Ambon. Rabu, 2 Juni 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam Rangka Pemenuhan Target Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku. Mengingat masih suasana pandemik covid-19, penyerahan LHP oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CFrA dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dilakukan secara virtual.
Tahun 2021, BPK mengembangkan pemeriksaan atas LKPD dalam kerangka Long Form Audit Report (LFAR), yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan kinerja pada aspek tertentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan LHP atas LKPD TA 2020.
Hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah namun kelemahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPD TA 2020, sehingga BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020.
Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam Rangka Pemenuhan Target Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020, BPK menyimpulkan Pemerintah Provinsi Maluku “Kurang Efektif” dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam Rangka Pemenuhan Target Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020.
Dalam sambutan pidatonya, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK menggarisbawahi bahwa opini WTP yang sudah diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku hendaknya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan, menurunnya pengangguran, menurunnya gini ratio, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.
