SIWALIMA
Wednesday, 13 January 2016
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengambil langkah hukum mengusut aktivitas ilegal PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di tambang emas Gunung Botak, termasuk dana Rp 4,6 milyar yang mengalir ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy.
“Kita akan mengumpulkan bahan keterangan. Kalau ada indikasi semacam itu tentunya kita konstruksikan antara fakta dengan aturan yuridisnya,” jelas Direktur Reskirmsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo kepada Siwalima, di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua, Selasa (12/1).
Penyelidikan masih dilakukan, sehingga nantinya bisa diketahui apakah dana hibah dari pihak swasta secara teknis bisa masuk ke rekening Kadis ESDM ataukah tidak.
“Menyangkut masuk ke rekening kadis itu masih kita cari seperti apa, karena kita kan belum tahu, kita masih cek ini, kita pengen tahu tahap-tahapnya,” urai Wibowo.
Soal penggunaan minyak yang diduga bersubsidi dalam operasional PT BPS, kata Wibowo juga masih dalam penyelidikan. “Itu kan laporan masyarakat, kita turun ke sana. Masih kita dalami lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy mengaku, tiap bulan ia menerima setoran dana Rp 2,3 milyaran dari PT BPS.
Nanlohy sudah menerima dua kali setoran. Pertama pada bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 milyar.
PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Nanlohy Rp 2,3 milyar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 milyar.
Nanlohy mengaku, kalau uang setiap bulan Rp 2,3 milyar yang diterimanya untuk biaya pengamanan. Belum termasuk biaya operasional lainnya.
“Selama enam bulan sejak Bulan November hingga Bulan April PT BPS memberikan uang Rp. 2,3 milyar per bulan hanya untuk biaya pengamanan saja,” ujarnya, kepada wartawan, usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru, dan masyarakat adat Buru, di Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/1).
TNI Hanya 10 Personil
Pengakuan Nanlohy bahwa dana Rp 2,3 milyar yang dikucurkan PT BPS tiap bulan hanya untuk biaya pengamanan sangat tak rasional jika dibandingkan dengan jumlah personil keamanan yang ditempatkan di Gunung Botak.
Komandan Kodim 1506 Namlea Letkol Inf Avrizal Rizal yang dikonfirmasi mengaku, hanya 10 personil anggotan Babinsa yang ditempatkan di Gunung Botak dan sekitarnya.
“Kalau soal pengamanan tidak seperti dulu. Awalnya memang itu saat situasi masih sebelum aman ada 40 personil gabungan dari yonif 731 dan Kodim 1506 yang lakukan pengamanan. Tetapi sejak situasi aman kondusif terhitung 1 Januari 2016 semua personil sudah ditarik dan hanya babinsa sekitar 10 personil saja,” jelasnya kepada Siwalima, Selasa (12/1).
Rizal mengaku, 10 personil babinsa yang bertugas di Gunung Botak tidak sendiri. Mereka bersama dengan masyarakat adat sebanyak 46 orang dan Sat Pol PP 45 orang.
“Kalau soal uang pengamanan sih kan sekarang bukan lagi pengamanan. Kan bukan pengamanan lagi. Karena sejak 1 Januari sudah ditarik. Kalau istilahnya cuma uang makan atau operasional itu ada dan itu dari pemda,” ujarnya.(S-27)
– See more at: http://www.siwalimanews.com/post/polisi_usut_dana_pt_bps_rp_46_milyar#sthash.D4CpUESV.dpuf
