Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
AMBON, AE.–– Penggunaan dana konsumsi dan perjalanan dinas anggota DPRD Maluku diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku menemukan dana sebesar Rp1.7 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur harus mengevaluasi jajarannya di sekretariat DPRD Maluku. Jaksa juga diminta mengusut penggunaan dana tersebut.
