Banyak Masalah, DPRD Terima LPJ Bupati

Walaupun ditemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tetap menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 Bupati. Sejumlah persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini seperti belum maksimal Pengelolaan APBD, belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, pengelolaan dana hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” kata Sekretaris Fraksi Berkarya, Erens Feninlambir saat membaca kata akhir Fraksi Berkarya saat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD KKT. Dari sejumlah persoalan di atas, Fraksi Berkarya memandang perlu merekomendasikan kepada Sidang Dewan untuk Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).