Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Penggunaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Desakan tersebut menyusul indikasi terjadinya dugaan korupsi di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku terkait dengan proses pilkada yang berlangsung 11 Juni lalu.
