BPKP Perwakilan Maluku hingga saat ini belum mampu menyelesaikan, audit penghitungan kerugian negara sejumlah kasus korupsi yang diserahkan kepolisian maupun kejaksaan. Lembaga auditor yang dijadikan mitra penegak hukum dalam menghitung selisih anggaran pada sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Maluku ini terkesan menghindar, ketika media menanyakan perkembangan kasus-kasus korupsi yang diaudit.
