Ambon Kamis (26 Februari 2015) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bekerjasama dengan Universitas Pattimura menyelenggarakan acara seminar yang bertema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” di Aula Gedung Rektorat Universitas Pattimura, Ambon. Seminar ini menghadirkan Narasumber Ketua BPK, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Anggota Komisi XI DPR, Edison Betaubun, S.H., M.H., dan Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Dr. Anthon Sihaloho yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Ketua BPK, Abdul Rahman Farisi, S.E., M.S.E.
Seminar ini diikuti oleh Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. yang sekaligus juga menyampaikan sambutan, para Pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Inspektur Utama BPK, Dr. Mahendro Sumardjo, M.M., Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Drs. Tangga M. Purba, M.M., para Kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para kepala instansi vertikal Provinsi Maluku serta para dosen, guru besar dan mahasiswa mahasiswi Universitas Pattimura.
BPK adalah suatu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya serta disampaikan kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
BPK telah mengambil kebijakan melakukan pemeriksaan atas program-program yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK juga akan mengevaluasi apakah penganggaran yang dibuat benar-benar sudah mengarah kepada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Secara lebih detil, BPK akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Seminar ini diselenggarkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan BPK di Maluku terhadap keberadaaan dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu juga untuk menjalin komunikasi dan dialog yang konstruktif untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.