UPACARA MEMPERINGATI HUT KE-70 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Ambon, 17 Agustus 2015,- Upacara memperingati HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema HUT kali ini adalah “Ayo Kerja.” Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh para pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai komandan Upacara adalah Bapak Bono Wolson.

Selanjutnya Kepala Perwakilan membacakan Pidato Ketua BPK RI, DR.H. Harry Azhar Aziz, dimana dalam sambutannya menghimbau agar kita merapatkan barisan dan meningkatkan semangat kerja kita untuk melaksanakan seruan para pendiri bangsa. Bung Karno pernah berkata, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan menjadi bangsa yang kuat. Pada perkembangannya dewasa ini, BPK telah meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya. Dalam lima tahun terakhir (2010-2014), BPK menyerahkan 169 temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana senilai Rp2,21 triliun kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum. Tantangan yang dihadapi BPK dalam pemeriksaan keuangan adalah tingginya harapan dari masyarakat yang menginginkan jika suatu entitas sudah memperoleh opini WTP maka sudah seharusnya tidak ada korupsi di entitas tersebut. Atas harapan masyarakat tersebut BPK harus meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan pemahaman atas audit berbasis risiko (risk based audit/RBA) dan melaksanakannya dalam pemeriksaan.

Dengan menggunakan pendekatan RBA tersebut maka pemeriksa BPK akan mempunyai sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi adanya penyimpangan, termasuk jika ada indikasi korupsi. Seperti diketahui, kerangka dasar pembangunan nasional yang dimuat dalam RPJMN tahun 2015-2019 didasarkan kepada Nawa Cita, yaitu Sembilan cita-cita yang merupakan visi-misi dari pemerintah saat ini. Dalam visi-misi tersebut mengandung sembilan agenda pokok untuk mewujudkan Trisakti, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada akhir berlakunya RPJMN tahun 2019, BPK akan menilai pelaksanaan program dan sasaran pembangunan nasional, serta pencapaian Nawa Cita tersebut. Dengan cara demikian, akan terlihat dengan jelas korelasi pemeriksaan BPK dengan upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sejatinya, masyarakat adil dan makmur adalah masayarakat yang telah mencapai suatu tingkatan dimana keadilan dan kemakmuran sudah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mengakhiri sambutan ini, marilah peringatan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kita jadikan momentum untuk melaksanakan Gerakan Nasional Ayo Kerja. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua.