Ambon, Sabtu 17 Agustus 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68. Upacara dipimpin oleh Plt. Kepala Perwakilan Drs. Darwin Wibawa, M.M dan bertindak selaku komandan upacara Kepala Subbag SDM, Hukum, Humas, Widya Pratama Kramadibrata, S.H. Tema peringatan HUT Ke-68 RI tahun ini adalah “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, BPK Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.
Dalam Upacara tersebut Drs. Darwin Wibawa, M.M. membacakan pidato Ketua BPK RI yang berisi himbauan agar kita mengingat kembali dan melaksanakan seruan para pendiri bangsa untuk bersatu padu dan bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu Ketua BPK RI juga mengingatkan akan tantangan yang dihadapi BPK dalam pemeriksaan keuangan yaitu tingginya harapan masyarakat yang menginginkan jika suatu entitas sudah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka sudah seharusnya tidak ada korupsi di entitas tersebut. Kondisi tersebut disikapi BPK dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui peningkatan pemahaman atas audit berbasis risiko (risk based audit /RBA) sehingga diharapkan jika suatu entitas pemeriksaan memperoleh opini WTP maka tidak ada lagi kasus korupsi yang material.
Salah satu yang mendapat sorotan publik adalah kasus Hambalang. Terkait ini, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif tahap pertama kasus Hambalang kepada DPR dan aparat penegak hukum. Saat ini, BPK sedang menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap kedua kasus Hambalang serta penghitungan kerugian negara. Perlu ditegaskan bahwa penyelesaian laporan hasil pemeriksaan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten, bukan pada desakan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak yang berwenang, apabila bukti pemeriksaan yang kompeten telah diperoleh secara cukup. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar pemeriksaan keuangan negara.
BPK RI juga terus mengembangkan dan mendorong terwujudnya sistem pencegahan korupsi antara lain dengan meningkatkan efektivitas sistem monitoring melalui SNSI (Sinergi Nasional Sistem Informasi). Sistem yang dikenal dengan e-audit ini diharapkan dapat mengelola data dan informasi yang telah dihasilkan oleh berbagai sistem informasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga dimungkinkan dilakukannya link and match dan deteksi penyimpangan sejak dini. Dengan sistem ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akan meningkat dan korupsi dapat dicegah.
Setelah pembacaan pidato Ketua BPK, upacara ditutup dengan doa dan dilanjutkan acara silaturahmi antara para pejabat struktural dengan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. (DS)
