Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diharapkan tidak melindungi Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dari perbuatan korupsi. Dana sebesar Rp2,9 milyar yang dihibahkan Pemprov Maluku kepada Korps Adhyaksa itu untuk membiayai pembangunan dua paket proyek yakni Rehabilitasi Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dan Rehabilitasi Kantor Kejati Maluku.
