaja diperlambat, diduga ada intervensi tingkat tinggi yang diduga oknum-oknum tertentu termasuk termasuk tersangka untuk menghalangi kasus ini sampai ke pengadilan. Baca Selengkapnya...

Nyali Jaksa di Kasus Dana Kepemudaan

Ambon - Ada apa dengan Kejari Ambon?. Pertanyaan ini muncul rampai di publik menyusul dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Maluku tahun 2014 senilai 1.648.096.000.yang tak jelas perkembangannya. Pasca penggeledahan tim penyidik Kejari Ambon di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,  Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kantor Inspektorat Maluku, Selasa 1 Maret 2016...

Mempertanyakan Konsistensi Polisi

Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati SBT, Abdu­llah Vanath terus menjadi sorotan publik. Kurang lebih empat bulan, pasca berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 berkas mantan bupati dua periode ini belum juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Baca selengkapnya...

Desak Jaksa Ungkap Tersangka Lainnya

Ambon - Kasus dugaan korupsi pembi­naan kelompok kerja guru/musyawarah guru pelajaran dan training of trainers guru dan pengawas untuk kurikulum tahun 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang saat ini dibidik jaksa sudah memasuki babakan baru. Dugaan korupsi ini telah menjeret D.B Puttileihalat, kakak kandung mantan Bupati SBB, Bob Puttileihalat sebagai tersangka. Ia dinilai...

Menelusuri Aset Tersangka TPPU Bank Maluku

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku terus memburu aset tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya, Heintje Abraham Toisuta.  Sebelumnya, rumah dan tanah milik Direktur Utama CV Harves ini yang berada di Jalan Dokter Kayadoe Kudamati, RT 002/RW 05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,...

Ungkap Korupsi SBB

Ambon - Satu persatu aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi mengungkapkan dugaan korupsi di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). 10 Tahun Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat membangun kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa ini, namun korupsi kian tumbuh bagaikan jamur. Bahkan mengakhiri masa jabatannya 13 September 2016 ini, sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan saudara-saudara kandungnya bakal  menjadi catatan...

Sulitnya Mengungkap Aliran Dana Rp 7,6 Miliar

Ambon-, Dokumen dan bukti tambahan dipasok penyidik Kejati Maluku ke BPKP Perwakilan Maluku untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya. Dokumen dan bukti-bukti itu, sebagian besar adalah hasil penggeledahan di Kantor Bank Maluku Malut, Jl. Raya Pattimura Ambon pada 15 April 2016 lalu. Baca...

Dugaan Mark Up Bank Maluku Jaksa Masih Dalami Bukti dari Rumah Heintje

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku masih mendalami bukti-bukti dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya yang disita saat penggeledahan di rumah Direktur Utama CV Harves, Heintje Abraham Toisuta. Baca selengkapnya..

Dugaan Korupsi ADD, Sekretaris Negeri Oma Kembali Diperiksa

Ambon - Sekretaris Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malteng, Julius Sekewael kembali diperiksa penyidik Kejari Ambon, Jumat (2/9) terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dan 2016 senilai Rp 700 juta lebih.  Julius Sekewael diperiksa pukul 10.00 hingga 15.00 WIT, dan dicecar puluhan pertanyaan.Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba yang dikonfirmasi, belum mau berkomentar karena kasus...

Jaksa Pasok Bukti Tambahan Mark Up Bank Maluku ke BPKP

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memasok puluhan bukti tambahan dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya kepada BPKP Maluku, Jumat (2/9).  Puluhan bukti yang merupakan hasil sitaan dari Kantor Bank Maluku-Malut itu, dikemas dalam satu map ordner, dan diserahkan tim penyidik ke auditor sekitar pukul 14.05 WIT. Baca selengkapnya..

Korupsi Dana BOS, Jaksa Jerat Kepala SMAN 1 Seti

Ambon - Kepala SMAN 1 Seram Utara Timur (Seti), Kabupaten SBT, Abuhar Djimbula dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sekolah (BOS) tahun 2009-2014 senilai Rp 1 miliar. Abuhar Djimbula ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Agustus 2016 lalu oleh penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Maluku Tengah di Wahai, setelah kasus yang melilitnya ditingkatkan ke penyidikan April 2016 lalu. Baca selengkapnya..

Korupsi di Dinas Pendidikan. Setelah Kakak, Giliran Jaksa Panggil Adik Bupati SBB

Ambon - Setelah Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou menjadi tersangka, giliran penyidik Kejati Maluku memanggil Fransyane Puttileihalat alias Nane. Adik Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihat ini akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) SBB tahun 2013. Baca selengkapnya..

Duit Pelicin Masuk Tambang

AMBON, AE.–– Dua tambang emas di Maluku telah dikelola oleh rakyat, maupun investor. Baik secara illegal, maupun legal. Yang illegal sudah ditutup untuk kemudian dibuka lagi, sementara yang legal lewat ijin pemerintah sudah beroperasi, meski belum berproduksi. Anehnya, tiap bulannya selalu ada material emas dibawah keluar bertonton. Baca selengkapnya..

Upacara HUT RI ke-71 Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 25 Agustus 2016-, Dalam rangka menyambut HUT RI ke-71, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan yang meliputi bidang olahraga dan seni tersebut dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2016. Mengawali rangkaian kegiatan tersebut, dilaksanakan pertandingan Tenis Meja dan Badminton yang bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Perlombaan lainnya adalah futsal, karaoke, dan catur. Selain itu,...

Skak Mat Sang Inspektur

Ambon - Diantara sederatan saksi yang masuk dalam daftar pemeriksaan, Welma Pattiasina menjadi salah satu saksi kunci kasus dugaan korupsi korupsi dana kepemudaan tahun 2014 senilai Rp 1.648.096.000. Sebagai Bendahara Dana Dekonsentrasi ketika itu, Welma tahu dan paham soal pengelolaan dana kegiatan kepemudaan. Baca selengkapnya...

Mencari Celah di Skandal Gunung Botak

Ambon - Tim Penyelidik Kejati Maluku kembali gencar memeriksa skandal dugaan korupsi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Sejumlah pihak telah diperiksa, diantaranya Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU Maluku, Christina Juliana Souisa. Saiful Bahri Jainahu dan Rusmin Arsyad yang adalah ajudan Bupati Buru, Ramly Umasugi juga dipanggil, tetapi keduanya mangkir. Baca...

BPS Setor Rp13 M, Rp8 M dari GBU

AMBON,AE.–– Sudah dilaporkan kurang lebih enam tahun lalu, tapi kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp8 miliar dari PT. Gemala Borneo Utama (GBU) kepada oknum pejabat di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum diketahui proses hukumnya. Sementara jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengejar setoran Rp13 miliar ke rekening pribadi Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Baca selengkapnya..

4 Tersangka Harus Ditahan, Soal Korupsi Bandara Moa

AMBON,AE– Indikasi dugaan mark up dalam Proyek pekerjaan Runway Bandara Moa, Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah menjerat empat tersangka. Meski demikian, Kejaksaan Agung yang menangani kasus itu belum menjebloskan para tersangka ke Penjara. Baca selengkapnya..  

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTahun Anggaran 2015

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 43.A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi

Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Ohoi

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Ohoi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Ohoi

Pengelolaan Dana Ohoi PERBUP NO. 23 TAHUN 2016 LAMPIRAN

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO)

Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi

Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi Download Selengkapnya
Free WordPress Themes, Free Android Games
× Terhubung ke BPK Maluku