Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan memperketat pengawasan terhadap proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran maka tidak segan-segan lembaga rakyat tersebut merekomendasikan kepada penegak hukum untuk mengusut hal tersebut.
