Tak Sesuai Fakta, Dewan Minta Data Honorer Dievaluasi

Data honorer, khusus dibidang pendidikan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, kondisi ini sudah berulang kali disampaikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan namun tidak menjadi bahan evaluasi. “Ini mestinya harus menjadi catatan serius. Berulang kali saya sampaikan itu, komposisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita untuk belanja pegawai sangat tinggi, maka harus ada evaluasi rutin setiap triwulan bagaimana tingkat pesebaran Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bidang pendidikan di Kota Ambon,” ujarnya saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kota Ambon, Rabu (31/1).